1 - Acehbooks.org

- 30 -
dirï, baik terhadap proyek-proyek Nasional maupun Daerah, akan tetapï
diperuntukkan sebagai "feed-back" perencanaan dari ADB sendiri. Beda
antara fungsi SPOP dan Bagian Pengawas ADB adalah bahwa SPOP disamping
dïmaksudkan sebagai aparat Gubernur yang melaksanakan fungsi Gubernur
dalam "ikut bertanggungjawab dan turut serta mengawasi kelancaran
pelaksanaan proyek-ptoyek pembangunan nasional yang dïselenggarakan
didaerah" juga adalah merupakan andahan (verlengstuk) dari SPOP
Pusat.
55. Di Bali SPOP menyatakan dirinya mempunyai hubunganfungsionïl yang
jelas dengan SPOP Pusat danbertugas melakukan pengawasan dan pengen­
daiian operasionil khusus terhadap proyek-proyek Pelita Nasional yang
ada di Balï sekalïpun keanggotaan SPOP ïnï terdirï juga darï personalia
dan dïketuaï oleh Bïro Perbang sendïrï Bagian Pengawasan Bïro Perbang
(karena kekurangan staff). Adapun terhadap proyek-proyek Daerah tugas
ini dïlaksanakan oleh Bagïan Pengawasan Biro Perbang. Bagïan inï juga
melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek Inpress yang ada di Ka­
bupaten- kabupaten dan Kota-kota Madya. Salah satu kelaïnan dï Bali
dengan daerah - daerah lain adalah bahwa fungsi pengawasan terhadap
proyek-proyek PMD dan pioyek-proyek bantuan Rp. 100,000,- per desa
dïlakukan oleh Direktorat PMD tïngkuï .Vopïnsi sendiri yang membuat
laporan yang tersendïrï pula kepada Pusat. Demïkian pula pengawasan
terhadap proyek-proyek yang dïbïaya< dengan dana Cess, dïlakukan oleh
BUC Daerah sendïrï.
56. Dï Sulawesi Selatan dïdapatkan semacam kekaburan dalam fungsï Team
Pengawas Pelita dengan Bagian Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Da­
erah. Badan yang pertama secara resmï bukan merupakan aparat pembantu
Gubernur dalam "ïkut mengawasï dan ïkut bertanggung jawab" terhadap
proyek-proyek Pelita Nasïonal, oleh karena TPP inï dïpandang semata-
mata sebagai andahan darï SPOP di Pusat. Masalah apakah TPP ïnï juga
merupakan aparat Gubernur atau bukan masïh menjadï persoalan dïlïngku-
nganTPP sendïrï. Bahkan tugas TPP ïnï, hanya terbatas pada "pengawasan"
saja serta menyu&un laporan kwarto lan dan tahunan kepada Pusat, akan
tetapi tidak termasuk tugas "pengendaiian operasionil pembangunan" se­
perti SPOP Pusat. Disamping ïtu pada Biro Perbang dijumpai Seksï Peng­
awasan Pembangunan Nasïonal dïsampïng seksï Pengawasan Pembangunan
Daerah yang nampaknya merupakan aparat Gubernur dalam melaksanakan
fungsï yang tak ada pada TPP tersebut dïatas.
57. Sesuai dengan namanya Staff Khusus Repelïta Jawa Timur fungsinya juga
khusus ditujukan kepada Pengawasan Pelita Pusat. Hanyc iaja staff khusus
Repelita ïnï adalah merupakan staff atau aparat Gubern^ dan bukan me-