2004 Human Rights Report - Elsam

LAPORAN HAM 

TUTUP BUKU DENGAN 

“TRANSITIONAL JUSTICE”? 

MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-2004 DAN MEMBUKA 

LEMBARAN BARU 2005 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

JAKARTA, 2005

TUTUP BUKU DENGAN “TRANSITIONAL JUSTICE”? 

MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-2004 DAN MEMBUKA LEMBARAN BARU 2005 

Januari 2005 

Tim Penulis: 

Ifdhal Kasim, SH 

Amirudin Arrahab 

Sentot Setyasiswanto 

Zaenal Abidin 

Diterbitkan oleh: 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 

Tel.: (021) 797-2662, 7919-2564 

Fax: (021) 7919-2519 

Email: elsam@nusa.or.id, advokasi@indosat.net.id 

Website: www.elsam.or.id

EXECUTIVE SUMMARY 

Laporan ini merupakan hasil pengamatan 

atau observasi Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas 

kewajiban negara (state obligation) dalam 

memajukan, melindungi, dan memenuhi hak 

asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih 

memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 

hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. 

Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa 

yang telah dicapai pada kurun itu, dan dari 

sinilah titik pijak untuk melihat prospek 

pemenuhan kewajiban negara pada babakan 

baru tahun 2005: apakah agenda penegakan hak 

asasi manusia yang telah dicanangkan, yakni 

agenda ‘transisional justice‘ sudah dicapai atau 

belum, apa yang perlu dilakukan selanjutnya?, 

atau kita telah melupakannya alias “tutup 

buku”?. 

Dalam rentang waktu sejak bergulirnya 

reformasi, 1999-2004, ELSAM mengamati 

pemenuhan kewajiban negara dalam hal 

pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak 

asasi manusia telah mengingkari konsensus 

‘Reformasi’, yakni mewujudkan ‘keadilan 

transisional’ (transitional justice). Keadilan 

transisional yang dimaksud di sini adalah, 

keberanian politik untuk sekali dan selamanya 

memutuskan rantai impunitas atas dasar suatu 

keadilan yang kontekstual yang didambakan 

rakyat, yaitu keadilan bagi si korban dan 

hukuman bagi si pelaku. Tekad politik untuk 

mewujudkan ‘transisional justice’ inilah yang 

praktisnya macet, khususnya terlihat dengan 

gamblang pada lembaran tahun 2004. Yang 

terlihat cuma tindakan-tindakan setengah hati, 

retoris, dan berlindung di belakang tameng 

ketidakjelasan hukum positif yang berlaku. 

Hukum berubah menjadi tempat berdalih, 

bukannya jalan menuju keadilan. 

AWAL YANG MENJANJIKAN 

Di awal runtuhnya rezim otoriter-Soeharto 

(1965-1998) terlihat semangat yang besar untuk 

menerapkan ‘keadilan transisional’. Negara baru 

atau rezim transisi mencetuskan tekad politik 

dan komitmen untuk menyelesaikan 

pelanggaran berat hak asasi manusia di masa 

Orde Baru, dan meletakkan dasar bagi budaya 

penghormatan hak asasi manusia ke depan. 

Tekad politik dan komitmen tersebut terlihat 

dari, antara lain, penyelidikan pelanggaran hak 

asasi manusia Mei 1998, bumi-hangus Timor- 

Timur pasca jajak-pendapat, dan kekerasan 

masa DOM Aceh; amandemen konstitusi 

bermuatan hak asasi manusia; produksi regulasi 

dan ratifikasi instrumen-instrumen perlindungan 

hak asasi manusia; reformasi institusiinstitusi 

yang selama Orde Baru terlibat dalam 

pelanggaran hak asasi manusia (seperti polisi, 

intelijen negara, dan TNI); dan menghadirkan 

pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, 

yang diharapkan dapat mencegah keberulangan 

pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. 

Pemaparan di atas kongkritnya dapat dilihat 

dari produksi kebijakan di sepanjang tahun 

1998-2000. Kita mulai dari Ketetapan MPR, 

yaitu mulai dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/ 

1998 tentang Hak Asasi Manusia; TAP MPR 

Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2000; TAP 

MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan Nasional; TAP MPR 

iii

Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; serta TAP MPR 

Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan 

Polri. Pada kurun waktu ini pula MPR telah 

melakukan amandemen kedua UUD 1945, yang 

di antaranya memasukkan hak asasi manusia 

sebagai hak konstitusional. Secara garis besar 

dari ketetapan-ketetapan MPR tersebut dapat 

disimpulkan, yang menjadi arah (agenda) 

penegakan hak asasi manusia nasional di masa 

Reformasi saat ini adalah, (i) penyelesaian 

pelanggaran hak asasi manusia masa lalu; 

(ii)pembuatan regulasi tentang jaminan perlindungan 

dan penghormatan hak asasi manusia; 

dan (iii) reformasi institusi-institusi kehakiman 

(polisi, kejaksaan, dan pengadilan) dan institusi 

keamanan (TNI, Polri dan Intelijen Negara); 

dan penghukuman pelaku dan pemulihan para 

korban pelanggaran hak asasi manusia. 

Di tingkat Undang-undang, selama kurun 

waktu tersebut, kita saksikan terbit berbagai 

perundangan-undangan yang menjamin perlindungan 

dan penghormatan hak asasi manusia. 

Di antaranaya UU No 39/1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dan UU No 26/2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setelah kedua 

UU ini Pemerintah dan DPR RI belum 

memproduksi regulasi lainnya. Baru di akhir 

masa jabatannya, Pemerintah dan DPR 

mengesahkan UU No 27/2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sementara 

untuk penghapusan peraturan perundangundangan 

yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia, ELSAM mencatat pencabutan 

terhadap TAP MPR No IV/MPR/1983 tentang 

Referendum, UU No 5 Tahun 1985 tentang Referendum, 

dan UU No 11/PNPS/1963 tentang 

Subversi; dan beberapa Keppres dan Inpres yang 

membatasi hak-hak masyarakat sebagai warga 

negara. Tetapi di lain pihak, pemerintah juga 

memproduksi regulasi yang mengukuhkan 

peraturan yang melanggar HAM di antaranya 

UU No 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang 

berkaitan dengan Keamanan Negara, yang tetap 

mempertahankan pelarangan terhadap 

penyebaran paham Marxisme/Leninisme. 

Ratifikasi instrumen internasional yang 

diagenda tidak semuanya berjalan sesuai yang 

dengan rencana yang tertuang dalam Rencana 

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 

1998-2003. Hingga kini, instrumen 

internasional hak asasi manusia yang pokok, 

yakni Kovenan Hak Sipil dan Politik dan 

Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 

belum kunjung diratifikasi. Begitu pula dengan 

Konvensi tentang Pencegahan dan 

Penghukuman Kejahatan Genosida. Yang cukup 

menggembirakan, tahun 1999 pemerintah dan 

DPR telah meratifikasi 7 konvensi pokok ILO, 

antara lain, Convention No. 138 Concerning 

Minimum Age for Admission to Employment; 

Convention No. 111 Concerning Discrimination 

in Respect of Employment and Occupation; dan 

Convention No. 182 Concerning The Prohibition 

and Immediate Aaction for The Elimination of 

The Worst Forms of Child Labour. Selain telah 

meratifikasi instrumen internasional hak asasi 

manusia, seperti Konvensi Anti Diskriminasi 

Rasial 1965, Konvensi Anti Penyiksaan, dan 

Konvensi Anti Perbudakan. 

Dalam konteks penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia di masa Orde 

Baru dan saat ini, dalam periode lima tahun ini, 

ditunjukkan dengan melakukan penyelidikan 

dan mengadilinya. Seperti diketahui, negara 

transisi telah membentuk komite-komite 

penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia 

(KKP HAM), antara lain, KPP-HAM Timor- 

Timur, Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan 

Mei 1998, Komite Penyelidikan Tindak 

Kekerasan Aceh, KPP-HAM Tanjungpriok, 

KPP-HAM Irian Jaya/Papua, dan seterusnya. 

Penyelidikan kasus-kasus tersebut, di antaranya, 

telah pula digelar pengadilannya, yaitu Timor- 

Timor pasca jajak-pendapat, Tanjungpriok, dan 

Abepura. Selain itu telah digelar pula peradilan 

di luar pengadilan hak asasi manusia, yakni 

melalui pengadilan pidana koneksitas dan 

Mahkamah Militer. Kasus Teungku Bantaqiah 

dan kasus 27 Juli 1996 diselesaikan melalui 

pengadilan (pidana) koneksitas, sedangkan 

kasus Theys Eluay dan Kasus Trisakti 

diselesaikan melalui Mahkamah Militer. Tetapi 

hasilnya jauh dari memuaskan, bahkan malah 

melanggengkan impunity; tidak ada 

penghukuman bagi pelaku dan keadilan bagi 

korban. 

iv

REGULASI TANPA DIDUKUNG 

PEMBENAHAN INSTITUSI 

Dukungan berbagai regulasi di bidang 

penegakan dan penghormatan hak asasi 

manusia tersebut, yang mencerminkan tekad 

politik negara transisi menerapkan ‘transitional 

justice’, ter nyata mandeg karena reformasi 

institusi-institusinya berjalan di tempat. 

Institusi-institusi seperti kepolisian, kejaksaan, 

dan kehakiman berjalan bagaikan siput, amat 

lambat. Begitu pula reformasi institusi TNI dan 

intelijen negara, juga berjalan dengan lambat. 

Pembenahan institusi-institusi ini memerlukan 

kepemimpinan politik yang berani mengambil 

tindakan yang radikal, antara lain, dengan 

melakukan pensiunan dini terhadap mereka 

yang terlibat dengan berbagai kasus korupsi dan 

pelanggaran hak asasi di masa Orde Baru. Tetapi 

persis policy inilah yang tak berani diambil! 

Ambil contoh reformasi kehakiman. 

Reformasi di sektor ini telah berhasil 

menempatkan Mahkamah Agung sebagai 

puncak tertinggi kekuasaan kehakiman melalui 

UU No 4/2004. Tetapi sayangnya, regulasi yang 

berusaha mereformasi institusi tersebut tidak 

disertai pula dengan reformasi secara internal 

lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. 

Substansi reformasi agar lembaga ini lebih 

independen dan jauh dari kooptasi kekuasaan 

ternyata tidak sepenuhnya dijalankan, karena 

sebagian besar dari fungsi dan kewenangan di 

masa lalu masih dipertahankan. Lembaga ini 

gagal melakukan pembenahan ke dalam, antara 

lain, dengan melakukan pensiunan dini 

terhadap hakim-hakim yang korup dan pelaku 

kekerasan pengadilan di masa Orde Baru. 

Reformasi disektor ini nyaris seperti 

memasukkan anggur lama ke dalam botol baru! 

Inilah yang menjadi salah satu penyebab kasuskasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang 

diadili oleh lembaga ini gagal memberi keadilan. 

Reformasi kelembagaan memang sarat 

dengan kepentingan politik. Hingga hari ini 

lembaga kejaksaan belum tersentuh oleh 

gebrakan reformasi. Padahal lembaga ini 

merupakan ujung tombak penegakan hukum, 

tetapi lembaga ini dikoopatasi oleh kepentingan 

politik elit yang berkuasa di masa Orde Baru. 

ATAS NAMA OTONOMI DAERAH DAN 

KONFLIK 

Agenda pembangunan hak asasi manusia di 

tingkat nasional ternyata belum bisa 

diimplemetasikan oleh pemerintah daerah. 

Kebijakan otonomi daerah malah menyebabkan 

pemerintah daerah – baik itu di tingkat propinsi 

maupun kabupaten/kota — mengeluarkan 

regulasi-regulasi yang bertentangan dengan hak 

asasi manusia sehingga penggusuran, 

pengusiran secara paksa, penghancuran 

institusi-institusi lokal turut mewarnai 

rangkaian pelanggaran hak asasi manusia dalam 

periode 1999-2004. Di tingkat pemerintah 

daerah sangat minim institusi-institusi perlindungan 

hak asasi manusia. Malah sebaliknya 

pemerintah daerah berlomba untuk 

menguatkan institusi-institusi kekerasan seperti 

Satuan Tugas Polisi Pamong Praja guna 

mengawal dan mengamankan kebijakan yang 

dibuatnya. Parahnya lagi, dengan 

mengalaskan”sesuai prosedur” pemerintah 

daerah sering mengingkari praktik-praktik 

pelanggaran hak asasi manusia yang 

dilakukannya. 

Dalam menangani Aceh, pemerintah pusat 

melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003 

menentapkan status Darurat Militer, yang menyebabkan 

pengerahan pasukan militer besarbesaran 

ke Aceh. Begitu pula dalam menangani 

Papua, pemerintah mengirimkan ribuan 

pasukan militer untuk mendukung Operasi 

Militer Selain Perang di sana guna menghadapi 

perlawanan kelompok OPM. Hal yang sama 

juga diterapkan dalam menangani konflik 

komunal di Maluku dan Poso yang 

berkepanjangan, lagi-lagi pemerintah 

menggunakan kekuatan militer. Pola-pola 

penyelesaian melalui cara-cara damai 

sebagaimana yang nampak pada awal 

pemerintahan transisi terbentuk lambat laun 

ditinggalkan. 

Dengan slogan “menjaga keutuhan NKRI” 

pejabat-pejabat tinggi militer dan sipil seolaholah 

menjadi matra untuk menghalalkan caracara 

kekerasan digunakan. Akibatnya Extrajudicial 

and summary killing; penangkapan dan 

penahanan sewenang-wenang; penyiksaan, 

tindakan kejam, tidak manusiawi, merendahkan 

martabat dan hukuman kejam; orang hilang 

v

dan penemuan mayat; pembatasan ruang gerak 

dan pencabutan hak untuk mengeluarkan 

pendapat masih terus terjadi. 

HAK-HAK PEREMPUAN: “ALAS KAKI 

SIANG HARI, ALAS TIDUR MALAM 

HARI “ 

Sejak runtuhnya Orde Baru perlindungan 

dan penghormatan terhadap hak-hak 

perempuan tidak mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, baik di tataran legal reform 

maupun institusional reform. Perempuan masih 

dilihat dalam perspektif “alas kaki di waktu 

malam, alas tidur di waktu malam”; hak-hak 

mereka masih terpasung di bawah kekuasaan 

yang patriarki! 

Reformasi di bidang legislasi masih jauh dari 

apa yang diharapkan. Setidaknya baru dua 

produk legislasi tentang perlindungan dan 

pencegahan di tingkat nasional yang berhasil 

diproduksi dalam lima tahun terakhir, Undangundang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 

di Luar Negeri. Sehingga hingga saat ini — 

bersama Konvensi penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan yang telah 

diratifikasi — hanya ada tiga produk legislasi 

nasional tentang perlindungan dan pencegahan 

kejahatan terhadap perempuan. Oleh karenanya 

DPR dan Pemerintah dapat dikatakan mandul 

dalam memproduksi regulasi yang melindungi 

dan menghormati hak-hak perempuan. Di 

samping itu, pemerintah dan DPR juga tidak 

berdaya untuk mencabut beberapa regulasi di 

masa Soeharto yang diskriminatif terhadap 

perempuan. 

Lemahnya upaya-upaya peningkatan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hakhak 

perempuan telah menimbulkan begitu 

banyak praktik-praktik penyiksaan dan ill-treatment 

terhadap perempuan. Sehingga kejahatan 

penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, 

merendahkan martabat dan hukuman kejam 

terhadap perempuan terus terjadi bahkan 

bersifat massif dan berskala besar. Dalam lima 

tahun ini masih belum ada tempat yang aman 

bagi perempuan, terutama di wilayah-wilayah 

konflik, di tempat kerja, bahkan dalam rumah 

tangga sekalipun. 

PENUTUP: TUTUP BUKU DENGAN 

“TRANSITIONAL JUSTICE”? 

Implementasi agenda penegakan hak asasi 

manusia, sebagai perwujudan dari agenda 

Reformasi, terlihat berjalan di tempat. 

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia masa lalu (dan saat ini) dilakukan 

dengan selektif, hanya ditujukan bagi 

pelanggaran pada pertengahan 80-an hingga 

akhir 90-an. Itupun dengan hukuman yang jauh 

dari rasa keadilan, dan hanya dikenakan pada 

aktor lapangan sedangkan aktor pembuat 

kebijakan tidak tersentuh sama sekali! Selective 

justice begitu kentara, sehingga impunity masih 

dinikmati oleh pelaku yang berkedudukan 

tinggi. Pengadilan HAM Timtim dan Tanjung 

Priok menjadi bukti yang sulit dipungkiri 

tentang bagaimana praktik impunity tersebut 

terus berlanjut. Pemerintahan hasil pemilu 

2004, SBY-JK, terlihat tidak berani menyentuh 

wilayah peka ini: 100 hari program 

pemerintahannya hampir tidak menyentuh 

sama sekali ranah ini! 

Rentang waktu lima tahun ternyata bukan 

waktu yang cukup bagi Pemerintah, baik itu 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi 

hak asasi manusia. Masih banyak komitmen 

pemerintah yang belum dikerjakan dengan 

tuntas, khususnya agenda-agenda “transitional 

justice”. Akibatnya kondisi hak asasi manusia 

tidak begitu berbeda denga Orde Baru. Produksi 

regulasi yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia, reformasi institusi-institusi pelanggar 

hak asasi manusia yang setengah hati, 

pengadilan yang tak berdaya menghukun 

pelanggar hak asasi manusia, penggunaan caracara 

militer dalam menangani konflik, perilaku 

patriarki pemerintah yang merasuk ke berbagai 

lapisan masyarakat telah menggenapkan 

rangkaian kegagalan penghormatan dan perlindungan 

hak asasi manusia di Indonesia. 

Pemerintahan yang baru, SBY-JK, terlihat 

gamang mendekati masalah serius ini. Selama 

100 hari program kerjanya, pemerintahan SBY- 

JK tidak memiliki strategi dan visi menuntaskan 

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan 

membangun perbaikan keadaan hak asasi 

vi

manusia ke depan. Tidak adanya langkah yang 

berarti yang diambil dalam 100 hari pertama 

pemerintahan SBY-JK dalam penyelesaian dan 

penegakan hak asasi manusia, akhirnya 

membawa kita pada pertanyaan: pemerintah 

sudah menutup buku dengan “transitional justice”? 

REKOMENDASI: 

Berangkat dari pemaparan hasil pengamatan 

kami di atas, Lembaga Studi dan Advokasi 

Masyarakat (ELSAM) menawarkan langkah 

berikut ini, sebagai rekomendasi, yang harus 

dilakukan negara transisional. 

Khusus kepada Pemerintah Nasional, kami 

mendesakkan : 

1. Melanjutkan proses reformasi regulasi 

yang belum lengkap di antaranya terhadap 

berbagai UU yang belum dibentuk yang 

seharusnya menjadi bagian dari regulasi 

yang lain. UU tersebut diantaranya adalah 

UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU 

mengenai Kompensasi, Restitusi dan 

Rehabilitas, UU mengenai Ratifikasi 

Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, UU 

mengenai Ratifikasi Konvensi hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

2. Melakukan amandemen terhadap 

regulasi/UU yang masih banyak 

mempunyai kendala subtansial dan tidak 

sinkron dengan regulasi lainnya. UU 

tersebut di antaranya Kitab Undangundang 

Hukum Pidana, UU Hukum Acara 

Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

3. Mencabut regulasi yang masih tersisa 

yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia terutama yang bertentang dengan 

Ketentuan mengenai HAM di UUD 1945. 

4. Lembaga-lembaga pelaksana regulasi 

harus melakukan reformasi internal untuk 

menghilangkan warisan watak orde baru 

sehingga reformasi regulasi yang terjadi 

juga diimbangi dengan perubahan internal 

di lembaga-lembaga tersebut. 

5. Mengembalikan penyelesaian persoalan 

sparatisme dan konflik sosial serta perang 

melawan terorisme melalui cara-cara 

damai, dan sebisa mungkin meminimalisir 

penggunaan kekuatan bersenjata dalam 

penyelesaian sparatisme dan konflik sosial 

serta perang melawan terorisme. 

6. Mempercepat proses reformasi di tubuh 

kepolisian. 


TNI. 

8. Mempercepat proses reformasi di 

institusi kejaksaan 

9. Mempercepat proses reformasi di 

institusi pengadilan. 

Khusus kepada Pemerintah Daerah, kami 

mendesakkan: 

1. Melakukan audit terhadap regulasi 

daerah dengan menggunakan konstitusi 

dan hukum hak asasi manusia sebagai 

indikator audit dan selanjutnya mencabut 

regulasi daerah yang bertentangan dengan 

konstitusi dan hukum hak asasi manusia 

nasional 

2. Membuat regulasi-regulasi di tingkat 

daerah untuk mendorong pelaksanaan 

hukum hak asasi manusia nasional di 

tingkat daerah 

3. Mengembalikan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai satuan pengaman 

internal. 

4. Menyelenggarakan training hak asasi 

manusia bagi aparatur pemerintahan 

daerah secara berkala dengan mengundang 

para pengajar dari kalangan akademisi dan 

praktisi hak asasi manusia. 

5. Membuka Kantor Perwakilan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayahnya 

dan bekerjsama dengan Komnas HAM 

untuk melakukan pemantauan kondisi 

hak asasi manusia di daerahnya secara 

periodik. 

6. Mempublikasikan laporan kondisi hak 

asasi manusia daerahnya secara periodik 

kepada publik lokal. 

vii

DAFTAR ISI 

EXECUTIVE SUMMARY iii 

BAGIAN PERTAMA 

Pendahuluan 1 | Tujuan dan Cakupan 3 | 

Metode Pengumpulan dan Analisis Data 4 | Sistematika Laporan 4 | 

BAGIAN KEDUA 

Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia Periode 1999-2004: Produksi Kebijakan dan 

Implementasinya 6 

Pengantar 6 | Komitmen dan Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 7 | Implementasi Atas 

Agenda Penegakan Hak Asasi Manusia 1999-2004 8 | Kesimpulan 24 | 

BAGIAN KETIGA 

Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer: 

Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah Konflik 28 

Pengantar 28 | Menguatnya Penggunaan Regulasi Kedaruratan dan Pengerahan Kekuatan 

Militer oleh Negara Sepanjang 1999-2004 29 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia 33 | Respon 

Negara Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 38 | Kesimpulan 39 | 

BAGIAN KEEMPAT 

Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus 

Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia 

Dalam Kerangka Otonomi Daerah 41 

Pengantar 41 | Implementasi Otonomi Daerah di Berbagai Daerah 41 | Perlindungan dan 

Penegakan HAM dalam Otonomi Daerah 43 | Peristiwa-peristiwa Pengusiran Paksa Periode 

1999-2004 46 | Pengingkaran Pemerintah Daerah Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia 47 | 

Pengusiran Paksa: Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Daerah 48 | 

Kesimpulan 50 | 

BAGIAN KELIMA 

Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment 

terhadap Perempuan Periode 1999-2004 52 

Pengantar 52 | Upaya-upaya penegakan Hak-Hak Perempuan 53 | Akibat Buruknya 

Pelaksanaan Perbaikan Hak-hak Perempuan: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill Treatment 

terhadap Perempuan di Indonesia 54 | Pengingkaran Negara Atas Kejahatan Penyiksaan, 

Perlakuan Tidak Manusiawi, Merendahkan Martabat dan Hukuman Kejam Terhadap 

Perempuan 58 | Kesimpulan 59 | 

BAGIAN KEENAM 

Kesimpulan dan Rekomendasi 62 

Rekomendasi 64 | Kepada Pemerintah Nasional 64 | Kepada Pemerintah Daerah 65 | Kepada 

DPRD Seluruh Indonesia 65 | Rekomendasi Khusus 65 | Kepada Pemerintah Nasional 65 | 

Kepada TNI/POLRI 65 | Kepada Pemerintah Daerah 66 | Kepada DPR dan DPRD 66 | 

viii

BAGIAN PERTAMA 

Pendahuluan 

Ketika tahun 2004 berganti, berarti kita 

telah lima tahun dalam era reformasi. 

Meskipun telah lima tahun, penuntasan 

berbagai permasalahan hak asasi manusia terasa 

belum begitu mengembirakan. Bahkan dalam 

dua tahun terakhir ini, perlindungan dan 

pemajuan hak asasi manusia seakan kembali 

ketitik terendah, karena reformasi kelembagaan 

dan ratifikasi instrumen norma hak asasi 

manusia internasional belum terjadi seperti 

yang diharapkan. Di samping itu, upaya untuk 

mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi 

manusia terasa sangat lamban serta belum 

memiliki arah yang jelas. Dengan sendirinya kita 

kembali mengalami berulangnya pelanggaran 

hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa kita 

bedakan dengan pelangaran di era Soeharto. 

Situasi serba lamban itu disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu: (i) Kembali menguatnya 

penggunaan regulasi kedaruratan yang disertai 

pengerahan kekuatan militer untuk 

menyelesaikan tuntutan kemerdekaan atau 

konflik sosial di beberapa daerah; (ii) Terlalu 

bersandarnya agenda perbaikan ekonomi 

nasional kepada pemilik modal; (iii) 

Diabaikannya hak-hak ekosob masyararakat 

dalam proses desentralisasi kekuasaan; dan (iv) 

Masih lestarinya watak patriarki dalam birokrasi 

negara. Keempat faktor itu pada gilirannya 

membuat negara lebih berpihak kepada pemilik 

modal di satu sisi dan menyisihkan perempuan 

dari proses pengambilan keputusan politik 

nasional di sisi lain. 

Dalam era reformasi ini, agenda utama yang 

dituntut masyarakat, terutama korban dan 

keluarga korban, adalah penyelesaian kasus 

pelanggaran hak asasi manusia pada masa 

Soeharto. Untuk menjawab tuntutan itu mulai 

diselidiki kasus kerusuhan Mei dan Penculikan 

aktivis pro-demokrasi, DOM Aceh dan 

kejahatan militer di Timor Lorosae pasca jajak 

pendapat. Kemudian penyelidikan berlanjut ke 

kasus seperti kasus penembakan mahasiswa 

Trisakt-Semanggi, Talangsari dan kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia di Papua. 

Sayangnya, sebagian besar hasil penyelidikan 

itu, di dalam pengadilan tidak mendapatkan 

respon yang baik. Hal itu terlihat dari bebasnya 

para terdakwa. Bahkan tak jarang pula ada hasil 

penyelidikan terkatung-katung nasibnya karena 

berkasnya selalu bolak-balik antara Komnas 

HAM dan Kejaksaan Agung. Kondisi ini-lah 

yang menimbulkan skeptisme dari masyarakat 

terhadap proses reformasi institusi peradilan. 

Rendahnya kepercayaan itu kemudian 

diperburuk oleh masihnya tingginya tingkat 

korup di lembaga-lembaga peradilan tersebut. 

Selain itu lembaga peradilan juga tidak mampu 

mengatasi atau menolak intervensi dari pihak 

eksekutif, legislatif, serta institusi militer atau 

polisi. 

Sepanjang lima tahun terakhir, pemerintah 

— baik di tingkat pusat, propinsi, maupun 

kabupaten/kota — dalam membuat kebijakan 

baru terlihat lebih banyak mengabaikan hak 

asasi manusia ketimbang memberikan 

perangkat melindungi. Produk undang-undang 

yang melindungi hak asasi manusia di awal 

reformasi dalam perkembangannya belum 

menjadi acuan bagi daerah seperti provinsi dan 

kabupaten/kota dalam membuat kebijakan 

baru. Kadang kala kebijakan yang tidak respek 

Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 

1

terhadap hak asasi manusia itu direproduksi 

atau diproduksi dengan alasan tingginya potensi 

konflik di berbagai daerah, seperti 

perkembangan masalah di Aceh dan Papua, atau 

konflik antar etnis atau bernuansa agama yang 

terjadi di Maluku, Poso dan Kalimantan. Alasan 

lain dari dikeluarkannya kebijakan yang tidak 

respek terhadap hak asasi manusia itu adalah 

perlunya jaminan keamanan untuk investasi 

demi perbaikan kondisi ekonomi nasional. 

