15.02.2014 Views

LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dan penyelenggaraan Praktik Perawat lebih<br />

mengukuhkan perawat sebagai perawat di<br />

Indonesia, kewenangan perawat dalam<br />

menjalankan tugas profesi diatur dalam<br />

Permenkes Nomor 148/2010 sehingga perawat<br />

mempunyai legitimasi dalam menjalankan<br />

praktik profesinya.<br />

Registrasi kep[erawatan mempunyai<br />

proses administrasi yang harus ditempuh oleh<br />

seseorang yang ingin melakukan pelayanan<br />

keperawatan kepada orang lain sesuai dengan<br />

kemampuan atau kopetensi yang dimilikinya.<br />

Kompetensi adalah kepemilikan kemempuan<br />

tertentu atau beberapa kemampuan untuk<br />

memenuhi persyaratan ketika menjalankan<br />

suatu peran. Kompetensi ini tidak dapat<br />

diterapkan apabila belum divalidasi dan<br />

diverifikasi oleh badan yang berwenang<br />

(Nurachman, 2000).<br />

Menurut Praptiningsih (2007), perawat<br />

yang bermaksud untuk menjalankan praktik<br />

keperawatan baik perorangan maupun<br />

kelompok, harus mengajukan permohonan<br />

kepada pejabat berwenang, yang dalam hal ini<br />

adalah Kepala Dinas Kesehatan kabupaten atau<br />

Kota, dengan memenuhi syarat-syarat yang<br />

ditentukan. Permohonan tersebut diterima atau<br />

ditolak harus disampaikan oleh pejabat yang<br />

berwenang kepada pemohon selambatnya satu<br />

bulan atau sejak permohonan diterima.<br />

Permohonan yang diterima harus segera diikuti<br />

pemberian Surat Izin Praktik Keperawatan,<br />

sedangkan permohonan yang ditolak pejabat<br />

yang berwenang harus memberikan alas an<br />

penolakan. ANA (1980), menyatakan bahwa<br />

proses registrasi diawali ketika seorang telah<br />

menyelesaikan pendidikan keperawatan.<br />

Meskipun pada tahun 2010 telah<br />

dikeluarkan Permenkes Nomor 148 Tahun 2010,<br />

namun proses registrasi perawat tetap diatur<br />

dalam Kepmenkes 1239/2001. Sementara itu,<br />

untuk izin dan penyelenggaraan praktik perawat<br />

diatur dalam Permenkes Nomor 148/2010.<br />

Berdasarkan Kepmenkes 1239/2001, kewajiban<br />

registrasi perawat dimulai ketika perawat baru<br />

lulus dari proses pendidikan. Pada pasal 3 ayat<br />

(1) disebutkan bahwa “Perawat yang baru lulus<br />

mengajukan permohonan dan mengirimkan<br />

kelengkapan regstrasi kepada Kepala Dinas<br />

Kesehatan Propinsi dimana sekolah berada<br />

guna memperoleh SIP selambat-lambatnya 1<br />

(satu) bulan setelah menerima ijazah pendidikan<br />

keperawatan”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!