indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Presiden Yudhoyono berkata bahwa jemaat GKI Yasmin punya hak beribadah, “Saya sudah mendorong walikota, gubernur, masyarakat lokal, untuk menemukan masalah. Saya pribadi, dan juga pemerintah, ingin jemaat GKI Yasmin bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai di Bogor.” 178 Namun dia tidak berkomentar bahwa walikota Bogor harus menghormati putusan Mahkamah Agung dan GKI Yasmin berhak membangun gereja. Jurubicaranya berkata Presiden Yudhoyono tak bisa turut campur masalah-masalah lokal dalam kewenangan walikota. 179 Gereja GKI Yasmin masih terus berjuang menghadapi kegagalan walikota Bogor melaksanakan keputusan Mahkamah Agung. Hanya satu partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang terbuka mengkritik tindakan walikota. Partai-partai lain mendukung walikota atau diam saja. HKBP Filadelfia, Bekasi HKBP Filadelfia di Bekasi membeli sebidang tanah di kampung Jejalen Jaya pada Juni 2007. HKBP Filadelfia mengumpulkan 259 persetujuan tetangga, lebih dari syarat 60 tandatangan yang dibutuhkan dari masyarakat setempat, sesuai yang diwajibkan dalam SKB 2006. Pada April 2008, HKBP Filadelfia menulis permohonan persetujuan pada Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk membangun gereja. Kedua lembaga itu tak menanggapi. 180 SKB 2006 mewajibkan pemerintah setempat memberikan lokasi alternatif bila permintaan jemaat ditolak. 181 Di Jejalen Jaya, tempat ibadah HKBP Filadelfia, pemerintah Bekasi tak menyediakan lokasi alternatif, sehingga jemaat tak punya tempat beribadah. Serupa kasus GKI Yasmin, gereja HKBP Filadelfia mengajukan gugatan hukum dan memenangkan langkah hukum terhadap bupati Bekasi, dari pengadilan tata usaha 178 “Lagi, SBY Dorong Kasus GKI Yasmin Dituntaskan,” Kompas, 15 Februari 2012, http://nasional.kompas.com/read/2012/02/15/14325169/Lagi.SBY.Dorong.Kasus.GKI.Yasmin.Dituntaskan (diakses 25 Juni 2012). 179 “President can't interfere in GKI Yasmin dispute, spokesman says,” The Jakarta Post, 6 Februari 2012, http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/06/president-cant-interfere-gki-yasmin-dispute-spokesman-says.html (diakses 25 Mei 2012). 180 Palti Panjaitan, “Kronologi Permasalahan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi,” 26 Maret 2012, http://www.andreasharsono.net/2012/03/gereja-hkbp-filadelfia.html (diakses 25 Juni 2012). 181 Peraturan Menteri Bersama 2006 pasal 14 (3). 53 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
Bandung hingga Mahkamah Agung, yang diputuskan pada Juni 2011. Namun Bupati Bekasi Sa’duddin menolak menerbitkan izin mendirikan bangunan gereja. Pada 20 Maret 2012, pemerintah Bekasi mengundang HKBP Filadelfia dan kelompok Haji Naimun, yang menggalang protes terhadap HKBP Filadelfia, bertemu di kantor kecamatan Tambun Utara. Deddy Rohendi, kepala divisi hukum kabupaten Bekasi, mengakui dalam rekaman video bahwa putusan Mahkamah Agung: Sudah inkracht, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan ini sangat sulit dilaksanakan di lapangan. Kita kuatir kalau kita memaksakan eksekusi atas putusan ini, akan terjadi clash horizonta begitul. Padahal kewajiban Pemda adalah untuk menjaga ketertiban umum. Nyatanya, jalur hukum juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Putusan ini memang sudah inkracht tapi belum final. Naimun dan para pejabat setempat, termasuk camat Tambun Utara Suharto, menekan perwakilan HKBP Filadelfia dengan berkata mereka tak bisa menjamin keselamatan jemaat Kristen jika tetap berusaha membangun gereja. Suharto menawarkan “solusi” dengan HKBP Filadelfia bisa memakai bangunan HKBP Filadelfia selama dua minggu tapi kemudian mereka harus cari lokasi lain. 182 Dari Jawa hingga Timor, Penutupan Paksa Rumah Ibadah Di Bekasi, pinggiran Jakarta, kelompok Islamis secara rutin kampanye menentang apa yang mereka sebut “gereja ilegal” atau “gereja liar” dan mendesak pemerintah untuk menutupnya, merujuk peraturan pembangunan rumah ibadah. Asia Lumbantoruan, panitua 51 tahun dari gereja Batak HKBP Ciketing, berkata pada Human Rights Watch, antara 1993 dan 2007, gereja HKBP Ciketing sampai tiga kali membeli sebidang tanah untuk beribadah Minggu di gereja yang akan mereka bangun. Mereka selalu gagal meski sudah memenuhi syarat minimal jumlah tandatangan dari warga setempat guna membangun gereja. Mereka menghadapi intimidasi terus-menerus, dua kali pembakaran, dan kekerasan sejak berusaha mendirikan gereja pada 1993, dari kalangan Islamis yang menghalang-halangi pendirian gereja. Buntutnya, mereka pindah dari satu rumah ke rumah untuk mengadakan ibadah Minggu, seakan bermain petak-umpet yang umum 182 Ferry Putra, “Pemerintah Berbulu Domba,” 11 April 2012, http://vimeo.com/40148064 (diakses 25 Juni 2012). ATAS NAMA AGAMA 54
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10:
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12: yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14: Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16: • Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18: I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20: dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22: Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24: Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112: dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114:
• Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116:
No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118:
No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119:
Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?