LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

lambatnya 14(empat belas) hari terhitung sejak
keputusan ditetapkan.
2). Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disebutkan lama pencabutan SIPB.
3). Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14
(empat belas) hari setelah Keputusan diterima,
apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak
diajukan keberatan, maka keputusan tersebut
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4). Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan
ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan
mengenai pencabutan SIPB.
5). Sebelum prosedur keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa
tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara.
Pasal 39
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap
pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi
setempat.
Pasal 40
1). Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan
nasioanal Menteri Kesehatan dan/atau atas
rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut
untuk sementara SIPB bidan melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2). Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan
ketentuan Keputusan ini.
Pasal 41
1). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat membentuk
Tim/Panitia yang bertugas melakukan pemantauan
pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya.
2). Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan
Profesi Kesehatan terkait lainnya.
Selain pada Pasal 12 ayat (1), kewajiban perawat
juga terdapat pada pasal 12 ayat (3), yaitu perawat dalam
menjalankan praktik wajib membantu Program Pemerintah
dalam meningkatkan derajat keseahatan masyarakat.
D. Tenaga Farmasi
Sedangkan untuk mengatur tenaga farmasi
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor RI Nomor 51
Tahun 2009.