indonesia0213ba_ForUpload

Recommendations

Info

Rahmat Rahmadijaya menunjukkan pada Human Rights Watch pesan pendek di telepon seluler dia yang dia terima dari orang tak dikenal, mengancam bahwa kelompok Islamis di sekitar masjid akan lakukan: “Usir Ahmadiyah dari Pondok Gede” “Galang kekuatan” “Bersiap” “Hentikan semua kegiatan kalau tak ada keputusan pemerintah di hari Jumat. Semua umat Islam, ayo kita pergi ke lokasi dan membuatnya lebih jelas.” 220 Titik Sartika, ketua divisi perempuan masjid, dalam istilah Ahmadiyah, “Sadr Lajnah Imaillah”, berkata pada Human Rights Watch: “Kami takut tiap kali mau ke masjid, terutama ibu-ibu dengan anak. Kami takut bawa anak. Juga ada sekolah Minggu tapi sekarang [di rumah]. Kami sangat takut. Ibu-ibu sering tidak mau datang ibadah jika kami lihat ada orang-orang dengan jubah putih.” 221 Rahmadijaya menuturkan bagaimana keadaan memburuk selama beberapa tahun terakhir: Sebelum 2005, bahkan Muslim yang bukan Ahmadiyah shalat di sini. Kami di sini sudah 22 tahun. Kami tak pernah menghadapi masalah ini sebelumnya. Kami anggota masyarakat biasa. Sekarang kami difitnah. Masalah dimulai pada 2005 setelah ada fatwa MUI. segalanya jadi buruk setelah ada SKB 2008 dan kami menerima intimidasi sejak ada peraturan Bekasi. Jemaat Ahmadiyah takut menggugat proses hukum peraturan anti-Ahmadiyah Bekasi. “SKB itu hanya membatasi kegiatan kami, pengajian, tapi dalam hal ibadah tak dilarang,” ujar Rahmadijaya. 222 Namun, kelompok Islamis salah menafsirkan keputusan itu dan menyerukan penutupan masjid. 220 Wawncara Human Rights Watch dengan Rahmat Rahmadijaya di masjid Ahmadiyah pada 6 November 2011. 221 Wawancara Human Rights Watch dengan Titik Sartika di masjid Ahmadiyah pada 6 November 2011. 222 Wawancara Human Rights Watch dengan Rahmat Rahmadijaya di masjid Ahmadiyah pada 6 November 2011. 65 HUMAN RIGHTS WATCH | FEBRUARI 2013
Di Cianjur, sekitar tiga jam berkendaraan dari selatan Jakarta, komunitas Ahmadiyah menghadapi intimidasi dan penganiayaan sejak gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang juga anggota MUI dan politisi Partai Keadilan Sejahtera, mengeluarkan peraturan anti- Ahmadiyah pada 2 Maret 2011 yang melarang “semua kegiatan penyebaran Ahmadiyah.” 223 Hafiz, ketua masjid kecil Ahmadiyah di Cipeuyeum, Cianjur, berkata pada Human Rights Watch bahwa dia menerima panggilan telepon dari perwira militer setempat yang memberitahu peraturan gubernur. Sejak itu gangguan mengikuti. Pada 17 Maret 2011, sekitar 100 pria mendatangi masjid Cipeuyeum. Dua Ahmadi dipaksa menandatangani pernyataan yang menyatakan Ahmadiyah tak boleh menggunakan masjid untuk beribadah atau pertemuan. Tapi pada Desember 2011, jemaat Ahmadiyah diam-diam memakai masjid lagi. 224 Pada 17 Februari 2012, Hasan Suwandi, penjaga masjid, sendirian menghadapi sekelompok orang yang mengepung masjid. Mereka membongkar pagar besi dengan palu godam, linggis, dan batang besi untuk menghancurkan masjid. Suwandi berkata pada Human Rights Watch: Saya langsung lari dari rumah misi dengan cucu saya. Tapi saya lupa belum mematikan kompor. Jadi saya balik lagi dan mematikannya. Kejadiannya sangat cepat, sekitar 30 menit, saat mereka meruntuhkan atap masjid. Aparat polisi dan militer baru datang saat masjid sudah roboh. 225 Pelecehan terhadap Anak-anak Ahmadiyah Jemaat komunitas Ahmadiyah berkata pada Human Rights Watch bahwa anak-anak mereka menderita pelecehan di sekolah negeri dari para guru dan pengurus sekolah. Kesulitan dari masalah ini ialah mengukur luasnya pelecehan tersebut, namun bukti ejekan menunjukkan perkara ini cukup luas terhadap anak Ahmadiyah. Di Cianjur dan Cikeusik, keduanya di Jawa bagian barat, Human Rights Watch mendokumentasikan kasus di mana guru agama melakukan kekerasan verbal terhadap murid Ahmadiyah karena keyakinannya atau retorika khotbah anti-Ahmadiyah, “sesat dan menyesatkan,” yang memicu pelecehan. 223 Peraturan gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 ditandatangani Ahmad Heryawan pada 2 Maret 2011. 224 Wawancara Human Rights Watch dengan Hafiz di Cianjur pada 5 April 2012. 225 Wawancara Human Rights Watch dengan Hasan Suwandi di Cianjur pada 5 April 2012. ATAS NAMA AGAMA 66