Kebijakan yang tidak respek hak asasi manusia 

ini pada gilirannya mengabaikan pula hak-hak 

perempuan. Pengiriman besar-besaran 

perempuan ke manca negara sebagai TKW 

adalah contoh nyata dari situasi ini. 

Keadaan lain yang membuat perlindungan 

dan pemenuhan hak asasi manusia lamban 

adalah belum terjadinya reformasi yang 

signifikan dalam institusi militer, intelijen dan 

kepolisian. Kelambanan itu terjadi karena 

kurangnya dukungan dari parlemen dan 

departemen terkait. Semua itu terjadi karena 

kuatnya kepentingan personal, terutama personal 

yang terlibat masalah pelanggaran hak 

asasi manusia dalam menentukan arah dari 

reformasi institusi-institusi tersebut. Akibatnya 

upaya Komnas HAM untuk melakukan 

penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dan 

Pengadilan HAM untuk membuktikan 

terjadinya pelanggaran terbentur pada aturanaturan 

internal institusi-institusi tersebut. Di sisi 

lain peranan institusi keamanan dan pertahanan 

ini kian menjadi dominan tak kala konflik terus 

menerus berkembang, sementara itu para 

pejabat sipil dan parlemen tidak percaya diri 

menghadapi konflik tersebut. 

Peristiwa kekerasan yang terus terjadi dalam 

lima tahun belakangan ini telah memaksa lebih 

dari 3 juta penduduk meninggalkan kampung 

halamannya dan terpaksa hidup di kamp-kamp 

pengungsian dalam batas waktu yang tidak 

-terbatas. Setidaknya saat ini 3 juta orang korban 

tersebut hidup dalam kemiskinan dan sangat 

bergantung dengan uluran tangan pemerintah 

dan organisasi-organisasi kemanusiaan nasional 

maupun internasional. Para korban itu saat ini 

hidup dalam ancaman serangan busung lapar, 

kekurangan gizi, dan penyakit menular 

berbahaya lainnya. Dan celakanya, mayoritas 

dari korban tersebut adalah perempuan dan 

anak-anak. 

Di samping itu, dalam lima tahun ini 

langkah-langkah pembenahan ekonomi Indonesia 

patut untuk diperhatikan karena programprogram 

ini kerap berkontribusi terhadap 

berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi 

manusia di Indonesia. Program-program recovery 

ekonomi yang menitiktekankan pada 

pembuatan regulasi liberalisasi ekonomi Indonesia 

ini diketahui menjadi penyebab praktikpraktik 

pelanggaran dalam bentuk perampasan 

tanah petani dan masyarakat asli oleh 

perusahaan, penggusuran rumah/tempat tinggal 

masyarakat miskin kota, PHK, dan semakin 

buruknya akses penduduk atas fasilitas 

pendidikan dan kesehatan. Dengan 

mengatasnamakan memacu pertumbuhan 

ekonomi nasional atau daerah, pemerintah 

bersama-sama parlemen kemudian 

memberikan kekebalan kepada pemilik modal 

dalam bentuk jaminan modal dan pemenuhan 

seluruh kebutuhan-kebutuhan dari para 

pemodal tersebut. Praktis seluruh sektor 

ekonomi di pedesaan dan kota telah dikuasai 

oleh para pemilik modal, dan penduduk hanya 

menjadi pengisi tenaga kerja kasar di situs-situs 

ekonomi besar. 

Meskipun Indonesia telah meratifikasi 

instrumen internasional tentang hak-hak 

perempuan, bahkan jauh sebelum gerakan hak 

asasi manusia di Indonesia menguat, namun 

tidak membuat kondisi perempuan dengan 

sendirinya membaik. Laporan adanya kasuskasus 



terhadap kelompok perempuan terus 

meningkat hingga mengkhawatirkan banyak 

pihak. Peristiwa-peristiwa ini nyaris ditemukan 

di seluruh propinsi, tanpa melihat apakah 

propinsi tersebut masuk dalam kategori maju 

atau tidak. Para korbannya pun berasal dari 

semua tingkatan status sosial. Para pelaku dari 

kejahatan ini pun tidak melulu negara, 

melainkan sudah meluas hingga ke wilayah 

domestik. Di wilayah-wilayah konflik 

bersenjata, intensitas kejadiannya cukup tinggi 

dan sangat terkait erat dengan penggunaan 

strategi perang yang digunakan pihak-pihak 

yang bertikai. Sementara di wilayah non-konflik 

intensitas dari kejahatan ini juga cukup 

2 Bagian I

meningkat dan terkait erat dengan sejumlah 

langkah-langkah negara dalam memulihkan 

perekonomian nasional, proses desentralisasi 

dan kebijakan perang melawan terorisme. 

Kecenderungan yang semakin memburuk ini 

semakin diperparah dengan tidak berjalannya 

agenda pembangunan dan perbaikan hak-hak 

perempuan. Terbatasnya produksi regulasi di 

tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota 

berkaitan dengan perlindungan dan penegakan 

hak-hak perempuan; proses reformasi di tubuh 

institusi pemerintahan dan parlemen yang tetap 

melanggengkan sistem patriarki; serta ketiadaan 

institusi-institusi khusus perlindungan dan 

penyelidikan serta ketidakmampuan peradilan 

Indonesia untuk mengadili kasus-kasus 

kejahatan terhadap perempuan adalah sumber 

utama penyebab meningkatnya praktik-praktik 



terhadap perempuan di wilayah konflik, lokasi 

bekerja, sekolah hingga di rumah. 

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa 

komitmen nasional tentang penegakan hak asasi 

manusia yang dirumuskan dari pengalaman 

hidup sejumlah korban di masa rezim Orde 

Baru berkuasa tidak dengan sendirinya 

membuat kondisi hak asasi manusia di Indonesia 

membaik. Dengan pengamatan yang 

panjang dan mendalam ELSAM menilai perlu 

untuk memaparkan proses penerapan agenda 

pembangunan dan perbaikan hak asasi manusia 

nasional yang sekaligus juga mampu 

memaparkan problem-problem ekonomi 

politik yang membingkainya. 

TUJUAN DAN CAKUPAN 

Selanjutnya laporan ini bertujuan untuk : 

Pertama, mengevaluasi proses pelaksaanan 

agenda penegakan hak asasi manusia nasional, 

termasuk agenda penegakan hak-hak 

perempuan, periode 1999-2004. Kedua, 

mengevalusi implementasi atas sejumlah agenda 

penegakan hak asasi manusia nasional, 

termasuk agenda penegakan hak-hak 

perempuan yang telah berjalan. Ketiga, Sebagai 

bahan refleksi kepada departemen perudangudangan 

dan HAM, TNI, Polri, pengadilan dan 

kejaksaan dan sekaligus menjadi bahan pijakan 

pembenahan agenda penegakan hak asasi 

manusia ke depan. Keempat, Sebagai bahan 

refleksi pemerintahan propinsi dan kabupaten 

atas proses penerepan otonomi daerah dan 

sekaligus menjadi bahan masukan dalam 

penegakan dan pembangunan hak asasi 

manusia dalam pembenahan pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Untuk itu laporan ini akan mencakup upayaupaya 

penerapan agenda penegakan hak asasi 

manusia nasional sepanjang periode 1999-2004 

yang meliputi pembuatan dan pencabuatan 


manusia; proses reformasi di institusi 

pemerintah, termasuk institusi TNI, Polri, 

kehakiman dan kejaksaan. Penentuan tahun 

1999 sebagai periode awal pengamatan, karena 

sejumlah upaya penegakan hak asasi manusia, 

penyelidikan, pembentukan regulasi hak asasi 

manusia dan pengadilan atas sejumlah 

pelanggaran hak asasi manusia untuk 

pertamakalinya dilakukan di Indonesia. Di 

samping itu, pada tahun yang sama 

pemerintahan baru pengganti pemerintahan 

otoriter Soeharto baru saja terbentuk. Meskipun 

pada pertengahan 1998 ada sejumlah langkahlangkah 

penegakan hak asasi manusia, namun 

demikian langkah-langkah tersebut tidak 

memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat 

Indonesia, karena pemerintahan pada saat itu 

masih dipandang bagian dari pemerintahan 

masa lalu. 

Selanjutnya untuk melihat apakah upayaupaya 

penerapan agenda penegakan hak asasi 

manusia periode 1999-2004 berjalan efektif di 

tataran praktis, laporan ini juga akan mencakup 

peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi 

manusia periode 1999-2004 seperti 

pembunuhan sewenang-wenang, penangkapan 

dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan 

dan berbagai perlakuan kejam dan tidak 

manusiawi di Aceh dan Papua serta berbagai 

daerah lainnya, yang terkait dengan penggunaan 

regulasi-regulasi kekerasan. 

Laporan ini juga akan mencakup proses 

penerapan otonomi daerah yang terkait dengan 

penegakan dan pembangunan hak asasi 

manusia. Secara khusus pula, laporan ini akan 

mencakup berbagai peristiwa pengusiran atau 

penggusuran paksa terhadap penduduk urban, 

penduduk asli, petani dan pelarangan atas 


3

sejumlah aktivitas mencari nafkah para 

penduduk di kota maupun di desa, seperti 

pengemudi becak, pedagang kaki lima dan para 

penambang dan nelayan kecil yang terkait 

dengan penerapan otonomi daerah. 

Laporan ini pun secara khusus akan 

mencakup berbagai upaya-upaya penerapan 

agenda penegakan hak-hak perempuan. Tanpa 

bermaksud memisahkan agenda penegakan 

hak-hak perempuan dengan agenda penegakan 

hak asasi manusia secara umum, laporan ini 

dengan sengaja memisahkan pembahasan 

agenda penegakan hak-hak perempuan agar 

gambaran penegakan dalam agenda ini dapat 

terlihat dengan jelas sehingga dapat mendorong 

upaya-upaya pembenahan di masa yang akan 

datang dengan bobot yang sama dengan agenda 

penegakan hak asasi manusia yang lain. Laporan 

ini pun akan mencakup secara khusus tentang 

praktik-praktik penyiksaan dan beberagai 

bentuk kekerasan terhadap perempuan yang 

dalam lima tahun ini terus meningkat, dan para 

pelakunya pun sudah meluas,tidak hanya 

datang dari para agen negara, akan tetapi juga 

melibatkan kelompok-kelompok non negara, 

seperti satuan pengaman swasta, milisi sipil, 

termasuk para anggota laki-laki dalam sebuah 

keluarga. Penggabungan kekerasan domestik 

dalam kategori penyiksaan, tindakan tidak 

manusiawi, merendahkan martabat, dan 

hukuman kejam karena praktik-praktik 

kekerasan dalam rumah tangga dilakukan 

berulang-ulang dan membawa akibat-akibat 

terhadap korban yang tidak jauh berbeda 

dengan praktik-praktik penyiksaan yang 

dilakukan oleh aparatur negara. Para pelakunya 

pun melakukan tindakan ini didasari atas dasar 

praktik diskriminasi sexual yang selama ini 

dijalankan oleh orde baru dan pemerintahan 

baru. Upaya ini juga bagian dari dukungan 

ELSAM terhadap kampanye atas sejumlah 

organisasi hak asasi manusia internasional yang 

sedang berupaya memasukan kasus-kasus 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian 

dari praktik-praktik penyiksaan, tindakan tidak 

manusiawi, merendahkan martabat, dan 

hukuman kejam. 1 

METODE PENGUMPULAN DAN 

ANALISIS DATA 

Informasi dan data dalam laporan ini 

dikumpulkan dari dokumentasi pelanggaran 

hak asasi manusia dan laporan-laporan hak asasi 

manusia ELSAM periode 1999-2004, puluhan 

laporan lembaga hak asasi manusia nasional dan 

daerah, kumpulan e-mail dan sejumlah 

wawancara terbatas atau tertutup dengan 

sejumlah pihak, baik melalui telepon maupun e- 

mail. Untuk membuat isi laporan ini berimbang, 

sejumlah informasi dan data juga diperoleh dari 

sejumlah dokumen pemerintah yang telah 

dipublikasikan secara luas. Seluruh informasi 

yang berhasil dikumpulkan oleh tim penulis 

selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk 

informasinya dan kemudian secara mendalam 

dikaji untuk mendapatkan gambaran yang 

komperhensif tentang proses penegakkan hak 

asasi manusia sepanjang 1999-2004. 

SISTEMATIKA LAPORAN 

Laporan ini disusun dalam enam bagian 

besar. Masing-masing bagian memiliki kaitan 

dan merupakan potret dari kondisi hak asasi 

manusia di Indonesia. Dimulai dengan bagian 

pertama, yang mencoba menjelaskan tentang 

latar belakang penulisan, cakupan, metode 

pengumpulan dan analisis data serta sistematika 

laporan. Selanjutnya pada bagian kedua 

memaparkan review atas komitmen penegakan 

hak asasi manusia nasional sekaligus bagaimana 

implementasinya, baik di tingkat pembuatan 

regulasi, reformasi institusi negara, praktikpraktik 

pelaksanaan perlindungan dan 

penghormatan di lapangan serta berbagai 

hambatan dalam pelaksanaannya. Bagian ketiga 

membahas tentang menguatnya penggunaan 

regulasi kedaruratan dalam operasi militer yang 

melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi 

hak asasi manusia nasional. Selanjutnya 

berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi 

manusia yang terjadi semasa penerapan 

Otonomi Daerah, khususnya tentang praktikpraktik 

pengusiran paksa (forced eviction) akan 

dipaparkan dalam bagian keempat laporan ini. 

Bagian kelima laporan ini memaparkan tentang 

buruknya proses implementasi agenda 

perbaikan kondisi hak-hak asasi manusia kaum 

perempuan. Bagian keenam memberikan 

4 Bagian I

sebuah kesimpulan besar berkaitan dengan 

capaian agenda penegakan hak asasi manusia 

serta sejumlah persoalan-persoalan yang 

melingkarinya. Selanjutnya laporan ini ditutup 

dengan paparan rekomendasi umum dan 

khusus tentang perbaikan atas implementasi 

perbaikan kondisi hak asasi manusia ke depan 

kepada pemerintah baru. 

CATATAN: 

1 

Salah satu organisasi hak asasi manusia internasional 

yang sedang berkampanye memasukkan kekerasan 

dalam rumah tangga ke dalam kategori penyiksaan 

adalah Amnesty Internationa. Kunjungi http:// 

www.amnestyusa.org/women/violence/ 

domesticviolence.htm 


5

BAGIAN KEDUA 

Perjalanan Penegakan Hak Asasi Manusia 

Periode 1999-2004 : Produksi Kebijakan dan 

Implementasinya 

PENGANTAR 

Pemerintahan-pemerintahan pasca Orde 

Baru telah berkomitmen untuk 

melakukan penegakan hak asasi manusia 

di Indonesia. Dimulai dalam Sidang Istimewa 

MPR 1998, untuk pertamakalinya parlemen dan 

pemerintahan pengganti Soeharto bersamasama 

mencetuskan komitmennya untuk 

memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia. 

Komitmen yang dituangkan dalam 

sejumlah kebijakan nasional sepanjang 1998- 

2000 tersebut berhasil merumuskan lima agenda 

pokok penegakan yang meliputi: penyelidikan 

pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde 

Baru; mengamandemen konstitusi dan 

memproduksi regulasi perlindungan hak asasi 

manusia; mereformasi institusi-institusi yang 

terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, 

membentuk mekanisme pertanggungjawaban 

pelanggaran hak asasi manusia, dan serta 

mencegah keberulangan dalam bentuk 

menghukum para pelaku kejahatan hak asasi 

manusia. Komitmen ini lahir sebagai bentuk 

dari pengakuan mereka atas kejahatankejahatan 

hak asasi manusia rezim Orde Baru 

yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa 

terhadap para korbannya selama lebih dari tiga 

dasawarsa. Komitmen ini lahir sebagai bentuk 

kesadaran baru dalam pengelolaan Negara 

setelah hancurnya tatanan kehidupan 

berdemokrasi di Indonesia selama 

pemerintahan otoriter. 

Pelantikan presiden hasil pemilu 2004 pada 

Oktober lalu, menandai agenda penegakan hak 

asasi manusia sudah berjalan selama lima tahun. 

Namun demikian, agenda penegakan hak asasi 

manusia tersebut belum berhasil dituntaskan. 

Bahkan dalam dua tahun terakhir ini, 

pelaksanaan agenda penegakan hak asasi 

manusia terus melemah dan cenderung stagnan. 

Ini terlihat dari tidak berjalannya sejumlah 

agenda penegakan penting, seperti penyelesaian 

kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu 

dan penghukuman para pelaku kejahatannya 

hingga akhir tahun 2004 ini. Di lain sisi, 

sejumlah agenda yang berhasil dijalankan, 

seperti pembuatan regulasi hak asasi manusia 

dan proses penyelidikan, masih jauh dari yang 

diharapkan oleh banyak pihak, karena 

banyaknya kelemahan dan keterbatasan yang 

pada akhirnya justru menyebabkan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak 

berjalan efektif. 

Bagian ini akan menjelaskan tentang 

pelaksanaan komitmen penegakan hak asasi 

manusia yang dicetuskan pasca kejatuhan 

Soeharto Mei 1998. Selain memaparkan 

perjalanan pelaksanaan dari masing-masing 

agenda penegakan tersebut, bagian ini juga akan 

memberikan gambaran berkaitan dengan 

capaian yang telah berhasil diraih. Sejumlah 

agenda penegakan yang tidak berhasil 

dijalankan pun akan turut dipaparkan dalam 

bagian ini, termasuk juga problem-problem 

pelaksanaannya. Untuk memudahkan dalam 

melihat capaian keberhasilan serta kegagalannya 

maka pemaparan dalam bagian ini akan 

mencoba mengelompokkan masing-masing 

agenda ke dalam kategori-kategori yang antara 

lain: penyelidikan, legal reform, institusional reform, 

penghukuman, rekonsiliasi, dan 

pemulihan korban. 

6 Bagian II

KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN 

HAK ASASI MANUSIA 

Pasca tumbangnya Soeharto Mei 1998, 

kalangan korban dan kelompok pro-demokrasi 

secara terus-menerus mendesak pemerintahan 

pasca Soeharto agar segera menunjukkan 

komitmen mereka terhadap penegakan hak asasi 

manusia. Berpijak dari peristiwa pelanggaran 

masa lalu dan banyaknya institusi-institusi 

negara yang terlibat dalam kejahatan hak asasi 

manusia, kelompok korban dan publik luas 

mendesak pemerintah menempatkan agenda 

penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu 

agenda reformasi nasional. 1 Desakan yang terus 

menguat inilah yang kemudian membuat MPR 

mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/ 

MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 

Ketetapan ini menyebutkan tentang tugas yang 

harus dijalankan presiden Habibie dan lembagalembaga 

tinggi negara serta seluruh aparatur 

negara untuk menghormati dan 

menyebarluaskan pemahaman hak asasi 

manusia kepada seluruh lapisan masyarakat, 

dan serta menugaskan presiden untuk 

meratifikasi instrumen internasional hak asasi 

manusia. 2 

Terbitnya ketetapan ini selanjutnya menjadi 

titik awal pemerintahan sementara pasca 

tumbangnya Soeharto untuk secara serius 

memasukkan komitmen penegakan hak asasi 

manusia ke dalam agenda reformasi nasional. 

Dan secara umum ketetapan ini secara efektif 

dijalankan oleh pemerintahan Habibie, yakni 

dengan membuat Rencana Aksi Nasional Hak 

Asasi Manusia (RAN-HAM) periode 1998-2003. 

RAN-HAM ini memuat agenda pembuatan 

regulasi hak asasi manusia di tingkat nasional, 

sosialisasi hak asasi manusia di tingkat institusi 

negara dan masyarakat; serta kewajiban 

pemerintah untuk meratifikasi instrumen hak 

asasi manusia. 

Pasca pemilu 1999 yang berhasil menaikkan 

Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI 

ketiga, kembali memperkuat komitmen 

pemerintah dalam bidang penegakan hak asasi 

manusia. Berpijak dari ketetapan selanjutnya, 

komitmen penegakan hak asasi manusia di masa 

Abdurrahman Wahid, terus menguat dan 

berhasil memproduksi berbagai produk regulasi 

dan sejumlah agenda di tataran praktis. Upaya 

Presiden Abdurrahman Wahid ini pun juga 

mendapat dukungan dari MPR dan DPR kala 

itu, yakni dalam bentuk membuat sejumlah 

regulasi dan ikut memperhatikan problemproblem 

hak asasi manusia di tanah air. Berbagai 

produk ini adalah diterbitkannya Ketetapan 

MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999- 

2000, yang mana dalam GBHN tersebut MPR 

meminta presiden secara konsisten menjamin 

kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, 

supremasi hukum serta menghargai hak asasi 

manusia. Selain itu MPR juga meminta presiden 

untuk melanjutkan ratifikasi sejumlah konvensi 

internasional, terutama yang berkaitan dengan 

hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingan. 3 Memasuki 2000, dukungan MPR 

dan DPR terhadap komitmen penegakan hak 

asasi manusia semakin memperkuat atas 

ketetapan-ketetapan tahun 1999. Dalam Sidang 

tahunan MPR 2000, MPR kembali 

mengeluarkan sejumlah ketetapan yang isinya 

mengarahkan negara untuk mengambil 

langkah-langkah kongkrit berkaitan dengan 

pelaksanaan atas agenda penegakan hak asasi 

manusia nasional. Ketetapan itu antara lain: TAP 

MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan 

Persatuan dan Kesatuan Nasional, TAP MPR 

Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dan TAP MPR 

Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan 

Polri. Ketiga ketetapan tersebut, memerintahkan 

presiden untuk membentuk Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga 

ekstrajudisial yang bertugas mengungkap 

kebenaran atas praktik penyalahgunaan 

kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di 

masa Soeharto; melaksanakan rekonsiliasi 

dalam perspektif kepentingan bersama sebagai 

bangsa; dan menghapuskan peran sospol ABRI 

(Dwifungsi ABRI); memisahkan institusi 

kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) serta merubah konsep sistem pertahanan 

nasional. Bahkan pada Sidang Tahunan 2000 

tersebut MPR melakukan amandemen kedua 

UUD 1945 yang di antaranya memasukkan hak 

asasi manusia ke dalam Bab XA serta bidang 

pertahanan dan keamanan negara pada Bab XII 

UUD 1945. 4 Terobosan yang dilakukan MPR 

selama Sidang Tahunan 2000 inilah yang 


7

kemudian menjadi dasar dan arahan penegakan 

hak asasi manusia nasional bagi presiden. Secara 

garis besar dari ketetapan-ketetapan MPR dapat 

disimpulkan berbagai agenda penegakan hak 

asasi manusia nasional, yakni: Agenda 

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia 

masa lalu; pembuatan regulasi tentang jaminan 

perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia; reformasi institusi TNI dan Polri; 

penghukuman dan pemulihan para korban 

pelanggaran hak asasi manusia. Kelima agenda 

besar inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah 

dan jajaran birokrasinya untuk melaksanakan 

agenda penegakan hak asasi manusia untuk 

periode 1999-2004. 

IMPLEMENTASI ATAS AGENDA 

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 

1999-2004 

Adanya agenda penegakan hak asasi manusia 

nasional tidak dengan sendirinya membuat 

kondisi hak asasi manusia di Indonesia berubah. 

Menurunnya dukungan politik DPR terhadap 

pelaksanaannya membuat agenda membuat 

titik tekan pelaksanaan dari agenda tersebut 

hanya berhenti pada produksi regulasi saja. 

Agenda-agenda penegakan penting lainnya 

seperti penyelidikan pelanggaran hak asasi 

manusia, reformasi institusi TNI/Polri, 

Penghukuman para pelaku pelanggaran hak 

asasi manusia masa lalu dan pemberian 

rehabilitasi para korban belum tersentuh sama 

sekali, sementara agenda-agenda ini menjadi 

indikator utama penentu keberhasilan 

penegakan hak asasi manusia nasional. Bahkan 

memasuki tahun keempat, proses pelaksanaan 

agenda penegakan hak asasi manusia semakin 

menurun dan mencapai titik terendahnya 

memasuki tahun kelima, ketika parlemen 

bersama-sama dengan pihak eksekutif, semakin 

menurunkan dukungannya terhadap 

pelaksanaan agenda penegakan hak asasi 

manusia dan berbalik meningkatkan 

pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan yang 

bertentangan dengan hak asasi manusia. 

Akibatnya banyak sekali agenda penegakan yang 

terbengkalai dan kembali menciptakan 

pelanggaran hak asasi manusia yang tak kalah 

hebatnya ketika di masa pemerintahan 

Soeharto. Untuk selanjutnya paparan di bawah 

akan menjelaskan proses pelaksanaan dari 

masing-masing agenda penegakan hak asasi 

8 Bagian II

manusia nasional periode 1999-2004. 

1. Penyelidikan kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia masa 

lalu 

Terungkapnya berbagai tindak kejahatan hak 

asasi manusia pasca tumbangnya Soeharto 

berlanjut dengan munculnya tuntutan 

penyelidikan atas kejahatan-kejahatan tersebut 

di berbagai daerah. Dengan menyuarakan apa 

yang pernah mereka alami, kelompok korban 

menuturkan praktik-praktik pelanggaran hak 

asasi manusia di masa orde baru ke publik. 

Proses kesaksian inilah yang kemudian 

melahirkan gerakan untuk menyelidiki berbagai 

kejahatan hak asasi manusia di tanah air 

menguat di berbagai kota. Desakan penyelidikan 

yang semakin menguat inilah yang akhirnya 

membuat pemerintahan sementara pengganti 

Soeharto terpaksa melakukan penyelidikan atas 

sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 

Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 

adalah kasus pertama yang diselidiki oleh 

pemerintahan Habibie. Dimulai dengan 

membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta 

(TGPF) 5 , 23 Juli 1998, Habibie mengikuti 

keinginan sebagai besar penduduk Indonesia 

untuk menyelidiki berbagai dugaan tindak 

pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa 

tersebut. Dengan mandat menyelidiki penyebab 

kerusuhaan dan berbagai tindak perkosaaan dan 

serangan seksual terhadap perempuanperempuan 

etnis Cina di berbagai kota, TGPF 

bekerja kurang lebih tiga bulan terhitung Juli 

1998. 

TGPF kemudian menyimpulkan adanya 

tindak kejahatan hak asasi manusia dalam 

peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, serta 

menyebutkan bahwa peristiwa ini adalah satu 

kerusuhan yang terencana dan sistematis. 6 Atas 

hasil kesimpulannya tersebut, TGPF 

merekomendasikan kepada presiden untuk 

segera mengambil langkah-langkah 

penyelidikan, dan langkah-langkah yuridis 

terhadap para pelaku kejahatannya, melakukan 

rehabilitasi dan pemberian kompensasi 

terhadap para korbannya. 7 Namun demikian, 

perlu dicatat bahwa hasil penyelidikan TGPF 

hingga saat ini belum digunakan pemerintah 

untuk dijadikan bahan awal ke tahap 

penyidikan. Sejumlah rekomendasi pun belum 

dilaksanakan hingga saat ini. 

Kasus kedua yang diselidiki oleh pemerintah 

adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia 

selama penerapan Daerah Operasi Militer 

(DOM) di Aceh dan pembunuhan Teungku 

Bantaqiah dan para santrinya, 23 Juli 1999. 

Terbongkarnya tindak kejahatan hak asasi 

manusia dan kejahatan perkosaan terhadap 

perempuan-perempuan Aceh selama penerapan 

DOM pertengahan 1998, melahirkan desakan 

penyelidikan atas kasus-kasus tersebut menguat 

di kalangan penduduk Aceh. 

Desakan inilah yang kemudian membuat 

Habibie mengeluarkan Keppres Nomor 88 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi 

Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di 

Aceh. Melalui Keppres tersebut Habibie 

memberikan mandat kepada komisi tersebut 

untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang berlangsung di Aceh selama 

penerapan DOM dan sekaligus menyelidiki 

Kasus penembakan dan Pembunuhan Teungku 

Bantaqiah dan pengikutnya di Beutong Ateh, 

Kabupaten Aceh Barat pada tangal 23 Juli 1999. 

Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa telah 

terjadi tindak pelanggaran hak asasi manusia 

pada masa penerapan DOM dan peristiwa 

penyerbuan militer ke pondok pesantren 

Teungku Bantaqiah. Atas dasar temuan tersebut 

Komisi memberikan rekomendasi kepada 

presiden agar segera meningkatkan status 

penyelidikan ke tahap penyidikan dan 

pengadilan. Sayangnya, rekomendasi yang 

dijalankan pemerintah hanya menggelar 

pengadilan kasus Teungku Bantaqiah dan 

penyiksaan sejumlah orang di kantor KNPI 

Banda Aceh. 

Peristiwa bumi hangus di Timor Timor pada 

masa Jajak Pendapat Pertengahan 1999, kembali 

memaksa pemerintah untuk membentuk tim 

penyelidikan atas dugaan kejahatan hak asasi 

manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia 

dengan bantuan kelompok-kelompok milisi 

bentukannya. Desakan yang kali ini tidak hanya 

datang dari dalam negeri, namun juga datang 

dari luar negeri, membuat pemerintah Habibie 

cukup tertekan dengan desakan tersebut. 

Akhirnya dengan menggunakan Undangundang 

Nomor 39 Tahun 1999 dan Perpu 


9

Nomor 1 Tahun 1999, Komnas HAM 

membentuk tim penyelidikan untuk merespon 

tuntutan dari masyarakat luas tersebut. Dengan 

nama Komisi Penyelidik Peritiwa Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia untuk Kasus Timor Timor 

(KPP-HAM Timor Timor) 8 , proses penyelidikan 

kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor 

Timur yang terjadi sejak Januari 1999 sampai 

dikeluarkannya Penetapan MPR pada bulan 

Oktober 1999 yang mengesahkan hasil jajak 

pendapat mulai dijalankan. 

Penyelidikan meliputi pembuktian kejahatan 

genosida, pembunuhan massal, penganiayaan, 

pemindahan paksa, kekerasan terhadap 

perempuan dan anak-anak serta politik bumi 

hangus dan serta keterlibatan aparatur negara 

dan atau badan-badan lain dalam peristiwaperistiwa 

tersebut. Tim ini bekerja selama lima 

bulan, terhitung sejak September 1999. Dari 

hasil penyelidikan, KPP berkesimpulan bahwa 

telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia 

berat, dengan kategori kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Dan selanjutnya KPP juga 

memberikan 13 rekomendasi kepada 

pemerintah yang beberapa di antaranya adalah 

menaikkan penyelidikan ke tahap penyidikan; 

mengadili para pelaku secepat mungkin; 

merehabilitasi dan memberikan kompensasi 

kepada para korban. 9 Sayangnya, rekomendasi 

yang dijalankan hanya rekomendasi 

pembentukan pengadilan ad-hoc saja, dan itu 

pun baru dijalankan dua tahun setelah KPP 

HAM Timor Timor menyelesaikan kerjanya. 

Disahkannya Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia, membuat intensitas penyelidikan 

pelanggaran hak asasi manusia masa lalu oleh 

Komnas HAM terus meningkat. Berbagai 

peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa 

lalu dan pasca 1999 pun satu demi satu mulai 

dilakukan. Diawali dengan pembentukan 

Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan 

Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, Komnas 

HAM kembali menjalankan tugasnya 

menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi 

manusia berat pada kasus tersebut. Dibentuk 

melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 

002/Komnas HAM/III/2000 tanggal 8 Maret 

10 Bagian II


11

2000 dan kemudian disempurnakan melalui SK 

Ketua Komnas HAM Nomor 003/Komnas 

HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, KPP 

HAM kasus Tanjung Priok memiliki mandat 

menyelidiki sejumlah dugaan kejahatan 

terhadap kemanusiaan dalam peristiwa 

pembantaian warga Tanjung Priok pada tahun 

1984. Dukungan yang luar biasa yang datang 

dari berbagai elemen masyarakat, membuat tim 

ini cukup leluasa untuk mengumpulkan 

sejumlah bukti-bukti, baik dari korban maupun 

keterangan dari sejumlah para perwira militer. 

Dukungan yang luar biasa inilah yang membuat 

KPP-HAM Tanjung Priok berhasil 

membuktikan adanya tindak kejahatan 

terhadap kemanusiaan berikut menyerahkan 

daftar nama para para tersangkanya. Selanjutnya 

KPP HAM Tanjung Priok mengeluarkan 

beberapa rekomendasi yang salah satunya 

adalah meminta kepada presiden untuk segera 

membentuk pengadilan HAM ad hoc. 10 Namun 

seperti hasil rekomendasi KPP HAM lainnya, 

rekomendasi KPP HAM Tanjung priok ini, 

hanya rekomendasi pembentukan pengadilan 

saja yang dijalankan pemerintah. 

Sukses Komnas HAM dalam penyelidikan 

kasus Timor Timor dan Tanjung Priok tidak 

terulang kembali ketika menyelidiki kasus 

Trisakti-Semanggi I dan II (TSS) pertengahan 

2001. Keputusan politik DPR yang menyatakan 

bahwa ketiga kasus tersebut bukanlah peristiwa 

pelanggaran berat hak asasi manusia membuat 

para pelaku menolak untuk dimintai keterangan 

oleh Tim penyelidik yang dibentuk melalui 

Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/ 

Komnas HAM/VII/2000 tanggal 27 Agustus 

2001. Akibatnya kinerja dari KPP HAM TSS ini 

menjadi sangat terbatas, sehingga sulit untuk 

mengakses dokumen-dokumen milik militer 

dan polisi. Sekalipun terjadi penolakan dari para 

pelaku, dengan mengumpulkan keterangan dari 

para korbannya akhirnya KPP HAM TSS 

berhasil membuktikan pelanggaran berat hak 

asasi manusia, dalam peristiwa penembakan 

mahasiswa di Kampus Trisakti dan Atmajaya. 

Namun kesimpulan ini kembali tidak 

berpengaruh apa-apa karena Kejaksaan Agung 

menolak untuk menindaklanjuti hasil 

penyelidikan Komnas HAM ke tingkat 

penyidikan dengan alasan berpijak pada 

statemen DPR tersebut. 

Penurunan dukungan politik terhadap Tim 

penyelidik kasus TSS, juga berimbas pada upaya 

Komnas HAM dalam penyelidikan kasus 

kerusuhan Mei 1998. Tim ad hoc Penyelidikan 

Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk 

melalui Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 

10.a/Komnas HAM/III/2003 tanggal 06 Maret 

2003, terbata-bata dalam melaksanakan 

tugasnya menyelidiki kasus pelanggaran berat 

hak asasi manusia dalam peristiwa kerusuhan 

13-15 Mei 1998. beberapa kesulitan mendasar 

adalah mendatangkan para perwira militer dan 

polisi yang diduga mengetahui latarbelakang 

peristiwa 13-15 Mei 1998 untuk dimintai 

keterangan serta mengakses dokumen milik 

militer dan polisi kala itu. Hingga laporan ini 

disusun tidak ada informasi lebih lanjut tentang 

hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Tim 

ad-hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 

1998. 

Di samping menggunakan mekanisme pertanggungjawaban 

hak asasi manusia nasional, 

beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia 

di masa Soeharto juga diselidiki dengan 

mekanisme penyelidikan koneksitas atau 

mekanisme penyelidikan internal di institusi 

12 Bagian II

militer/Polri. Beberapa kasus itu antara lain 

adalah kasus Penyerangan kantor PDI pada 27 

Juli 1996, kasus pembunuhan Theis Hiyo Eluay, 

kasus penculikan aktivis-aktivis pro-demokrasi 

oleh Kopassus dan kasus penembakan 

mahasiswa Trisakti oleh satuan Brimob. 

Pasca reformasi, desakan pengusutan kembali 

kasus 27 Juli 1996 kembali menguat. Menyikapi 

desakan ini presiden Abdurrahman Wahid, 

menugaskan Mabes Polri untuk melakukan 

penyelidikan atas kasus ini. 11 Bekerja dengan 

cukup efektif dan cepat, Mabes Polri 

berkesimpulan telah terjadi tindak kriminal atas 

peristiwa ini. Kesimpulan ini didapat setelah 

melakukan pemeriksaan atas 106 saksi, dari 

kalangan sipil maupun militer. Polri juga 

menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam 

peristiwa tersebut. Namun demikian muncul 

kendala politis, kemudian Polri melakukan gelar 

perkara di Komisi I dan II DPR untuk mengatasi 

hambatan politis dan teknis yang dihadapinya. 

Selanjutnya hasil dari gelar perkara, Komisi I 

dan II DPR bertemu dengan Panglima TNI 

Widodo AS, Kapolri Rusdihardjo, Menhan 

Juwono Sudarsono, dan Menteri Kehakiman 

Yusril Ihza Mahendra untuk mencari jalan 

keluar atas kesulitan yang dihadapi Mabes Polri. 

Dari pertemuan tersebut diputuskan agar 

dibentuk Tim Penyidikan Koneksitas kasus 27 

Juli 1996 yang terdiri dari Puspom TNI dan 

Mabes Polri. 12 Tim ini sendiri dipimpin 

langsung oleh Komandan Korps Reserse 

(Dankorserse) Polri Inspektur Jenderal 

Chaeruddin Ismail dan Danpuspom Mayjend 

TNI Djasri Marin bertindak sebagai wakil. Tim 

ini mulai bekerja pada tanggal 19 Juli 2000 

dengan mengulang memeriksa saksi-saksi yang 

telah dilakukan Polri. 13 

Sayangnya, Tim Koneksitas bekerja sangat 

lamban dibandingkan dengan saat kasus 

ditangani Mabes Polri. Ini terlihat dari proses 

penyidikan yang baru selesai akhir 2001. 

Kelambatan proses penyidikan semakin 

diperparah ketika berkali-kali pihak Kejaksaan 

Agung mengembalikan berkas penyidikan 

dengan berbagai alasan. Hingga saat ini belum 

ada pengadilan independen yang digelar untuk 

mengadili para pelaku utama dalam kasus 27 

Juli 1996. 

Selain melakukan penyelidikan atas sejumlah 

pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, 

upaya penyelidikan juga dilakukan terhadap 

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 

terjadi pada periode 1999-2003. Berbagai kasus 

yang pernah diselidiki adalah, kasus pelanggaran 

hak asasi manusia di Papua/Irian Jaya, yang 

dibentuk melalui SK Ketua Komnas HAM No 

020/Komnas HAM/II/2001 tanggal 5 Februari 

2001, dengan nama tim penyelidik Komisi 

Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian 

Jaya. Selanjutnya adalah Tim Penyelidikan 

Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, 

KPP-HAM kasus Bumi Flora Aceh, dan KPP 

HAM kasus kerusuhan Maluku dan Sampit. 

Dari berbagai kasus tersebut baru penyelidikan 

kasus Abepura saja yang telah dilimpahkan ke 

pengadilan, sementara kasus yang lain masih 

menumpuk di Kejaksaan Agung atau 

rekomendasinya tidak ditemukan indikasi 

pelanggaran berat hak asasi manusia. 

Di samping itu, satu kasus pelanggaran hak 

asasi manusia berat lain yang diselidiki tanpa 

menggunakan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2000 adalah kasus pembunuhan Theis 

Hiyo Eluay, ketua Presidium Dewan Adat Papua, 

tahun 2002. Kasus ini diselesaikan melalui 

Komisi Penyelidik Nasional (KPN). Melalui 

Keppres Nomor 10 Tahun 2002, presiden 

menunjuk Koesparmono Irsan sebagai ketua 

KPN dengan sepuluh anggota lainnya yang 

terdiri dari Danpuspom TNI, dan unsur 

kepolisian serta tokoh-tokoh Papua. 14 Dari hasil 

penyelidikannya terungkap bahwa Theis Hiyo 

Eluay terbunuh akibat operasi intelejen yang 

digelar oleh Satuan Wirabuana dari Kopassus. 

Selanjutnya kasus ini disidangkan di pengadilan 

militer Surabaya. Tidak diketahui persis hukum 

yang dijatuhkan kepada para tersangkanya. 

Namun proses penyelidikan ini membuat kasus 

ini menjadi kasus pembunuhan biasa dan bukan 

kejahatan hak asasi manusia. 

2. Pembaharuan hukum dalam bidang 

hak asasi manusia 

Agenda pembaharuan hukum dalam bidang 

hak asasi manusia terdiri dari tiga bagian. Bagian 

pertama adalah mengamandemen sejumlah 

produk hukum nasional yang bertentangan 

dengan hak asasi manusia, kedua memproduksi 


13

hukum hak asasi manusia dan ketiga adalah 

meratifikasi instrumen hak asasi manusia 

internasional. Sepanjang 1999-2004 

pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan 

banyak pihak. Parlemen dan eksekutif terlihat 

sangat tidak produktif dan lamban. Bahkan dari 

beberapa regulasi hak asasi manusia baru, secara 

substansi sangat lemah dan kabur. Berikut ini 

capaian dari pelaksanaan agenda pembaharuan 

hukum dalam bidang hak asasi manusia: 

a. Produksi Regulasi Hak Asasi Manusia 

Implementasi agenda produksi regulasi hak 

asasi manusia dimulai dengan pengesahan 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia. 15 Kemudian pasca terjadinya 

pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur 

September 1999, pemerintah Abdurrahman 

Wahid kembali memproduksi regulasi hak asasi 

manusia yakni Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. Sebelum undang-undang ini 

disahkan, pemerintahan Abdurrahman Wahid 

juga pernah membuat satu Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. 16 Selanjutnya Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2000 ini mengatur secara spesifik 

tentang yurisdiksi atas pengadilan HAM yaitu 

untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 

kejahatan genosida. Rumusan tentang kejahatan 

genosida mendekati perumusan dalam Konvensi 

Anti Genosida sedangkan rumusan mengenai 

kejahatan kemanusiaan dalam undang-undang 

ini secara tegas mengacu pada Statuta Roma 

1998. Namun rumusan jenis kejahatan dalam 

undang-undang ini banyak mengandung 

kelemahan dan multi interpretatif karena tidak 

memasukkan elements of crimes yang akan 

menjadi landasan untuk menginterpretasikan 

pasal-pasal tersebut. Kritikan lainnya adalah 

tidak dimasukkannya kejahatan perang (war 

crimes) dalam yurisdiksi pengadilan HAM. 17 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 ini juga 

memberikan pengaturan tentang perlindungan 

saksi dan korban dan pengaturan tentang 

jaminan reparasi kepada korban pelanggaran 

HAM yang berat serta ahli warisnya. Jaminan 

reparasi ini berupa adanya hak korban untuk 

mendapatkan kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi. Ketentuan secara lengkap untuk 

mengenai tata cara perlindungan saksi dan 

korban serta kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi kemudian dituangkan dalam 

Keppres Nomor 2 Tahun 2002 dan Keppres 

Nomor 3 Tahun 2002. 18 

Pasca penerbitan Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2000, DPR selanjutnya tidak pernah 

membuat atau mengesahkan produk regulasi 

hak asasi manusia. Dan sebaliknya, DPR dan 

presiden secara bersama-sama banyak terlibat 

dalam pembuatan regulasi dan kebijakan yang 

bertentangan dengan hak asasi manusia. Baru di 

akhir masa kerjanya, DPR kembali 

memproduksi regulasi dalam bidang hak asasi 

manusia yakni mengesahkan Undang-undang 

Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi. 19 Undang-undang 

ini disahkan karena merupakan mandat yang 

diberikan MPR kepada presiden melalui TAP 

MPR Nomor V/MPR/2000 dan Undangundang 

Nomor 26 Tahun 2000. Undangundang 

ini sendiri mengatur tentang proses 

pencarian kebenaran pelanggaran HAM yang 

berat masa lalu melalui mekanisme extrajudicial. 

Dengan mandat mengungkap kebenaran 

atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia 

masa lalu, Komisi ini diharapkan mampu 

mengungkap berbagai pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu, termasuk juga 

mengungkap kejahatan-kejahatan rezim yang 

sengaja digelapkan dan tidak mampu 

diungkapkan di pengadilan. Undang-undang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga 

mengatur tentang mekanisme kompensasi, 

restitusi dan rehabilitasi kepada korban dan juga 

permohonan amesti kepada pelaku. Persoalan 

amnesti inilah yang menjadi sasaran kritik dari 

berbagai pihak karena dianggap 

menguntungkan pelaku terlebih nasib korban 

akan reparasi kepada dirinya digantungkan 

kepada ada atau tidaknya amnesti kepada 

pelaku. 

b. Penghapusan Peraturan yang 

Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia 

Periode 1999-2004 terdapat beberapa 

peraturan yang bertentangan dengan hak asasi 

manusia dihapuskan tetapi jumlahnya tidak 

begitu banyak. Peraturan-peraturan tersebut 

14 Bagian II

adalah beberapa peraturan yang dibuat untuk 

melarang sebuah aktivitas tertentu ataupun 

ketentuan yang biasa digunakan untuk menjerat 

aktivitas politik misalnya undang-undang 

Subversi. Tercatat hanya dua undang-undang 

dan beberapa keppres yang mengatur tentang 

pencabutan regulasi yang bertentangan dengan 

HAM. Pencabutan pertama adalah pencabutan 

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 

tentang Referendum dengan Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1999. Undang-undang tentang 

referendum ini dicabut karena dalam UUD 1945 

tidak ada ketentuan mengenai referendum dan 

telah ditentukan bahwa prosedur perubahan 

UUD telah ditentukan dalam UUD 1945. Di 

samping itu juga dijelaskan bahwa dengan 

dicabutnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 

tentang Referendum maka undang-undang 

yang mengatur tentang referendum ini juga 

harus dicabut. 20 Peraturan lainnya bahkan 

masih melanggengkan aturan-aturan yang 

melanggar HAM, terutama jika menyangkut 

kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota 

partai terlarang. Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum misalnya 

masih melarang adanya pihak-pihak yang 

terlibat dalam partai terlarang untuk 

mendapatkan haknya sebagaimana warga 

negara yang lainnya. Tetapi undang-undang di 

atas dalam satu pasalnya yang melanggar HAM 

dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi setelah 

ada judicial review atas pasal tersebut. 21 Selain 

itu, undang-undang penting masa rezim lama 

yang akhirnya dihapus adalah Undang-undang 

Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan 

Kegiatan Subversi. Undang-undang Nomor 11/ 

PNPS/1963 yang selama ini sering digunakan 

untuk menjerat pihak-pihak yang dianggap 

berseberangan dengan pemerintah telah 

dihapuskan dengan Undang-undang Nomor 26 

Tahun 1999. Namun demikian pencabutan 

undang-undang ini kemudian dilanjutkan 

dengan undang-undang sejenis yang kembali 

menimbulkan protes dari banyak pihak. Akibat 

dari ini penundaan undang-undang sejenis ini 

menyebabkan Undang-undang Nomor 11/ 

PNPS/1963 kembali digunakan oleh 

pemerintah sebagai pegangan. Penetapan Status 

Darurat Sipil di Maluku Juni 2000 dan Status 

Darurat Militer di Aceh Mei 2003, adalah bukti 

masih dipergunakannya Undang-undang 

Nomor11/PNPS/1963 di Indonesia. Terdapat 

satu undang-undang yang seharusnya bisa 

menjadi regulasi yang berfungsi untuk 

menghapus peraturan yang bertentangan 

dengan hak asasi manusia. Namun demikian, 

undang-undang belakangan justru 

meneguhkan peraturan yang melanggaran 

HAM. Undang-undang ini adalah Undangundang 

27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap 

Keamanan Negara. Undang-undang ini masih 

mengatur tentang pelarangan penyebaran 

paham Marxisme dan Leninisme dan 

menambah beberapa hal yang termasuk 

kejahatan terhadap keamanan negara. 

Peraturan lainnya selama tahun 1999-2004 

yang merupakan regulasi yang menghapuskan 

peraturan yang bertentangan dengan HAM 

diatur dalam beberapa keputusan presiden. 

Keppres-keppres ini pada umumnya mencabut 

berbagai pelarangan atas aktivitas-aktivitas 

tertentu. Keppres itu adalah Keppres Nomor 6 

Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi 

Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, 

Kepercayaan dan Adat Istiadat China, Keppres 

Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan 

Keppres Nomor 16 Tahun 1990 Tentang 

Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri RI, 

Keppres Nomor 69 Tahun 2000tentang 

Pencabutan Keppres Nomor 264 Tahun 1962 

tentang Larangan Adanya Organisasi Liga 

Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, 

Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), 

Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical 

Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan 

Organisasi Baha’i. 

c. Ratifikasi Hukum HAM Internasional 

Selama periode 1999 –2004, Indonesia telah 

meratifikasi salah satu konvensi penting yaitu 

Internasional Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination 1965 

(Konvensi International tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965). 

Konvensi ini disahkan dengan Undang-undang 

Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

internasional Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination 1965. Secara 

umum konvensi ini berisi tentang penolakan 


15

terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala 

bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh 

pemerintah dan sebagian masyarakat, 

penghentian propaganda supremasi ras atau 

warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang 

harus diambil oleh negara-negara dalam 

penghapusan diskriminasi rasial. 

Program ratifikasi berbagai instrumen 

internasional penting lainnya tampaknya belum 

berhasil dilaksanakan terutama untuk konvensi 

hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi, 

sosial dan budaya. RAN-HAM periode 1998– 

2003 telah memprioritaskan beberapa 

instrumen yang akan diratifikasi yaitu Konvensi 

Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 

(konvensi sipol) beserta protokolnya; Konvensi 

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

(konvensi ekosob); dan juga Konvensi 

Penghentian Perdagangan Manusia pada tahun 

2002, sedangkan tahun 2003 adalah Konvensi 

Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan 

Genosida; Konvensi Perbudakan; dan Konvensi 

Internasional Perlindungan Semua Pekerja 

Migran dan Anggota Keluarganya. 

Implementasi dari program RAN-HAM 

tentang ratifikasi ini adalah terhadap konvensi 

hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi 

sosial budaya akan dilakukan persiapan 

ratifikasi mulai tahun 2004 sesuai dengan RAN- 

HAM 2004-2009. 22 Konvensi mengenai 

Penghentian Perdagangan Manusia, pemerintah 

mengeluarkan kebijakan mengenai trafficking 

dengan Keppres Nomor 88 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) 

Perempuan dan Anak. 

Konvensi Tentang Pencegahan dan 

Penghukuman Kejahatan Genosida sampai saat 

ini belum diratifikasi padahal sudah ada rencana 

untuk meratifikasi konvensi ini sejak tahun 2000 

dan pada perbaikan RAN-HAM periode 1998- 

2003 konvensi ini masih tetap menjadi prioritas. 

Terhadap Konvensi Perbudakan, Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Perbudakan ini dengan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengesahan Konvensi International Labour Organization 

(ILO) Nomor 105 mengenai 

Penghapusan Kerja Paksa. Selain adanya 

ratifikasi Konvensi Anti Perbudakan, pada tahun 

2003 dikeluarkan produk perundang-undangan 

tentang ketenagakerjaan dengan Undangundang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menjamin dilarangnya 

praktik perbudakan di Indonesia. 

Meski belum merativikasi konvensi 

internasional perlindungan semua perkerja 

migran dan anggota keluarganya sampai saat ini 

pemerintah belum melakukan ratifikasi tetapi 

pada tahun 2004 ini pemerintah telah 

mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan 

TKI di Luar Negeri/tentang Buruh Migran, 

namun undang-undang ini malah justru 

mengatur tentang tata organisasi penempatan 

buruh migran dan belum menyentuh aspekaspek 

perlindungan terhadap buruh migran. 

Selain berbagai macam konvensi yang 

diagendakan dalam RAN-HAM, pemerintah 

Indonesia juga telah melakukan pengesahan 

terhadap berbagai konvensi lainnya terutama 

adalah konvensi-konvensi dari ILO. Konvensikonvensi 

tersebut adalah Convention No. 138 

Concerning Minimum Age for Admission to Employment 

(Konvensi ILO mengenai Usia Minimum 

Untuk Diperbolehkan Bekerja), Convention 

No. 111 Concerning Discrimination in Respect 

of Employment and Occupation (Konvensi 

ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan 

dan Jabatan) dan Convention No. 182 Concerning 

The Prohibition and Immediate Action for The 

Elimination of The Worst Forms of Child Labour 

(Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan 

dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 23 

3. Reformasi Institus TNI, Polri, 

Kejaksaan, dan Pengadilan 

Salah satu mandat dari agenda penegakan 

hak asasi manusia adalah reformasi institusi 

TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. 

Masuknya agenda ini merupakan pengamatan 

mendalam atas keterlibatan institusi-insitusi ini 

dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi 

manusia karena telah terkooptasi oleh 

kekuasaan Soeharto. 24 Atas dasar itu juga agenda 

reformasi ini dimulai menjadi tiga tahap besar, 

yakni mencakup pembuatan regulasi untuk 

membenahi wewenang, tugas dan hirarki 

komando, pembenahan struktur organisasi 

termasuk di sini menertibkan unit usaha milik 

militer dan Polri, dan penguatan atau 

16 Bagian II

pembenahan mekanisme pertanggungjawaban 

kriminal di institusi-institusi tersebut. 25 

a. Kepolisian, Militer dan Intelejen 

Lahirnya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 

dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah 

menjadi landasan proses reformasi di tubuh TNI 

dan Polri. Dimulai dengan mengeluarkan 

sejumlah kebijakan dalam bentuk Keppres, 

pemerintahan Habibie dan Abdurrahman 

Wahid memulai reformasi di dua institusi ini 

dengan melakukan pemisahan antara TNI dan 

Polri. Keppres pemisahan ini kemudian 

diarahkan untuk ditingkatkan ke dalam bentuk 

undang-undang pada masa Abdurrahman 

Wahid. Namun karena kepemimpinan Wahid 

berhasil ditumbangkan oleh parlemen upaya ini 

pun terhenti. Naiknya Megawati menjadi 

presiden menggantikan Abdurrahman Wahid, 

kemudian lahir insiatif untuk melanjutkan 

proses reformasi di dua institusi tersebut. 

Namun demikian, begitu kuatnya penolakan 

kedua institusi tersebut untuk memberikan 

kepada sipil kewenangan merumuskan arah 

reformasi di dua institusi tersebut, membuat 

proses pembuatan undang-undang untuk kedua 

institusi ini berjalan lama dan masih 

mempertahankan nilai-nilai lama yang tentunya 

membahayakan proses demokratisasi dan hak 

asasi manusia di Indonesia. Akhirnya memasuki 

tahun 2002, Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

26 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2002 27 disahkan. Pasca pengesahannya, 

selanjutnya pemerintah menerbitkan beberapa 

peraturan lainnya yang berkaitan dengan 

institusi kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara RI, Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

RI dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional 

Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian 

Negara RI. 28 Sayangnya proses pembuatan 

regulasi untuk TNI dan Polri tidak dilanjutkan 

dengan pembuatan regulasi untuk institusi 

intelejen. Institusi yang pada masa Soeharto juga 

kerap terlibat dalam pelanggaran hak asasi 

manusia ini, hingga saat ini belum memiliki 

undang-undang karena draft Rancangan 

Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh 

pemerintah masih mempertahankan cara-cara 

lama. Di samping itu, pasca penerbitan Undangundang 

Nomor 3 Tahun 2003, juga tidak 

dilanjutkan dengan menerbitkan undangundang 

tentang TNI sebagai konsekuensi 

perubahan yang harus dijalankan oleh institusi 

karena penerbitan undang-undang tersebut. 

Tanpa alasan yang jelas, pembuatan regulasi ini 

tertunda-tunda selama dua tahun. Setelah 

saling tarik-menarik antara TNI dengan politisi 

sipil yang mengkritisi sejumlah pasal-pasal 

bermasalah dalam draft RUU TNI, Undangundang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) diterbitkan. Dalam 

undang-undang ini didefinisikan secara jelas 

persoalan jati diri atau identitas TNI, yakni TNI 

sebagai tentara profesional. 29 Poin penting 

lainnya dari undang-undang ini adalah adanya 

pasal larangan bisnis oleh TNI dan hubungan 

antara TNI dengan otoritas sipil berkait dengan 

kedudukan TNI apakah berada di bawah 

departemen pertahanan atau langsung di bawah 

presiden. Sedangkan larangan bisnis oleh TNI 

dalam undang-undang ditegaskan bahwa 

penyerahan aset akan dilakukan dalam waktu 

lima tahun kepada pemerintah. 

