LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

fakultas farmasi di universitas swasta lainnya di
Indonesia.
Dalam perspektif keilmuan, sangat
terbatasnya pendidikan farmasi di tingkat
universitas, disamping proses seleksi yangs
angat ketat, juga untuk menjaga kualitas lulusan
sarjana farmasi, yang terus menerus
dipertahankan sepanjang masa. Disamping itu,
instansi pendukung seperti laboratorium dan
peralatannya untuk menghasilkan tenaga
farmasi yang professional, juga sangat mahal
dan terbatas.
Dalam perkembangan sekarang, tenaga
farmasi di berbagai apotik dan toko obat, mulai
melakukan penjualan obat yang seharusnya
melalui resep, secara bebas. Warga
masyarakat sangat diuntungkan dengan
keadaan ini. Namun warga masyarakat
sesungguhnya dirugikan dengan adanya
penjualan obat yang secara bebas, karena
menyangkut dosis, resistensi obat dan bahayabahaya
yang lain.
Sesuai kode etik, standard profesi dan
peraturan perundang-undangan yang ada,
apoteker bekerja sesuai kompetensinya. Saat
ini semakin banyak ditemui apoteker langsung
memberikan obat, walaupun tanpa resep
dokter, meskipun ada buku panduan terhadap
penyakit tertentu dari Dirjenbinfar.
E. Aspek Hukum
Tenaga kesehatan yang tercakup dalam pengkajian
ini, berkenaan bahwa Indonesia adalah Negara hukum,
sudah barang tentu, semua sikap dan tindak dalam
menjalankan profesinya, harus berdasarkan hukum atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping
itu, dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada
saat menjalankan profesinya, hukum, juga selalu dan harus
melihat standard profesi, kode etik, dan dalam keadaan
bagaimana tenaga kesehatan tersebut dalam bersikap
tindak.
1. Pidana
Secara umum, dalam aspek hukum tentang
tenaga kesehatan, sesuai perkembangan hukum di
Indonesia, diantaranya adalah beberapa pasal
dalam KUHP, yaitu pasal 263, 267, 294 ayat (2),
249, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360,
361, 531.
Penafsiran dan penerapan pasal-pasal
tersebut, harus dilakukan secara ekstra hati-hati,