indonesia0213ba_ForUpload

Watch, “Kami mengajak semua pemuka agama untuk membuat kesepakatan.” 249 Namun
penyelesaian macam itu seringnya bertujuan agar minoritas-minoritas agama dipaksa
mengabaikan hak-hak mereka. Misalnya, guna memenuhi kepentingan keamanan,
pejabat pemerintah atau kepolisian menekan minoritas agama pergi dari daerah mereka
masing-masing.
Human Rights Watch mencatat 10 kasus di mana polisi gagal mengusut pengaduan
kekerasan terhadap minoritas agama. Pada sebagian kecil peristiwa di mana pihak
berwenang melakukan penahanan, ia lebih sering didorong oleh liputan media yang
gencar. Pada sembilan kasus yang didokumentasikan Human Rights Watch, termasuk
serangan dan pembakaran gereja HKBP Ciketing di Bekasi dan pembakaran empat gereja
di Kuantan Singingi, Riau, penyelidikan polisi sangat lamban. Kendati ada beberapa
pelaku dipenjara, tapi para tersangka lain tak sepenuhnya diusut tuntas.
Di antara kasus yang diinvestigasi Human Rights Watch, hanya satu kasus di mana
pemerintah dan kepolisian daerah merespon dengan cepat atas kekerasan terhadap
minoritas agama. Setelah militan Islamis membakar tiga gereja dan sebuah sekolah
Kristen di Temanggung pada Februari 2011, pemerintah daerah seketika menjaga jarak dari
para penyerang. Kepolisian Jawa Tengah mengerahkan ratusan polisi untuk memulihkan
ketertiban dan menangkap para pelaku. 250
Polisi Bersekongkol dengan Militan Islamis
Polisi seringkali berpihak pada militan Islamis dengan mengorbankan hak-hak minoritas
agama seakan-akan untuk menghindari kekerasan. Setelah tindakan menghasut atau
serangan fisik oleh para Islamis, alih-alih menyelidiki dan menuntut mereka yang
bertanggung jawab, polisi kadang kala meyakinkan minoritas agama, yang jadi sasaran
serangan, untuk meninggalkan daerahnya atau menutup rumah ibadah mereka dengan
dalih menjaga ketertiban umum. Misalnya, seorang mubaligh Ahmadiyah di Sukadana,
kecamatan Campaka, Cianjur, berkata pada Human Rights Watch bahwa polisi
249 Kepolisian bekerjasama dengan Kontras, organisasi hak asasi manusia di Jakarta, mengembangkan panduan polisi
terkait pelanggaran kebebasan beragama. Program ini dibantu Pemerintahan Inggris. Human Rights Watch bertemu dengan
lima jenderal dari Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta pada 9 November 2011, dan membahas inisiatif tersebut, di
antara topik lain.
250 “Amuk Temanggung, Polisi Kantongi Nama Pelaku,” Vivanews, 8 Februari 2011
http://nasional.vivanews.com/news/read/203559-polisi-kantongi-identitas-pelaku (diakses 3 Maret 2012).
ATAS NAMA AGAMA 74