Meskipun pencapaian di tingkat normatif 

untuk agenda pemisahan TNI dan Polri 

(dengan disahkannya undang-undang tentang 

TNI) telah dicapai, ternyata dalam 

implementasinya masih terdapat hambatanhambatan 

yang kembali berakibat langsung 

terhadap praktik-praktik pelanggaran hak asasi 

manusia. Di samping itu sejumlah pasal dalam 

regulasi tersebut, terutama khusus undangundang 

Pertahanan dan TNI, terdapat 

kelemahan-kelemahan subtansial yang masih 

akan mengancam hak asasi manusia 

penduduk. 30 Sepanjang proses pemisahan ini 

ternyata juga tidak mampu mengurangi 

keterlibatan TNI dan Polri dalam peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, 

kedua Institusi masih terlibat dalam peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia. 31 Di samping itu 

agenda reformasi di lingkungan internal juga 

berjalan lambat, dan mencapai titik terendahnya 

memasuki 2004 ini. Berbeda dengan masa awalawal 

di mana reformasi internal dimulai dengan 

menghapuskan jabatan Kastaf Sospol dan 


17

kemudian melarang perwira-perwira aktif 

menjabat jabatan di pemerintahan. Kondisi saat 

ini, niatan dari institusi TNI untuk melanjutkan 

reformasi di lingkungan internal mulai 

melemah. Kesadaran awal tentang perlunya 

menghapuskan Komando Teritorial (KOTER), 

sebagai bagian dari keinginan meningkatkan 

profesionalitasnya, belum berjalan, dan bahkan 

cenderung diperkuat kembali. 32 Upaya untuk 

menghilangkan watak bisnis di kalangan 

perwiranya, nampak belum berjalan, padahal ini 

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 34 

Tahun 2004. 

Banyaknya praktik-praktik pelanggaran hak 

asasi manusia oleh TNI dan Polri pada periode 

reformasi, tidak dengan sendirinya membuat 

pemerintah segera membenahi mekanisme pertanggungjawaban 

internal dan memaksa kedua 

institusi tersebut tunduk pada hukum hak asasi 

manusia nasional yang berlaku. Pemerintahan 

sipil nampak lemah ketika berhadapan dengan 

dua institusi ini. Hingga saat ini hanya Institusi 

kepolisian yang melakukan proses pembenahan 

mekanisme internal, meskipun pembenahannya 

belum mampu menyeret para pelaku yang 

berasal dari kalangan perwira. Sementara di internal 

TNI dan Intelejen, undang-undang 

peradilan militer dan kitab undang-undang 

hukum pidana militer serta pengadilan militer 

di institusi ini belum berubah, sehingga 

mengakibatkan proses reformasi di tubuh TNI 

belum bisa sepenuhnya berjalan. Meski ada 

upaya penghukuman terhadap sejumlah pelaku 

pelanggaran hak asasi manusia, namun 

demikian proses ini hanya dikenakan kepada 

para prajurit kalangan bawah, dan lebih jauh 

lagi menutup mata rantai pelaku di level 

perwira. 33 

b. Reformasi di Institusi Peradilan 

Reformasi di institusi peradilan menjadi 

agenda penting untuk dilaksanakan ketika 

melihat dalam praktiknya pada masa lalu 

institusi ini menjadi alat untuk memperkuat 

atau hanya dijadikan alat kekuasaan. Insitusi 

peradilan juga menjadi dasar legitimasi 

penguasa masa lalu untuk membungkam atas 

segala aktivitas yang bersuara kritis terhadap 

penguasa. Gagasan awal atas proses reformasi di 

institusi ini adalah dengan mengemukakan 

gagasan peradilan satu atap di bawah 

Mahkamah Agung. Gagasan ini dipilih karena 

dipandang mampu mensterilkan segala 

instrumen pengadilan dari upaya-upaya 

kooptasi kekuasaan. Selanjutnya untuk 

mendukung gagasan ini maka dibuat Undangundang 

Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian 

dilanjutkan dengan Undang-undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 34 

untuk memperkuat kemandirian dan kekuasaan 

kehakiman. Dalam undang-undang yang 

disebutkan terakhir ini ditegaskan tentang 

prinsip-prinsip kemandirian pengadilan dan 

proses pengadilan yang adil dan tidak memihak 

dan undang-undang ini juga mengatur tentang 

kewenangan-kewenangan lembaga peradilan. 

Undang-undang yang menggantikan Undangundang 


Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman ini juga menyatakan bahwa 

lingkungan peradilan umum dikeluarkan dari 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia 

dan memindahkannya ke Mahkamah Agung 

Republik Indonesia dengan masa transisi paling 

lama 5 (lima) tahun. Dengan ketentuan ini 

depertemen Hukum dan HAM ini tidak lagi 

mempunyai kekuasaan terhadap peradilan 

umum. Hal ini menyebabkan intervensi 

pemerintah atas institusi pengadilan berkurang. 

Reformasi di institusi pengadilan ini juga 

menyentuh institusi kejaksaan dan lembaga 

Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang 


Mahkamah Agung. Undang-undang ini 

mengatur tentang kedudukan Mahkamah 

Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, 

syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi 

hakim agung, serta beberapa subtansi yang 

menyangkut hukum acara, khususnya dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangan dalam 

memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi 

serta dalam melakukan hak uji materiil terhadap 

peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang. Pembaharuan di tubuh 

kejaksaan juga dilakukan dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

yang mengatur tentang lembaga kejaksaan 

termasuk berkaitan dengan tugas dan 

kewenangannya. Dalam undang-undang ini 

18 Bagian II

tugas utama Kejaksaan adalah melakukan 

proses penuntutan terhadap tindak pidana 

untuk melindungi kepentingan umum. 

Meskipun terjadi perubahan yang cukup 

maju, namun demikian proses reformasi di 

institusi peradilan masih sulit untuk dijalankan 

di tataran praktis. Berbagai persoalan 

pelaksanaannya seperti belum adanya upaya 

sinkronisasi beberapa regulasi lain yang 

bertabrakan dengan regulasi satu atap ini 

membuat regulasi baru ini sulit diterapkan 

sepenuhnya. Di samping itu munculnya 

penolakan yang kuat dari institusi-institusi yang 

terkena proses reformasi ini membuat proses 

pelaksanaannya tertunda-tunda dan dijalankan 

setengah hati. Persoalan lainnya adalah kapasitas 

hakim, jaksa yang masih terbatas untuk 

menjalankan tugas dan fungsi baru yang 

diamanatkan oleh undang-undang baru. Ini 

terlihat dalam proses pengadilan sepanjang 

tahun 1999-2004 yang mana masih dipengaruhi 

oleh kepentingan politik serta tidak mampu 

melepaskan diri dari pengaruh eksekutif. 

Pengadilan koneksitas kasus 27 Juli 1996 yang 

digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

merupakan contoh konkrit bagaimana 

pengadilan diciptakan untuk tujuan yang tidak 

sesuai dengan kenyataannya. Kegagalan 

pengadilan HAM ad hoc baik kasus Timor 

Timur maupun Tanjung Priok bukti lain 

tentang belum bebasnya institusi-institusi 

peradilan dari intervensi kekuasaan. Kapasitas 

hakim sangat lemah dalam menghadapai 

regulasi-regulasi yang baru. Di samping itu, 

Pendidikan hakim yang tidak berjalan pararel 

dengan perkembangan regulasi menyebabkan 

para hakim cenderung gagap untuk 

menerapkan regulasi baru, terlebih jika tidak 

ada petunjuk dari otoritas yang lebih tinggi 

(MA) tentang sebuah regulasi tertentu. 

Kebingunan hakim dalam menyikapi regulasi 

ternyata berimbas pada pemberian keadilan bagi 

korban. 35 Faktor lainnya adalah buruknya 

administrasi peradilan. Hal ini terlihat dari akses 

publik terhadap informasi perkembangan 

sebuah kasus ke pengadilan yang masih tertutup. 

Masalah administrasi pengadilan selama lima 

tahun terakhir atau paling tidak jika dilihat 

berdasarkan progressivitas penanganan kasus 

tidak ada perkembangan. Masalah-masalah 

yang sama selalu muncul dalam setiap 

penanganan perkara akibat dari lemahnya 

administrasi pengadilan. Jadual sidang yang 

tidak jelas baik mengenai waktu dan tempat, 

seringnya penundaan sidang, dan tidak jelasnya 

informasi mengenai perkembangan sebuah 

kasus di pengadilan adalah problem-problem 

klasik yang muncul akibat tidak berjalannya 

pembenahan administrasi pengadilan. 

Hal ini semakin lengkap ketika institusi 

Kejaksaan Agung menolak untuk mereformasi 

diri. Posisi Jaksa Agung yang masih berada di 

bawah eksekutif membuat institusi ini semakin 

menjauhkan diri dari upaya-upaya kemandirian 

kejaksaan. Di samping itu, masih kuatnya 

pengaruh pimpinan/atasan dalam institusi 

kejaksaan semakin meneguhkan bahwa lembaga 

ini belum mampu keluar dari watak militeristik 

warisan rezim lama. 36 Penanganan perkara yang 

harus selalu dikonsultasikan dengan atasan, 

bahkan dalam rencana penuntutan terhadap 

seorang terdakwa harus meminta persetujuan 

dari atasan, menyebabkan kinerja kejaksaan 

masih sarat dengan intervensi kekuasaan. Tidak 

gigihnya jaksa dalam melakukan pembuktian 

untuk membuktikan surat dakwaan adalah satu 

bukti bahwa masih adanya unsur intervensi 

yang besar terhadap institusi kejaksaan maupun 

para jaksa yang sedang bertugas. 37 Kegagalan 

penanganan kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat dalam beberapa pengadilan, 

menunjukkan adanya sejumlah persoalan 

lemahnya kapasitas/kompetensi di kalangan 

para jaksa. Sistem rekruitmen yang buruk, 

pendidikan jaksa yang tidak memadai dan 

minimnya program peningkatan kualitas jaksa 

disinyalir sebagai penyebab rendahnya kualitas 

jaksa. 

c. Reformasi Departemen Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia 

Di samping mereformasi institusi peradilan, 

proses reformasi ini juga diarahkan ke 

Departemen Hukum dan HAM, karena 

departemen yang sebelumnya bernama 

Departemen kehakiman ini dahulunya 

merupakan perpanjangan tangan dari ekskutif, 

yakni mengatur hakim dan sampai tahap mutasi 

hakim yang tidak mengikuti kemauan penguasa. 

Atas dasar inilah kemudian sejumlah 

kewenangan Departemen hukum dan HAM 


19

yang bermasalah dihapuskan. Untuk 

selanjutnya, lembaga ini mempunyai 

Kewenangan (a) Pengaturan dan pembinaan 

terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan 

kenotariatan; (b) Pengaturan dan pembinaan 

terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara 

dan barang rampasan negara, peradilan, 

penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, 

perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan 

ketatanegaraan dalam bidangnya dan 

kewarganegaraan; (c) Peraturan dan pembinaan 

di bidang daktoloskopi, grasi, amnesti, abolisi, 

rehabilitasi dan penyidik pegawai negeri sipil; 

dan (d) Penerapan perlindungan, pemajuan, 

penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Sayangnya meskipun telah dilakukan reposisi 

atas kewenangan dan tugasnnya, karena 

keterbatasan sumber daya manusia, departemen 

ini lambat untuk menjalankan wewenang baru 

tersebut, termasuk di sini memotori pelaksanaan 

agenda penegakan hak asasi manusia nasional. 38 

4. Penghukuman: Proses Peradilan Atas 

Hasil Penyelidikan KPP HAM, Tim 

Koneksitas dan Komisi Nasional 

Penyelidik 

Selama periode 1999-2004 telah digelar tiga 

20 Bagian II

pengadilan hak asasi manusia. Dua pengadilan 

yang sifatnya ad hoc dan satu pengadilan yang 

permanen. Pengadilan HAM ad hoc kasus 

pelanggaran HAM di Timor Timur dan 

Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok digelar 

berdasarkan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 

yang kemudian diperbaharui oleh Keppres 

Nomor 96 Tahun 2001. 39 Sedangkan pengadilan 

HAM yang sifatnya permanen, karena 

peristiwanya terjadi setelah disahkannya 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah 

pengadilan HAM untuk kasus Pelanggaran 

HAM yang berat di Abepura/Papua. 40 Selain itu 

ada juga beberapa kasus yang diadili dengan 

mekanisme pengadilan koneksitas maupun 

militer. Berikut ini uraian proses peradilan 

kasus-kasus. 

a. Pengadilan Hak Asasi Manusia 

i. Pengadilan HAM ad hoc Kasus pelanggaran 

HAM di Timor Timur 

Sejak 

a w a l 

persidangan 

pengadilan 

H A M 

Timortimur, 

pesimisme 

terhadap 

keberhasilan pengadilan muncul disebabkan 

surat dakwaan jaksa penuntut umum sangat 

lemah. Jaksa penuntut umum juga ternyata 

hanya mengajukan terdakwa berjumlah 18 orang 

yang terdiri 10 orang dari militer, 4 orang 

dari polisi dan 4 orang dari sipil. Jumlah 

terdakwa yang diajukan ini jauh lebih kecil 

daripada rekomendasi hasil penyelidikan 

Komnas HAM yang juga merekomendasikan 

untuk mengajukan pelaku lapangan dan 

perwira tinggi militer. Tuntutan pidana yang 

diajukan oleh jaksa pada akhirnya juga tidak 

pernah cukup maksimal dan terkesan 

dipaksakan. Dalam pengadilan HAM ad hoc 

Timor Timur tuntutan pidana kepada para 

terdakwa paling tinggi 10 tahun 6 bulan sampai 

10 tahun dan terdapat satu terdakwa yang 

bahkan di tuntut bebas. Substansi tuntutan jaksa 

tidak begitu memuaskan dalam artian tidak 


cukup bisa memperkuat surat dakwaan dan 

terkesan dibuat seadanya dan hal ini berbeda 

misalnya dengan pembelaan/pledooi yang 

diajukan oleh terdakwa dan penasehat 

hukumnya. Di tingkat banding, putusan 

terhadap kasus pelanggaran HAM di Timor 

Timur yang tak terpantau oleh publik ini 

ternyata menghasilkan putusan yang semakin 

meneguhkan bahwa pengadilan ini telah gagal. 

Dari 6 orang yang dinyatakan bersalah di tingkat 

pertama hanya 2 yang tetap dinyatakan bersalah 

yang dua-duanya dari sipil, satu terdakwa tetap 

dengan hukuman yang sama dan satu lagi 

mengalami pengurangan hukuman dari 10 

tahun menjadi 5 tahun. Bebasnya para terdakwa 

yang berasal dari militer dan kepolisian ini 

mengakibatkan sejumlah pertanyaan yang 

mengarah pada tuduhan bahwa pengadilan ini 

hanya akan meng-kambinghitam-kan terdakwa 

dari sipil. 

ii. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok 

Pengadilan HAM Tanjung Priok juga 

mengalami hal yang sama di mana hanya 

anggota militer sampai tingkat komandan 

Kodim dan Kapomdam yang diajukan ke 

pengadilan sementara hasil penyelidikan 

Komnas HAM merekomendasikan perwira di 

atas Komandan Kodim yaitu Pangdam dan 

Panglima ABRI. Kondisi yang sama juga terlihat 

dalam tuntutan terhadap para terdakwa yang 

diajukan oleh jaksa dalam pengadilan HAM ad 

hoc Tanjung Priok. Para jaksa tampak setengah 

hati dalam melakukan tuntutan kepada para 

terdakwa, perkecualian dalam pengadilan ini 

adalah dicantumkannya tuntutan mengenai 

kompensasi kepada korban dalam surat 

dakwaan meskipun hal ini merupakan desakan 

oleh korban. Pengadilan ini memberikan 

putusan putusan antara 3 tahun sampai dengan 

2 tahun terhadap 11 terdakwa yang merupakan 

pelaku lapangan dan 10 tahun kepada seorang 

terdakwa. Tidak begitu jelas bagaimana 

pengadilan memutuskan hukuman yang 

berbeda dan jauh menyimpang dari ketentuan 

undang-undang. 

iii. Pengadilan HAM untuk kasus Pelanggaran 

HAM yang berat di Abepura/Papua 

Pengadilan HAM Abepura justru lebih parah 

21

dengan hanya mengajukan dua terdakwa yaitu 

komandan Brimob dan Kapolres padahal hasil 

penyelidikan Komnas HAM menyebut pelaku 

lapangan dan Kapolda sebagai pihak yang juga 

bisa dimintai pertanggungjawaban. Hingga 

laporan ini dibuat, proses persidangan untuk 

kasus ini sedang berjalan, sehingga belum 

diketahui persis hasilnya. 

b. Pengadilan Koneksitas dan Pengadilan 

Militer 

Selain beberapa pengadilan HAM tersebut di 

atas, selama 1999-2004 juga terjadi beberapa 

pengadilan terhadap kasus-kasus yang 

melibatkan aparat negara dan berindikasi kuat 

terjadi pelanggaran HAM yang berat. Kasuskasus 

ini tidak diselesaikan melalui Pengadilan 

HAM tetapi dengan Pengadilan Koneksitas dan 

Pengadilan Militer. 

i. Pengadilan Koneksitas Teungku Bantaqiah 

Kasus pembunuhan terhadap Teungku 

Bantaqiah dan pengikutnya dilaksanakan 

dengan menggunakan pengadilan koneksitas 

berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri Banda Aceh tanggal 14 April 2000 

Nomor 21/Pen.Pid/2000/PN-BNA. Digelarnya 

peradilan koneksitas didasarkan pada adanya 

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 

13 April 2000 Nomor Register Perkara PDM-02/ 

MLBH/4/2000. Dalam persidangan koneksitas 

yang digelar di Pengadilan Negeri Tingkat I 

Banda Aceh berkaitan dengan kasus 

penembakan terhadap Teungku Bantaqiah dan 

56 penduduk sipil lainnya, Jaksa Penuntut 

Umum mengajukan 25 orang terdakwa, 24 orang 

tentara dan satu orang sipil, telah dengan 

sengaja menghilangkan jiwa orang lain tanpa 

bukti-bukti yang jelas atas tuduhan kepada 

korban sebagai anggota GPK Aceh. Dakwaan 

dibuat secara berlapis yang bersifat komulatif. 

Artinya bahwa JPU menyusun dakwaan dari 

tindak pidana yang terberat berkaitan dengan 

penghilangan nyawa, yakni pembunuhan 

(moord) yang direncanakan, sampai yang 

teringan yakni kelalaian yang mengakibatkan 

kematian. Putusan Majelis Hakim menyatakan 

bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah 

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana pembunuhan yang direncanakan 

terlebih dahulu yang dilakukan secara 

melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan primer dan oleh karena itu dibebaskan 

dari dakwaan Primer. Tetapi pengadilan 

menyatakan para terdakwa telah terbukti 

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana pembunuhan yang dilakukan 

secara bersama-sama, melanggar Pasal 338 jo 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Ke-25 

terdakwa dijatuhi hukuman antara 6 tahun 

sampai dengan 10 Tahun. 

ii. Pengadilan Militer Kasus Trisaksi 

Kasus penembakan terhadap mahasiswa 

Trisaksi disidangkan dalam pengadilan militer di 

Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Terdapat 18 

terdakwa di mana dua terdakwa Letnan Agus Tri 

Heryanto dan Letnan Pariyo disidangkan 

pertama kali. Para terdakwa lainnya yang 

diajukan dalam pengadilan adalah Komandan 

Kompi Brimob Polda Metro Jaya Lettu (Pol) 

Wandi Rustiawan, Komandan Kompi Korps 

Brimob Polri Lettu (pol) Sriyadi, Komandan 

Pleton Korps Brimob Polri Letda (Pol) Basya 

Radyananda dan Koordinator URC Polda Metro 

Jaya Letda (Pol) Achmad Hadi. Terdakwa 

lainnya yang disidangkan secara terpisah adalah 

11 terdakwa, namun 2 di antaranya tidak dapat 

menghadiri persidangan karena meninggal 

dunia dan desersi. Mahkamah Militer (Mahmil) 

II-08 Jakarta, sejak 18 Juni 2001 telah 

menyidangkan kasus penembakan mahasiswa 

Trisakti 12 Mei 1998. Mahmil akan mengadili 11 

anggota aparat keamanan dari pangkat 

golongan tamtama, bintara, dan perwira sebagai 

terdakwa, dengan saksi 35 orang dari berbagai 

kalangan, termasuk dari Civitas Akademika 

Universitas Trisakti. Akhirnya aktor-aktor di 

lapangan itu pun dijatuhi hukuman. Sembilan 

anggota Brimob dituntut hukuman antara 1,5 

tahun hingga 3 tahun penjara dan dipecat dari 

Polri. 

iii. Pengadilan Militer Kasus Theys Eluay 

Pasca penyelidikan KPN, berkas hasil 

penyelidikian kemudian dilimpahkan ke 

Makamah Militer Surabaya dengan mengajukan 

22 Bagian II

4 tersangka. Sidang dibagi dalam dua berkas 

perkara di mana berkas pertama terdiri dari 

Letnan Kolonel Hartomo (40), Kapten Infantri 

Rionardo (32), Sersan Satu Asrial (31), dan 

Praka Ahmad Zulfahmi (27) dan berkas kedua 

terdiri dari Mayor Infantri Donny Hutabarat 

(35), Letnan Satu Agus Soepriyanto (31), dan 

Sersan Satu Lauren SL (28). Ketujuh terdakwa 

dikenai dakwaan primer Pasal 338 KUHP 

tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa 

orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan 

ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 351 

KUHP Ayat (3) tentang penganiayaan yang 

berakibat matinya orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 

1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun 

penjara. Para terdakwa pada akhirnya di vonis 

antara 2 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Letkol 

Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agoes 

Supriyanto dan Praka Achmad Zulfahmi di 

mana mereka terbukti menganiaya hingga tewas 

Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys 

Hiyo Eluay dengan pemecatan Sedangkan 

Rionardo dan Sertu Asrial serta Laurensius 

diganjar hukuman 3 tahun dan 2 tahun penjara. 

Ketiganya tidak dipecat, dan masih tetap dapat 

bertugas di lingkungan TNI-AD. Putusan ini 

sontak mengejutkan berbagai kalangan karena 

ternyata para pelaku tersebut dijatuhi hukuman 

yang sangat ringan dan tuntutan untuk 

pembentukan KPP HAM oleh Komnas HAM 

terhadap kasus ini semakin menguat. Pendapat 

berbeda justru datang dari institusi militer 

sendiri yang menyatakan bahwa para terdakwa 

ini adalah pahlawan karena membunuh 

pemimpin pemberontak dan hukuman itu 

untuk menyudutkan TNI. Bahkan Kepala Staff 

TNI AD menyatakan bahwa seharusnya 

tindakan para terhukum itu dibenarkan karena 

Theys secara terang-terangan berani menentang 

negara dengan mengibarkan bendera Papua 

merdeka, Bintang Kejora. 41 

iv. Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996 

Pengadilan terhadap kasus 27 Julii 1996 

dilakukan dengan Pengadilan Koneksitas. 

Pengadilan ini digelar di Pengadilan Jakarta 

Pusat mulai tanggal 23 Juni 2003 sampai tanggal 

30 Desember 2003. Para terdakwa yang diajukan 

ke pengadilan di dakwa dengan surat dakwaan 

Nomor: PDM/242/JKT.PTS/05/2003 tanggal 19 

Mei 2003 dengan susunan Primair Pasal 170 

ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1) 

KUHP dan lebih subsidair Pasal 406 jo Pasal 55 

ayat (1) ke-1 KUHP. Namun terjadi perubahan 

yang dilakukan JPU sehingga dalam uraian 

surat dakwaan yang disusun JPU, para terdakwa 

telah didakwa — secara bersama-sama — 

dengan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke- 

1 KUHP, dan subsidair-nya Pasal 170 ayat (1) 

KUHP. Dengan dakwaan ini para terdakwa 

didakwa melakukan pengrusakan terhadap 

benda dan penganiayaan. Dalam berkas tersebut 

di antaranya terdapat enam tersangka yang 

diajukan, yaitu: Kolonel CZI (Purn.) Budi 

Purnama (mantan Dan Den Intel Kodam Jaya), 

Kapten Suharto (Mantan Dan BKI-C Den Intel 

Kodam Jaya), Muhammad Tanjung, Jonathan 

Marpaung Panahatan, Muhammad Ilyas alias 

Buyung, dan Djoni Moniaga alias Jojon. pada 

waktu sidang pertama (hari Senin 23 Juni 2003) 

— di saat JPU diperintahkan Majelis Hakim 

untuk menghadirkan terdakwa — ternyata 

salah seorang terdakwa yang bernama Djoni 

Moniaga telah meninggal dunia. Meninggalnya 

terdakwa Djoni Moniaga baru diketahui JPU 

tiga hari sebelum hari sidang pertama. Putusan 

pengadilan akhirnya hanya mampu 

menghukum beberapa terdakwa sedangkan 

yang lainnya bebas. Terdakwa I, II, III dan V 

berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan dinyatakan tidak terbukti dan oleh 

karenanya harus dibebaskan dari semua 

dakwaan dan dikembalikan nama baiknya. 

Sedangkan untuk terdakwa IV, karena telah 

mengumpulkan massa untuk pengambilalihan 

kantor DPP PDI, melakukan pelemparan dan 

mengakibatkan orang dan barang rusak, maka 

dia dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, 

melakukan kekerasan barang dan orang di 

muka umum. Selanjutnya majelis hakim 

menghukum Terdakwa IV dengan pidana 

penjara 2 bulan dan 10 hari yang dikurangi 

dengan penahanan yang telah dijalaninya 

sebelum keputusan mempunyai kekuatan tetap. 

5. Reparasi Korban: Hak Atas 

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi 

Hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 


23

2000 dalam Pasal 35 dan kemudian tata cara 

pelaksanaanya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 

Rehabilitasi Kepada Korban Pelanggaran HAM 

yang Berat. Regulasi ini memberikan jaminan 

bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia 

mendapatkan hak reparasi atas terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

kepada mereka. Tiga pengadilan hak asasi 

manusia yang telah berjalan ternyata belum 

satupun yang berhasil memberikan hak-hak 

reparasi kepada korban dalam tahap 

implementasi. Pengadilan HAM ad hoc Tanjung 

Priok yang merupakan satu-satunya pengadilan 

yang memberikan putusan kompensasi kepada 

korban belum berhasil diimplementasikan 

karena masih ada hambatan prosedural. Korban 

pelanggaran HAM Tanjung Priok akhirnya 

mendapatkan putusan dari majelis hakim untuk 

mendapatkan kompensai dalam dua putusan, di 

mana satu putusan hanya menyatakan bahwa 

korban mendapatkan kompensasi sedangkan 

satu putusan lainnya dengan disertai jumlah 

kompensasi yang akan diterima oleh para 

korban. 

Putusan kompensasi di atas dalam 

pelaksanaanya terhambat karena secara 

normatif di mana eksekusi putusan tersebut 

hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan 

pengadilan yang bersifat tetap. Artinya 

kompensasi akan diterima oleh korban pada saat 

terdakwa dinyatakan bersalah di tingkat 

Mahkamah Agung, sebaliknya jika ternyata 

terdakwa dibebaskan di tingkat banding atau 

Mahkamah Agung maka kompensasi tersebut 

akan gugur. Hal ini karena konsep kompensasi 

kepada korban menggantungkan faktor 

kesalahan dari terdakwa dan bukan karena hak 

yang melekat terhadap setiap korban 

pelanggaran hak asasi manusia. Berbeda dengan 

pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok, 

pengadilan HAM ad hoc Timor Timur tidak ada 

satupun keputusan mengenai kompensasi, 

restitusi maupun rehabilitasi kepada korban. 

