indonesia0213ba_ForUpload

praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama. UUD 1945 dengan tegas menjamin
kebebasan agama, sebagaimana Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang
diratifikasi Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia juga sekian lama membuat, dan
dalam beberapa tahun terakhir memperkokoh, peraturan yang menjadikan agama-agama
minoritas didiskriminasi secara resmi dan menyudutkan penganutnya sehingga rentan
diserang oleh komunitas mayoritas yang tak segan main hakim sendiri.
Sejumlah kasus yang didokumentasikan laporan ini menguraikan penganiayaan dan
intimidasi komunitas minoritas oleh pelbagai kelompok Islamis militan yang melibatkan,
secara aktif maupun pasif, pejabat pemerintah dan aparat keamanan. Kelompok ini
bekerjasama dengan, atau mendesak, pemerintah daerah cegah mengeluarkan izin rumah
ibadah bagi kaum minoritas, memaksa relokasi, atau menghalang-halangi ibadah di
sekitar lokasi tersebut. Pada beberapa kasus, gereja-gereja Kristen yang memenuhi syarat
hukum pembangunan rumah ibadah, justru tak diindahkan izinnya oleh setelah ditekan
kelompok Islamis, sekalipun ia bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung, yang
mengizinkan pembangunan tersebut.
Laporan ini juga menyajikan berbagai peristiwa di mana polisi gagal mengambil tindakan
untuk mencegah kekerasan atas nama agama atau gagal menegakkan hukum sesudah
kejadian. Polisi terlalu sering tak melakukan penyelidikan yang layak pada kasus
kekerasan terhadap minoritas agama, menunjukkan kongkalikong dengan para penyerang.
Sistem peradilan pidana juga tak membuktikan sebagai benteng pembela minoritas. Pada
beberapa kasus kekerasan yang diproses ke pengadilan, para jaksa menuntut dakwaan
lemah bagi para pelaku kejahatan berat, dan para hakim pun mendukungnya.
Perkecualian ialah kasus yang didakwa pihak berwenang sebagai aksi “terorisme,” kasus
pemboman sebuah gereja di Solo, Jawa Tengah, pada 25 September 2011, yang
menewaskan pembom bunuh diri itu, dan seorang istri yang membiayai aksi tersebut,
masih diusut atas dugaan pencucian uang, serta sebuah usaha membom gereja lain di
Serpong, April 2012, di mana polisi menangkap 19 orang.
Minoritas agama di Indonesia juga menghadapi diskriminasi bila berurusan dengan
birokrasi. Selama era Suharto, warga Indonesia diwajibkan mencantumkan agama mereka
pada kartu tanda penduduk, memilih satu dari lima agama yang diakui resmi oleh
pemerintah—sebuah praktik yang mendiskriminasi, dan menempatkan posisi lemah, para
penganut ratusan keyakinan minoritas. Meski Undang-Undang Administrasi
3 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013