Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

dunia internasional. Dua di bawah ini adalah deksripsi beberapa kasus yang
Elsam terlibat dalam advokasinya.
Advokasi Kasus Pelanggaran HAM di Aceh. Aceh mulai bergolak sejak
1989, yang ditandai dengan serangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pos-pos
ABRI dan merebut senjata. Pergolakan ini memang lebih besar dari saat gerakan
ini diproklamasikan pada 4 Desember 1976. Setelah itu, situasi pelanggaran
HAM-nya terus memburuk hingga akhirnya pemerintah mengirim pasukan
Komando Strategis Cadangan Angkatan darat (Kostrad) ke Aceh dan menetapkan
daerah ini berstatus darurat militer sampai 1998. 2
Persinggungan pertama Elsam dalam kasus Aceh bermula tahun 1995. Saat itu
Elsam menyelenggarakan pelatihan di Aceh, yang difasilitasi oleh aktivis HAM.
Pelatihan sekitar 2 hari itu berada di daerah pedalaman, dekat Simpang KKA,
Aceh Timur. Pesertanya sebagian besar ibu-ibu yang pernah menjadi korban
Daerah Operasi Militer (DOM). Pelatihan yang difasilitasi oleh aktivis HAM
setempat menggunakan bahasa Aceh. Seperti halnya pelatihan di Timor Timur
dan Papua, ini merupakan pintu masuk untuk membuat jaringan pengumpulan
data kasus pelanggaran HAM. 3
Pada tahun 1999, Aceh sudah tak lagi berstatus Daerah Operasi Militer (DOM).
Tapi, tak lantas kedamaian datang. Daerah itu masih jauh dari situasi normal.
DOM sudah selesai, tapi waktu itu situasinya hampir setiap hari ada orang yang
dibunuh, terbunuh, orang hilang, dan militer masih berkeliaran di mana-mana. 4
Tahun itu juga terjadi peristiwa Simpang KAA, pada 3 Mei 1999. Aksi unjuk rasa
damai oleh masyarakat Dewantara ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat TNI
Denrudal 001 Pulo Rungkom. Akibatnya, 46 orang meninggal dunia, 153
mengalami luka tembak, dan 3 orang mengalami luka akibat pukulan. 5
Dalam kasus ini, Elsam mendukung lembaga swadaya masyarakat yang
mempersoalkan pelanggaran HAM di Aceh, termasuk Simpang KKA, dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Yang digugat antara lain
Presiden dan Panglima TNI karena kebijakannya mengakibatkan pelanggaran
HAM di Aceh. Tapi, gugatan itu kandas karena pengadilan tak bisa bekerja
efektif.
Sejak awal 1999, pelayanan hukum di Aceh lumpuh setelah para hakim dan jaksa
yang selama ini bertugas di daerah yang sedang bergolak ini hengkang.
Gelombang eksodus ini mulai terjadi sejak eskalasi gangguan keamanan di Aceh
meningkat. Puncaknya adalah ketika isu bakal terjadinya pertempuran hebat
2 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Jakarta: Serambi, 2007), hal. 626.
3 Wawancara Agung Putri, 19 Juni 2008. Di akhir pelatihan, fasilitator meminta semua membuat catatan
harian. Ada yang menulis catatan, ada beberapa yang menulis puisi dan diakhir acara dibacakan dengan
lagu.
4 Wawancara Abdul Haris Semendawai, 11 Juni 2008.
5 Harian Global, “Korban Simpang KKA Tuntut Perhatian Pemerintah”, 5 Mei 2008.
39