Sampai putusan dibacakan tidak pernah ada 

tuntutan dari pihak jaksa untuk juga 

mengajukan permohonan kompensasi ke 

pengadilan untuk korban. Hakim juga bersikap 

sama di mana tidak pernah memperhatikan 

persoalan kompensasi kepada korban padahal 

dalam undang-undang ditegaskan mengenai 

hak-hak korban ini. Dalam pengadilan HAM 

Abepura, para korban berinisiatif mengajukan 

gugatan untuk permohonan ganti kerugian 

kepada korban melalui pengacara dan 

pendampingnya. Meskipun permohonan ini 

diterima oleh jaksa dan diajukan ke pengadilan 

tetapi pada akhirnya pengadilan menolak 

permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh 

korban dengan dalih tidak ada ketentuan 

hukumnya. Korban pada akhirnya mengajukan 

permohonan ganti kerugian secara sendirisendiri 

setalah para korban ini bersaksi di depan 

pengadilan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa 

implementasi pemulihan kepada korban belum 

terpenuhi karena sampai dengan saat ini tidak 

satupun korban yang menerima kompensasi 

dari negara. Meskipun telah ada putusan 

mengenai kompensasi kepada korban tetapi 

karena belenggu normatif yang tidak berpihak 

kepada korban dan juga sikap dari aparat 

penegak hukum terutama jaksa dan para hakim 

yang tidak menganggap kompensasi kepada 

korban ini sebagai sesuatu yang penting dalam 

proses penyelesaian pelanggaran hak asasi 

manusia masa lalu maka implementasi hak-hak 

ini akan sangat sulit diwujudkan. 

KESIMPULAN 

Keberadaan komitmen penegakan hak asasi 

manusia ternyata tidak dengan sendirinya 

membuat kondisi hak asasi manusia sepanjang 

lima tahun terakhir berubah. Lima agenda besar 

penegakan hak asasi manusia yang telah 

dirumuskan oleh MPR sepanjang pertengahan 

1998 hingga akhir 2000 ternyata hanya sebagian 

kecil saja yang dijalankan oleh pemerintahanpemerintahan 

yang pernah berkuasa sepanjang 

1999-2004. Berbagai upaya penyelidikan atas 

kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 

selama periode 1999-2004 ini ternyata hanya 

diarahkan kepada peristiwa-peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi 

antara pertengahan 1980-an hingga 

pertengahan 1990-an, sementara peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 

pertengahan 1965 hingga akhir 1970 hingga saat 

ini masih belum tersentuh. Problem lainnya 

adalah sasaran dari penyelidikan ini masih 

24 Bagian II

mengarah pada para pelaku lapangan, dan 

bukan pihak-pihak yang selama ini menjadi 

pelaku utama dari kejahatan-kejahatan hak asasi 

manusia. Buruknya lagi, langkah-langkah 

penyelidikan ini tidak diikuti dengan upayaupaya 

penghukuman atas para pelakunya. 

Tidak berbeda dengan agenda pertama, 

agenda reformasi di tingkat kebijakan seperti 

pembuatan sejumlah regulasi baru, pencabutan 


manusia dan ratifikasi instrumen hak asasi 

manusia internasional, tidak dengan sendirinya 

memberikan payung hukum yang kuat dan 

efektif dalam usaha-usaha penegakan hak asasi 

manusia di tataran praktis. Meskipun beberapa 

dari regulasi-regulasi baru tersebut telah 

memberikan jaminan hak asasi manusia atau 

mendorong terbentuknya institusi peradilan 

yang fair demi supremasi hukum, pencabutan 

berbagai peraturan yang bertentangan dengan 

hak asas8i manusia, serta memaksa TNI dan 

Kepolisian, dan institusi peradilan untuk 

mereformasi diri, namun demikian regulasiregulasi 

baru tersebut tidak mampu 

menghadapi regulasi-regulasi anti hak asasi 

manusia yang cukup banyak diproduksi dan 

dipergunakan oleh DPR dan Pemerintah untuk 

menghadapi ketegangan politik dan konflik 

sosial. Substansi yang masih memiliki celah 

interpretasi yang cukup besar menyebabkan 

pelaksanaanya pun menjadi sangat tergantung 

kepada insitusi atau pimpinan dari institusi itu 

sendiri. Proses ratifikasi yang hanya 

mengutamakan ratifikasi instrumen hak asasi 

manusia internasional non-binding, membuat 

langkah-langkah ratifikasi ini tidak terlalu 

banyak memperkuat proses penegakan hak asasi 

manusia nasional selama ini. Penundaan 

ratifikasi konvensi hak sipil politik dan hak 

ekonomi sosial budaya, yang seyogyanya harus 

diratifikasi pada masa 1999-2004, adalah salah 

bukti bahwa langkah-langkah ratifikasi adalah 

kamuflase pemerintah terhadap rakyatnya 

sendiri dan dunia internasional. 

Banyaknya landasan untuk penegakan 

hukum tersebut ternyata tidak diimbangi 

dengan dukungan dan kesiapan yang memadai 

dari institusi pelaksananya sehingga menyebabkan 

penegakan hak asasi manusia terhambat. Di 

samping lemahnya subtansi isi di beberapa 

regulasi baru, kebuntuan proses reformasi di 

tingkat institusi-institusi negara menjadi faktor 

penghambat menurunnya pelaksanaan agenda 

penegakan hak asasi manusian periode 1999- 

2004. Substansi dari reformasi di tingkat 

institusi yakni merubah menjadi independen 

dan jauh dari kooptasi kekuasaan, ternyata tidak 

sepenuhnya dijalankan, karena sebagian besar 

dari fungsi dan kewenangan di masa lalu masih 

dipertahankan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan 

kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia di masa lalu belum dapat terungkap 

seluruhnya. Di samping itu, kegagalan 

pengadilan untuk menghukum para pelaku 

kejahatan adalah bagian dari tidak berjalannya 

proses reformasi di institusi-institusi negara, 

khususnya institusi peradilan. 

Akibat-akibat dari praktik-praktik semacam 

ini, kemudian melahirkan peristiwa pelanggaran 

hak asasi manusia yang baru sepanjang 1999- 

2004 ini. Lahirnya peristiwa-peristiwa 

pelanggaran baru ini kemudian berimplikasi 

pada terganggunya agenda penegakan hak asasi 

manusia di masa mendatang, karena 

bertambahnya tumpukan kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang harus 

diselesaikan. Sudah dipastikan lingkar impunity 

di Indonesia semakin menguat, dan kembali 

membahayakan kondisi hak asasi manusia 

nasional di masa mendatang. 

CATATAN: 

1 

Agenda penegakan hak asasi manusia ini yang 

diminta saat gelombang demonstrasi 1998 adalah 

menuangkan komitmen penegakkan hak asasi 

manusia ke dalam legislasi nasional dan kerangka 

besar pelaksanaan di tataran praktis. 

2 

Lih., Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak 

Asasi Manusia. 

3 

lih., Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 

Tahun 1999 – 2000. 

4 

Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, Pasal-pasal 

yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam 

perubahan kedua UUD 1945 ini terdapat 10 pasal yang 

memberikan jaminan hak kepada setiap warga negara 

(orang) baik yang mencakup hak-hak sipil politik 

maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yakni 

dimulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. 

Dalam ketentuan tersebut juga dicantumkan pasal 

tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah 

dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia, juga ditegaskan bahwa 

untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 


25

sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka 

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan 

dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 

5 

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan 

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, 

dan Jaksa Agung, telah dibentuk Tim Gabungan 

Pencari Fakta (TGPF) pada tanggal 23 Juli 1998. Tim 

Gabungan ini bekerja dalam rangka menemukan dan 

mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang peristiwa 

13-15 Mei 1998. TGPF terdiri dari unsur-unsur 

pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi 

kemasyarakatan lainnya. 

6 

TGPF berkesimpulan bahwa telah terjadi tindak 

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

perkosaan dan serangan seksual terhadap perempuanperempuan 

etnis cina dalam peristiwa 13-15 Mei 1998 

Lih. Laporan TGPF, Bab VI tentang Kesimpulan. 

7 

Ibid., Laporan TGPF Bab VII tentang Rekomendasi 

8 

Dasar hukum KPP HAM adalah Surat Keputusan 

Ketua Komnas HAM No.770/TUA/1999, kemudian 

disempurnakan dengan Surat Keputusan No.770/TUA/ 

X/1999, dan disempurnakan kembali dengan Surat 

Keputusan. No.797/TUA/X/1999 tanggal, 22 Oktober 

1999. 

9 

Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur, 

Jakarta 31 Januari 2000, bagian Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 

10 

Lih., Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Kasus Tanjung Priok, 

bagian Kesimpulan dan Rekomendasi. 

11 

Polri melakukan penyidikan sejak tanggal 22 Februari 

– 18 April 2000, selama penyidikan, Polri memeriksa 

106 orang saksi, baik dari kalangan sipil maupun 

militer. Lihat: Laporan Tim Kajian Komnas HAM 

12 

Pembentukan tim koneksitas ini didasari 

pertimbangan sebagai berikut: (i) Peristiwa 27 Juli 1996 

melibatkan warga sipil dan aparat keamanan; (ii) Baik 

Penyidik dari Polri sebagai rantai dari peradilan umum 

maupun penyidik Puspom TNI sebagai rantai dari 

Peradilan Militer sangat sulit untuk meraih 

kepercayaan masyarakat; (iii) Apabila ada tersangka 

dari Polri dan militer, kedua institusi tersebut sangat 

sulit untuk bertindak secara independen. 

13 

Akibat adanya kebijakan untuk menyelesaikan 

Peristiwa 27 Juli 1996 dalam pengadilan koneksitas, 

maka penyidikan pun harus dilakukan oleh penyidik 

koneksitas. Sehingga hasil penyidikan Polri terdahulu 

boleh dikatakan diulang lagi. 

14 

Sebelumnya Danpuspom TNI, Djasri Marin juga telah 

tiba di Papua untuk memimpin Tim Invenstigasi 

penyelidikan pembunuhan ini dengan 12 orang 

anggota atas perintah Panglima TNI. 

15 

UU ini terdiri dari 10 Bab dan 105 pasal. Secara tegas 

UU ini menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, 

penegakan dan pemenuhannya terutama menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya hak-hak 

yang dilindungi oleh UU meliputi hak untuk hidup, hak 

berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak 

mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak 

atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas 

kesejahteraan, dan hak turut serta dalam 

pemerintahan. Secara khusus pula UU ini mengatur 

tentang hak perempuan dan hak terhadap anak. UU ini 

juga mengatur tentang tugas Komnas HAM yang 

meliputi pengkajian, penelitian, penyuluhan, 

pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

Bagian khusus dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang 

HAM juga mengatur mengenai pengadilan HAM di 

mana untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat 

dibentuk pengadilan HAM dalam ruang lingkup 

pengadilan umum 

16 

Perpu ini lahir karena desakan yang kuat dari pihak 

Internasional tentang penggelaran pengadilan para 

pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur 

pasca Jajak Pendapat sesegera mungkin. Desakan itu 

melalui resolusi No. 1272 di mana Dewan Keamanan 

PBB mengutuk kekerasan yang terjadi di Timor-timur 

dan meminta semua pihak yang bertanggungjawab 

untuk dibawa ke Pengadilan Indoneisa melalui Menlu 

Alwi Shihab kemudian menyatakan bahwa mekanisme 

hukum nasional adalah mekanisme eksklusif untuk 

membawa pelaku pelanggaran HAM berat tersebut ke 

pengadilan. 

17 

Statuta Roma 1998 menyebutkan 4 jenis kejahatan 

yang termasuk kejahatan yang sangat serius yaitu: (i) 

kejahatan genosida, (ii) kejahatan terhadap 

kemanusiaan, (iii) kejahatan perang; dan (iv) kejahatan 

agresi. 

18 

Sebagai catatan, dua Keppres ini terbit sehari 

sebelum sidang pertama digelar di pengadilan HAM 

ad hoc Jakarta Pusat. 

19 

UU KKR sidahkan pada tanggal 7 September 2004 

dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. 

20 

Ketentuan tentang referendum ini dibentuk untuk 

memperkuat atau mempersulit adanya perubahan 

UUD 1945 yang pada masa rezim orde baru sangat 

disakralkan. Dengan adanya ketentuan tentang referendum 

ini maka perubahan atas UUD 1945 

memerlukan syarat-syarat tambahan dan akan 

mempersulit jika akan melakukan perubahan UUD 

1945. 

21 

Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011-017/ 

PUU-I/2003 yang menyebutkan bahwa UU nomor 12 

tahun 2003 (Pasal 60 huruf G) mengenai larangan 

anggota organisasi terlarang menjadi anggota DPR, 

DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan 

UUD 1945 dan beberapa ketentuan mengenai hak asasi 

manusia. 

22 

Lihat Program Ran HAM 2004 –2009. 

23 

Konvensi-konvensi tersebut disahkan dengan UU 

No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention 

No. 138 concerning minimum age for admission to 

employment (konvensi ILO mengenai usia minimum 

untuk diperbolehkan bekerja) dan UU No. 21 tahun 

1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 

concerning discrimination in respect of employment 

and occupation (konvensi ILO mengenai diskriminasi 

dalam pekerjaan dan jabatan) dan UU No. 1 Tahun 2000 

tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concern- 

26 Bagian II

ing the prohibition and immediate action for the 

elimination of the worst forms of child labour 

(Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan Dan 

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 

24 

Lih., bagian pertimbangan TAP MPR No. VI/MPR/2000 

dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, lih., juga kebijakan 

tentang pembenahan di Institusi Kejaksaan dan 

Pengadilan 

25 

Ibid., 

26 

Dua undang-undang tersebut, mengatur tentang 

lembaga kepolisian termasuk kewenangan dan tugas 

institusi kepolisian. UU ini secara tegas menyatakan 

bahwa peran dan tugas Polri adalah a) memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan 

hukum dan c) memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

27 

UU tentang pertahanan negara menyebutkan 

tentang peran dan tugas TNI yang meiputi: 1) TNI 

berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, 2) TNI bertugas melaksanakan 

kebijakan pertahanan untuk; a) mempertahankan 

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, b) 

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, c) 

melaksanakan operasi militer selain perang dan d) ikut 

serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan 

perdamaian regional dan internasional. Dalam UU ini, 

salah satu poin penting adalah bahwa otoritas militer 

berada dalam otoritas sipil di mana segala langkah dan 

tindakan (pengarahan pasukan, dsb) yang dilakukan 

oleh institusi militer harus dengan persetujuan dari 

otoritas sipil. 

28 

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU kepolisian 

menyatakan bahwa seluruh anggota kepolisian tunduk 

pada kekuasaan peradilan umum. 

29 

Lihat pasal 2 UU TNI, tentara yang profesional yaitu 

tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara 

baik dan dijamin kesejahteraannya, tidak berpolitik 

praktis, mengikuti kebijakan politik negara yang 

menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak 

asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum 

internasional yang telah diratifikasi. 

30 

dalam salah satu pasalnya masih memberikan 

definisi yang luas tentang ancaman yang 

memungkinkan TNI mengambil tindakan jika dirasakan 

ada ancaman yang muncul. Lihat pasal 4 UU No. 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang 

menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan 

untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan keselamatan seganap bangsa dari segara 

bentuk Ancaman. Dalam penjelasan pasal 4 disebutkan 

bahwa ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, 

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang 

dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan 

wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 

Dengan demikian ancaman bisa datang dari dalam 

negeri dan ini akan merancukan antara kewenangan 

Polri dengan TNI. 

31 

Lihat Laporan HAM 2003, “Melemahnya Daya 

Penegakan HAM: Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan”, 

ELSAM, Januari 2004. 

32 

Muncul perlawanan dari kalangan perwira tinggi 

militer tentang upaya dari politisi sipil menghapuskan 

KOTER. Hal ini terlihat dalam UU No. 34 tahun2004 

yang semakin memperkuat keberadaan KOTER. 

33 

Hingga saat ini, hanya para prajurit di bawah yang 

sering diajukan ke Makamah Militer. Lih., 

Proses Peradilan Kasus Perkosaan Di Aceh Semasa 

Darurat Militer Dan Pembunuhan Theis Eluay Di Papua, 

di mana para pelaku yang diajukan ke pengadilan 

hanya para prajurit golongan bawah. 

34 

Upaya perbaikan di bidang peradilan melalui 

undang-undang sudah dimulai sejak adanya UU No. 35 

tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur bahwa 

kekuasaan di bidang peradilan akan sepenuhnya 

dijalankan oleh MA RI. 

35 

Problem sistemik pengadilan secara luas mencakup 

beberapa hal misalnya maraknya korupsi di 

lingkungan peradilan, lemahnya kualifikasi sumber 

daya manusia di pengadilan, rendahnya kualitas dan 

besarnya disparitas putusan hakim, hingga inefisiensi 

pengadilan secara organisasi. 

36 

Lebih jauh dapat dinilai bahwa kejaksaaan tidak 

mandiri secara fungsional yang disebabkan oleh: (a) 

kelemahan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan 

pengawasan jaksa; (b) lemahnya sistem rekrutmen dan 

pemberhentian jaksa agung; (c) kelemahan dalam 

manajemen kasus (adanya kewajiban rencana 

penuntutan); (d) tidak adanya akuntabilitas individual 

dalam menangani perkara; (e) budaya militeristik dan 

sistem komando yang diterapkan. Kelemahan 

eksternal yang mencolok adalah kondisi politik negara 

masa lalu yang otoriter. Lihat Kritik Terhadap Paket Ruu 

Bidang Peradilan Dan Kejaksaan, Indonesia Corruption 

Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional 

(KRHN), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk 

Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Kajian 

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS), 

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), 

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). 

37 

Catatan ELSAM atas proses pengadilan HAM ad hoc 

baik Tanjung Priok mapun Timor Timur menunjukkan 

bahwa jaksa tampak bekerja setengah hati dalam 

membuktikan kesalahan terdakwa, jaksa tidak cukup 

mampu menghadirkan barang bukti yang memadai 

dan lemah dalam mempertahankan argumentasi 

dalam surat dakwaan. 

38 

Hampir sebagian besar staf di bagian hak asasi 

manusia tidak memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengalaman di bidang hak asasi manusia, karena 

sebagian dari mereka adalah berasal dari sejumlah 

departeman kementerian yang pada masa Gus Dur 

dibubarkan. Departemen-departemen itu antara lain 

departemen sosial, transmigrasi dan departemen 

penerangan. 

39 

Perubahan ini disebabkan karena perubahan locus 

dan tempus delicti. 

40 

Sebelumnya ada Keppres yang secara khusus untuk 

pengadilan HAM ad hoc, Presiden telah menerbitkan 

Keppres RI No. 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, pengadilan Negeri 


27

Makassar dan Pengadilan Negeri Medan. 

41 

Pendapat KSAD menanggapi vonis terhadap anggota 

Kopassus. Pendapat senada disampaikan oleh Danjen 

Kopassus yang mengaku sedih atas penjatuhan vonis 

tersebut. Koran Tempo, 24 April 2003 

28 Bagian II

BAGIAN KETIGA 

Menguatnya Penggunaan Regulasi Keadaan 

Darurat dan Pengerahan Kekuatan Militer 

Kondisi Hak Asasi Manusia di Wilayah-wilayah 

Konflik 

PENGANTAR 

Masalah besar yang menghalangi 

pelaksanaan agenda penegakkan hak 

asasi manusia di Indonesia dalam 

lima tahun terakhir adalah menguatnya 

penggunaan regulasi keadaan darurat dan 

pengerahan kekuatan militer dalam penanganan 

persoalan sparatisme dan konflik sosial di 

beberapa tempat. Slogan menjaga ‘Negara 

Kesatuan Republik Indonesia’ dan 

‘menghancurkan provokator’ yang selalu 

disuarakan oleh para pejabat sipil dan militer 

ketika menyikapi persoalan sparatisme dan 

konflik sosial di beberapa daerah pada akhirnya 

membenarkan penerapan regulasi keadaan 

darurat dan pengerahan kekuatan militer 

sebagai jawaban atas tuntutan kemerdekaan di 

Aceh dan Papua dan penyelesaian aksi-aksi 

kekerasan oleh laskar-laskar bersenjata di 

Maluku, Poso dan Sampit. 

Memang di satu sisi sepenjang 1999-2004 

pemerintah telah mengupayakan langkahlangkah 

penyelesaian persoalan separatisme dan 

konflik sosial melalui cara damai. Instruksi 

presiden tentang penyelesai masalah Aceh, 

Papua, Maluku dan Poso melalui cara-cara 

damai adalah langkah maju lainnya dari 

pemerintah. Langkah penting dan sangat 

menonjol adalah perjanjian penghentian 

permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka 

untuk mencari solusi penyelesaian konflik Aceh 

yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 

tahun terakhir. Perjanjian Malino I dan II untuk 

mendorong penyelesain persoalan konflik antar 

kelompok di Maluku dan Poso secara damai 

adalah langkah penting yang perlu dicatat. 

Sejumlah langkah-langkah penyelesaian secara 

damai ini secara siginifikan kemudian 

mengurangi intensitas kekerasan di sejumlah 

daerah konflik dalam kurun waktu yang lama. 

Dan sebaliknya, ketika upaya-upaya damai 

terhenti, kekerasan pun meningkat dan kembali 

membawa penduduk sipil berada dalam tekanan 

militer pemerintah, tentara pemberontak, milisi 

sipil dan laskar-laskar bersenjata. 

Tapi di sisi lain penerapan regulasi 

kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer 

melemahkan upaya-upaya perbaikan kondisi 

hak asasi manusia nasional yang telah dirintis 

sejak tumbangnya Orde Baru. Namun demikian 

pembaharuan baru di bidang kebijakan ini tidak 

membuat negara menghentikan kejahatan 

pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

penduduk sipil. Regulasi kedaruratan dan 

pengerahan kekuatan militer jelas-jelas 

membuat hukum hak asasi manusia nasional 

yang baru saja terbentuk itu tidak dapat 

diterapkan di daerah-daerah berkonflik. 

Penggelaran operasi militer di Papua dan 

pemberian kewenangan kepada pihak militer 

dan polisi untuk menyelesaikan pertikaian jelasjelas 

membenarkan langkah-langkah seperti 

membatasi ruang gerak, menghilangkan hak 

untuk mengeluarkan pendapat, dan 

membenarkan tindakan-tindakan 

menghilangkan nyawa orang untuk 

memulihkan keamanan dan ketertiban sipil. 

Pemberlakuan keadaan darurat militer dan 

pelaksanaan operasi militer di Aceh, yang 

merupakan operasi militer terbesar setelah 

invasi ke Timor Leste pada 1975, adalah 

semacam tanda kembali menguatnya 


29

penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah 

sipil. Akibat dari itu semua kebijakan-kebijakan 

ini berbagai tindak pelanggaran hak asasi 

manusia di Indonesia dalam lima tahun 

terakhir. 1 Di lain pihak, kebijakan-kebijakan 

tersebut turut menggagalkan komitmen 

nasional tentang agenda penegakan hak asasi 

manusia di Indonesia. 

Bab ini berusaha menjelaskan proses 

menguatnya penggunaan regulasi kedaruratan 

dan penggunaan kekuatan bersenjata oleh 

negara dalam mengatasi ketegangan politik dan 

konflik sosial di daerah yang telah menyebabkan 

agenda perbaikan hak asasi manusia nasional 

sepanjang 1999-2004 berjalan di tempat. 

Penggunaan regulasi kedaruratan dan 

penggunaan kekuatan bersenjata untuk 

menghadapi gejolak sosial adalah bukanlah hal 

baru di Indonesia. Justru sebaliknya, 

pengandalan kekuatan militer untuk 

menghadapi gerakan separatis dan konflik sosial 

adalah kebiasaan dari pemerintahan orde baru 

di mana dengan alasan memulihkan keamanan 

dan ketertiban, tindakan menangkap dan 

menahan orang tanpa batas waktu, menetapkan 

sensor terhadap pers, membatasi arus keluarmasuk 

orang di perbatasan dan mengawasi 

kegiatan ekonomi yang dianggap vital adalah 

sesuatu yang lumrah. 

MENGUATNYA PENGGUNAAN 

REGULASI KEDARURATAN DAN 

PENGERAHAN KEKUATAN MILITER 

OLEH NEGARA SEPANJANG 1999-2004 

Kecenderungan penggunaan regulasi 


oleh negara sebagai respon atas kemunculan 

gerakan separatisme dan konflik sosial dalam 

lima tahun belakangan ini semakin menguat. 

Pola-pola penyelesaian melalui cara-cara damai 

sebagaimana yang nampak dominan pada awalawal 

pemerintahan transisi terbentuk – pada era 

presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid – 

sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh 

pemerintah. Bahkan, tanpa didahului dengan 

evaluasi yang mendalam dan independen atas 

sejumlah langkah-langkah penyelesaian damai 

yang sudah mereka tempuh, pihak pemerintah 

selalu mengajak untuk membenarkan langkahlangkah 

militer yang mereka tempuh yakni 

dengan menyebutkan kelompok pemberontak 

atau pihak-pihak sipil yang bertikai telah 

menolak berdamai sehingga layak untuk 

diselesaikan melalui langkah-langkah militer. 

Dengan mengumandangkan slogan “Menjaga 

Keutuhan Kedaulatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia — (NKRI)” para pejabat 

militer dan sipil mengajak publik luas untuk 

dukungan langkah-langkah militer tersebut. 

Akibatnya, langkah-langkah penyelesaian damai 

yang sebenarnya banyak menunjukkan 

keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan 

pemberontakan dan konflik komunal, menjadi 

tidak popular di mata publik. 

1. Penanganan Tuntutan Kemerdekaan 

di Aceh dan Papua 

Pasca rezim orde baru tumbang, adalah 

Habibie, presiden pertama yang menggunakan 

regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan 

militer untuk menghadapi persoalan 

pemberontakan dan konflik sosial di Indonesia. 

Dimulai dengan penerbitan Keputusan Presiden 

(Kepres) Nomor 107 Tahun 1999 tentang 

Pemberlakuan Darurat Militer di Timor 

Lorosae, Habibie mencoba mengakhiri tindak 

kekerasan yang semakin meluas di Timor Timur 

(sekarang Republik Demokratik Timor 

Lorosae) pasca Jajak Pendapat Agustus 1999, 

dengan mengerahkan kekuatan militernya ke 

Timor Timur. Dengan dalih pemerintah Indonesia 

mendapat mandat dari PBB dan 

Pemerintah Portugal untuk bertanggungjawab 

atas keamanan di wilayah Timor Timur selama 

jajak pendapat berlangsung, Habibie memilih 

untuk memberlakukan darurat militer di 

wilayah tersebut. Meski telah ditetapkan dalam 

30 Bagian III

keadaan darurat militer, aksi-aksi kekerasan 

kelompok pro-integerasi terhadap penduduk 

sipil tidaklah berhenti. Justru sebaliknya, aksi 

kekerasan tersebut semakin meluas hingga 

membuat sebagian besar kota-kota di wilayah 

tersebut berubah menjadi lautan api dan juga 

melahirkan gelombang eksodus besar-besaran 

penduduk sipil ke wilayah Timor Barat. Ribuan 

penduduk sipil dilaporkan terbunuh dalam aksi 

kekerasan tersebut, dan 200 ribu lainnya dipaksa 

mengungsi ke daerah Timor Barat. Meski 

langkah ini mendapat kecaman dari dunia 

internasional, namun preseden ini menjadi awal 

penggunaan regulasi kedaruratan dan 


menghadapi gejolak politik dan konflik sosial di 

berbagai daerah oleh pemerintahan selanjutnya. 

Di Aceh, kebuntuan pelaksanaan kesepakatan 

penghentian permusuhan 2 , antara Militer Indonesia 

dengan militer Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM), menjadi dasar pemerintah Indonesia 

untuk memberlakukan status darurat di wilayah 

tersebut. Langkah perundingan yang 

merupakan babak baru dalam penyelesaian 

Aceh secara damai oleh pemerintah dalam 20 

tahun terakhir runtuh dalam hitungan hari 

karena pemerintah RI bersikeras agar GAM 

menerima konsep otonomi sebagai solusi 

tunggal penyelesaian Aceh. Akibatnya, CoHA 

yang selama lebih dari tiga bulan berhasil 

menurunkan tensi kekerasan di Aceh gagal 

untuk dipertahankan dan berbalik menjadi 

pemicu peristiwa kekerasan yang lebih besar 

dari sebelumnya. Runtuhnya CoHA inilah yang 

kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan 

Megawati untuk kembali memilih cara-cara 

militer sebagai jalan keluar penyelesaian Aceh. 

