Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM

Indonesia. Setelah pengumuman itu, terjadilah kerusuhan dan
pembumihangusan di daerah tersebut.
Masyarakat nasional maupun internasional sangat prihatin dengan situasi yang
terjadi di Timor Timur. Bahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Geneva pada
tanggal, 23–27 September 1999 menyelenggarakan sesi khusus mengenai situasi
di Timor Timur. Sesi khusus tersebut adalah yang keempat diadakan sejak komisi
ini dibentuk 50 tahun yang lalu. Ini menunjukkan betapa seriusnya penilaian
dunia internasional terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor
Timur. Special Session tersebut mengeluarkan Resolusi 1999/S-4/1 yang
menuntut kepada Pemerintah Indonesia agar antara lain: dalam kerja sama
dengan Komnas HAM menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab
atas tindak kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia
akan diadili.
Resolusi tersebut juga meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk komisi
penyelidik internasional dengan komposisi anggota yang terdiri dari ahli-ahli
dari Asia, dan bekerja sama dengan Komnas HAM Indonesia, serta mengirimkan
pelapor khusus tematik ke Timor Timur. Untuk merespon insiden di Timor
Timur, Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-
HAM) di Timor Timur pada tanggal 22 September 1999. Mandatnya adalah
mengumpulkan fakta, data dan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia
di Timor Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai dikeluarkannya
Penetapan MPR pada bulan Oktober 1999 yang mengesahkan hasil jajak
pendapat. 7
Hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti dengan penuntutan
terhadap orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur.
Sebelum Kejaksaan Agung memulai penyidikannya, Jaksa Agung Marzuki
Darusman meminta LSM terlibat sebagai tim ahli. Salah satunya adalah dari
Elsam. 8 “LSM itu kita anggap sebagai pakar (tim pakar)," kata Jaksa Agung
Marzuki Darusman. Hasil itu kelar awal tahun 2001 dan mulai diadili di
Pengadilan HAM ad hoc pada 21 Februari 2001. Elsam melakukan monitoring
secara intensif saat persidangan berlangsung. 9
Usai persidangan, Elsam membuat laporan sangat komprehensif tentang
pelaksanaan pengadilan terhadap para pelanggar HAM tersebut. 10 Dalam
7 Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, Jakarta, 31 Januari 2000.
Penyelidikan dikhususkan pada kemungkinan terjadinya genosida, pembunuhan massal, penganiayaan,
pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak serta politik bumi hangus. KPP HAM
juga bertugas menyelidiki keterlibatan aparatur negara dan atau badan-badan lain. Masa kerja KPP HAM
terhitung sejak 23 September 1999 sampai akhir Desember 1999, yang kemudian diperpanjang hinga 31
Januari 2000 dengan SK Ketua Komnas HAM No.857/TUA/XII/99 tanggal 29 Desember 1999.
8 Harian Kompas, “Tiga LSM Dilibatkan dalam Tim Penyidik KPP HAM Timtim”, 18 Maret 2000.
9 Selain melakukan monitoring, Elsam juga memfasilitasi pelatihan hakim ad hoc HAM tentang unsurunsur
tindak pidana pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban komando.
10 Hasil monitoring atas pengadilan ad hoc HAM Timor Timur diterbitkan Elsam dalam publikasi-publikasi
Elsam, seperti buletin Asasi, briefing paper, jurnal Dignitas, dan buku.
33