indonesia0213ba_ForUpload
indonesia0213ba_ForUpload
indonesia0213ba_ForUpload
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Katholik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu” berasal dari “membaca setengahsetengah”<br />
PNPS penodaan 1965. Natalegawa berujar bahwa ketentuan itu tak memberikan<br />
pengakuan resmi pada agama apapun dan ada banyak agama berkembang di Indonesia. 312<br />
Tahun sebelumnya, Mei 2011, Komisioner Tinggi HAM PBB Navanethem Pillay<br />
mengusulkan kunjungan oleh pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama atau<br />
keyakinan untuk datang ke Indonesia guna menyelidiki “sejumlah besar surat dan dan<br />
laporan” yang dia terima “dalam beberapa bulan terakhir yang prihatin atas kekerasan<br />
terhadap penganut minoritas agama di Indonesia.” Dia berkata dia “terutama terganggu<br />
dengan laporan kekerasan dan diskirminasi meluas terhadap komunitas [Ahmadiyah],<br />
termasuk sanksi negara pada penutupan masjid-masjid Ahmadi, pembakaran rumah dan<br />
tempat ibadah, dan bahkan kekerasan fisik dan pembunuhan.” 313<br />
Parlemen Eropa pada Juli 2011 juga mendesak pemerintah Indonesia mengundang pelapor<br />
khusus PBB tentang kebebasan beragama atau keyakinan untuk mengunjungi<br />
Indonesia. 314 Sejauh ini pemerintah Indonesia belum menanggapi permintaan ini.<br />
Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Lainnya<br />
Sejumlah pemimpin dunia pada beberapa tahun terakhir memuji Indonesia atas<br />
“toleransi beragama” dan sebagai “model” demokrasi di negara mayoritas Muslim. Hal<br />
itu boleh jadi bertujuan untuk mendorong pemerintah Indonesia bekerja lebih giat lagi<br />
mempromosikan toleransi beragama, meski pernyataan itu tampaknya hanya dirasakan<br />
di antara pemimpin Indonesia yang tanpa perubahan penting dalam aturan, kebijakan,<br />
maupun praktik yang dibutuhkan:<br />
• Pada Desember 2010, Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd, saat berpidato di<br />
Bali, berkata Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa Islam dan demokrasi<br />
dapat berjalan harmonis. 315<br />
312 Pemerintah Indonesia berhak menanggapi rekomendasi yang dibuat di UPR dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 19<br />
September 2012.<br />
313 “UN ‘Disturbed’ by Indonesia’s Religious Violence,” The Jakarta Globe, 17 Mei 2011<br />
http://www.thejakartaglobe.com/home/un-disturbed-by-indonesias-religious-violence/441540 (diakses 8 Mei 2012).<br />
314 Resolusi Parlemen Eropa 7 Juli 2011 tentang Indonesia, pasal 8 (ditujukan untuk serangan pada minoritas),<br />
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-<br />
0341+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN (diakses 8 Mei 2012).<br />
315 “Australia claims Islam and democracy in harmony,” Antara, 10 Desember 2010,<br />
http://www.antaranews.com/en/news/1291921080/australia-claims-islam-and-democracy-in-harmony (diakses 29 Juni 2012).<br />
95 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013