Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

Namun, Human Rights Watch mencatat sejumlah perkembangan penting di
tengah masa represi Orde Baru itu. Salah satunya adalah pembentukan Komnas
HAM. Meski inisiatif awal berdirinya dari pemerintah, perkembangan lembaga
ini ditanggapi positif karena makin menunjukkan sikap independen.
Perkembangan lainnya adalah partisipasi politik Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang kian meningkat. Saat situsi politik sedang represif seperti itu, LSM
yang bergerak dalam bidang advokasi struktural merupakan kekuatan alternatif
yang cukup penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan
pengkritik pemerintah.
Sejak kelahirannya, tahun 1970-an, peran LSM seperti dianggap pengganggu
pemerintah. Apalagi saat LSM mulai menggunakan panggung internasional
untuk mengkritik pelaksanaan proyek pembangunan yang umumnya didanai
dari utang luar negeri, melalui forum Internasional NGO for Indonesia (INGI).
Forum ini beranggotakan LSM dari Indonesia dan negara-negara donor anggota
IGGI. Kampanye internasional merupakan salah satu alat yang efektif di saat
pemerintah lebih mendengarkan suara negara donor –sebagai pemberi utangdaripada
rakyatnya sendiri. 14 Selain itu, sistem politik yang represif membuat
protes-protes terhadap pembangunan yang dilakukan di dalam negeri seperti
membentur tembok karena kerap dihadapi dengan kekerasan.
Strategi advokasi LSM ini cukup membuat repot pemerintah. Salah satu gerakan
INGI yang membuat pemerintah murka adalah Aide Memoire INGI tahun 1989.
Aide memoire itu merupakan hasil konferensi ke V INGI di Nieuwpoort, Belgia,
yang dihadiri 52 peserta, 22 di antaranya berasal dari Indonesia. Aide Memoire
itu, salah satunya, berisi kritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia dalam
proyek yang dibiayai Bank Dunia: pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa
Tengah. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan Insiden Brussel itu dianggap
merusak citra Indonesia di luar negeri. Sebagian partisipan konferensi
diinterogasi oleh aparat keamanan Indonesia dan dipanggil oleh Menteri Dalam
Negeri setibanya di Indonesia. 15
Pemerintah sebenarnya menyadari konsekuensi yang mungkin timbul dari utang
luar negeri. Itulah yang tampak dalam kriteria yang dibuat pemerintah sebelum
menerima tawaran, atau mengajukan permintaan utang. Kriterianya adalah (1)
bantuan luar negeri tidak boleh dikaitkan dengan ikatan-ikatan politik, (2) syarat
pembayaran harus dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali, (3)
penggunaan bantuan luar negeri haruslah untuk pembiayaan proyek-proyek yang
produktif dan bermanfaat. 16
Sikap pemerintah ini, yang tak mau soal utang dikaitkan dengan dengan
prasyarat lain, sebenarnya juga sejalan dengan kebijakan beberapa lembaga dan
negara donor untuk Indonesia. Sebagian dari mereka berusaha menghindari
14 Wawancara Asmara Nababan, 2 Juni 2008.
15 Profil INFID, di http://www.infid.org/newinfid/content.php?lang=ID&pci=2
16 Zulkarnain Zaini Djamin, Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama (Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 1993), hal. 196.
5