indonesia0213ba_ForUpload

Pemerintah daerah berkewajiban fasilitasi “tersedianya lokasi” pembangunan rumah
ibadah bila syarat tandatangan terpenuhi, adapun rekomendasi tertulis “hasil musyarawat
dan mufakat dalam rapat FKUB.” 99 Bupati atau walikota harus memberikan keputusan
paling lambat 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan. 100 Mereka yang
mengajukan pendirian rumah ibadah dapat menggunakan bangunan biasa sebagai
tempat ibadah sementara seizin bupati atau walikota. 101
SKB itu mewajibkan pemerintah daerah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragam di
masing-masing daerah. 102 Komposisi FKUB harus mencerminkan perbandingan jumlah
penganut agama setempat, artinya daerah mayoritas Muslim akan diisi lebih banyak
anggota Muslim ketimbang Kristen, misalnya—begitupun sebaliknya, yang menempatkan
agama minoritas dirugikan bila hendak memperoleh izin rumah ibadah.
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menganggap aturan 2006 ini lebih represif
daripada aturan 1969. Mereka terutama menentang ketentuan yang memberi wewenang
pemerintah daerah punya hak menyetujui atau menolak izin membangun rumah ibadah. Ia
juga bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2004 yang menegaskan
bahwa masalah agama adalah ranah pemerintah pusat. Bahkan, sekalipun pemuka
Kristiani merasa keberatan, secara politik, mereka tak punya pilihan dengan menyetujui
tanpa bisa dibantah, kendati berusaha keras agar pasal-pasal yang dimuat SKB itu lebih
ramah, termasuk ketentuan persyaratan, yang akhirnya tercantum dalam SKB tersebut.
Pada gilirannya, mereka minta pemerintah menyediakan tempat ibadah ketika mereka
mendapatkan masalah memperoleh izin mendirikan rumah ibadah. 103
Aturan rumah ibadah ini bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah 2004. Dalam
praktek, cukup banyak pejabat daerah mengabaikan undang-undang tersebutdengan
membuat berbagai ketentuan lokal, tingkat provinsi hingga kabupaten, yang menuruti
kelompok-kelompok Islam. Di Blitar, Walikota Samahudi Anwar menuntut enam sekolah
98 Ibid. pasal 14.
99 Ibid. pasal 14.
100 Ibid. pasal 16.
101 Ibid. pasal 18.
102 Ibid. pasal 10. FKUB tingkat provinsi maksimal beranggota 21 orang. FKUB kotamadya atau kabupaten maksimal 17
anggota.
103 Wawancara Human Rights Watch dengan Andreas Yewangoe, ketua PGI, di Jakarta pada 20 Juni 2012.
35 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013