indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

mengusulkan dia keluar dari Sukadana karena kehadirannya bisa memancing amarah kalangan Muslim dan mungkin memicu kekerasan. 251 Alasan polisi gagal melindungi minoritas agama dari serangan fisik bervariasi dari kasus demi kasus. Pada beberapa kasus, polisi berkolusi dengan para penyerang karena alasan agama, ekonomi atau politis; pada kasus lain, mereka sepenuhnya minim instruksi yang jelas dari atasan mereka atau merasa kalah jumlah dengan para militan. Pada semua kasus, sangat kurangnya respons polisi ini mencerminkan kegagalan institusi kepolisian dalam menegakkan hukum dan menangkap para pelaku kejahatan pidana. Beberapa pejabat polisi bahkan terlibat terang-terangan mengusulkan ajaran Syiah dilarang di Pulau Madura. Pernyataan tersebut jelas mengabaikan peraturan polisi Indonesia, tapi mereka tak pernah diminta pertanggungjawaban. Pada Juni 2011, polisi memasuki sebuah masjid Ahmadiyah di Sukadana dengan anggota kelompok militan Gerakan Reformis Islam (Garis). Sebuah video menunjukkan Ajun Komisaris Polisi Rusnaedi, kepala polisi sektor Campaka, datang ke masjid bersama para militan Garis, memasang dua papan pengumuman bahwa kegiatan Ahmadiyah dilarang. Mukhtar Assegaf, yang mengelola sekolah Syiah di Bangil, dan berada di lokasi serangan kekerasan pada Februari 2011, berkata bahwa dia melaporkan serangan pada polisi: Kami terus melaporkan lemparan batu, penganiayaan, perusakan jendela dan bahkan membawa tombak, arit, dan pentungan yang dipakai menyerang ke pesantren kami ke polisi. Tapi polisi terus berkata sedang membangun komunikasi dengan para pelaku. 252 Di Sukadana, Lampung, polisi berpihak pada militan Islamis menekan dua orang Baha’i. Sesudah tekanan dari anggota komunitas Muslim, yang menandatangani surat pernyataan agar Baha’i pindah ke Islam atau keluar dari Sukadana, wakil kepala polisi Lampung Timur, Dwi Sulistyawan, dan dua penganut Baha’i, Syahroni dan Iwan Purwanto, setuju untuk “musyawarah” di kantor polisi Lampung Timur pada 2 Juni 2010. Dua orang Baha’i ini menandatangani pernyataan yang sudah disiapkan polisi, isinya setuju menghentikan 251 Wawancara Human Rights Watch dengan Rusgandi, Sukadana, Campaka, kabupaten Cianjur, 6 November 2011. 252 Wawancara Human Rights Watch dengan Mukhtar Luthfi, Bangil, 18 September 2011. 75 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
semua “kegiatan agama dan ekonomi” Baha’i. Para perwira polisi serta pejabat Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia ikut teken sebagai saksi penandatanganan pernyataan itu. 253 Di Sampang, Madura, pada Februari 2006, empat pejabat polisi di kecamatan Omben menandatangani surat pernyataan, minta ulama Madura mengeluarkan fatwa bersama melarang Syiah. 254 Ini menunjukkan bahwa keempat polisi tersebut berpihak dengan mayoritas Sunni bahkan saat kaum minoritas Syiah mengadu terjadi intimidasidan ancaman. Polisi Resor Sampang, yang membawahi sektor Omben, juga berperan menekan seorang ulama Syiah agar meninggalkan kampung mereka. 255 Pemerintah dan polisi daerah juga memakai ancaman dan serangan kekerasan oleh kelompok militan untuk menghentikan kelompok minoritas agama dari peribadatan terbuka dan kegiatan keagamaan lain. Pada HKBP Ciketing, polisi mencegah jemaat Batak tersebut menggunakan tanah calon gereja sesudah penikaman 4 September 2010 terhadap satu anggota jemaat. Panitua gereja, Asia Lumbantoruan, berkata, “Pemerintah memaksa kami meninggalkan gereja demi mencegah kekerasan berdarah. Mereka bilang, ‘Kami tak ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi kalau kalian terus melakukan ibadah di sini.’” 256 Polisi Bekasi mengusut penikaman terhadap Asia Lumbantoruan dan mendakwa 13 penyerang. Ketua FPI Bekasi, Murhali Barda, yang memakai Facebook untuk menggerakan massa melakukan penganiayaan terhadap jemaat HKBP Ciketing, dan Adji Achmad Faisal, 253 “Surat Pernyataan” ditandatangani Syahroni dan Iwan Purwanto pada 2 Juni 2011 dengan 15 saksi, termasuk para pemuka Muslim dan enam pejabat pemerintah. Ia juga ditandatangani Dwi Sulistyawan, wakil kepala polisi Lampung Timur. Enam pejabat polisi itu Komisaris Polisi Medi Iswanda, Ajun Komisaris Polisi Julianto PA, Inspektur Kedua Polisi M. Faisal, Ajun Komisaris Polisi Waryono, Brigadir Pertama Joni Paamsyah, dan Brigadir Kedua Budiyono. 254 Kepala polisi Omben Moh. Sofini menandatangani petisi tersebut bersama tiga bawahannya: Sudirman, Suncamin, dan Sudirmanto. “Surat Pernyataan” bertanggal 26 Februari 2006 ini ditandatangani 40 ulama di kabupaten Sampang dan Pamekasan serta empat perwira polisi. 255 Organisasi hak asasi manusia Kontras mengajukan pengaduan terhadap kepala polisi Sampang Agus Santosa dan bawahannya, yang diduga melanggar jabatan karena mendesak penuntutan ulama Syiah Tajul Muluk. Lihat KBR68H, “Kapolres Sampang Dilaporkan ke Propam Mabes Polri,” 18 Januari 2012, http://www.kbr68h.com/berita/nasional/18238kapolres-sampang-dilaporkan-ke-propam-mabes-polri (diakses 27 Juni 2012). Namun Budi Santosa, kepala polisi Sampang, dimutasi dari Magetan, Jawa Timur, mengepalai menggantikan Satosa pada Oktober 2011. Lihat Kedirijaya, “Mutasi Besarbesaran di Polda Jatim dan Jajaran,” 21 Oktober 2011, http://www.kedirijaya.com/2011/10/21/mutasi-besar-besaran-dipolda-jatim-dan-jajaran.html (diakses 27 Juni 2012). 256 Wawancara Human Rights Watch dengan Asia Lumbantoruan,Bekasi, 13 September 2011. ATAS NAMA AGAMA 76
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10:
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12:
yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14:
Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16:
• Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18:
I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20:
dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22:
Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24:
Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26:
10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28:
diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30:
sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32:
Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112: dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114: • Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116: No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118: No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119: Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?