LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

pada jenis obat yang sama, dan hanya produsennya
berbeda, tenaga farmasi harus menghubungi dokter untuk
menanyakan hal itu.
Khusus untuk pemberian obat jenis narkotika
dengan golongan yang tinggi, dan penggunaannya harus
diawasi secara ekstra ketat, tenaga farmasi dimungkinkan
menanyakan langsung pada dokter yang memberikan resep
ataupun mencoba mengingatkan dokter tentang resep
tersebut. Karena hal ini dapat terjangkau dengan Undangundang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan
perlu memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika.
Berkenaan dengan semakin banyaknya produkproduki
farmasi yang beredar di tengah masyarakat sesuai
era perdagangan bebas, tenaga farmasi harus mencermati
peredaran produk farmasi tersebut, apakah berbahaya bagi
ummat manusia, khususnya di Indonesia. Dan sesuai
dengan profesinya, serta sebagai tanggung jawab pada
masyarakat Indonesia, diharapkan merespon dan
melaporkan pada pihak Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM).
Kebebasan dan tanggung jawab profesi tenaga
farmasi justru dibatasi oleh tenaga farmasi sendiri. Namun
berkenaan bahwa Negara Indonesia adalah sangat luas
serta masih sangat banyak daerah yang tidak terjangkau
pelayanan kesehatan secara minimal, tenaga farmasi
menengah (lulusan asisten apotiker), terkadang sangat
berperan di daerah tersebut. Sehingga, dari situasi dan
kondisi yang bersifat kedaruratan, tanggung jawab tenaga
farmasi dapat disimpangi. Namun harus dilihat apakah
standar pelayanan minimal dan etika profesi, dapat
mendukung tenaga farmasi pada waktu itu.
G. Aspek Peraturan Perundang-undangan
Tenaga kesehatan, yang dalam konteks ini dibatasi
pada profesi tenaga medis (dokter, dan dokter gigi, perawat
dan bidan, serta tenaga farmasi) merupakan unsur strategis
dalam pelayanan kesehatan, termasuk upaya
penyembuhan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Sebagai perwujudan pengamalan Negara hukum
yang mensejahterakan masyarakat (welfare state), tenaga
kesehatan telah dilindungi melalui berbagai peraturan
perundang-undangan. Namun demikian peraturan
perundang-undangan berupa berbagai undang-undang
tersebut, baik itu Udnang-undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 44 Tahun
2009 Tentang Rumah Sakit, serta beberapa undang-undang
lain, belum ada peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan
Pemerintah (PP). sehingga, disamping sangat mengganggu
profesi tenaga kesehatan, juga membatasi serta tidak
adanya jaminan kepastian hukum.
Profesi tenaga kesehatan di Indonesia, juga tidak
dapat melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat administratif.
Diantaranya berkenaan dengan diundangkannya Undang-