1 - Acehbooks.org

- 78 -
wasem, dll) adalah mengenai hal yang sama (karena ïtu pekerjaannya bersifat
'over-lappïng' atau dikerjakan dobel), maka pembiayaan yang besar itu rasanya
memadaï dan memberï manfaat yang besar pula dilihat dari segi administrasï
perencanaan dan pembangunan.
Untuk sekedar mengurang? beban bïaya pada pïhak unït perencanaan, maka seyogyanya
dalam berbagaï tugas survey dan penelitian yang umumnya memakan
bïaya yang besar, dïlakukan kerjasama dengan badan-badan atau ïnstansï-Snstansi
lain (dengan dïnas-dïnas, unïversitas-unïversitas, lembaga-lembaga penelïtïan,
badan-badan luar negeri, dsb.). Demikïan pula bagïan riset & pengumpulan
data harusselalurajin menelïti hasïl-hasïl survey & rïsetyang telah
dïlakukan oleh badan-badan lain untuk dïmanfaatkan penggunaannya.
Hubungan eksternal
16. Hubungan unït perencanaan daerah propïnsï menyangkut kedudukan dan wewenang
unït tersebut, baïk dalam proses perencanaan nasïonal maupun dalam proses
perencanaan d? lïngkungan pemerintahan daerah sendïrï. Refleks? hubungan
eksternal darï unït perencanaan daerah tersebut kïra-kira dapat digambarkan
sebagai berikuf .
Pertama, unït perencanaan daerah adalah suatu badan yang otonom, yang mekanïsme
administrasï dan mekanïsme pekerjaannya dïatur sendïrï oleh badan
tersebut serta berkedudukan sebagaï staff Gubernur Kepala Daerah dï bïdang
perencanaan pembangunan.
Kedua, dï dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, unït perencanaan adalah
satu-satunya badan yang mempunyai wewenang tertïnggï dan satu-satunya
badan yang melakukan koordinasi perencanaan dalam arti yang luas, yaknï
sejak tahap pengumpulandata & informasï, perencanaan hïngga ke tahap pengawasan
dan pengendaiian operasionil pelaksanaan rencana pembangunan (khususnya
yang bersangkutan dengan tugas perencanaan pembangunan, bukan pengendaiian
management admïnistratïp).
Dalam kedudukannya itu, unït perencanaan berkedudukan sebagaï badan pembantu
Gubernur yang mengarahkan pembangunan daerah, mengkoordïnïr rencana-rencana
sektoral darï dinas-dïnas dan ïnstansi-ïnstansi pemerintah daerah
tïngkat propïnsï, rencana-rencana regional dari kabupaten-kabupaten,
kota-madya-kota-madya dan desa-desa dï lïngkungan propïnsï, rencana keuangan
dan admïnïstratïp darï Pemerïntah Daerah tingkat Propinsi, dst. serta
merupakan pusat pengawasan dan pengendaiian pelaksanaan rencana-rencana
pembangunan (khususnya yang bersangkutan dengan tugas perencanaan pembangunan,
bukan pengendaiian management admSnïstrafïp), baïk proyek-proyek
Pusat maupun Daerah, yang dïlaksanakan dalam lïngkungan wïlayah Propinsi.
Ketiga, secara vertikal, unit perencanaan daerah mempunyai hubungan admi-