LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

Sedangkan sektor swastapun tidak dapat diarahkan untuk
melakukan investasi di bidang kesehatan, di suatu daerah
yang menurut perhitungan mereka prospeknya tidak
menguntungkan.
Sehingga, sektor swasta termasuk dari pemodal
asing yang akan melakukan investasinya di bidang
pelayanan kesehatan, termasuk dengan menyiapkan secara
komprehensif tenaga medis, tenaga keperawatan dan
tenaga farmasi.
Melalui sistem kesehatan nasional, pemerintah
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan umum
masyarakat di bidang kesehatan. Namun begitu,
pemerataan pelayanan kesehatan hanya menjangkau pada
pembentukan/ pembangunan pusat kesehatan masyarakat,
dan berbagai program yang menjangkau warga masyarakat
miskin/kurang mampu.
Berkenaan pelaksanaan otonomi daerah sejak
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, bidang kesehatan termasuk bidang
yang didesentralisasikan, urusan kesehatan menjadi
tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah
kabupaten/ kota. Sedangkan propinsi dalam tingkatan
koordinasi yang sifatnya pasif. Sementara untuk tingkatan
Rumah sakit Umum Pusat seperti RSUP Cipto
Mangunkusumo, RSUP Dr. Sardjito, RSUP dr. Karyadi,
RSUP Hasan Sadikin masih dikelola oleh pemerintah Pusat
walaupun bentuknya sudah sebagai badan pelayanan
Umum (BLU).
Dengan adanya otonomi daerah tersebut, urusan
kesehatan secara mutlak diserahkan pada daerah,
utamanya melalui persetujuan dan kebersamaan
Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga aspek fasilitasi
pelayanan kesehatan baik sarana dan prasarananya,
termasuk sumber daya manusia sangat tergantung pada
kebijakan pemerintah daerrah. Keadaan ini bisa berakibat
baik dan mendekatkan pelayanan kesehatan yang optimal
pada masyarakat di daerah. Namun sebaliknya bisa terjadi
jika daerah tersebut dananya kecil dan terbatas, terlebih lagi
jika pemerintah daerah kurang mempedulikan masyarakat.
Bagi tenaga kesehatan yang bertugas ataupun
melakukan profesinya secara mandiri, fasilitas yang
dipergunakannya sudah barang tentu sesuai kemampuan
dari masing-masing individu. Bagi tenaga medis, dokter, dan
dokter gigi, praktik secara mandiri lazim lazim dilakukan.
Dari aspek pembinaan dan pengawasan, tergantung pada
organisasi profesi, dan institusi kesehatan di wilayah
masing-masing. Walaupun begitu, masyarakat
pengguna/pasien juga dapat melakukan pengawasan
melalui apa yang dilakukan dari tindakan dokter tersebut,
kemudian melaporkan kepada pihak-pihak terkait.
Sementara itu bagi tenaga keperawatan, praktik
secara mandiri dengan fasilitas yang terbatas, dapat
dimungkinkan berlangsung selama ada ijin dan pengawasan