indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Seorang ibu Ahmadiyah dari putra berumur 17 tahun dari Cikeusik menjelaskan pada Human Rights Watch tentang pelecehan yang dipikul anaknya dari pesantren di Malingping, dekat Cikeusik, Banten. Anak lain dan ponakan perempuan, keduanya sekolah di SMA terdekat, tak memperoleh dokumen pindah sekolah saat keluarga mereka dipaksa meninggalkan Cikeusik. Dia berkata pada Human Rights Watch: Guru bilang, “Ahmadiyah itu (ajaran) sesat. Mereka harus diusir.” Dia menyebut saya sesat. Anak saya anak pendiam. Dia hanya mendengarkan. Guru itu berkata, “Ahmadiyah menodai Islam.” Kemudian kepala sekolah tak mengizinkan dia ikut dengan saya saat kami pindah ke Jakarta. Mereka menolak menandatangani surat pindah sekolah dan mereka tetap menahan rapor dia. 226 Ismael Suparman, mubaligh Ahmadiyah di Cikeusik, berujar lima dari tujuh murid Ahmadiyah tak mendapatkan surat pindah saat keluarga mereka dipaksa meninggalkan Cikeusik pada Februari 2011. “Saya mengirim empat anak saya untuk pergi bersama ibu mereka (dari Filipina) ke Kota Zamboanga, Mindanao, sehingga [di Filipina] mereka bisa pergi sekolah,” kata Suparman. 227 Di Sukadana, Cianjur, seorang guru Ahmadiyah berkata pada Human Rights Watch bahwa para murid dan guru Ahmadiyah menghadapi pelecehan berulangkali karena keyakinan mereka. Pada Juli 2011, seorang pengawas dari Kementerian Pendidikan mendatangi kecamatan dan, dalam pidatonya pada sekitar 200 guru, berkata bahwa semua sekolah dan guru harus menaati SKB 2008 anti-Ahmadiyah. Sebagaimana dituturkan pada Human Rights Watch bahwa pegawas menyebut Ahmadiyah sebagai “ancaman terselubung,” berkata di depan guru bahwa SKB memerintahkan Ahmadi “menghentikan kegiatan karena menyimpang dari pokok-pokkok ajaran Islam” dan mencatat bahwa yang melanggar akan diancam lima tahun penjara. 228 Lima murid Ahmadiyah di sekolah dasar dan menengah pertama di Sukadana, Jawa Barat, berkata pada Human Rights Watch, mereka diganggu oleh teman sekelas yang mengikuti pernyataan diskriminatif dari guru mereka. Murid kelas delapan berkata bahwa dia dipukul 226 Wawancara Human Rights Watch dengan perempuan Ahmadiyah (nama dirahasiakan), 19 September 2011 di Bintaro, Jakarta. 227 Wawancara Human Rights Watch via telepon dengan Ismael Suparman pada 26 Juni 2012. 228 Wawancara Human Rights Watch dengan guru Ahmadiyah (nama dirahasiakan), di Sukadana, 14 September 2011. 67 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
oleh teman sekelas setelah khotbah mingguan anti-Ahmadiyah dari guru agama Islam di sekolah. “Saya lapor ke orangtua saya. Saya takut melaporkannya ke sekolah. Saya takut guru- guru akan melaporkan orangtua saya ke Garis,” katanya, merujuk Gerakan Reformis Islam (Garis), kelompok milisi yang sering terlibat kampanye anti-Ahmadiyah di kabupaten Cianjur. 229 Diskriminasi Kebijakan Di Indonesia, diskriminasi negara terkait agama tak cuma pembangunan gereja, masjid, dan pura. Beragam peraturan pemerintah mendiskriminasi minoritas agama, mulai dari pengajuan kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan pernikahan, serta akses lain ke pelayanan pemerintah. Misalnya, pejabat kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menolak seorang pria Ahmadiyah memproses pendaftaran pernikahan karena keyakinannya. 230 Dua keluarga Baha’i di Sukadana, Lampung, melaporkan petugas pemerintah memaksa mereka mencantumkan “Islam” sebagai agama resmi di KTP, akta kelahiran dan pernikahan mereka. 231 Human Rights Watch juga mewawancarai Dewi Kanti, perempuan Sunda, penganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan, yang menikahi pria Jawa beragama Katholik. Petugas kantor catatan sipil menolak menerima pernikahannya karena mereka tak mengakui agama si perempuan. Jika mereka punya anak, akta lahir bayi takkan mencantumkan nama si ayah. 232 Tanpa akta kelahiran lengkap, si anak akan dianggap “anak haram” menurut undang-undang, yang mengakibatkan stigma sosial. 233 Kantor Bakor Pakem di Jawa Barat menolak mengakui pernikahan Sunda Wiwitan sejak 1964 dan bahkan menahan pendeta Sunda Wiwitan (ayah Dewi Kanti) selama tiga bulan pada 1964 karena menjadi wali pernikahan bagi lima pasangan Wiwitan. 234 229 Wawancara Human Rights Watch dengan pelajar kelas delapan di sekolah menengah pertama negeri di kecamatan Campaka, Sukadana, 14 September 2011. 230 Wawancara Human Rights Watch dengan Riyon Irfanus di Metro, Lampung, 17 Oktober 2011. 231 Ibid. 232 Wawnacara Human Rights Watch dengan Dewi Kanti di Jakarta, 11 Juni 2012. 233 Diskriminasi terhadap penganut Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan juga terjadi di kabupaten Kuningan saat pemerintah menolak mengeluarkan KTP elektronik. Pada September 2012, lebih dari 5.000 muslim Ahmadiyah melaporkan tak punya KTP baru di Kuningan. Lihat, “Ahmadiyah dan Sunda Wiwitan Tidak Bisa Ikut E-KTP,” Tempo, 2 September 2012, http://www.tempo.co/read/news/2012/09/02/176426999 (diakses 2 September 2012). Di Tasikmalaya, MUI mendesak pemerintah tak mencantumkan kata “Islam” untuk KTP muslim Ahmadiyah. Lihat, “Warga Ahmadiyah Diminta Tak Cantumkan Islam di KTP,” Tempo, 14 September 2012, http://www.tempo.co/read/news/2012/09/14/058429511/Warga-Ahmadiyah-Diminta-Tak- Cantumkan-Islam-di-KTP?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (diakses 14 September 2012). 234 Pada Juni 1964, Bakor Pakem Kuningan mengumumkan pernikahan penganut Agama Sunda Djawa, organisasi utama Sunda Wiwitan, tidak sah. Kantor kejaksaan Kuningan kemudian menahan sembilan penganutnya, termasuk Djatikusumah, ATAS NAMA AGAMA 68
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10:
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12:
yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14:
Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16:
• Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18:
I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20:
dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22:
Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24:
Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112: dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114: • Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116: No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118: No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119: Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?