indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Dua menteri yang dipanggil sebagai saksi, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patralis Akbar, berpendapat penetapan presiden itu memenuhi hak konstitusional. Mereka berkata sekelompok Muslim boleh jadi akan menyerang minoritas-minoritas agama bila pasal penodaan agama dicabut, meyakininya hal itu tugas mereka melindungi agama mereka jika Islam dinodai. 83 Sejumlah anggota kelompok Islamis yang menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi setiap pekan, dan beberapa Islamis, menganiaya para pengacara dan saksi penggugat di gedung MK. 84 Pada 19 April 2010, pengadilan memutuskan, dengan suara 8 banding 1, bahwa pasal penodaan agama secara hukum membatasi keyakinan agama minoritas demi kewajiban memelihara “ketertiban umum.” Kendati begitu, pengadilan dengan suara mayoritas menyatakan agama ialah masalah privat, di mana negara tak boleh ikut campur, perlu ditegakkan pembatasan undang-undang penodaan agama, dengan menyelidiki minoritas-minoritas agama yang mungkin jadi target kekerasan oleh anggota intoleran di depan umum, yang tak cukup hanya dengan dididik mendukung pluralisme agama. Pengadilan juga menyimpulkan, PNPS penodaan agama bukanlah merujuk pengakuan “agama resmi” di Indonesia. 85 Pada persidangan, hanya Hakim Maria Farida Indrati yang mengajukan pendapat keberatan (dissenting opinion), menyatakan PNPS penodaan agama seharusnya inkonstitusional karena dengan tegas mendiskriminasi minoritas-minoritas agama dan akan memaksa individu-individu meninggalkan keyakinan tradisional dan kepercayaan minoritas yang melawan keinginan mereka. 86 Imanul Haq. Lihat situsweb Mahkahmah Konstitusi, Putusan No. 140/PUU-VII/2009, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%202010.pdf (diakses 19 Juni 2012). 83 Ibid. 84 Sutradara film Garin Nugroho, yang menentang undang-undang penodaan agama, berkata pada harian Kompas bahwa sejumlah Islamis menyetop mobilnya dan melempari batu untuk mengintimidasinya. “Garin Hadir di Sidang MK, Mobilnya Dirusak?” Kompas, 24 Maret 2010, http://entertainment.kompas.com/read/2010/03/24/14115546/Garin.Hadir.di.Sidang.MK.Mobilnya.Dirusak (diakses 19 Juni 2012). 85 Situsweb Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 140/PUU-VII/2009 (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%20PUU%20140_Senin%2019%20April%20201 0.pdf (diakses 19 Juni 2012). 86 Human Rights Watch, “Court Ruling a Setback for Religious Freedom: Blasphemy Law Puts Religious Minorities at Risk,” 10 April 2010 (http://www.hrw.org/news/2010/04/19/indonesia-court-ruling-setback-religious-freedom (diakses 29 Desember 2011). 31 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
SKB Rumah Ibadah Surat keputusan soal rumah ibadah dibuat pada 1969 dan diperbarui pada 2006. Ia membuka celah pelanggaran kebebasan beragama lewat pembatasan yang tak perlu soal pembangunan rumah ibadah. Peraturan ini dipakai terutama untuk mendiskriminasi warga Kristen yang hendak membangun gereja. Pada sebagian kecil kasus, peraturan ini juga dipakai di Indonesia timur, yang mayoritas Kristen, terhadap kaum Muslim yang hendak membangun masjid. Ceritanya, beberapa kalangan Muslim di Indonesia prihatin dengan apa yang mereka sebut “Kristenisasi” di Indonesia. 87 Betapapun, bila melihat sensus selama empat dasawarsa di Indonesia, klaim bertambahnya umat Kristen itu kecil bila dibandingkan seluruh penduduk Indonesia (dari 7,4 persen pada 1971 menjadi 8,9 persen pada 2010). Namun, meningkatnya penyiaran agama oleh beberapa jemaat Kristen, dalam beberapa hal, dirasakan gencar di wilayah tradisional Muslim –cukup sering dengan donasi dari lembaga donor Kristen di luar Indonesia—bikin panas perdebatan. SKB 1969 Surat keputusan 1969 tentang pembangunan rumah ibadah dikeluarkan menteri agama, Mohammad Dahlan, dan menteri dalam negeri, Amir Machmud. 88 Keputusan menteri ini memberi wewenang pemerintah daerah mengharuskan “setiap rumah ibadah hanya boleh dibangun dengan persetujuan pejabat daerah,” seperti gubernur. Ia juga menyatakan, “jika diperlukan, kepala pemerintahan dapat meminta pendapat organisasi keagamaan dan ulama” sebelum rumah ibadah dibangun. 89 87 Beberapa organisasi Muslim merasa kuatir dengan apa yang disebut “Kristenisasi” di Indonesia. Misalnya, sebuah video berjudul“Save Maryam,” http://www.youtube.com/watch?v=6E9NcbVa4FU&fb_source=message, diunggah pada Juli 2012, memuat keterangan bahwa “dua juta Muslim pindah agama dari Islam setiap tahun” menjadi Kristen. Tidak jelas dasar dari klaim ini. 88 Secara pribadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan semasa pemerintahan Suharto, Daoed Joesoef, seorang Muslim yang saleh, protes SKB 1969. Dalam memoar 2006, Joesoef menulis percakapannya dengan Suharto tentang aturan itu. Dia berkata pada Suharto bahwa aturan itu takkan menciptakan “kerukunan umat beragama.” Dia berpendapat, aturan itu akan menyediakan “dasar formal bagi para sektarian ekstrem” untuk menindas minoritas agama di Indonesia dan akan menciptakan ketidaksetaraan di antara warga negara Indonesia. Joesoef minta Suharto membatalkan aturan itu. Namun Suharto tak merespons usulan Joesoef. Dalam memoarnya, Joesoef menyesali birokrat dan politisi Kristiani tak menentang SKB itu. Daoed Joesoef, Dia Dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 743-47. 89 Surat Keputusan Bersama No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 ditandatangani 13 September 1969 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud dan Menteri Agama Mohammad Dahlan. ATAS NAMA AGAMA 32
Page 1 and 2: H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4: Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8: Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10: PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12: yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14: Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16: • Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18: I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20: dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22: Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24: Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92:
memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94:
mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96:
melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98:
Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100:
Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102:
Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104:
V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106:
• Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108:
Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110:
pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112:
dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114:
• Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116:
No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118:
No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119:
Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?