1aFSvkj

Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi yang
mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan penangkaran wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli dibidang penangkaran jenis yang
bersangkutan
2. Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat
teknis
3. Membuat dan menyerahkan proposal kerja
Berdasarkan SK Dirjen PHPA No. 07/Kpts/DJ-VI/1988 tentang
Penangkaran Satwaliar dan Tumbuhan Alam, maka untuk memperoleh izin usaha
penangkaran satwaliar dan tumbuhan alam adalah sebagai berikut :
1. Pengajuan permohonan ke Dirjen PHPA dengan tembusan ke Kakanwil
Kehutanan Propinsi dan BKSDA, dengan melampirkan SIUP (Surat Izin
Usaha Perdagangan) dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari Departemen
Perdagangan dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran.
2. Pemeriksaan oleh Kanwil Kehutanan dan BKSDA Propinsi Dati I
3. Berdasarkan lampiran, maka dikeluarkan rekomendasi penangkaran dari
Kanwil Kehutanan ke Dirjen PHPA
4. Dirjen PHPA mengeluarkan izin usaha penangkaran yang berlaku selama
maksimum 5 tahun untuk usaha non komersial dan 10 tahun untuk usaha
komersial dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlaku.
Secara lengkap alur prosedur perizinan penangkaran satwa liar dan
tumbuhan alam dapat dilihat pada Gambar 3.
20