indonesia0213ba_ForUpload

mengajukan KTP. 237 Pasangan dari beda agama juga menghadapi kesulitan ekstra saat
hendak menikah karena KTP dan Kartu Keluarga mereka memperlihatkan beda agama. 238
Pada 2006, parlemen Indonesia mengesahkan Undang-Undang Administrasi
Kependudukan, yang menetapkan bahwa setiap orang tak harus memuat keterangan
agama di KTP mereka. 239 Tapi realitasnya sungguh berbeda. Banyak petugas catatan sipil
masih belum tahu undang-undang baru. Penganut minoritas agama menghadapi berbagai
kendala jika mereka menolak memilih salah satu dari enam agama yang diakui secara
resmi oleh pemerintah. “Mereka langsung menyebut Anda sebagai perempuan tak
bertuhan jika Anda tetap ingin mengosongkan kolom agama,” ujar Dewi Kanti, penganut
Sunda Wiwitan, yang tak mengisi kolom “agama.” 240
Di Manis Lor, kabupaten Kuningan, kampung Ahmadiyah terbesar di Jawa, seorang lelaki
Ahmadiyah berusia 34 tahun berkata pada Human Rights Watch bahwa pasangan muda
Ahmadiyah di daerahnya menerima hambatan administratif untuk menikah. Ada sekitar
3.000 keluarga Ahmadiyah di Manis Lor, 45 kilometer dari selatan Cirebon, kota utama di
Jawa Barat. Pasangan muda seringkali harus pergi ke Cirebon atau Jakarta untuk mendaftar
pernikahan, harus berpura-pura pindah tempat tinggal dan mendaftar ulang KTP baru,
karena pihak berwenang Kuningan menolak mencatat pernikahan pasangan Ahmadiyah.
Pria itu berkata bahwa, dalam upaya mendaftar pernikahan dia di Manis Lor pada 2010,
pihak berwenang Kuningan memberitahu dia bahwa pemerintah daerah Kuningan secara
resmi menginstruksikan Kantor Urusan Agama Islam di Manis Lor untuk tidak menerima
setiap pernikahan Ahmadiyah. Dia terpaksa menikah di tempat lain:
Saya juga mengadakan pesta pernikahan diam-diam dengan hanya
diramaikan anggota keluarga sendiri. Kami takut tetangga akan
melaporkan pernikahan kami. 241
237 IzakLattu, “Violence against indigenous religions,” The Jakarta Post, 1 Maret 2012,
http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/03/violence-against-indigenous-religions.html
238 Human Rights Watch mendokumentasikan laporan tentang isu serupa soal KTP di Mesir. Lihat, “Egypt: Allow Citizens to List Actual
Religion on ID Cards,” 11 November 2007, http://www.hrw.org/news/2007/11/11/egypt-allow-citizens-list-actual-religion-id-cards
239 UU Administrasi Kependudukan, ketentuan penuh pada pasal 64.
240 Wawancara Human Rights Watch dengan Dewi Kanti di Jakarta pada 11 Juni 2012.
241 Wawancara Human Rights Watch dengan pria Ahmadiyah (nama dirahasiakan) dari Manis Lor, di Jakarta pada 16
September 2011. Dia menunjukkan akta pernikahannya pada Human Rights Watch.
ATAS NAMA AGAMA 70