Panduan Penyelenggaraan SD-SN

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangDalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negaraRepublik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenaitu setiap warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras,etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutusesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan yang bermutumerupakan prasyarat adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yangberkualitas, yaitu warga negara yang unggul secara intelektual, anggundalam moral, kompeten dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni(IPTEKS), produktif dalam karya dan memiliki komitmen yang tinggi untukberbagai peran sosial, serta berdaya saing terhadap bangsa lain di eraglobal.Dengan demikian, pembangunan pendidikan nasional perlu diarahkan padapeningkatan martabat manusia secara holistik, yang memungkinkan ketigadimensi kemanusiaan paling elementer di atas dapat berkembang secaraoptimal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seyogianya menjadi wahanastrategis bagi upaya pengembangan segenap potensi individu, termasukmembangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yangmenjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuanbangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),sehingga cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya dapattercapai.Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, sebagaimanapenjelasan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) dan (3), pemerintahmemetakan sekolah/ madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudahatau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasahyang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnyapemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhiatau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategorimandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar NasionalPendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agaralokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskanuntuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standaruntuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadapsekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintahmendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional.Panduan Penyelenggaraan SD Standar NasionalDirektorat Pembinaan TK dan SD1