1 - Acehbooks.org

- 82 -
Ketiga, departemen-departemen sektoral pada tïngkat Pusat harus menjelaskan
pula strategi pembangunan sektoral bagi sesuatu daerah kepada Pemerintah
Daerah yang bersangkutan. Informasi ini hendaknya tidak hanya disampaikan
kepada daerah melalui dinas-dinas vertikal dari masing-masing departemen,
tetap? hendaknya disampaikan juga secara langsung kepada Pemerintah Daerah,
cq. unït perencanaannya. Informasï ïnï tïdak hanya diperlukan oleh dinas-dinas
vertikal ïtu saja, tetapï juga dïbutuhkan oleh unït perencanaan daerah
bagi keperluan sïnkronisasï inter sektoral pada tïngkat daerah.
Keempaf, Bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah berupa program-program
khusus, seperti bantuan desa dan kabupaten, maupun proyek-proyek Cess, hen­
daknya dïsalurkan melaluï unit perencanaan daerah, agar bantuan-bantuan itu
dapat dïmanfaatkan secara optïmal, artïnya penggunaan bantuan-bantuan ïtu
dapatdïrencanakan sedemïkïanrupa, sehingga tïdak sampai mengganggu prog­
ram pembangunan lain, tetapï justru akan mendukungnya. Unït perencanaan
daerah üdalah badan yang paling cocok untuk merencanakan penggunaan ban­
tuan khusus ïnï, karena badan ïnï adalah satu-satunya ïnstansi dï daerah yang
paling mengetahuï tentang keseluruhan rencana pembangunan daerah, sehïngga
dïperkïrakan bahwa badan inilah yang dapat mengarahkan penggunaan bantuan
inï secara paling tepat.
Kelïma, aktïvïtas-aktivïtas dari badan-badan asïng (international or foreign
agencïes) di daerah dalam rangka bantuan asïng kepada Pemerïntah Rl, hen­
daknya diwaktu-waktu yang akan datang dï koordinasi kan oleh unit perencanaan
daerah yang bersangkutan. Dengan cara ïnï, maka daerah dapat langsung mem­
berikan bantuan yang dïperiukan, dan pada saat yang sama daerah bïsa pula
mendapat manfaat langsung dari bantuan tersebut berupa pengalaman kerja
yang berharga. Disamping ïtu, dengan wewenang koordinasi yang dïpunyaïnya ,
unït perencanaan daerah dapat secara tïdak langsung mengawasï kegiatan ba­
dan-badan asïng itu, sehïngga dapat dïhindarkan usaha-usaha badan-badan
asïng yang merugikan daerah maupun negara.
Dïïnginkan pula, agar sedapat mungkïn daerah, cq. unït perencanaan atau
dinas-dinas vertikal dï daerah, dïïkut sertakan dalam kegiatan badan-badan
asïng dï daerah, karena hal ïni jelas lebïh bermanfaat bagi daerah, Keadaan
sekarang menunjukkan bahwa di beberapa daerah terdapat kegiatan-kegiatan
perencanaan atau pelaksanaan yang dïlakukan dengan technical assïstance luar
negerï, tapi aparat unït perencanaan daerah sendir i belum berpartisïpasï secara
aktip dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
20. Apa yang baru dïkemukakan di atas, adalah ïntï darï hubungan tïmba! balïk
dan ïnterdependensi yang seyogyanya ada antara Pusat dan daerah. Demi ter-
jalïnnya hubungan kerja yang seperti dï atas antara Pusat dan Daerah, maka
jelas dirasa perlu pelïmpahan wewenang yang lebih besar kepada daerah. Te-
tapi pelimpahan wewenang yang lebïh besar ïnï tïdak dengan sendïrïnya akan