Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

dalam memantau proyek Kedung Ombo dan Keluarga Berencana. Dalam kasus
Kedung Ombo, kegagalan tersebut telah menyebabkan penggusuran lebih dari
30.000 orang. Masalah lain yang timbul adalah sangat kurangnya informasi yang
akurat, pemaksaan, intimidasi, dan kompensasi yang tidak memadai.
Di dalam negeri, tudingan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita soal adanya
LSM yang dituding mau mensabotase pembangunan, menimbulkan kehebohan.
Elsam, sebagai LSM yang disebut secara tak langsung dalam soal ini, membuat
klarifikasi. Dalam pernyataan persnya, Direktur Elsam Abdul Hakim Garuda
Nusantara menyatakan, hasil studi lembaganya tidak pernah merekomendasikan
agar Bank Dunia menghentikan bantuannya dalam program KB di Indonesia.
"Jadi tidak benar jika Menteri Ginandjar menyatakan ada LSM Indonesia yang
hendak melakukan sabotase pembangunan di Indonesia," kata Abdul Hakim
Garuda Nusantara. 8
Akhirnya, Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita mengundang wakil-wakil
LSM pada tanggal 20 November 1995. Dalam pertemuan tertutup yang
berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut, hadir sejumlah tokoh LSM,
termasuk Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dalam pertemuan itu, Ginandjar
mengatakan, yang prinsip bagi pemerintah adalah semua informasi yang harus
disampaikan harus sesuai kebenaran. Fakta-fakta dalam negeri dapat digunakan
di dalam negeri untuk memperbaiki kebijakan dalam negeri. Membawa faktafakta
itu ke luar negeri merupakan hal yang kontra-produktif. Menurut
pemerintah, fakta-fakta negatif di dalam negeri yang dilansir terus-menerus
secara internasional telah menurunkan ketidakpercayaan lembaga-lembaga
negara atau pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah saat ini.
Menurut Ginandjar Kartasasmita, Pemerintah menyadari bahwa kekurangankekurangan
dalam kebijaksanaan pembangunan merupakan kenyataan yang
tidak perlu ditutupi, namun untuk perbaikannya harus dilakukan secara
bertahap dan tidak dilansir secara internasional. Akibat data-data negatif
tersebut, Pemerintah merasa menghadapi hal-hal yang merugikan. Antara lain,
anggota-anggota CGI didesak oleh pemerintahnya untuk mempersoalkan
pelanggaran HAM dan kasus Timor Timur, dan pemerintah akhirnya kesulitan
mendapatkan dana untuk pembangunan dam.
Abdul Hakim, dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa hasil studi yang dirujuk
Tish Armstrong dalam talk show radio di Amerika Serikat itu juga sudah
dikirimkan ke Bappenas. Aktivis LSM yang lain, dalam kesempatan itu
menambahkan, LSM bisa saja selektif dalam mendistribusikan informasi. Tapi,
dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi itu dapat dicapai oleh siapa
8 Harian Kompas, ”Abdul Hakim GN: ELSAM Tak Pernah Beri Rekomendasi agar Bank Dunia Hentikan
Bantuan”. Menurut Abdul Hakim, hasil studi Elsam-LCHR sudah dikirimkan kepada Menteri/Ketua
Bappenas tanggal 29 Juni 1995 dengan nomor surat 424/ELSAM/VI1995 dan telah disiarkan pula oleh
berbagai media massa melalui konferensi pers 17 Juli 1995. Namun, laporan tersebut tidak segera
ditanggapi Bappenas. ELSAM menilai pernyataan Ginandjar sebagai "tidak fair", yakni mendiskreditkan
LSM.
17