Diawali dengan menerbitkan Keputusan 

Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Status Darurat Militer di Aceh 

pertengahan Mei, selanjutnya Megawati 

memerintahkan pasukan (insert 

tabel)militernya yang sudah lebih dahulu 

berada di sekitar propinsi-propinsi yang 

bertetangga dengan propinsi Nanggroe Aceh 

Darurssalam untuk melakukan aksi 

penyerangan terhadap kantong-kantong 

pertahanan GAM. Untuk mendukung 

penyerbuan tersebut, Megawati menunjuk 

Panglima Komando Daerah Militer setempat 

sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah 

(PDMD), dan memberikan wewenang kepada 

PDMD untuk mengambil langkah-langkah 

pembatasan terhadap aktivitas penduduk sipil 

guna mendukung operasi tempur yang sedang 

berjalan. Sejak saat itu, aksi kekerasan terhadap 

penduduk sipil di Aceh kembali terjadi dalam 

skala yang lebih besar dari sebelumnya. 3 

Di Papua, meski pola penanganan Jakarta 

atas tuntutan kemerdekaan tidak menggunakan 


31

kerangka darurat militer, namun demikian 

secara prinsip tidak ada perbedaan dengan pola 

penanganannya terhadap Aceh. Pendekatan 

melalui langkah-langkah militer dalam bentuk 

pengiriman ribuan pasukan militer untuk 

mendukung penggelaran Operasi Militer Selain 

Perang (OMSP) adalah langkah dominan 

ketimbang langkah-langkah penyelesaian secara 

damai. 4 

Tuntutan kemerdekaan penduduk Papua 

yang lahir akibat proses integrasi tahun 1963, 

yang diduga keras sarat dengan manipulasi 

militer Indonesia, mulai menguat pasca 

kejatuhan Soeharto. Dengan mengusung isu-isu 

kekerasan dan kejahatan militer pada masa 

Penerapan Daerah Operasi Militer, organisasiorganisasi 

kemerdekaan bawah tanah kembali 

muncul ke permukaan dan mencoba 

menggalang kekuatan melancarkan aksi-aksi 

damai untuk menyuarakan tuntutan referendum 

kepada Jakarta. Menguatnya tuntutan 

kemerdekaan tersebut kemudian menimbulkan 

kecemasan di kalangan para pejabat sipil/militer, 

terutama para pejabat yang memiliki investasi 

besar di pulau terbesar di Indonesia tersebut. 

Kegelisahan ini mencapai puncaknya ketika 

Abdurrahman Wahid yang naik menggantikan 

presiden Habibie, menolak untuk 

menyelesaikan persoalan tuntutan kemerdekaan 

di Papua dengan cara-cara militer. Dengan 

mengeluarkan Keppres tentang Pemberian 

Otonomi Khusus, Abdurrahman Wahid dengan 

tegas menolak permintaan-permintaan 

sejumlah pejabat militer/sipil untuk 

menyelesaikan persoalan di Papua melalui 

pengerahan kekuatan militer. Selanjutnya untuk 

memperkuat langkah-langkahnya tersebut, 

Abdurrahman Wahid memerintahkan kepada 

para komandan polisi dan militer di Papua 

untuk tidak mengganggu aksi-aksi demonstrasi 

dan pengibaran bendera Bintang Kejora oleh 

organisasi-organisasi pro-kemerdekaan setiap 

awal Desember. Bahkan Abdurrahman Wahid 

tak segan-segan untuk mengecam berbagai 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer/ 

Brimob terhadap penduduk sipil dan tak segan 

untuk menyetujui pembentukan tim 

penyelidikan atas sejumlah tindak kekerasan 

yang terjadi kepada Komnas HAM. 5 

Abdurrahman Wahid juga mengajak elit 

lokal papua untuk masuk dalam pemerintahan 

agar dapat terlibat dalam menentukan 

pembangunan Papua sesuai dengan adat dan 

kebudayaannya. Di masa Megawati pun cara 

penyelesaian Papua tetap memilih cara-cara 

damai, dan menolak desakan para pejabat 

militer untuk menggunakan kekuatan militer. 

Sayangnya, langkah-langkah penting ini tidak 

dapat berjalan dengan mulus karena tidak 

mendapat dukungan dari elit lokal yang 

mendapat dukungan dari pejabat militer 

setempat. 

Para pejabat militer yang berkolaborasi 

dengan elit sipil masih menggunakan cara-cara 

militer ketika menghadapi berbagai gejolak 

politik daerah, seperti pembatasan dan 

mengkriminalkan para tokoh Papua yang 

bersuara keras terhadap langkah-langkah 

pemerintah daerah. 6 Meski hingga kini belum 

ada penerapan darurat militer, aksi-aksi 

provokasi ini berhasil membuat peristiwa 

kekerasan di berbagai wilayah Papua meluas, 

dan menjadi argumen kuat militer untuk 

meningkatkan aktivitas pasukannya di propinsi 

tersebut. 7 Sejumlah pekerja hak asasi manusia di 

Jayapura kerap melaporkan bahwa satuansatuan 

khusus anti pemberontak dalam jumlah 

yang kecil (10-20 personel) telah memenuhi 

wilayah-wilayah yang diduga menjadi basis 

kekuatan gerakan pro merdeka. 8 Selain itu 

sejumlah pejabat militer dan sipil daerah 

dilaporkan kerap terlibat dalam pembentukan 

satuan-satuan milisi sipil. 9 Meski secara de jure 

pola penanganan Jakarta atas persoalan Papua 

tidak membenarkan cara-cara militer, namun 

bertambahnya kekuatan militer di Papua serta 

ketidakmampuan pemerintahan Jakarta untuk 

mengontrol aktivitas militer di lapangan, secara 

de facto dapat dikatakan bahwa pola 

penanganan tuntutan kemerdekaan di Papua 

sesunggugnya tetap memilih cara-cara 

pengerahan kekuatan militer. 

2. Penanganan Konflik Sosial 

Tidak berbeda dengan pola penanganan 

gerakan kemerdekaan, penyelesaian kekerasan 

komunal di beberapa daerah oleh pemerintah 

Jakarta selalu ditekankan pada penggunaan 

langkah-langkah pengerahan militer. 

Pemerintah Jakarta sering mengabaikan 

32 Bagian III

penyelesaian persoalan substansi yang menjadi 

penyebab terjadinya kekerasan antara 

komunitas yakni tuntutan penduduk lokal akan 

pembentukan pemerintahan daerah yang 

demokratis dan pembersihan praktik-praktik 

diskriminasi yang telah menyebabkan mereka 

kehilangan hak sipil, politik dan ekonomi 

selama puluhan tahun. Berbagai inisiatif 

penyelesaian secara damai pun telah mereka 

tinggalkan dengan alasan yang sama persis 

ketika menghadapi masalah pemberontakan. 

Konflik di Maluku dan Maluku Utara yang 

dipicu oleh perkelahian dua orang pemuda ini, 

membawa dua propinsi tersebut berada dalam 

kontrol militer yang sangat panjang. Dimulai 

sejak akhir Desember 1998, kekerasan komunal 

terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2002. 

Sepanjang itu pula pola-pola penyelesaian 

melalui pengerahan kekuatan militer dijalankan 

lebih dari dua tahun. Berbagai inisiatif 

penyelesaian secara damai oleh pemerintah awal 

1999 hingga pertengahan 2000 ditinggalkan 

begitu saja karena gagal untuk membuat kedua 

kelompok tetap bertikai. Bahkan perjanjian 

Malino II yang digagas untuk menyelesaikan 

konflik tersebut pun dianulir oleh Jakarta yakni 

dengan mengerahkan pasukan militer ke 

Maluku untuk memaksa diam kelompokkelompok 

yang tidak setuju dengan konsep 

perdamaian yang ditawarkan oleh pemerintah. 

Dimulai dengan 

mengirimkan pasukan 

pada awal Januari 1999, 

kemudian berlanjut 

dengan menetapkan 

Maluku dalam keadaan 

Bantuan Militer 

(BANMIL) hingga Juni 

1999. Meski demikian 

cara-cara penyelesaian 

tersebut ternyata tidak 

membuat peristiwa 

kekerasan berhenti dan 

malah sebaliknya 

kekerasan justru 

semakin meningkat dan 

meluas hampir ke 

seluruh pulau yang 

masuk dalam propinsi 

Maluku. Strategi Jakarta 

memecah Maluku 

menjadi dua propinsi, yakni Maluku dan 

Maluku Utara, juga gagal meredam konflik, 

karena pemekaran ini ternyata hanya 

mengakomodir tuntutan elit politik lokal. 

Meluasnya kekerasan pertengahan 1999 yang 

kemudian menjadi pembenar atas pemekaran 

Korem Pattimura menjadi setingkat KODAM 

pun tidak juga berhasil menyelesaikan konflik 

secara tuntas dan justru mengantar Maluku dan 

Maluku Utara 

dalam status Darurat Sipil akibat peristiwa 

kekerasan pada Juni 2000 melumpuhkan 

pemerintahan sipil di wilayah tersebut. Melalui 

Keppres Nomor 88 Tahun 2000, presiden 

Abdurrahman Wahid menetapkan Maluku dan 

Maluku Utara dalam keadaan Darurat Sipil, 

agar langkah penghentian aksi kekerasan oleh 

pasukan keamanan dapat berjalan dengan 

efektif. Setidaknya kurang lebih tiga tahun, 

propinsi Maluku dan Maluku Utara dinyatakan 

dalam keadaan Darurat Sipil. Ribuan pasukan 

militer dan Brimob kemudian memenuhi desadesa 

di Maluku dan Maluku Utara. 

Tidak berbeda dengan Maluku, Peristiwa 

kekerasan di Poso, Sulawesi Tengah tidak pernah 

berhenti sekalipun Jakarta telah berulang kali 

mengirimkan pasukan militer dan polisi ke 

daerah tersebut. Pola pemisahan tempat tinggal 

dan tembak di tempat bagi para penduduk yang 

mencoba menyeberang ke wilayah yang 


33

erbeda, hanya membuat kecurigaan dua pihak 

yang bertikai semakin mengkristal. Operasioperasi 

intelejen yang digelar untuk mendeteksi 

pihak-pihak yang bermain dalam kekerasan pun 

gagal untuk mengungkap para pihak tersebut, 

dan justru membuat disinformasi di dua 

kelompok semakin meningkat dan memicu 

keduanya untuk saling menyerang. Berbagai 

upaya mengundang pihak yang bertikai oleh 

komandan militer tidak membuahkan 

perdamaian yang kekal, karena pihak yang 

mendamaikan tidak pernah memenuhi janji 

mereka kepada pihak yang bertikai, untuk 

mengusut provokator dari peristiwa kekerasan 

tersebut. Perjanjian Malino I adalah bukti di 

mana pihak pemerintah gagal untuk memenuhi 

janji mereka kepada dua pihak yang bertikai 

untuk mengusut siapa pihak yang harus 

bertanggungjawab dalam peristiwa kekerasan di 

wilayah Poso. 

Berbagai kegagalan perjanjian damai yang 

kembali memicu peristiwa kekerasan yang lebih 

besar, tidak membuat Jakarta merubah pola 

penyelesaian penanganan kekerasan di wilayahwilayah 

konflik. Pengiriman pasukan militer 

dan polisi terus mereka jalankan, sementara 

penambahan pasukan ini tidak secara signifikan 

menghentikan aksi-aksi kekerasan di wilayah 

konflik. Di Sampit dan Sambas, pengiriman 

pasukan militer ke dua tempat tersebut tidak 

membuat aksi-aksi kekerasan dan pengusiran 

penduduk Madura mereda. Sebaliknya aksi-aksi 

kekerasan tersebut semakin meningkat hingga 

menyebabkan puluhan ribu warga Madura 

eksodus ke sejumlah daerah untuk 

menyelamatkan diri. Keterlibatan elit politik 

lokal dalam mobilisasi laskar-laskar perang 

jarang dijadikan fokus penyelesaian kekerasan, 

dan sebaliknya Jakarta justru balik menyalahkan 

para penduduk sipil yang mengungsi karena 

perilaku negatif mereka di masa lalu. 

Pembenaran atas pelarangan penduduk untuk 

kembali ke wilayah asal pun mereka amini 

dengan dalih keadaan yang sudah kondusif akan 

terganggu jika para penduduk bermasalah 

tersebut kembali ke tempat asal mereka. Tak 

heran jika kemudian para pejabat daerah itu 

membuat sebuah syarat-syarat ketat untuk 

mensortir para penduduk yang akan kembali ke 

daerahnya, ketimbang menyelidiki para pejabat 

yang terlibat dalam aksi kekerasan dan 

pengusiran tersebut. 

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 

Menguatnya penggunaan regulasi 


membuat peristiwa pelanggaran hak asasi 

34 Bagian III

manusia semakin meningkat dan mempersulit 

agenda perbaikan hak asasi manusia di wilayahwilayah 

konflik. Regulasi kedaruratan dan 

pengerahan kekuatan militer membenarkan 

langkah-langkah pengabaikan hak-hak individu 

yang diakui oleh konstitusi dan hukum hak asasi 

manusia nasional. Peristiwa-peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia di wilayah 

konflik adalah penghilangan hak untuk hidup, 

penangkapan, penahanan sewenang-wenang, 

penyiksaan perlakuan tidak manusiawi dan 

hukuman kejam, penghilangan orang, 

pembatasan ruang gerak, menghilangkan hak 

untuk mengeluarkan pendapat, yang 

kesemuanya dibenarkan dalam rangka 

memulihkan keamanan dan ketertiban sipil. Di 

lain pihak, langkah-langkah Jakarta ini juga 

memancing kelompok pemberontak untuk 

terlibat dalam aksi-aksi kekerasan terhadap 

penduduk sipil, terutama penduduk sipil yang 

menjadi pendukung setia militer. Penerapan 

regulasi kedaruratan juga membuat upayaupaya 

penyelidikan oleh institusi hak asasi 

manusia menemui hambatan yang berarti dan 

sulit untuk mengetahui jumlah pasti korban 

pelanggaran hak asasi manusia untuk kategori 

ini. Berikut ini adalah sejumlah paparan fakta 

tentang pelanggaran hak asasi menonjol di 

wilayah-wilayah konflik sepanjang 1999-2004. 

1. Extrajudicial and Summary Killing 

Tindakan penghilangan nyawa penduduk 

sipil oleh militer dalam rangka pemulihan 

keamanan dan ketertiban menjadi peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia yang paling 

menonjol di Aceh, Papua, Maluku, Maluku 

Utara, Poso, Sambas dan Sampit. Operasi anti 

gerilya dan operasi pemisahan penduduk 

berdasarkan agama atau etnis membenarkan 

tindakan-tindakan brutal dari personil militer 

dalam bentuk pembunuhan di luar proses 

hukum, atau dalam istilah hak asasi manusia 

disebut extrajudicial killing dan summary execution. 

Penggunaan taktik anti gerilya dalam operasi 

militer di Aceh dan Papua, kerap melahirkan 

peristiwa pembunuhan di luar proses hukum 

atas orang-orang sipil yang diduga sebagai GAM 

ataupun OPM. Sasaran dalam taktik perang 

semacam ini tidak hanya gerilyawan akan tetapi 

juga mencakup pihak sipil. Sejumlah informasi 

menunjukkan adanya praktik-praktik 

pelanggaran kategori ini di Aceh dan Papua. 

Dengan pembuktian ditemukannya bendera 

pemberontak, memiliki peluru, tertangkap 

basah keluar dari hutan-hutan, lari dari sweeping 

militer di jalan-jalan, maupun memiliki 

kedekatan keluarga dengan kelompok 

pemberontak, cukup membuat pasukan militer 

dan Brimob untuk menghilangkan nyawa 

seseorang. 10 Di Aceh dan Papua, banyak sekali 

informasi tentang korban-korban pembunuhan 

yang sebelumnya dilaporkan dijemput oleh 

unit-unit intelejen di rumah, tempat bekerja dan 

kedai-kedai kopi. 11 Bahkan sejumlah informasi 

menyebutkan adanya praktik-praktik 

pembunuhan diluar proses hukum ini di 

tempat-tempat penahanan orang-orang yang 

dituduh anggota pemberontak. 

Tidak berbeda di Aceh dan Papua, dengan 

alasan pemulihan keamanan dan ketertiban di 

daerah-daerah konflik sosial, seperti Maluku, 

Maluku Utara, Poso, Sambas dan Sampit, militer 

dan Brimob kerap terlibat dalam tindak 

pembunuhan di luar proses pengadilan atas 

sejumlah penduduk sipil yang bertikai. Para 

pejabat militer dan polisi mengaku, 

penembakan brutal terhadap kerumunan 

penduduk di daerah-daerah perbatasan 

dilakukan dengan alasan menghindari aksi 

saling serang yang lebih besar. Dengan 

menuduh para korbannya “perusuh” atau 

“provokator” para pejabat militer/polisi 

mencoba membenarkan pola penanganan yang 

mereka ambil. Bahkan belakangan militer dan 

polisi menuduh pihak-pihak yang selalu kritis 

dengan pola penanganan penyelesaian 

kekerasan di wilayah konflik adalah kelompok 

pemberontak. Di Maluku, sejumlah orang yang 

tergabung dalam Forum Kedaulatan Maluku 

yang dalam beberapa tahun belakangan ini 

gencar menyuarakan kebobrokan penanganan 

konflik Maluku, dituding oleh militer sebagai 

kepanjangan tangan dari kelompok 

pemberontak Republik Maluku Selatan 

(RMS). 12 Bahkan sejumlah tokohnya ditangkap 

dan diadili dengan tuduhan makar. 


35

2. Penangkapan dan Penahanan 

Sewenang-wenang 

Selain penghilangan nyawa orang, peristiwa 

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 

juga mencuat sebagai kasus paling banyak 

terjadi di wilayah konflik. Pemisahan penduduk 

sipil dengan kelompok pemberontak serta 

pencarian provokator di wilayah-wilayah 

konflik komunal, membenarkan militer dan 

polisi melakukan penangkapan dan penahanan 

sewenang-wenang terhadap orang-orang yang 

dianggap memiliki kaitan dengan kelompok 

pemberontak maupun orang-orang yang 

ditengarai sebagai pemicu kerusuhan.Tindakantindakan 

ini dilakukan dengan mengabaikan 

prosedur hukum yang berlaku, seperti jarang 

menunjukkan identitas diri kepada keluarga 

para korban ketika menangkap maupun 

menjelaskan tempat penahanan para 

korbannya. Di Aceh, ribuan orang ditangkap 

dan ditahan tanpa prosedur hukum karena 

kedapatan tidak memiliki KTP Merah Putih 

atau karena kedapatan oleh anggota militer baru 

keluar dari hutan. 13 Di Papua, sejumlah orang 

ditangkap dan ditahan oleh pasukan militer dan 

Brimob karena Fam (identitas suku) mereka 

sama dengan orang-orang yang sedang dicari 

oleh pemerintah. 14 Sekalipun dalam beberapa 

kesempatan pemerintah mengumumkan telah 

melakukan penangkapan dan penahanan atas 

sejumlah orang, namun demikian 

pengumuman ini tidak disertai dengan 

penyebutan tempat penahanan. Bahkan dalam 

beberapa pihak sangat meragukan informasi 

tentang jumlah tahanan oleh para pejabat sipil 

dan militer. 15 Penerapan darurat militer di Aceh 

membuat kantor-kantor militer dari tingkat 

Koramil hingga Kodam kembali memfungsikan 

ruang tahanannya guna menampung orang-orang 

yang diduga sebagai anggota GAM. 

Sejumlah pihak juga menyebutkan adanya 

ruang tahanan di pos militer dan brimob yang 

kerap digunakan untuk menahan orang-orang 

yang diduga sebagai anggota GAM. Di Aceh, 

militer dan Brimob diduga telah menjadikan 

sejumlah rumah dan gedung-gedung 

pemerintah yang tidak terpakai sebagai tempat 

penahanan orang-orang yang ditangkap dengan 

tuduhan GAM. 16 Sementara di Papua, sejumlah 

informasi menyebutkan satuan Kopassus telah 

membuat sejumlah rumah-rumah kosong di 

sekitar kabupaten Wamena menjadi rumah 

tahanan orang-orang sipil yang diduga sebagai 

anggota OPM. 

3. Penyiksaan, tindakan kejam tidak 

manusiawi, merendahkan martabat dan 

hukuman kejam 

Kejahatan penyiksaan terhadap para tahanan 

oleh militer dan polisi Indonesia dalam 

kerangka mengorek keterangan tentang 

keberadaan atau kekuatan kelompok 

pemberontak menjadi fokus banyak pihak. 

Buruknya pola pengawasan internal di tubuh 

militer dan polisi, memungkinkan kejahatan 

penyiksaan terjadi di daerah-daerah konflik. 

Meskipun pemerintah mengelak tuduhan ini, 

berbagai fakta awal yang dikemukakan oleh 

organisasi hak asasi manusia nasional dan 

internasional menunjukkan indikasi kuat 

adanya tindak kejahatan penyiksaan di sejumlah 

tempat-tempat penahanan milik militer dan 

polisi. Fakta ini semakin menguat ketika 

wawancara diam-diam atas sejumlah 

narapidana politik Aceh yang dipindahkan ke 

pulau Jawa, baru-baru ini membenarkan adanya 

tindak kejahatan penyiksaan selama berada 

dalam tahanan milik militer atau polisi. 

Berbagai fakta juga menyebutkan adanya 

indikasi kuat peristiwa kejahatan penyiksaan, 

tindakan tidak manusiawi, merendahkan 

martabat dan hukuman kejam yang dilakukan 

oleh anggota militer dan polisi pada saat 

operasi-operasi penyisiran kelompok 

pemberontak. Di Wamena, buntut dari peristiwa 

penyerangan markas Komando Distrik Wamena 

oleh kelompok pemberontak, puluhan orang 

dilaporkan menjadi korban penyiksaan, 

perlakuan kejam, tidak manusiawi 


dari satuan Kopasus dan Brimob, Mei 2003. 17 Di 

Aceh, operasi penyisiran yang digelar oleh 

pasukan militer di daerah Aceh Timur, 

berbuntut dengan tindakan tidak manusiawi 

atas sejumlah penduduk sipil di daerah tersebut. 

Di Sumatera Utara, Unit Anti Terror Brimob 

Binjai dilaporkan telah menyiksa 6 orang 

penduduk sipil yang diduga anggota jaringan 

terorisme. 18 Di Solo dan beberapa daerah 

lainnya, unit anti terror polisi juga dilaporkan 

36 Bagian III

telah melakukan tindak penyiksaan terhadap 

para tahanan tersangka peledakan bom untuk 

mengorek informasi tentang keberadaan 

jaringan tersebut. 19 

4. Orang Hilang dan Penemuan Mayat 

Kasus-kasus orang hilang di wilayah konflik 

juga menjadi perhatian banyak pihak khususnya 

sejumlah organisasi hak asasi manusia. 

Kejahatan penghilangan orang di daerah konflik 

terus meningkat tajam, terutama pasca 

pemberlakukan keadaan darurat maupun 

pengiriman-pengiriman satuan-satuan anti 

pemberontak di wilayah konflik. Beroperasinya 

satuan-satuan khusus anti pemberontak di Aceh 

dan Papua, diduga telah meningkatkan 

kejahatan penghilangan orang di Papua dan 

Aceh. Beberapa laporan organisasi hak asasi 

manusia lokal, menyebutkan adanya unit-unit 

militer yang bertugas menjemput orang-orang 

yang diduga anggota kelompok pemberontak. 

Di Papua, Theis Hiyo Eluay, Ketua Presidium 

Dewan Adat Papua, ditemukan tewas setelah 

beberapa hari sebelumnya dijemput di 

rumahnya oleh beberapa orang yang mengaku 

anggota kopasus. 20 Nasib serupa juga dialami 

oleh Wanggai, pemimpin populer Papua, 1998 

dan Willem Onde 2001. Di Aceh, puluhan 

keluarga mengaku anggota keluarganya hilang 

setelah sejumlah orang yang menumpangi 

mobil kijang berkaca gelap membawanya dari 

rumah. Sebagian dari orang-orang ini kemudian 

ditemukan tewas di areal persawahan, 

mengapung di sungai, bawah jembatan, tak jauh 

dari tempat tinggal mereka beberapa hari setelah 

mereka dinyatakan hilang. 21 

5. Pembatasan Ruang Gerak dan 

Pencabutan Hak Untuk Mengeluarkan 

Pendapat 

Pemberlakukan keadaan darurat, 

penggelaran operasi anti gerilya dan pemisahan 

penduduk atas dasar agama dan etnis, dengan 

otomatis menghilangkan hak-hak individu 

untuk bergerak dan mengeluarkan pendapat, 

seperti yang tercantum dalam konstitusi dan 

hukum hak asasi manusia nasional. Dengan 

alasan keamanan dan ketertiban, penguasa 

militer maupun sipil mengeluarkan sejumlah 

pembatasan dan pelarangan terhadap aktivitas 

penduduk di wilayah konflik. Strategi 

pemisahan antara penduduk sipil dengan 

kelompok pemberontak dan blokade wilayah 

yang dilancarkan pihak militer di Aceh dan 

Papua membuat penduduk lokal tidak bisa 

bepergian ke luar desa. Penguasa militer 

mengharuskan penduduk untuk mengurus 

surat jalan jika ingin bepergian ke luar desa, agar 

lolos dari pemeriksaan di setiap pos-pos militer 

yang mereka lalui. Aktivitas sosial penduduk, 

seperti penyelenggaraan pernikahan maupun 

acara-acara keagamaan harus mendapatkan izin 

dari penguasa militer atau sipil setempat, jika tak 

ingin acara mereka dibubarkan dan 

pengundangnya pun ditangkap dengan tuduhan 

makar. Pembatasan ini pun juga termasuk 

pelarangan orang luar daerah dan orang asing 

datang ke wilayah yang dinyatakan dalam 

keadaan darurat, sehingga membuat orang-orang 

lokal tidak bisa berhubungan dengan 

keluarga maupun sanak famili mereka yang 

tinggal di luar propinsi. 

Di Aceh, PDMD mengeluarkan maklumat 

berkaitan dengan pelarangan penyelenggaraan 

pertemuan publik, termasuk pengadaan training 

maupun workhsop-workshop, khususnya 

yang bertema hak asasi manusia. Di samping itu, 

PDMD juga melarang organisasi nonpemerintah 

(Ornop) internasional beroperasi di 

Aceh. PDMD juga membatasi keluar masuk orang 

ke Aceh, termasuk berlayar di perairan 

wilayah Aceh. Kebijakan-kebijakan ini 

kemudian berakibat pada semakin mengecilnya 

ruang gerak penduduk sipil baik dalam bidang 

politik, ekonomi sosial dan budaya. Seperti 

misal, banyak penduduk lokal yang tidak dapat 

mencari nafkah sehingga membuat mereka 

kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok. 22 

Beberapa kegiatan training yang dilakukan oleh 

institusi pemerintah sipil, organisasi 

kepemudaan dan organisasi hak asasi 

manusia di Aceh juga dibubarkan karena tidak 

memiliki izin dari penguasa militer setempat. 23 

Pembatasan ini juga melebar hingga 

pembatasan aktivitas organisasi hak asasi 

manusia dan penanganan pengungsi di Aceh, 

terutama organisasi-organisasi internasional. 

