indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Pulau Timor, yang mayoritas Kristen, dan ada kemungkinan kasus serupa terjadi di tempat mayoritas Kristen lain. Bahkan dalam kasus-kasus di mana izin sudah dikeluarkan, tanggapan keras dan gencar dari kelompok-kelompok militan membikin pejabat daerah mencabutnya, atau kelompok ini mencegah para pemohon membangun atau memakai tempat ibadah mereka. Pejabat pusat dan daerah biasanya gagal mengambil langkah-langkah yang penting guna menghadapi kelompok Islamis. Para pejabat daerah cenderung bekerjasama dengan kelompok-kelompok militan ini dengan membatalkan izin pendirian rumah ibadah dan mendorong kaum minoritas untuk pindah ke daerah berbeda. Human Rights Watch mendokumentasikan kampanye dukungan menentang dua gereja yang kasusnya cukup dikenal: gereja GKI Yasmin di Bogor dan gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat. Kedua gereja tersebut tak cuma memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persetujuan politik, tapi juga memenangkan gugatan di Mahkamah Agung, guna menjamin pendirian rumah ibadah mereka. Kendati mereka memperoleh putusan pengadilan yang menguntungkan, pemerintah daerah menolak pendirian bangunan kedua gereja tersebut. GKI Yasmin, Bogor Gereja GKI Yasmin di Bogor memperoleh persetujuan yang diperlukan, termasuk tandatangan warga, dan mulai membangun gereja di atas tanah yang milik mereka pada 2006. Namun setengah tahun kemudian, pada 14 Februari 2008, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor mendadak membekukan izin bangunan GKI Yasmin tanpa memberi alasan jelas. Menurut Thomas Wadu Dara, koordinator pembangunan GKI Yasmin, Walikota Bogor Diani Budiarto berjanji tindakan itu hanya sementara untuk mendinginkan protes aktivis Muslim. 173 Namun tak ada perubahan. GKI Yasmin pun mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan di pengadilan tata usaha Bogor. Para aktivis Forkami, organisasi Islamis berbasis di Bogor, menggalang demonstrasi menentang gereja. Forkami mengatakan GKI Yasmin tak boleh membangun gereja di lokasi itu karena terletak di jalan 173 Wawancara Human Rights Watch dengan Thomas Wadu Dara, koordinator pembangunan GKI Yasmin, 11 September 2011. 51 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh. Walikota Bogor Diani Budiarto beralasan serupa. Nama seorang Muslim tak elok dibangun gereja. 174 Pada September 2008, pengadilan tata usaha Bogor memutuskan bahwa pemerintah Bogor bertindak ilegal dengan membekukan izin bangunan. Pertarungan proses hukum berlanjut di pengadilan tinggi Jawa Barat, Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung pada Desember 2010. Semua keputusan menguntungkan gereja. 175 Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor mencairkan izin bangunan setelah keputusan Mahkamah Agung. Namun seminggu kemudian, Walikota Budiarto mencabut rekomendasinya untuk izin mendirikan bangunan, sehingga ia menciptakan hambatan hukum lain bagi GKI Yasmin. GKI Yasmin melaporkan pembatalan itu kepada kantor Ombudsman Republik Indonesia. Pada Juli 2011, kantor Ombudsman berkata tindakan walikota termasuk “malpraktek” karena dia menunjukkan tiadanya “komitmen melaksanakan putusan Mahkamah Agung.” 176 Ombudsman Indonesia mendesak Walikota Budiarto dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menaati putusan Mahkamah Agung. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga diminta mengawasai pelaksanaan putusan tersebut. Budiarto berkata pada Majelis Ulama Indonesia bahwa masalah GKI Yasmin bukanlah isu kebebasan beragama tapi murni tentang izin bangunan. Dia bilang dia menawarkan “relokasi” GKI Yasmin tapi mereka menolaknya. "Ada sekelompok kecil masyarakat Indonesia yg ingin memperburuk citra kita di mata internasional sementara persoalannya sebenarnya kecil," katanya. "Sampai hari ini, situasi cukup kondusif, tenang, tapi situasi itu kemudian digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengundang berbagai kalangan termasuk media internasional." 177 174 “Churches Can’t Be Built in Streets With Islamic Names: Bogor Mayor,” The Jakarta Globe, 19 Agustus 2011, http://www.thejakartaglobe.com/home/churches-cant-be-built-in-streets-with-islamic-names-bogor-mayor/460241 (diakses 22 Juli 2012). Muhammad Mustofa, yang ayahnya senama dengan jalan itu, menyatakan secara terbuka bahwa dia tak keberatan dengan gereja GKI Yasmin. 175 Putusan Mahkamah Agung tentang GKI Yasmin No. 127/PK/TUN/2009 bertanggal 9 Desember 2010. 176 Rekomendasi No. 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tentang permohonan GKI Yasmin ditandatangani Danang Girindrawardana, ketua Kantor Ombudsman Republik Indonesia, pada 8 Juli 2011. 177 “Walikota Bogor: Saya Terima 3 Karung Surat,” Vivanews, 15 November 2012, http://metro.vivanews.com/news/read/264289-walikota-bogor--saya-terima-3-karung-surat (diakses 25 Juni 2012). ATAS NAMA AGAMA 52
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10: PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12: yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14: Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16: • Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18: I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20: dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22: Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24: Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112:
dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114:
• Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116:
No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118:
No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119:
Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?