LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

karena memang telah didelegasikan kepada perawat
misalnya pemberian injeksi/suntikan, pemasangan infuse,
dan sebagainya.
Keadaan ini tentu akan sangat berbeda, apabila
melihat dan memperhatikan profesi perawat di daerahdaerah,
apalagi daerah terpencil yang sulit terjangkau dari
transportasi, penerangan, sarana dan prasarana kesehatan
yang kurang, dan tenaga dokter yang terkadang juga tidak
ada. Disini profesi perawat adalah identik dengan profesi
dokter, minus tanpa tindakan operasi besar, menentukan
diagnose, membuat dan memerintahkan pemeriksaan
rujukan lanjutan, serta tidak berhak melakukan berbagai
administrasi kedokteran lainnya.
Kebebasan profesi perawat adalah sesuai instruksi
yang diberikan dokter secara tertulis dalam status list
pasien. Problematikanya, bisa jadi instruksi dokter tersebut
diberikan oleh dokter spesialis secara lisan atau melalui
telepon berkenaan keadaan umum pasien dari dokter
spesialis tersebut dalam keadaan emergency. Hal mana
berkenaan dokter tersebut berada di luar jangkauannya.
Apabila telepon dan pendengaran perawat jelas, serta
perintah/instruksi dokter tersebut jelas dan pasti, tentu tidak
ada masalah; namun kalau instrusksi tersebut kurang jelas
dan sulit dikonfirmasi, tentu menjadi repot kalau terjadi
kemunduran atau kefatalan pada pasien.
Dari tanggung jawab profesi, posisi perawat
dilindungi apabila perawat hanya melakukan tindakan sesuai
perintah dokter. Dan dalam mekanismenya selalu hati-hati,
teliti, serta dalam keadaan ruangan yang terang serta
tenang tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal ini tentu
berbeda apabila perawat tersebut melakukan praktik secara
mandiri, walaupun secara administratif dibawah
pengawasan dokter, serta mempunyai izin dari Dinas
Kesehatan. Kebebasan melakukan tindakan yang dipastikan
berdasarkan keyakinan dan pengalaman selama menjadi
perawat, dan juga dilakukan secara hati-hati serta teliti, tetap
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum apabila terjadi
misalnya malpraktik.
Di tengah keterbatasan jumlah perawat yang
berprofesi di dalam unit pelayanan kesehatan sampai
dengan di rumah sakit pemerintah, baik rumah sakit umum
pusat sampai dengan rumah sakit umum daerah, rumah
sakit khusus, dan pusat kesehatan masyarakat
(Puskesmas), lulusan pendidikan keperawatan dari jenjang
SMK sampai magister mencapai 24000 -25000 orang per
tahun. Namun hanya 4 – 10 persen diantara mereka yang
terserap pasar kerja di lembaga kesehatan pemerintah dan
swasta. Randahnya daya serap lulusan pendidikan
keperawatan merupakan imbas terbatasnya anggaran
pemerintah. Sebagian perawat yang tidak tertampung
kemudian menuadi perawat di luar negeri atau menjadi
pegawai honorer di sejumlah rmah sakit dan Puskesmas
pemerintah. Bahkan ada sejumlah perawat di beberapa