indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Kepada Kementerian Agama • Melaksanakan suatu studi independen yang menguji kemungkinan restrukturasi kementerian sehingga menghasilkan representasi lebih layak dari ratusan agama dan kepercayaan atau keyakinan yang berkembang di Indonesia, bukan membatasi strukturnya pada enam agama resmi yang disebut dalam penjelasan PNPS penodaaan agama 1965. • Mengeluarkan perintah pada semua gubernur, walikota, dan bupati untuk menjamin bahwa kantor Forum Kerukunan Umat Beragama di daerah-daerah bertindak dengan independen dan imparsial. Memastikan setiap anggota FKUB, yang terbukti memakai posisinya untuk mendiskriminasi kelompok minoritas agama, dipecat dari kedudukan mereka. Kepada Kementerian Dalam Negeri • Menerapkan suatu pendekatan tanpa kompromi bagi para pegawai negeri sipil yang, secara pasif maupun aktif, melakukan toleransi atau mendorong diskriminasi, ancaman, atau kekerasan fisik terhadap minoritas agama. • Membentuk sebuah kantor layanan yang menerima pengaduan umum soal diskriminasi oleh pegawai negeri sipil terhadap individu dari agama minoritas dan membentuk mekanisme internal sehingga pegawai negeri sipil dapat melaporkan tindakan diskriminasi oleh PNS lain. Membentuk mekanisme terbuka untuk menyelidiki pengaduan dan laporan itu, dan memastikan ditangani dengan tindakan layak dalam waktu yang tepat. • Memastikan bahwa bupati Bekasi dan walikota Bogor melaksanakan putusan Mahkamah Agung tentang gereja HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin. Kepada Amerika Serikat, Negara-negara Anggota Uni Eropa, Australia, Jepang, dan Pemerintah Lain • Mendesak pemerintah Indonesia cara dengan terbuka mapun pribadi untuk menghormati hak kebebasan beragama dan hak asasi manusia lain, termasuk mengamandemen atau mencabut pasal-pasal dan kebijakan yang diskriminatif, serta mengusut dan menuntut aksi ancaman, pelecehan, dan penyerangan terhadap minoritas agama. 103 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
• Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan beragama atau keyakinan untuk datang ke Indonesia. • Memanfaatkan para diplomat di Jakarta untuk mengawasi beragam peristiwa diskriminasi atau kekerasan terhadap minoritas agama dan pengadilan yang berpengaruh pada hak kebebasan beragama, terutama di Jawa dan Sumatra. • Memeriksa semua program beasiswa maupun pelatihan buat pegawai negeri Indonesia untuk memastikan mereka tak terlibat maupun terdakwa dalam kekerasan atas nama agama maupun pelanggaran hak asasi manusia lainnya. • Mengambil langkah-langkah penting demi menjamin program-program di Indonesia, yang didanai langsung maupun lewat perantara Bank Pembangunan Asia atau bank-bank pembangunan multilateral lain, termasuk bantuan bagi madrasah, agar mereka tak mempromosikan atau fasilitasi diskriminasi maupun kekerasan atas nama agama. ATAS NAMA AGAMA 104
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10:
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12:
yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14:
Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16:
• Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18:
I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20:
dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22:
Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24:
Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26:
10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28:
diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30:
sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32:
Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34:
Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36:
undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38:
• Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40:
28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42:
SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44:
SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46:
Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48:
Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50:
Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52:
Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54:
dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56:
saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58:
Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73 and 74: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 75 and 76: Di Cianjur, sekitar tiga jam berken
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111: dan personel terlatih guna mencegah
Page 115 and 116: No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118: No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119: Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?