Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

kembali diperiksa untuk yang ketiga kalinya. Itu pemeriksaan terakhir di polisi
sebelum akhirnya berujung ke pengadilan.
Dalam kasus ini, Elsam menjadi pengacara LB Dingit, mulai dari kasusnya di
proses di pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung. 7 Dalam sidang di
pengadilan tingkat pertama, tahun 1997, majelis hakim yang diketuai Andi
Samsan Nganro menyatakan LB Dingit bebas murni karena ia tidak dianggap
melakukan tindak kejahatan. Jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Bersama Komite HAM Kaltim dan Lembaga Bela Pujijaji, Elsam menyusun
memori kasasi. Ternyata LB Dingit malah dihukum percobaan. Putusan kasasi
itu akhirnya diterima dan tak dilawan secara hukum melalui peninjauan kembali
karena LB Dingit tidak perlu menjalani hukuman.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ikut membantu advokasi kasus ini dengan
menominasikannya untuk memperoleh Golden Award dari Amerika karena LB
Dingit ini dianggap melakukan proteksi lingkungan. Usaha ini membuahkan
hasil. Pada 19 April 1997, L.B. Dingit dinyatakan sebagai salah seorang peraih
penghargaan internasional bidang lingkungan, the Goldman Environmental
Prize bersama enam tokoh lainnya dari enam benua di dunia.
Soal alasan penghargaan ini, panitia penyelenggara Goldman Award
menyatakan, Dingit dinilai sangat peduli terhadap kelestarian hutan. 8
Kepedulian itu antara lain diwujudkannya dengan jalan mendirikan lembaga
lingkungan hidup Sempakat Jato Rempengan yakni sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup.
Kasus-kasus Politik. Kasus-kasus politik yang cukup marak di masa Orde
Baru biasanya dipicu oleh sikap berbeda terhadap pilihan. Sistem yang otoriter
membuat perbedaan pandangan dan sikap politik dengan mudah dicap sebagai
kejahatan. Inilah yang dialami aktivis Partai Komunis Indonesia, H.R. Darsono
pada tahun 1985, aktivis AJI tahun 1995, dan aktivis Partai Rakyat Demokratik
tahun 1996. Orde Baru bukannya menolerir perbedaan pandangan yang
sebenarnya dilindungi konstitusi sebagai kebebasan menyatakan pikiran dan
pendapat, tapi justru diadili dan diperlakukan seperti pelaku kriminal.
Orde Baru, dengan kekuasaannya yang kooptatif, menjadikan lembaga peradilan
sebaga alat untuk menghukum musuh-musuh politiknya. Peradilan, yang
seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, benar-benar tak
berfungsi di bawah Orde Baru. Akhirnya, pengadilan tak lebih hanya cara
pemerintah untuk melegalkan semua tindakannya untuk membungkam dan
7 Dalam kasus Dingit ini, Elsam juga pernah berkirim surat kepada Gubernur Kalimantan Timur, 18
September 1994. Elsam meminta agar Kepolisian Daerah Kaltim untuk menghentikan proses pemeriksaan
terhadap anggota masyarakat Jelmu Sibak yang tergabung dalam SJR dan meminta polisi untuk
menindaklanjuti pengaduan masyarakat soal penyerobotan tanah milik masyarakat adat Jelmu Sibak oleh
PT Hutan Mahligai.
8 Harian Suara Pembaruan, “LB Dingit, Penerima Goldman Prize Pernah Diperiksa Polda Kaltim
Samarinda”, 21 April 1997.
42