LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG HAK DAN ...

BAB I
P E N D A H U L U A N
A. Latar Belakang
Pelayanan kesehatan ditengah dinamika
moderenisasi kehidupan masyarakat di Indonesia yang
didalamnya semakin meningkatnya kesadaran hukum
masyrakat, menjadikan profesi tenaga kesehatan harus
mempersiapkan diri secara maksimaldan proporsional.
Sebagai perwujudan derajat tenaga kesehatan
secara optimal agar serasi dan selaras denga tujuan
pembangunan kesehatan, diperlukan suatu keseimbangan
antara hak dan kewajiban pada pemberi jasa pelayanan
kesehatan dengan kepentingan pihak-pihak.
Tenaga kesehatan merupakan unsur yang sangat
strategis ataupun utama dalam mewujudkan pelayanan
kesehatan yang optimal, aman, tertib dan profesional, yang
berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan.
Sesuai dengan pengamalan Negara hukum,
berlandaskan Pancasila yang terletak dalam UUD 1945,
tentang pengaturan dibidang kesehatan telah diundangkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan. Dan khusus tentang tenaga kesehatan
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
Tentang Tenaga Kesehatan. Dan walaupun Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1992 te;ah diubah/direvisi menjado
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, namun Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tetap dinyatakan
berlaku.
Tenaga kesehatan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 2 PP Nomor 32 Tahun 1996 adalah :
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
a. tenaga medis;
b. tenaga keperawatan;
c. tenaga kefarmasian;
d. tenaga kesehatan masyarakat;
e. tenaga gizi;
f. tenaga keterampilan fisik;
g. tenaga keteknisian medis;
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;
(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan
(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis
farmasi, dan asisten apoteker