Tidak berbeda dengan Aceh, praktik-praktik 

pembatasan terhadap aktivitas politik, ekonomi, 

sosial dan budaya penduduk sipil 


37

mengakibatkan penduduk lokal harus 

menanggung persoalan-persoalan baru, 

terutama di bidang ekonomi. Pembatasanpembatasan 

ini dikeluarkan melalui regulasi 

daerah. Di seluruh Papua, aktivitas politik dan 

sosial penduduk lokal terganggu karena 

munculnya Surat Keputusan Bersama tentang 

Pelarangan Peringatan Hari Kematian Theis dan 

Penyelenggaran Hari Kemerdekaan Papua. SK 

tersebut dengan serta merta menjadi alat untuk 

membubarkan dan menangkap para peserta 

demonstrasi di seluruh wilayah Papua. 24 Di 

samping menggunakan regulasi daerah, 

pembatasan-pembatasan ini juga dilakukan 

dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan 

ancaman yang ditujukan kepada pemimpin atau 

tokoh masyarakat yang tidak segaris dengan 

kebijakan pemerintah sipil daerah atau pejabat 

militer. Januari 2001, Kejaksaan Tinggi (Kejati) 

Papua, H Bismar Mannu SH mengeluarkan 

statement bahwa Theis cs terbukti melakukan 

makar. 25 Di Pegunungan Bintang dan Mulia, 

penerapan strategi militer untuk memblokade 

wilayah pasca penyerangan anggota militer di 

wilayah tersebut membuat penduduk lokal 

kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka 

karena pasokan-pasokan bahan pokok 

dibatasi. 26 

6. Kejahatan Terhadap Pekerja 

Kemanusiaan 

Menguatnya penggunaan langkah-langkah 

militer untuk menangani ketegangan politik dan 

sosial di beberapa daerah juga berakibat 

semakin rentannya aksi-aksi kekerasan terhadap 

para pekerja kemanusiaan. Kontrol militer 

terhadap wilayah-wilayah yang dinyatakan 

sebagai daerah operasi militer, membuat ruang 

gerak dari para pekerja kemanusiaan semakin 

terbatas. Para pekerja hak asasi manusia kerap 

dilarang untuk menjalankan kerja-kerja 

pemantauan peristiwa pelanggaran hak asasi 

manusia dengan dalih daerah tersebut 

merupakan daerah tertutup. Para penguasa 

militer setempat mengeluarkan kebijakan dalam 

bentuk maklumat atau memblokade yang 

melarang organisasi-organisasi hak asasi 

manusia beroperasi di wilayah tersebut. 

Sejumlah pekerja hak asasi manusia di wilayah 

konflik, kerap mendapat terror dan ancaman 

dari orang-orang tidak dikenal yang isi dari 

ancaman tersebut meminta agar mereka segera 

berhenti melakukan pencatatan atas fakta-fakta 


konflik. Di samping itu, Polisi dan militer lokal 

kerap mengeluarkan ancaman akan menangkap 

38 Bagian III

sejumlah pekerja hak asasi manusia. 27 

Di Aceh, dengan menuduh sebagai kaki 

tangan pemberontak GAM, militer menangkap 

dan memenjarakan sejumlah pekerja hak asasi 

manusia. Di Papua, Blokade militer terhadap 

wilayah Pegunungan Mulia, pasca peristiwa 

pembunuhan penduduk sipil oleh orang-orang 

tidak dikenal, membuat sejumlah aktivis hak 

asasi manusia yang akan melakukan investigasi 

pelanggaran hak asasi manusia gagal untuk 

melakukan investigasi karena blokade militer 

yang cukup ketat. Di poso, seorang pendeta yang 

kerap bersuara keras tentang tindak pelanggaran 

hak asasi manusia terhadap penduduk sipil, 

kemudian ditangkap, setelah mobil yang 

ditumpanginya tiba-tiba ditemukan senjata api 

saat pasukan militer dan polisi melakukan 

sweeping. Di Ambon, pertengahan 2000, tiga 

orang pekerja hak asasi manusia ditangkap oleh 

anggota militer karena dituduh sebagai 

provokator dan kemudian selama di pos militer 

pekerja kemanusiaan tersebut dipukuli hingga 

babak belur. 28 Kriminalisasi ini menyebabkan 

para pekerja hak asasi manusia di wilayah 

konflik terpaksa keluar dari wilayah-wilayah 

konflik agar terhindar dari ancaman tersebut. 

Tak heran jika kemudian peristiwa-peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah 

konflik sulit untuk diketahui. 

Di samping itu, praktik-praktik kekerasan 

terhadap para pekerja kemanusiaan juga tidak 

hanya terjadi di wilayah konflik saja. Sejumlah 

pekerja hak asasi manusia yang secara rutin 

melaporkan informasi berkaitan dengan 

pelanggaran hak asasi manusia di daerah-daerah 

konflik pun juga turut menjadi sasaran dari 

tindak kekerasan dan terror dari orang-orang 

yang tidak dikenal. Baru-baru ini, seorang tokoh 

hak asasi manusia, Munir SH, dibunuh oleh orang 

tidak dikenal dalam perjalanan menuju 

Belanda untuk melanjutkan studi. Sebelumnya, 

Munir dikenal tokoh yang cukup berani untuk 

memberitakan peristiwa-peristiwa pelanggaran 

hak asasi manusia di wilayah konflik. 

RESPON NEGARA ATAS KEJAHATAN 

HAK ASASI MANUSIA 

Dalih pemberlakuaan kebijakan darurat 

militer/sipil di wilayah konflik menjadi tempat 

aman para pihak di institusi militer dan Polri 

yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi 

manusia untuk berlindung dari langkahlangkah 

penyelidikan pihak Komnas HAM. 

Seolah seperti kebal dari hukum, para perwira 

militer/Polri melihat langkah-langkah 

penanganan wilayah konflik yang mereka ambil 

adalah demi menjaga keutuhan NKRI, sehingga 

tidak patut diklaim sebagai pelaku pelanggaran 

hak asasi manusia. Di Aceh, penguasa darurat 

militer membantah hasil penyelidikan Komnas 

HAM dengan dalih informasi-informasi yang 

diperoleh tidak berimbang dan lebih berat 

memojokkan institusi TNI/Polri. 29 Di Papua, 

dengan arogan militer menyangsikan fakta-fakta 

penyelidikan yang dilakukan oleh organisasiorganisasi 

HAM dan mereka balik menuduh 

pihak-pihak yang mengungkap kasus-kasus orang 

hilang ini adalah pihak yang mencoba 

memperkeruh keadaan atau memojokkan 

institusi militer dan polisi. Selanjutnya TNI balik 

mengancam akan menuntut pihak-pihak yang 

menuduh TNI terlibat dalam peristiwa 

pelanggaran hak asasi manusia di Aceh maupun 

Papua ke pengadilan. 30 Baru-baru ini, pihak 

Penguasa Darurat Sipil dan Pejabat TNI di 

Jakarta mengancam akan menuntut balik Human 

Rights Watch (HRW) jika informasi adanya 

praktik-praktik penyiksaan sejumlah 

narapidana politik tidak terbukti. 31 . Sekalipun 

banyak informasi awal yang memperkuat 

adanya indikasi kejahatan penyiksaan, tidak 

membuat pemerintah Indonesia segera 

membentuk tim penyelidikan independen 

untuk menyelidikan kasus tersebut. Klaim 

bahwa pemerintah, terutama TNI dan Polri, 

telah membentuk tim penyelidik internal 

mereka mengelak desakan pembentukan tim 

independen kasus-kasus penyiksaan. 

Sikap arogan dari militer inilah yang 

kemudian membuat praktik-praktik 


konflik terus terjadi dan sulit untuk diungkap. 

Hingga saat ini minim sekali para pelaku 

pelanggaran hak asasi manusia yang berhasil 

diadili. Bahkan lolosnya sejumlah perwira 

militer dari pengadilan HAM Ad hoc 

pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timor, 

membuat para perwira yang diduga terlibat 


Konflik, semakin berani menantang pihakpihak 

yang ingin memperkarakannya. Hasil 


39

pengadilan itu pun secara tidak langsung 

membuat justifikasi bahwa tindak kekerasan 

dan brutal anggota militer/polisi di wilayah 

konflik adalah tindakan yang tepat dan bukan 

tindakan pelanggaran hak asasi manusia, karena 

tindakan itu ditujukan dalam rangka menjaga 

keutuhan NKRI. 

KESIMPULAN 

Penerapan regulasi kedaruratan dan 


menyelesaikan pemberontakan dan konflik 

komunal adalah pilihan yang tidak tepat. 

Langkah-langkah seperti itu justru kembali 

membuka peluang kebangkitan otoriterisme 

kembali hidup di Indonesia. Akibat lainnya, 

penggunaan langkah-langkah militer untuk 

menyelesaikan pemberontakan dan konflik 

komunal justru menimbulkan pelanggaran hak 

asasi manusia baru, dan membuat upaya 

penyelesaian semakin menjauh dari akar 

masalahnya. Di lain pihak, penggunaan 

langkah-langkah militer juga membuat upayaupaya 

perbaikan kondisi hak asasi manusia 

nasional terus menurun, karena lingkar impunity 

yang diciptakan oleh kondisi kedaruratan 

itu sendiri semakin kuat dan permanen. 

CATATAN: 

1 

Lih., Mengembalikan Penyelesaian Aceh Melalui 

Cara-cara Damai, Brifieng paper ELSAM, November 

2003. 

2 

Dikenal publik dengan sebutan CoHA. 

3 

Lih., Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan 

Sulit Dipertahankan?, ELSAM, Briefing Paper, Mei 2003 

4 

Lih., Memoria Pasionis, Gambaran Hak Asasi 

Manusia Papua Tahun 2001, Sekretarian Keadilan dan 

Perdamaian Keuskupan Papua, 2001; “Papua Barat: 

Gerakan Kemerdekaan Meraih Momentum,” Down To 

Earth Nr 45 Mei 2000; “Mabes TNI Kirim Pasukan Ke 

Papua,” www.dephan.go.id, 9 Agustus 2003 

5 

Abdurrahman Wahid selalu mendukung Komnas 

HAM untuk membentuk Komisi Penyelidikan 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM). KPP HAM 

Abepura adalah salah satu bentuk kongkrit dukungan 

Abdurrahman Wahid terhadap upaya penyelidikan 

peristiwa penyerangan dan pemukulan secara brutal 

Brimob Papua terhadap para demonstran di Abepura 7 

Desember 2000. 

6 

Bentuk pengabaian ini antara lain adalah pembuatan 

Surat Keputusan Bersama Tentang Pelarangan 

Perayaan Hari Kematian Theis Eluay (11 November) 

dan Perayaan Kemerdekaan Papua (1 Desember) 

Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejati Papua dan juga 

penggelaran operasi intelejen liar di beberapa daerah, 

kasus pembunuhan Theis November 2002 oleh 

anggota Satgas Cendrawasih diduga tanpa 

sepengetahuan pemerintahan sipil Jakarta. 

7 

Meluasnya berbagai tindak kekerasan di Papua, 

menyebabkan aktivitas pengiriman pasukan militer 

dan Brimob ke Papua terus meningkat. Alasan 

menghentikan kerusuhan atau memperkua penjagaan 

di wilayah perbatasan, menjadi argumen kuat atas 

pengiriman-pengiriman pasukan ke Papua dalam 

beberapa tahun terakhir. 

8 

Wawancara ELSAM dengan Pekerja Hak Asasi 

Manusia Asal Papua, di Jakarta Awal Desember 2004, 

juga Lih., Memoria Passionis di Papua, Kondisi Sosial 

Politik dan Hak Asasi Manusia Gambaran 2001, 

Sekretarian Keuskupan Papua, Jakarta 2002 

9 

Aktivitas para pejabat sipil (Walikota dan Bupati) 

mengorganisir pemuda untuk menjadi milisi 

meningkat pesat sejak pertengahan 2002 sampai 

sekarang. Pembentukan milisi ini mendapat dukungan 

kuat dari para pejabat militer dan polisi di tingkat 

kabupaten, seperti Komandan Kodim dan Kapolres. 

Sejumlah pemimpin partai atau anggota DPRD lokal 

juga ikut andil dalam pembentukan milisi-milisi ini. 

Bahkan mantan Komandan milisi Aitarak di Timor 

Leste, Eurico Gueteres, pernah terlihat dalam acara 

peresmian Front Pembela Merah Putih di Timika 12 

November 2003. Lih., Van Den Broek, Theo, Situasi 

Akhir Tahun 2003 di Papua, Refleksi, Sekretarian 

Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Jayapura, 

November 2003. 

10 

Dokumentasi kekerasan ELSAM Wilayah Aceh, 

Tentang Monitoring Darurat Militer, periode Mei 2003 - 

April 2004 dan Dokumentasi kekerasan ELSAM 

Wilayah Papua, 1999-2004. 

11 

Ibid. 

12 

The Situation in Ambon/Mallucas-Report No.343,1 

Agustus 2003 

13 

Op. Cit., Brifieng Paper ELSAM No 2, 2003 

14 

Lih, laporan, “Suasana Kemasyarakatan di 

Pegunungan Bintang,” Sekretarian Keadilan dan 

Perdamaian (SKP) Jayapura, Februari 2002 dan “Papua 

Aktual April-Juni 2004, SKP; “Laporan Kekerasan di 

Kecamatan Ilaga Kabupaten Puncak Jayawijaya,” SKP 

Keuskupan Jayapura, April 2002 dan “Laporan Awal 

Kasus Wamena,” Koalisi LSM untuk Perlindungan dan 

Penegakan HAM di Papua, Jayapura 6 Mei 2003. 

15 

Lih., Perang Tersembunyi, Aceh dalam Darurat 

Militer, Human Rights Wacth Report, 2002 

16 

“PDMP siapkan penampungan sementara untuk GSA 

yang menyerah,” Kompas Cyber Media, 28 Juni 2003 

17 

Op. Cit., Laporan Awal Kasus Wamena. 

18 

Fact-sheet TIM Pengacara Muslim tentang kronologi 

penangkapan dan penyiksaan orang-orang yang 

diduga anggota terroris, tertanggal Februari 2004. 

19 

Ibid. 

40 Bagian III

20 

“ Markas Satgas Cendrawasih Disegel Polisi Militer,” 

Kompas, 2 Maret 2002. 

21 

Dokumen Kekerasan ELSAM Tentang Darurat Militer 

di Aceh Periode Mei 2003- Mei 2004. 

22 

Lih., “Perang dan Ketahanan Pangan,” Down to 

Earth, Nr 55 Agustus 2003. 

23 

Wawancara dengan wartawan lokal di Aceh, Juli 

2004. 

24 

Sepanjang 2003 dan 2004, praktik-praktik kebebasan 

berekspresi dan berpendapat di Papua menurun 

drastis, tidak seperti tahun sebelumnya, karena polisi 

mengancam akan menangkap dan menahan bagi siapa 

saja yang melakukan demonstrasi di jalan. Para 

peserta yang tertangkap kemudian banyak yang 

dituduh menjadi kaki tangan OPM. Wawancara dengan 

pekerja hak asasi manusia asal Papua, di Jakarta, 

November 2004. 

25 

“Memoria Passionis: Kondisi Sosial Politik dan Hak 

Asasi Manusia Gambaran 2001", SKP dan LSSP, 

Jakarta 2002., hlm 9 

26 

“Tiga Warga Kuyawage Dilaporkan Mati Kelaparan, 

Setelah Dinyatakan Daerah Tertutup,” Kompas, 24 Mei 

2003. 

27 

Puluhan pekerja kemanusiaan di Aceh, saat Darurat 

Militer berlangsung harus eksodus ke luar Aceh, 

karena nama-nama mereka disebut oleh polisi sebagai 

target operasi. Hal serupa juga terjadi di Papua, Maluku 

dan Poso. Wawancara dengan 10 orang pekerja hak 

asasi manusia asal Aceh Papua, Maluku dan Poso di 

Jakarta dan Bangkok, Desember 2003. 

28 

Wawancara dengan pekerja hak asasi manusia di 

Ambon, April 2000 

29 

Pangab Jenderal Sutarto dan KASAD Jenderal 

Rymizard Ryacudu menolak laporan Tim Pencari Fakta 

Komnas HAM yang diketuai oleh MM Bilah dengan 

alasan laporan tersebut tidak valid dan sangat 

memihak kelompok GAM. Lih., Wawancara Abdul 

Hakim Garuda Nusantara, “Komnas HAM Sudah 

Cukup hati-hati,” Majalah Tempo No 17/XXXII/23-29 

Juni 2003. 

30 

Lih., Papua Aktual April-Juni 2004, SKP Keuskupan 

Jayapura, Juli 2004., hlm 20. 

31 

Lih., “ HRW Tuding TNI Siksa Tahanan GAM,” Koran 

Tempo, 28 September 2004 


41

BAGIAN KEEMPAT 

Atas Nama Memacu Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pembangunan Daerah: Kasus-Kasus 

Pengusiran Paksa Penduduk Lokal oleh 

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di 

Indonesia Dalam Kerangka Otonomi Daerah 

PENGANTAR 

Banyak kalangan berharap otonomi daerah 

akan mendatangkan perbaikan kondisi 

hidup rakyat di berbagai daerah di Indonesia. 

Salah satunya adalah perbaikan terhadap 

kondisi hak asasi manusia. Namun setelah lima 

tahun proses otonomi itu berjalan harapan itu 

sepertinya kian pudar. Faktor penting yang menyebabkan 

belum terealisasinya perlindungan 

dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat itu 

adalah masih kuatnya kecendrungan 

keberpihakan penyelenggara pemerintahan 

terhadap kepentingan investasi atau modal. 

Keberpihakan penyelenggara negara di tingkat 

daerah terhadap kepentingan investor itu bisa 

dilihat dari kerapnya terjadi peristiwa 

penggusuran, pengabaian penyelesaian kasuskasus 

perampasan tanah masa lalu, penertiban 

pedagang informal dan penghilangan hak-hak 

penduduk asli untuk mengelola sumber-sumber 

kekayaan alamnya. Implementasi otonomi 

daerah yang keliru ini di sisi lain juga 

menimbulkan kesulitan bagi masyarakat kelas 

bawah untuk mendapatkan akses pada 

pelayanan publik yang baik, seperti kesehatan, 

pendidikan, perumahan dan pekerjaan. Gejala 

umum ini bisa kita temui di hampir seluruh 

provinsi dan kabupaten/kota saat ini. 

Secara umum bagian ini mencoba melihat 

bagaimana otonomi daerah itu 

dimplementasikan, terutama implikasinya 

terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi 

manusia di daerah. Selain itu juga mencoba 

menguraikan kemajuan-kemajuan di bidang 

hak asasi manusia yang telah mampu dicapai 

oleh implementasi otonomi daerah tersebut. 

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI 

BERBAGAI DAERAH 

Desentralisasi kekuasaan merupakan 

tuntutan utama yang disuarakan oleh kelompok 

pro-reformasi di daerah-daerah. Kuatnya 

tuntutan desentralisasi itu bertolak dari 

pengalaman buruk di masa lalu ketika 

berhadapan dengan pemerintahan yang 

sentralis yang memonopoli seluruh urusan 

daerah. Sebagai langkah awal demokratisasi 

penyelengaraan negara, otonomi daerah 

diharapkan bisa mengurangi kemiskinan dan 

pemerataan pembangunan. 

Gelombang tuntutan yang terus membesar 

bahkan disertai ancaman untuk melepaskan diri 

dari NKRI, pada akhirnya membuat Jakarta 

harus meluluskan tuntutan tersebut. Dengan 

mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun1999 

tentang Otonomi Daerah, Jakarta sepakat untuk 

melimpahkan sebagian besar kekuasaannya 

kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung 

UU Nomor 22 Tahun1999, Jakarta kemudian 

mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejumlah 

regulasi dalam bentuk Keppres dan Inpres juga 

dikeluarkan oleh Jakarta untuk menunjang 

implementasi Otda. Selepas UU tersebut 

dikeluarkan, tepatnya sejak 2000, seluruh 

pemerintah daerah kemudian melakukan 

langkah-langkah persiapan sebagai 

pengejawantahan atas UU tersebut yakni 

mengambil langkah-langkah persiapan seperti: 

memproduksi perda yang akan menunjang 

proses Otda di tingkat daerah, melakukan 

pemekaran wilayah-wilayah administrasi, 

42 Bagian IV

merumuskan ulang tugas dan kewenangan 

kantor wilayah, dinas dan badan usaha daerah . 

Pelaksanaan Otda di beberapa daerah 

ditandai dengan produksi Perda tentang sistem 

organisasi pemerintah daerah, pengaturan 

pengelolaan situs-situs ekonomi lokal, termasuk 

di sini Perda pengambilalihan sejumlah situs 

yang dulu dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 

Perda tentang penanaman modal asing/nasional 

di daerah. Sejalan dengan itu pemerintah daerah 

pun kemudian menggencarkan penggalian 

potensi-potensi kekayaan alam dan nonkekayaan 

alam yang dapat menambah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perda-perda 

tentang pajak dan retribusi pun kemudian 

membanjiri seluruh propinsi dan kabupaten di 

Indonesia. Belakangan perda-perda ini justru 

membuat ekonomi tinggi di hampir seluruh 

daerah. 1 

Selanjutnya, penerapan Otda juga ditandai 

dengan pemekaran atas puluhan wilayah di 

berbagai tempat, bahkan sejumlah propinsi 

turut pula memekarkan diri dengan alasan 

wilayahnya terlalu luas yang akan berdampak 

pada kegagalan dalam pemerataan 

pembangunan. 2 Lebih dari tiga propinsi di Indonesia 

yang membelah menjadi dua propinsi 

sebagai bagian dari proses penerapan Otda. 

Sementara, hampir seluruh propinsi kemudian 

memekarkan daerah kabupaten dan kota di 

wilayahnya untuk menyongsong penerapan 

Otda Mei 2001. Belakangan diketahui 

pemekaran ini hanya strategi untuk mensiasati 

kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari 

pemerintah pusat. 3 Pemekaran ini pun 

kemudian juga diteruskan reorganisasi atas 

institusi-institusi pemerintah daerah di tingkat 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk juga 

jajaran kantor wilayah, dinas-dinas pelaksana 

teknis yang dulu berada di bawah kendali 

pemerintah pusat. Langkah-langkah 

reorganisasi tersebut antara lain: menyusun 

garis hirarki dan koordinasi antara instansi 

daerah dan merumuskan ulang tugas dan 

kewenangan dari masing-masing instansi. 

Seiring dengan proses pelaksanan Otda 

tersebut, berbagai ketegangan politik dan sosial 

pun terjadi di daerah. Bermula dari ketegangan 

antara pemerintah daerah dengan Jakarta 

menyangkut komposisi perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah kemudian 

meluas menjadi ketegangan antar elit daerah 

berkaitan dengan perebutan jabatan-jabatan 

strategis di daerah. Ketegangan-ketegangan ini 

tak jarang berujung pada lahirnya kekerasan 

massal. Isu etnis, agama, atau ras kemudian naik 

kepermukaan sebagai cerminan pertarungan 

politik antar elit daerah. Konflik di Maluku, 

Poso, dan Sampit semakin membesar ketika 

otonomi daerah diterapkan karena kelompok 


43

elit lokal yang ikut bertikai kembali 

menggunakan pendukungnya untuk kembali 

melakukan tindak kekerasan terhadap para 

lawan politiknya. Berbagai informasi dari lima 

wilayah tersebut menunjukkan adanya indikasi 

kuat keterlibatan sejumlah elit politik lokal 

dalam memobilisasi massa untuk melakukan 

tindak kekerasan. 4 

Mei 2001, Otonomi daerah resmi dijalankan 

dan untuk pertama kalinya Pemerintah daerah 

memiliki kewenangan atas wilayahnya sendiri. 

Segera setelah pemberlakuan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 penarikan pajak, 

retribusi daerah mulai dilakukan oleh 

pemerintah terhadap seluruh sektor di setiap 

daerah. kemudian untuk meningkatkan PAD, 

sejumlah situs-situs ekonomi pun mulai 

ditawarkan dan diserahkan kepada para 

pemodal. Pembangunan prasarana dan sarana 

sebagai prasyarat memacu laju investasi ke 

daerah pun mulai dijalankan oleh dinas-dinas 

teknis yang berada dalam hirarki gubernur atau 

bupati/walikota. Proses pelaksanaan inilah yang 

kemudian kembali membuat aksi kekerasan 

terhadap penduduk lokal kembali terulang. Di 

samping itu, fakta lain juga menyebutkan bahwa 

pelaksanaan Otonomi daerah justru menjadi 

menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan 

nepotisme baru di lingkungan pemerintahan 

daerah. Pejabat di DPRD, Pemerintah daerah 

propinsi dan kabupaten/kota, serta kantor dinas 

di daerah melakukan praktik-praktik korupsi 

atas sejumlah pendanaan proyek-proyek 

pembangunan dan anggaran belanja daerah 

maupun kegiatan-kegiatan studi banding di 

dalam maupun luar negeri. 5 Hingga 

pertengahan 2004 ini puluhan kasus korupsi 

oleh pejabat pemerintah terungkap, namun 

demikian hanya sedikit saja yang diusut hingga 

ke pengadilan. 

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN 

HAM DALAM OTONOMI DAERAH 

Dalam kesempatan ini Perda diaudit dengan 

menggunakan hukum hak asasi manusia 

nasional sebagai parameter termasuk sinkronisasi 

perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi 

dan hukum hak asasi manusia; memproduksi 

regulasi daerah yang lebih menguatkan 

implementasi hukum hak asasi manusia 

nasional; mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia 

Daerah; Menyelenggarakan pelatihan hak asasi 

manusia bagi aparatur pemda; Menyusun buku 

saku untuk pegawai pemerintah daerah; serta 

mengeluarkan laporan tentang kondisi hak asasi 

manusia di daerahnya, ELSAM mencoba 

melakukan observasi atas sejumlah langkahlangkah 

atas sejumlah pemerintah daerah. 

Dimulai dengan mengumpulkan dokumen 

resmi, ELSAM kemudian memperkuat analisis 

dokumen tersebut dengan melakukan 

wawancara singkat dengan organisasi hak asasi 

manusia di tingkat daerah. 

Norma hak asasi manusia internasional dan 

nasional mewajibkan kepada negara, untuk 

mengambil langkah-langkah perlindungan hak 

asasi manusia, baik melalui langkah-langkah 

legislatif maupun langkah-langkah lain yang 

memperkuat langkah-langkah legislatif 

tersebut. Istilah negara, disini adalah pemerintah 

nasional dan pemerintah-pemerintah daerah 

hingga tingkat kecamatan. Jadi jelas bahwa 

pemerintah daerah terikat dengan ketentuan ini. 

Sebagai penguasa lokal Gubernur atau Bupati 

semesti mengambil langkah-langkah 

pembuatan kebijakan di tingkat daerah serta 

langkah-langkah lain yang dapat memperkuat 

upaya-upaya penghormatan dan perlindungan 

terhadap hak asasi manusia. 

1. Perda yang Anti Hak Asasi Manusia 

Dalam lima tahun terakhir, produk regulasi 

daerah yang memperkuat implementasi hukum 

hak asasi manusia nasional di tingkat daerah 

masih terbatas. Konsentrasi terbesar atas 

produksi regulasi daerah lebih dititikberatkan 

pada bidang ekonomi dan pemekaran wilayah. 6 

Selain itu, upaya-upaya sinkronisasi atas 

sejumlah regulasi daerah dengan hukum hak 

asasi manusia nasional juga tidak ditemukan. 

Produksi regulasi daerah khusus tentang perlindungan 

hak-hak perempuan pun, juga tidak 

ditemukan di semua Pemda. Padahal kasuskasus 

kejahatan terhadap perempuan di 

berbagai daerah telah menjadi endemik. Di 

sejumlah daerah, produk-produk regulasi baru 

ini dilaporkan turut andil dalam melahirkan 

peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. 

Penarikan pajak dan retribusi menyebabkan 

penghasilan penduduk lokal mulai berkurang 

44 Bagian IV

karena usaha-usaha kecil mereka juga 

dikenakan pajak atau retribusi. Sementara 

pelaksanaan kebijakan memacu investasi daerah 

dan pembangunan sarana dan prasarana umum 

membuat masyarakat kembali kehilangan 

haknya atas tanah dan kekayaan alam yang 

sudah turun temurun mereka kelola. Di wilayah 

pedesaan atau perkampungan, sejumlah 

penduduk kembali melaporkan bahwa proses 

pemberian konsesi kehutanan, pertambangan 

dan perkebunan besar semakin memperkuat 

klaim perusahaan atas tanah maupun kekayaan 

alam penduduk lokal. Di perkotaan, penataan 

kota untuk pembangunan prasarana investasi 

maupaun penanganan persoalan kemacetan dan 

banjir, menjadi alasan kuat bagi pemerintah 

daerah untuk menggusur penduduk urban. 