Page 1 and 2:
H U M A N R I G H T S W A T C H ATA
Page 3 and 4:
Copyright © 2013 Human Rights Watc
Page 5 and 6:
III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 7 and 8:
Istilah dan Singkatan Ahmadiyah Ger
Page 9 and 10:
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Per
Page 11 and 12:
yang kian luas di Indonesia. Pandan
Page 13 and 14:
Kependudukan sekarang memberi warga
Page 15 and 16:
• Mengevaluasi peraturan dan kepu
Page 17 and 18:
I. Agama dan Negara sejak Kemerdeka
Page 19 and 20:
dari harapan umat Kristen? Haruskah
Page 21 and 22:
Partai-partai politik Islam, tak se
Page 23 and 24: Selepas Suharto jatuh, pengaruh pol
Page 25 and 26: 10 Kelompok Etnik Terbesar Penduduk
Page 27 and 28: diskriminatif terhadap minoritas ag
Page 29 and 30: sebuah gereja di Solo pada 25 Septe
Page 31 and 32: Jumlah, Persentase, dan Rerata Pert
Page 33 and 34: Kini, menurut sensus 2010, sekitar
Page 35 and 36: undang supaya, “sejalan dengan no
Page 37 and 38: • Peraturan bersama menteri agama
Page 39 and 40: 28 Undang-Undang Informasi dan Tran
Page 41 and 42: SKB Rumah Ibadah Surat keputusan so
Page 43 and 44: SKB 2006 Beberapa presiden pasca-Su
Page 45 and 46: Katholik mengajarkan baca-tulis al-
Page 47 and 48: Ahmadiyah. 113 Pada 24 Maret, Guber
Page 49 and 50: Kementerian Agama dibentuk pada 194
Page 51 and 52: Kementerian Agama juga berpengaruh
Page 53 and 54: dan daerah, tapi tanpa audit badan
Page 55 and 56: saat bersamaan, MUI juga mendesak p
Page 57 and 58: Para gubernur, bupati dan walikota
Page 59 and 60: III. Kesulitan Mendirikan Rumah Iba
Page 61 and 62: ernama Kyai Haji Abdullah bin Nuh.
Page 63 and 64: Bandung hingga Mahkamah Agung, yang
Page 65 and 66: Walikota Bekasi, pada 12 Februari 2
Page 67 and 68: Gereja-gereja Kristen bukanlah satu
Page 69 and 70: Menurut laporan polisi, pada 19 Des
Page 71 and 72: di Indonesia.” 210 Mereka juga be
Page 73: Penuntutan di bawah SKB Anti-Ahmadi
Page 77 and 78: oleh teman sekelas setelah khotbah
Page 79 and 80: mengajukan KTP. 237 Pasangan dari b
Page 81 and 82: IV. Kegagalan Negara Melindungi Min
Page 83 and 84: Watch, “Kami mengajak semua pemuk
Page 85 and 86: semua “kegiatan agama dan ekonomi
Page 87 and 88: Pengendara sepeda motor mendekati s
Page 89 and 90: orang. Saat polisi keluar rumah, ma
Page 91 and 92: memasuki gereja Katholik Santo Petr
Page 93 and 94: mendiskreditkan Islam. Tentu saja s
Page 95 and 96: melindungi Syiah. 281 Bupati Sampan
Page 97 and 98: Kegagalan pemerintah untuk bertinda
Page 99 and 100: Sebaliknya, pada pengadilan terpisa
Page 101 and 102: Pada 4 Mei 2012, Front Pembela Isla
Page 103 and 104: V. Peran Masyarakat Internasional M
Page 105 and 106: • Pada Agustus 2011, ketua umum U
Page 107 and 108: Pada Oktober 2011, Uni Eropa, beker
Page 109 and 110: pengawasan Kementerian Agama. Satua
Page 111 and 112: dan personel terlatih guna mencegah
Page 113 and 114: • Mendesak pemerintah Indonesia u
Page 115 and 116: No Provinsi 20 West Kalimantan 21 C
Page 117 and 118: No Provinsi Masjid Gereja Protestan
Page 119: Kaum minoritas agama di Indonesia m
show all

indonesia0213ba_ForUpload

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?