LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

Pasal 27
(1) Perawat wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit
yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.
(2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikumpulkan dari keegiatan pendidikan dan kegiatan
limiah lain.
(3) Jenis dan besarnya kredit dari masing-masing unsure
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan
oleh organisasi profesi.
(4) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing
dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai
angka kredit yang ditentukan.
Hak Perawat
Hak Perawat Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 148/2010. Dalam Peraturan Menteri
Kesehtan Nomor 148/2010, hak perawat terdapat pada Pasal
11. Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :
a. Memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien
dan/atau keluarganya.
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya
d. Menerima imbalan jasa profesi, dan
e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko
kerja yang bekaitan dengan tugasnya.
Kewajiban Perawat
Kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat
atau harus dilakukan oleh seseorang atau suatu Badan Hukum.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewajiban
adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu
hal yang harus dilaksanakan). Menurut Wikipedia (2010),
Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna
yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban
tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain.
Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan
kewajiban tidak sempurna beradasarkan moral. Menurut Kamus
Hukum (Marwan dan Jimmy, 2009), kewajiban merupakan
segala bentuk beban yang diberikan oleh hukum kepada orang
ataupun badan hukum.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
Pasal 22 ayat (1), dinyatakan bahwa bagi tenaga kesehatan
jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya
berkewajiban untuk:
a. Menghormati hak pasien;
b. Menjaga kerahasiaan identitas dan tata kesehatan pribadi
pasien;
c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan
tindakan yang akan dilakukan;
d. Meminta pesetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
e. Membuat dan memelihara rekam medis
Penjelasan PP Nomor 32 Tahun 1996 yang dimaksud
dengan tenaga kesehatan tertentu dalam ayat (1) Pasal 22