Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

ekonsiliasi dan persahabatan Indonesia dan Timor Timur. "Ini bukan committee
of justice, tapi committee of truth," kata Xanana. 14
Dalam laporannya, KKP menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM
berat dalam bentuk kejahatan kemanusiaan menjelang dan pasca jajak pendapat
1999 di Timor Timur. Berdasarkan temuan KKP, ditemukan ada tindakan dari
milisi pro-otonomi, TNI, Polri, pemerintah sipil Indonesia, dan kelompok prokemerdekaan
yang telah melakukan kejahatan secara berulang-ulang,
terorganisir dan sistematis. KKP menemukan fakta bahwa anggota TNI, Polri,
dan pemerintah sipil secara konsisten dan sistematis bekerja sama dan
mendukung milisi pro-otonomi untuk melakukan tindak kekerasan terhadap
kelompok pro-kemerdekaan.
Selain keterlibatan langsung, para perwira TNI yang ada di lapangan turut
memberikan arahan terhadap operasi milisi. Komandan TNI di Timor Timur
secara terorganisir mengendalikan pasokan, distribusi, dan penggunaan senjata
oleh kelompok-kelompok milisi. Bukan hanya itu, TNI juga terlibat dalam
pendanaan, perencanaan, dan penyediaan fasilitas. KKP berkesimpulan TNI,
Polri, dan pemerintah sipil harus bertanggung jawab atas aksi represif mereka.
Hasilnya akhir dari kerja KKP ini sudah bisa diduga. Meski menemukan
sejumlah pelanggaran HAM berat, KKP hanya merekomendasikan kedua negara
untuk memberikan pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan
maaf resmi, serta berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,
dan berupaya menyembuhkan luka masa lalu. 15 Hasil kerja komisi ini diserahkan
KKP kepada kedua kepala pemerintahan, di Bali, 15 Juli 2008. Menteri Luar
Negeri Indonesia Nur Hassa Wirajuda mengatakan, dengan rekomendasi ini
kasus pelanggaran HAM Timor Timur dinyatakan selesai 16 . Sejumlah aktivis LSM
berpendapat beda 17 dan menilai rekomendasi itu tak lantas membuat para
pelakunya tak bisa diadili.
14 Majalah Tempo, “Komisi Kebenaran Minus Keadilan”, 28 Agustus 2005.
15 Hukumonline, “RI dan Timor Leste Manut Laksanakan Rekomendasi KKP”, 16 Juli 2008
16 LKBN Antara, “Pasca Penyerahan Laporan KKP, Kasus Timor Timur Ditutup”, 15 Juli 2008
17 Koordinator Internasional Human Rights Working Group Rafendi Djamin menyatakan, tindak kekerasan
di Timor Timur tetap harus dimejahijaukan. Tak harus ke Mahkamah Internasional, tapi bisa melalui
pengadilan hibrida. "Jadi saya rasa harus ada efek jera untuk pelanggar HAM,” kata Rafendi Djamin.
36