indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Rekomendasi Kunci Presiden Susilo Bambang Yudhoyono inkonsisten dalam membela kebebasan beragama. Absennya kepemimpinan kian mendorong kelompok-kelompok militan berani main hakim sendiri serta diam-diam diamini pejabat daerah dan pusat yang setuju dengan mereka. UUD 1945 dengan tegas menjamin kebebasan beragama, dan Undang-undang Otonomi Daerah, yang mengatur desentralisasi, menetapkan bahwa kebebasan beragama adalah kewenangan pemerintah pusat. Apa yang paling diperlukan adalah itikad politik untuk memegang otoritas tersebut. Kendati sesekali beretorika positif, Presiden Yudhoyono sangat lemah menanggapi kekerasan agama dan intoleransi yang meningkat, tanpa bersikeras dengan gigih menegakkan hukum nasional, dan seringkali sungkan memakai kekuasaannya sebagai presiden guna menegakkan hukum. Kepemimpinan lebih tegas sangat diperlukan. Human Rights Watch mendukung desakan agar Presiden Yudhoyono bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan dan mengimplementasikan suatu strategi nasional untuk toleransi beragama dan kebebasan beragama. 3 Upaya ini harus dipimpin satuan tugas independen terdiri para ahli dan individu yang berkomitmen terhadap kebebasan beragama dan bekerja di luar pengawasan Kementerian Agama. Satuan tugas macam ini harus diberi mandat kuat dan sumberdaya penting guna menyusun rencana kerja. Unsur-unsur kunci rencana kerja ini termasuk: • Tak berkompromi dengan premanisme agama. Tiap kekerasan terhadap minoritas harus dipidanakan. • Langkah-langkah tegas terhadap para pejabat daerah yang tak menghormati putusan pengadilan soal kebebasan beragama, termasuk pembangunan rumah ibadah. Satuan tugas dan Presiden Yudhoyono harus bekerja untuk memastikan bahwa contempt of court (tindakan menghina peradilan) dipakai sebagai pijakan untuk menskors para pejabat daerah bila aturan baru soal pemerintahan daerah dirancang, dan mendesak parlemen menciptakan undang-undang soal contempt of court. 3 Ibid., hal. 18. 5 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
• Mengevaluasi peraturan dan keputusan terkait agama, guna mengidentifikasi pasal-pasal yang merintangi kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani, disertai tenggat waktu untuk merevisi atau mencabut pasal-pasal itu. • Mengembangkan capaian nasional dalam prinsip-prinsip kebebasan beragama dan toleransi beragama, termasuk program pendidikan yang dikembangkan melalui media dan sekolah, serta kebijakan dan tanggapan lebih tegas pada hasutan kekerasan terhadap minoritas agama, termasuk mendudukkan persoalan itu dengan jelas saat kebebasan berekspresi menjadi hasutan untuk kekerasan. Namun sebelum satuan tugas dibentuk dan strategi kebebasan beragama dan toleransi beragama disetujui, Presiden Yudhoyono harus: • Memerintahkan polisi untuk tegas terhadap aksi-aksi kekerasan agama, memusatkan pada para pelaku kekerasan, bukannya korban kekerasan, dengan hukuman pidana para pelaku itu sepadan dengan beratnya kejahatan. • Mengambil tindakan disipliner terhadap semua pejabat pemerintah, termasuk menteri agama, yang bikin pernyataan atau terlibat tindakan yang mempromosikan diskriminasi atau memaklumkan kekerasan agama. Menggunakan kekuasaan Presiden, termasuk kendali alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk memberi sanksi bagi para pejabat daerah yang menentang putusan pengadilan. ATAS NAMA AGAMA 6
Page 1 and 2: H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4: Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8: Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10: PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12: yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13: Kependudukan sekarang memberi warga
Page 17 and 18: I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20: dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22: Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24: Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66:
Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68:
Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70:
Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72:
di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74:
Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76:
Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78:
oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80:
mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82:
IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84:
Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86:
semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88:
Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90:
orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92:
memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94:
mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96:
melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98:
Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100:
Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102:
Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104:
V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106:
• Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108:
Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110:
pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112:
dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114:
• Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116:
No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118:
No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119:
Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?