LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

More documents

Recommendations

Info

professional, dan melalui pendapat pakar di bidang kedokteran dan kesehatanh lainnya, apakah sesuai dan selaras standard profesi. Apakah memenuhi unsur kelalaian dan kesalahan atau tidak. Ataukah memang keadaan umum pasien yang sudah tidak ada harapan. 2. Perdata Menurut hukum perdata, dalam pertanggungjawaban perdata profesi tenaga kesehatan, diatur dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga farmasi, dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal-pasal tersebut. Pada pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”. Pada pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pada pasal 1367 KUHP “Seseorang harus memberikan pertanggung-jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. 3. Administratif Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek hukum pidana, dan hukum perdata, aspek administratif dari pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, merupakan suatu kelengkapan nyang sangat komprehensif. Bagi tenaga kesehatan yang masuk dalam struktur kepegawaian Negara, berlaku peraturan perundang-undangan pegawai negeri. Demikian pula tenaga kesehatan yang masuk dalam struktur TNI/POLRI, berlaku peraturan perundang-undangan yang ada, baik Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Khusus bagi tenaga kesehatan yang bekerja di sektor swasta, berlaku ketentuan yang berlaku di berbagai jenis pelayanan kesehatan swasta. Namun yang pasti, kode etik profesi, standard profesi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan profesi, selalu mengikat tenaga kesehatan di berbagai bidang profesi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Untuk pengaturan khusus di bidang kesehatan dan berbagai profesi serta alat perlengkapannya, sejalan dengan prinsip Negara hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-undang dasar 1945, yang di dalamnya terdapat pancasila serta melekat, perlindungan hak asasi manusia (HAM), telah diundangkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang merevisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Disamping itu, cukup banyak pula peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara langsung dan tidak langsung dengan profesi kesehatan. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, diantaranya dapat dilihat pada pasal 2. Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan disesuaikan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pasal 3 Pengaturan praktik kesehatan bertujuan untuk : a. Memberikan perlindungan kepada pasien; b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, dapat diutarakan pada pasal 2 pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan gender dan non-diskriminatif dan norma-noprma agama. Tentang tenaga kesehatan, diatur dalam : Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya-gunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan; (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendaya-gunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan pemerintah;
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM
Page 3 and 4: BAB I P E N D A H U L U A N A. Lata
Page 5 and 6: melibakan organisasi profesi, dan l
Page 7 and 8: ayat (1) dan ayat (2) beserta penje
Page 9 and 10: penjelasan berada di tayangan dokte
Page 11 and 12: erasaskan Pancasila dan didasarkan
Page 13 and 14: Kepada Kepala Dinas Kesehatan Propi
Page 15 and 16: yang diakui pemerintah. b. Surat ke
Page 17 and 18: Pasal 22 (1) Perawat memiliki SIPP
Page 19 and 20: adalah tenaga kesehatan yang berhub
Page 21 and 22: yang ada. STANDAR IV : Implementasi
Page 23 and 24: 1). Kepala Dinas kesehatan Provinsi
Page 25 and 26: akti tidak memrlukan SIPB. Pasal 13
Page 27 and 28: a. Pembinaan peran serta masyarakat
Page 29 and 30: 4). Organisasi profesi mempunyai ke
Page 31 and 32: Pasal 19 Fasilitas Pelayanan Kefarm
Page 33 and 34: pada ayat (1) dan standar pelayanan
Page 35 and 36: (4) Standar Profesi sebagaimana dim
Page 37 and 38: a. STRA sebagaimana dimaksud dalam
Page 39 and 40: undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Page 41 and 42: a. Keperawatan Masing-masing pendid
Page 43 and 44: dan penyelenggaraan Praktik Perawat
Page 45 and 46: pertumbuhan ekonomi, serta gaya hid
Page 47: fakultas farmasi di universitas swa
Page 51 and 52: (1) Pemerintah mengatur penempatan
Page 53 and 54: (3) Setiap tenaga kesehatan yang be
Page 55 and 56: Sedangkan sektor swastapun tidak da
Page 57 and 58: Kecepatan tindakan dokter dalam men
Page 59 and 60: keluarganya atau yang mengantar. Ap
Page 61 and 62: kabupaten di sejumlah propinsi menj
Page 63 and 64: undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Page 65: dalamnya perkiraan biaya, di tengah

LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?