Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

dengan besaran wilayah dan populasi serta hubungan antara kelompokkelompok
milisi sipil dengan TNI/ABRI. Ini mempersulit rumusan tindakan dari
pejabat sipil/militer yang dapat dikategorikan sebagai bentuk commission.
Akibat tidak mampunya jaksa merumuskan apa yang dimaksud dengan
commission, dakwaan dalam pengadilan HAM ad hoc ini bisa dikatakan
dakwaan minimal. Selain itu, Elsam juga mencatat bahwa jaksa dalam
merumuskan dakwaan juga tidak cermat. Proses pembuktiannya juga terkesan
apa adanya. 11
Dalam kesimpulan kajiannya, Elsam menilai jaksa yang mewakili kepentingan
umum (termasuk para korban) guna menuntut para pelaku (tersangka)
kejahatan yang serius itu jelas sekali tidak menerapkan prinsip “prosecutions are
to be undertaken in good faith and with due diligence” yang telah menjadi
standar universal. Hal ini tampak dengan jelas dari proses perumusan dakwaan
yang sumir, pengajuan alat-alat bukti dan saksi yang tidak maksimal, dan
ketiadaan eksplorasi yang gigih dari jaksa. Sehingga dapat dikatakan, ada intensi
yang tersembunyi tidak menuntut para tersangka dengan fair. Dengan kualitas
dakwaan dan pembuktiaan seperti itu, menurut Elsam, maka majelis hakim
menghadapi materi yang sangat terbatas untuk menentukan kesalahan para
terdakwa.
Dalam persidangan itu, dari 18 terdakwa, enam yang diganjar hukuman penjara.
Masing-masing: Gubernur Tim-tim Abilio Jose Osorio Soares (3 tahun), Dandim
Dilli Soejarwo (5 tahun), Kapolres Dilli Hulman Gultom (3 tahun), Pangdam IX
Udayana Adam Damiri (3 tahun), Danrem 164 Nur Moeis (5 tahun), dan Wakil
Panglima PPI/Komandan Aitarak Eurico Guterres (10 tahun). Namun, semuanya
divonis bebas di tingkat Mahkamah Agung. Keputusan-keputusan ini kian
menguatkan kecurigaan beberapa kalangan yang sudah muncul saat pengadilan
ini mulai digelar. Pengadilan ini tak dimaksudkan untuk mencari kebenaran,
melainkan cara pemerintah untuk melindungi para pelaku agar tak dibawa ke
pengadilan internasional. 12
Pada saat pengadilan sedang berlangsung, sebenarnya Pemerintah Indonesia dan
Timor Timur juga menggunakan jalan politik untuk menyelesaikan masalah
pelanggaran HAM di bekas provinsi Indonesia ke-27 ini melalui Komisi
Kebenaran dan Persahabatan (KKP). 13 Komisi ini tidak bertujuan menjebloskan
mereka yang terlibat dalam peristiwa tadi ke penjara, tapi untuk memperkuat
11 Kajian lengkap tentang pengadilan ad hoc HAM Timor Timur, baca Kegagalan Leipzig Terulang di
Jakarta: Catatan Akhir Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur, Jakarta, 9 September 2003.
12 Wawancara Abdul Haris Semendawai, 11 Juni 2008.
13 Anggota KKP dilantik pada tanggal 14 Agustus 2005. KKP berkedudukan di Denpasar, Bali.
Anggotanya 10 orang. Komisi ini mempunyai tugas penting mengungkap kebenaran akhir peristiwa
sebelum dan setelah jajak pendapat tahun 1999 di Timor Timur. Lantaran mencakup dua negara, ketuanya
pun dua. Dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga, dan Cirilo Jose Jacob Valadares dari Timor Leste.
Anggotanya: Benjamin Mangkoedilaga (koordinator), Achmad Ali, Wisber Loeis, Mgr. Petrus Turang, dan
Agus Widjojo. Anggota dari Timor Timur: Dionísio da Costa Babo Soares (koordinator), Cirílio José Jacob
Valadares Cristovão, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, Felicidade de Sousa Guterres, dan Jacinto das
Neves Raimundo Alves.
35