Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

Bagi Elsam, sejarah ketegangan hubungannya dengan pemerintah terjadi pada
1995. Saat itu, Elsam bekerjasama dengan Lawyer Committee for Human Rights
melakukan studi tentang aspek pelanggaran HAM dalam dua proyek besar yang
dibiayai Bank Dunia, yaitu pembangunan bendungan Kedung Ombo di Jawa
Tengah dan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Studi yang rampung
tahun 1995 itu menemukan sejumlah pelanggaran HAM dalam pelaksanaan dua
proyek itu.
Elsam, dibantu sejumlah LSM internasional, berkampanye dan melakukan lobi
melalui forum internasional. Wakil Elsam menemui Bank Dunia untuk
menyampaikan temuan itu. Kolega-kolega Elsam, seperti Lawyers Committee for
Human Rights dan International Rivers Network, menggunakan temuan Elsam
itu untuk kampanye di Amerika Serikat agar pemerintahannya
memperhitungkan aspek HAM dalam pelaksanaan pembangunan. Kampanye ini
membuat pemerintah berang dan menuding Elsam, meski tak menunjuk
langsung, sebagai pihak yang hendak mensabotase pembangunan di Indonesia.
Setelah peristiwa itu, hubungan Elsam –dan juga LSM yang bergerak dalam
bidang advokasi masalah struktural- tak pernah membaik, kalau bukan malah
terus memburuk. Malah, saat meletus peristiwa 27 Juli 1996, pemerintah
menuding sejumlah LSM berada di balik kisruh yang bermula dari penyerbuan
massa PDI Soerjadi terhadap markas yang dikuasai PDI Megawati
Soekarnoputri. Usai peristiwa itu, pemerintah malah bertindak lebih jauh dengan
berencana menindak LSM yang disebutnya ”bermasalah”. Elsam masuk dalam
daftar itu karena dianggap tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke
Departemen Dalam Negeri. 15
Pada tahun-tahun pertama Elsam, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan
kajian dan pelatihan. Beberapa pelatihan HAM yang dilakukan pada awal-awal
pendirian lembaga ini antara lain di Papua, Aceh, dan Kalimantan Barat. Di
Aceh, pelatihan HAM difasilitasi oleh aktivis setempat. Di Papua, Elsam
menggelar pelatihan bekerjasama dengan lembaga gereja. Di Kalimantan Barat,
Elsam menggandeng Lembaga Bela Banua Talino (LBBT). 16 Kegiatan pelatihan
ini kemudian berubah menjadi kursus HAM pada tahun 1999.
15 Harian Kompas, ”Kejakgung Terima Daftar LSM Bermasalah”, 15 November 1996. Ada sejumlah LSM
dan lembaga yang masuk dalam daftar bermasalah versi Kejaksaan Agung. Antara lain, Forum Demokrasi,
Lembaga Pembelaan Hak Asasi Manusia (LPHAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI), Petisi 50, International Non-Governmental Organization Forum on Indonesian Development
(INFID), Indonesian Front for Defence of Human Right (INFIGHT), Yayasan Pusat Studi Hak-hak Asasi
Manusia (YAPUSHAM), Majelis Rakyat Indonesia (MARI), dan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI).
Organisasi yang dicap berhaluan kiri, juga masuk dalam daftar itu. Masing-masing Partai Rakyat
Demokratik (PRD), Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia
(PPBI), Serikat Tani Indonesia (STN), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), dan Yayasan Pijar.
16 Wawancara Sandra Yati Moniaga, 10 Juli 2008. Menurut Sandra, Elsam tak punya pretensi untuk
membuka cabang seperti yang dilakukan YLBHI. Saat itu Elsam lebih mendorong penguatan organisasiorganisasi
HAM di daerah. Selain di Kalimantan Barat, Elsam ikut mendukung pembentukan Komite HAM
Kaltim dan LBH HAM Pontianak. Lihat berita Harian Kompas, ”Empat Komite HAM Daerah akan
Dibentuk”, 19 Juni 1996.
11