Pemda kemudian memberikan tuduhan atau 

cap kriminal kepada penduduk urban untuk 

membenarkan langkah-langkah penggusuran 

atau pelarangan atas aktivitas penduduk. Cap itu 

antara lain: menduduki tanah-tanah milik 

BUMN atau pihak swasta, mengganggu 

kenyamanan pengguna jalan karena berjualan di 

pinggir jalan, menjadi penyebab kemacetan di 

jalan karena mengoperasikan kendaraan umum 

yang tidak ramah lingkungan serta menjadi 

penyebab banjir karena mendirikan rumahrumah 

di pinggir kali. 

Minimnya regulasi perlindungan hak asasi 

manusia ini tidak dibarengi dengan melakukan 

revisi atau mencabut atas sejumlah perda-perda 

yang bertentangan dengan hak asasi manusia di 

masa lalu. Sebut saja di Jakarta, regulasi daerah 

tentang Tata Ruang Kota dan Perda Nomor 11 

tahun 1988 tentang ketertiban Umum yang 

diproduksi pada masa rezim orde baru berkuasa 

hingga saat ini belum dicabut. Dan celakanya ini 

digunakan oleh Sutiyoso untuk kembali 

menggusur ribuan penduduk dan melarang 

pedagang kaki lima untuk beroperasi di 

sejumlah tempat serta digunakan untuk 

melarang beroperasinya becak. Di Tangerang, 

Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang 

ketertiban, keindahan, dan kebersihan (K3) 

Pemerintah Kota Tangerang, yang 

membenarkan praktik-praktik penggusuran 

hingga laporan ini dibuat juga dicabut. Bahkan 

para bupati saat ini menggunakan perda 

tersebut untuk menggusur ratusan pedagang di 

depan gerbang masuk pergudangan Bandara 

Mas, berjarak 200 meter dari pintu gerbang M- 

1 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di 

Kendari-Sulawesi Tenggara Gubernur hingga 

saat ini belum mencabut SK Gubernur Sulawesi 

Tenggara No 318 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Tim Penanggulangan 

Perambahan atau Gangguan kawasan TNRAW 

dan Kawasan Hutan Sekitarnya. Padahal SK ini 

kerap digunakan sebagai landasan tindakan 

pengusiran (pemindahan paksa) penduduk asli 

Tobu HukaEa-LaEa. Di Jawa Tengah, Perda No 

13 Tahun l991 tentang Ketertiban dan 

Keindahan Lingkungan Perkotaan, juga belum 

dicabut. Sementara perda ini memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah kota Semarang 

untuk menggusur puluhan pedagang kaki lima 

di Jalan Sukowati. Di Sukabumi, Perda Nomor 

2 Tahun 1988 tentang K3, hingga saat ini belum 

dicabut dan menjadi pembenaran penertiban 

pedagang kaki lima. Dan masih banyak lagi 

regulasi-regulasi daerah yang bertentangan 

dengan hak asasi manusia namun hingga saat ini 

belum juga diamandemen, dan pada masa era 

otonomi ini justru menjadi senjata pemerintah 

propinsi dan kabupaten/kota untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, 

sosial dan budaya penduduknya sendiri dengan 

melancarkan praktik-praktik penggusuran 

paksa penduduk asli, petani, nelayan, dan 

komunitas urban di sebagian besar wilayah Indonesia. 

2. Ketiadaan Institusi perlindungan Hak 

asasi Manusia 

Reorganisasi struktur Pemerintah daerah 

pada masa persiapan dan pelaksanaan Otonomi 

daerah tidak dibarengi dengan pembangunan 

institusi perlindungan dan penegakan hak asasi 

manusia di daerah. Praktis dari pengamatan 

program reorganisasi struktur pemerintahan 

hanya berkutat pada pembenahan garis hirarki 

dan koordinasi antar instansi-instansi yang dulu 

tidak berada di bawah Pemerintah daerah. 

Berdasarkan pengamatan ELSAM, mayoritas 

propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak 

memiliki institusi perlindungan hak asasi 

manusia. Hanya dua propinsi di Indonesia yang 

ditemukan memiliki Kantor Perwakilan 

Komnas HAM, dan kantor-kantor itu pun tidak 

mendapatkan dukungan politik dan dana yang 


45

cukup dari pemerintah daerahnya. Dari 

indikator tersebut nampak jelas bahwa 

reorganisasi struktur pemerintahan daerah 

memang tidak diorientasikan kepada upaya 

pembangunan dan perlindungan hak asasi 

manusia di daerah. Dan akibatnya, banyak 

korban hak asasi manusia di daerah yang diam, 

karena tidak mengetahui ke mana mereka harus 

melapor jika hak-haknya terlanggar. Ketiadan 

institusi perlindungan hak asasi manusia ini 

semakin diperburuk dengan minimnya 

penyelenggaraan program-program pelatihan 

hak asasi manusia bagi aparatur daerah. 

Pembuatan buku saku hak asasi manusia bagi 

para pegawai Pemerintah daerah pun sampai 

laporan ini ditulis tidak pernah ditemukan. 

3. Penguatan Institusi Kekerasan oleh 

Pemerintah Daerah 

Hal penting lainnya adalah pelaksanan 

otonomi daerah turut berkontribusi atas 

menguatnya satuan-satuan semi-militer, di 

setiap Pemerintah daerah. Adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam lima 

tahun terakhir menjadi institusi sipil yang oleh 

pemerintah daerah didorong menjadi satuan 

semi-militer. Pasal 120 undang-undang 

Otonomi Daerah tentang keberadaan Satpol PP 

dan meningkatnya perlawanan penduduk 

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah daerah menjadi 

dalih pembenaran untuk 

membangun satuan-satuan 

keamanan sipil di jajaran 

pemerintahannya menjadi 

satuan-satuan semi-militer. 

Dengan memekarkan jumlah 

anggotanya, Satpol PP – dulu 

jumlah personilnya tidak lebih 

dari 40-an orang – menjadi 

ratusan orang pemerintah 

daerah mencoba membangun 

sebuah pasukan sipil terlatih 

yang bisa digunakan untuk 

mengamankan regulasi daerah 

yang mereka telurkan. 

Pemekaran ini pun kemudian 

berlanjut dengan pemberian 

pelatihan kemiliteran dan 

penanganan huru-hara kepada 

para personilnya dan pemberian alat-alat 

penanganan huru-hara seperti tameng dan 

pentungan dalam operasi-operasi penertiban. 

Dengan mengundang Polri atau TNI, 

pemerintah daerah meminta dua institusi 

kekerasan tersebut untuk memberikan pelatihan 

militer dan penanganan huru-hara kepada unitunit 

Satpol PP di jajarannnya. Bahkan di 

beberapa daerah, sejumlah pemerintah propinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota diketahui 

mempersenjatai satuan-satuan Satpol PP 

mereka dengan senjata api dengan alasan 

menjaga keselamatan anggotanya dari amukan 

penduduk lokal dalam pelaksanaan penertiban. 7 

Dan sejak saat itu pula praktik-praktik 

penertiban oleh pemerintah daerah kerap 

diwarnai oleh tindakan brutal dan kejam oleh 

Satpol PP. 8 

Di samping mempergunakan Satpol PP untuk 

melakukan eksekusi penggusuran dan penertiban, 

satuan ini juga digunakan oleh pejabat daerah 

untuk menghadapi kritik-kritik yang dilancarkan 

oleh penduduk lokal maupun aksi-aksi 

demonstrasi para korban penggusuran atau 

penertiban. Di jawa Barat Satpol PP digunakan 

untuk menghadapi kritik-kritik aktivis prodemokrasi 

terhadap kebijakan atau perilaku 

otoriter dari para pejabat pemerintah. 9 Di Jakarta 

Satpol PP, Bantuan Polisi (Banpol), digunakan 

untuk menjadi satuan pengamanan demonstrasi 

46 Bagian IV

pedagang kakilima di Kantor Walikota Jakarta 

Pusat yang meminta pengembalian barang 

dagangan mereka yang digaruk Satpol PP dalam 

aksi penertiban sebelumnya. 10 Di Purwokerto, 

Satpol PP dilibatkan dalam pengamanan 

demonstrasi mahasiswa dan pedagang Pasar 

Wage. Dalam peristiwa tersebut polisi dan Satpol 

PP membubarkan demonstrasi dengan brutal 11 . 

PERISTIWA-PERISTIWA PENGUSIRAN 

PAKSA PERIODE 1999-2004 

Besarnya produksi regulasi daerah mengenai 

pemacuan ekonomi dan pembangunan daerah 

serta pembenaran pembentukan satuan-satuan 

semi-militer oleh Pemerintah daerah 

selanjutnya menjadi penyebab praktik-praktik 

pengusiran paksa penduduk asli, petani, 

nelayan, dan komunitas urban di seluruh 

propinsi. Praktik-praktik pengusiran ini pun 

jarang memperhatikan norma-norma hukum 

hak asasi manusia nasional dan internasional. 

Hal ini semakin diperparah dengan tindakan 

brutal dan tidak manusiawi yang ditunjukkan 

oleh Satpol PP yang dibantu oleh Polri, TNI 

maupun kelompok-kelompok pengaman 

swasta. 

Dalam lima tahun terakhir, setidaknya lebih 

dari 100 kasus pengusiran paksa yang disertai 

dengan tindakan brutal terjadi di sejumlah 

propinsi dengan latar belakang yang berbedabeda, 

seperti penertiban kawasan hutang 

lindung, areal pemukiman kumuh dan 

kawasan perdagangan liar, serta penertiban 

sejumlah angkutan umum yang dianggap 

sebagai penyebab terjadinya kemacetan lalu 

lintas, maupun dalam rangka pemberian 

sumber-sumber ekonomi daerah kepada 

pihak swasta. Institusi-institusi dominan yang 

terlibat dalam peristiwa-peristiwa ini selain 

masih melibatkan Polisi dan TNI, Satpol PP, 

Polisi Khusus Kehutanan atau Jagawana, 

Banpol dan satuan-satuan pengaman swasta. 

Berikut ini adalah ilustrasi sejumlah kasuskasus 

pengusiran paksa besar di berbagai 

daerah sepanjang 1999-2004. 

22 November 2004, polisi membubarkan 

aksi unjuk rasa menolak uji coba 

pengoperasian TPST Bojong oleh penduduk 

Bojonggede secara paksa. Dalam peristiwa 

tersebut, 5 orang mengalami luka akibat 

tembakan polisi yang bertugas mengamankan 

TPST. Setelah bentrokan, polisi menyisir 

rumah-rumah dan menangkap 35 warga 

Bojong. Selain itu, dilaporkan pula 133 orang 

penduduk bojong hilang dalam peristiwa 

tersebut. 

Mei 2003 di Kecamatan Reok, Kabupaten 

Manggarai, aparat Kepolisian Manggarai 

dibantu oleh Brimob Polda NTT, Polsek Reok, 

dan Koramil Reok memaksa penduduk asli 

Gendang Mahima mengosongan lahan di 

kawasan Tanah Erpacht. Dalam aksi tersebut 

polisi dan militer melakukan pembakaran dua 

buah rumah dan tanaman miliki penduduk. 

Dalam peristiwa tersebut, Polisi juga dilaporkan 

menganiaya puluhan penduduk asli dan 

menangkap 73 orang penduduk asli Gendang 

Mahima, 56 laki-laki dan 16 perempuan, 

termasuk 1 orang ibu dengan bayinya yang 

sedang menyusui. Selanjutnya, penduduk asli 

yang ditangkap dipenjarakan di Rutan Kelas IIB 

Langgo Ruteng dengan tuduhan penjarahan. 

21 Juli 2003 aparat Polres Bulukumba dan 

didukung oleh personil Polda Sulawesi Selatan, 

Brimob Polwil Bone, Polres Sinjai, dan Polres 

Bantaeng melakukan penyerangan terhadap 

petani penduduk asli Kajang dan aktivis di 

wilayah Kabupaten Bulukumba Sulawesi 

Selatan. Dilaporkan 2 orang tewas dalam 

peristiwa tersebut sebanyak 28 orang ditangkap, 

serta 24 orang aktivis dan petani dimasukan 


47

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat 

kepolisian. 

26 Agustus 2003, ribuan aparat gabungan 

dari Polres Jakarta Barat, Banpol, Trantib, serta 

Linmas melakukan penggusuran terhadap 

rakyat miskin. di Jembatan Besi, Pelbak, 

Tambora, Jakarta Barat. Penggusuran ini 

dilakukan karena kawasan tersebut dinyatakan 

kawasan pemukiman liar oleh Pemerintah Kota 

Jakarta Barat. Dilaporkan sekitar 10.000 jiwa 

kehilangan tempat tinggal dalam peristiwa 

tersebut. Sebagai catatan bahwa aksi 

penggusuran di Jakarta oleh Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 

2001. 

16 Oktober 2003, puluhan polisi atas 

perintah Pengadilan Negeri Makassar, menyusul 

putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi 

warga Karuwisi menggusur rumah-rumah 

rakyat miskin di Kelurahan Karuwisi, 

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. 

Sebanyak 20 rumah dihancurkan sehingga 

mengakibatkan kurang lebih 100 jiwa 

kehilangan tempat tinggal. Pihak Harmunis 

sendiri sebagai pihak yang dimenangkan oleh 

MA dan sejak lama mendapat dukungan dari PT 

Haji Kalla dilaporkan sudah mencoba mengusir 

penduduk dari wilayah tersebut sejak 1996. 

November 2001, di Banten, sebanyak 49 orang 

petani Desa Cibaliung Kecamatan 

Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, ditangkap 

dengan tuduhan melakukan penebangan dan 

pencurian kayu miliki milik Perhutani. 

Penangkapan ini seiring dengan terjadinya 

penyerbuan polisi ke desa tersebut sehari 

sebelumnya. 

Tahun 2000, Di Kendari, Sulawesi Tenggara; 

SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 318 

Tahun 2000 yg isinya tentang Pembentukan Tim 

Penanggulangan Perambahan atau Gangguan 

kawasan TNRAW dan Kawasan Hutan 

sekitarnya, digunakan sebagai landasan 

tindakan pembongkaran dan penghancuran 

rumah-rumah masyarakat adat Tobu HukaEa- 

LaEa, serta upaya pengusiran (pemindahan 

paksa) mereka dari kampung mereka. 12 Akibat 

dari itu, ratusan penduduk kehilangan tempat 

tinggal. 

Juni 2000, kepolisian Barito Utara dan 

Brimob dengan dukungan dari pejabat 

Pemerintah daerah Tk II Barito Utara dan Pam 

swakarsa yang dibentuk oleh PT. IMK kembali 

memaksa penduduk Desa Tengkanong dan 

Permata Kecamatan Permata Intan, Kabupaten 

Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk 

meninggalkan pemukiman mereka. 

Penggusuran tersebut dilakukan dengan caracara 

brutal, di mana warga dipaksa keluar 

dengan todongan senjata pasukan Brimob. 

Dalam peristiwa tersebut, 15 orang yang 

menolak mengosongkan areal tersebut 

kemudian ditangkap dan ditahan di Mapolres 

Barito Utara. 

Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, 

sejumlah hak-hak penduduk lokal seperti hak 

atas perumahan dan pekerjaan menjadi hilang. 

Diperkirakan ratusan ribu orang kehilangan 

tempat tinggal dan pekerjaan akibat praktikpraktik 

penggusuran. Selain itu, hilangnya hak 

atas pekerjaan dan perumahan ini berimbas 

pada hilangnya hak atas kesehatan dan 

pendidikan bagi anak-anak mereka. Di samping 

pelanggaran atas hak-hak tersebut, ratusan orang 

kehilangan hak sipil dan politiknya karena 

praktik penggusuran selalu diwarnai dengan 

tindak kekerasan. 

PENGINGKARAN PEMERINTAH 

DAERAH ATAS KEJAHATAN HAK ASASI 

MANUSIA 

Kecenderungan saat ini, pemerintah propinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota kerap 

mengingkari keterlibatan mereka dalam 

pelanggaran hak asasi manusia. Dengan 

menyatakan bahwa kekerasan dan kejahatan hak 

asasi manusia tidak benar – mereka kerap 

48 Bagian IV

mengatakan proses penggusuran sudah sesuai 

dengan prosedur dan regulasi daerah – mereka 

balik mengecam pihak-pihak yang menuduh 

mereka terlibat dalam kejahatan tersebut. 

Bahkan tak jarang mereka mengabaikan 

kecaman dari pemerintah pusat atas perilaku 

brutal mereka dalam praktik-praktik 

penggusuran dan penanganan konflik agraria 

atau sumber kekayaan alam lainnya. Beberapa 

contoh kasus-kasus pengingkaran mereka ini 

adalah kasus pencemaran lingkungan PT 

Newmount Mining di Sulawesi Utara yang 

berakibat terlanggarnya hak atas kesehatan 

penduduk lokal, di mana Pemerintah Propinsi 

Sulawesi Utara menolak pengumuman 

pemerintah pusat tentang adanya pencemaran 

di Teluk Buyat. 13 Penolakan ini mereka lakukan 

dengan membuat penelitian tandingan yang 

melibatkan Universitas Sam Ratulangi dan Universitas 

Manado berikut para ahlinya. Di 

Sulawesi Selatan, Pemerintah daerah menolak 

terlibat dalam aksi kekerasan polisi terhadap 

penduduk lokal dalam aksi demonstrasi 

menuntut pengembalian tanah-tanah adat yang 

dibeli dengan tidak wajar oleh PT Lonsum, 

dengan alasan penduduklah yang melakukan 

aksi pengrusakan terhadap fasilitas PT Lonsum, 

Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sehingga 

tepat jika dikerahkan pasukan Brimob ke 

wilayah tersebut. 14 Di Jakarta, pemerintah 

propinsi menolak jika praktik-praktik 

penggusuran yang mereka lakukan telah 

melanggar hak asasi manusia. Dengan 

menyebutkan bahwa pelaksanaan penggusuran 

adalah bagian dari upaya mengurangi jumlah 

penduduk di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso, menolak jika penertiban kawasan liar 

telah menyalahi prosedur hukum. 15 

PENGUSIRAN PAKSA: KEJAHATAN 

BERAT HAK ASASI MANUSIA OLEH 

PEMERINTAH DAERAH 

Hukum hak asasi manusia internasional 

dengan tegas memasukkan tindakan pengusiran 

paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia 

berat. 16 Masuknya pengusiran paksa ke dalam 

kategori kejahatan berat karena tindakan itu 

selalu identik dengan kesengajaan dengan alasan 

penataan kota, atau pembangunan sejumlah 

fasilitas bisnis besar. 17 Di samping itu akibat 

yang ditimbulkan tindakan ini menyebabkan 

akibat-akibat yang serius bagi para korbannya. 

Akibat-akibat itu, antara lain: hilangnya property 

pribadi, kelompok atau suku, menyebabkan 

penderitaan secara fisik karena kerap 

menggunakan kekerasan. Oleh karena itu 

dalam instrumen hak ekonomi sosial budaya 

dan diperkuat oleh berbagai ketentuan hukum 

internasional lainnya, tindakan ini dinyatakan 

sebagai kejahatan berat hak asasi manusia. 18 

Sementara itu kategori tindakan yang bisa 

dimasukkan dalam kejahatan ini adalah 

penempatan kembali, pengusiran dari suatu 

tempat, pemindahan ke lokasi baru, 

pemusnahan etnis, penertiban pemukiman 

penduduk atau lokasi perdangan yang dianggap 

liar, transmigrasi paksa dan penataan ulang 

wilayah sewenang-wenang. 19 Dalam beberapa 

kasus, pengusiran paksa dibenarkan oleh PBB, 

namun untuk melakukan itu ada sejumlah 

prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara atau 

non-negara ketika melakukan pengusiran 

paksa. 20 

Melihat peristiwa pengusiran penduduk oleh 

pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam 

menjalankan pembangunan di daerah 

menunjukkan bahwa Pemerintah daerah 

terlibat dalam kejahatan berat hak asasi 

manusia. Sejumlah peristiwa penggusuran atau 

pengusiran penduduk lokal dalam kerangka 

pembangunan pusat-pusat bisnis atau 

pengembalian lahan-lahan kepada perusahaan 

yang diberikan kuasa penguasaan dan 

pengelolaan jelas-jelas jauh dari ketentuanketentuan 

yang tercantum dalam hukum hak 

asasi manusia internasional. Hampir dalam 

praktik pengusiran di seluruh daerah, para 

pelakunya tidak memenuhi standar-standar 

hukum hak asasi manusia internasional tentang 

prosedur pengusiran paksa. 

1. Pengumuman yang Mendadak 

Sekalipun para pejabat di Pemerintah daerah 

mengaku telah mengumumkan rencana 

penggusuran di suatu tempat, namun hampir 

kebanyakan korban penggusuran selalu 

mengatakan sebaliknya, yakni Pemerintah 

daerah jarang sekali memberikan pengumuman 

tentang rencana pengusiran kepada publik jauhjauh 

hari sebelumnya. Kebanyakan penguman 


49

itu diumumkan seminggu sebelum eksekusi. 

Bahkan sebagian korban mengaku bahwa surat 

edaran yang disebutkan pemerintah sebagai 

pengumuman, tidak bisa dianggap 

pengumuman karena lebih bernada ancaman. 21 

Di Jakarta, para korban penggusuran mengaku 

hanya diberikan waktu sekitar dua minggu oleh 

pemerintah untuk mengosongkan tempat 

tinggalnya. 22 Hal senada juga disebutkan oleh 

warga Penambungan, Makasar, di mana mereka 

mengaku tidak menerima pengumuman tertulis 

dari pemerintah daerah tentang rencana 

penggusuran kawasan pemukiman mereka. 23 Di 

Salatiga, para pedagang kakilima di sepanjang 

Jalan Sudirman-Salatiga mengaku tidak 

diberitahu bahwa wilayahnya akan digusur. 

Ketika akan berjualan di daerah tersebut, para 

pedagang tidak menjumpai gerobak-gerobak 

dagangan milik mereka. Setelah diusut, ternyata 

Satpol PP Pemerintah Kota Salatiga yang telah 

membawa gerobak dagangan milik mereka. 

2. Ketidakmauan Pemerintah Daerah 

Untuk Menggelar Debat Publik 

Demikian pula dengan kewajiban membuka 

ruang untuk memperdebatkan rencana tersebut 

ke publik, nyaris tidak terjadi. Pemerintah 

daerah selalu bersikukuh bahwa urusan 

penggusuran adalah urusan pemerintah dan 

bukan penduduk. Sehingga pendapat miring 

banyak pihak tentang penggusuran kerap 

diabaikan. Dan tak jarang pula Pemerintah 

daerah balik menuding pihak-pihak yang anti 

penggusuran sebagai provokator atau 

menunggangi. Di Jakarta, dalam menyikapi 

pendapat kritis masyarakat atas tindakan 

penggusuran yang dilakukannya, pemerintah 

DKI cenderung mengabaikannya. 24 Bahkan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan arogan 

menafikkan ketentuan ini dalam kasus-kasus 

penggusuran atas sejumlah kawasan ekonomi 

dan pemukiman yang dinyatakan liar. 25 

3. Ketidakadaan Proses Negosiasi 

Tidak berbeda dengan ketentuan 

sebelumnya, ketentuan untuk melakukan 

negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir 

hingga mencapai kesepakatan, praktis juga 

diabaikan. Proses negosiasi yang disebut oleh 

pemerintah telah dijalankan sebenarnya bukan 

negosiasi melainkan memaksa penduduk untuk 

menerima harga tanah atau dana kerohiman 

semau mereka. Di Jakarta, para korban gusuran 

mengaku bahwa tidak ada proses negosiasi, yang 

ada pemberitahuan warga akan diberikan dana 

kompensasi yang sudah ditentukan jika mau 

pindah. Di Bekasi, para korban mengaku bahwa 

mereka tidak diajak negosiasi ketika petugas dari 

pemerintah kota Bekasi membongkar tempat 

berdagang mereka. Dengan menuturkan bahwa 

mereka sudah membayar sewa sebesar 500 ribu 

rupiah per bulan mereka heran dengan tindakan 

pembongkaran sepihak dari Pemerintah Kota 

Bekasi. 26 Di Yogyakarta, meski para pedagang 

kakilima di kawasan Abadi, Samirono, menolak 

untuk digusur Pemerintah Propinsi DIY tetap 

melakukan penggusuran atas kawasan 

tersebut. 27 

4. Pendeknya Pemberian Tenggat Waktu 

Selanjutnya ketentuan untuk memberikan 

tenggat waktu minimal enam bulan sebelum 

eksekusi, secara umum tidak pernah dijalankan. 

Praktik-praktik pengusiran selalu terjadi dua 

minggu setelah pernyataan resmi dari pejabat 

setempat. Bahkan di beberapa tempat proses 

pengusiran ini terjadi ketika si pemilik sedang 

pulang ke desa atau tidak ada di tempat. 28 Di 

Jakarta Utara, warga Kampung Nelayan di 

bantaran Kali Adem, Penjaringan, Jakarta Utara 

mengaku bahwa Pemerintah Kota Jakarta Utara 

tidak memberikan tenggat waktu yang memadai 

bagi mereka sebelum eksekusi penggusuran di 

wilayah mereka. Melalui Surat Edaran Camat 

Penjaringan Nomor 259/1003 yang terbit 19 

September 2000, dan dilanjutkan dengan surat 

pemberitahuan Walikota Jakarta Utara Nomor 

1622/077.7 tentang Pembongkaran, Pemerintah 

Kota Jakarta Utara memberi tenggat waktu 3 x 

24 Jam bagi penduduk untuk membongkar 

rumah-rumah mereka yang dinyatakan sebagai 

rumah-rumah liar. 29 

5. Kompensasi yang Tidak Memadai 

Pemberian kompensasi pun jauh dari nilai 

ekonomi yang berlaku saat kejadian dan tidak 

sebanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh 

para korban sebelumnya. 30 Di Tanjung Priok, 

sejumlah warga Lorong W Barat mengaku 

50 Bagian IV

ahwa Pemerintah daerah tidak memberikan 

dana kompensasi yang memadai. 31 Dengan 

hanya menyanggupi akan membayar uang 

kerohiman 500 ribu rupiah, Pemerintah Kota 

Jakarta Utara meminta warga untuk pindah. 

Bahkan untuk kasus-kasus penertiban para 

pedagang kakilima, hampir tidak ada 

kompensasi untuk mereka. Di Pulogadung, 

Jakarta Timur, para penduduk di wilayah 

tersebut mengaku hanya menerima uang 300 

ribu rupiah sebagai bentuk kompensasi dari 

Pemerintah Kota Jakarta Timur. Tak heran jika 

kemudian para korban ini banyak yang tidak 

mampu menyewa tempat tinggal baru. Bahkan 

dalam kasus-kasus penertiban pedagang 

kakilima, sebagian besar Pemerintah daerah 

jarang memberikan kompensasi, baik dalam 

bentuk uang ataupun lokasi baru. 

KESIMPULAN 

Penerapan desentralisasi daerah dalam 

kerangka otonomi daerah di Indonesia pada 

akhirnya justru melahirkan tindak kejahatan 

pelanggaran hak asasi manusia di tingkat 

daerah. Kebijakan-kebijakan Pemerintah daerah 

tidaklah berbeda dengan apa yang pernah 

dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa 

lalu, yakni kental dengan penggunaan praktikpraktik 

kekerasan dalam proses pembangunan. 

Alasan memacu laju investasi yakni dengan 

mengundang investor ke daerah dan 

menggenjot pembangunan infrastruktur 

pemerintahan yang otonom kemudian menjadi 

tedeng aling-aling bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan praktik-praktik pelanggaran hak 

asasi manusia di daerahnya sendiri. Otonomi 

daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan 

dan penegakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika 

membangun institusi dan struktur 

pemerintahan otonom. Akibat dari ini, 

penduduk lokal kembali harus menjadi bulanbulanan 

tindak kekerasan dan pelanggaran hak 

asasi manusia aparatur pemerintah propinsi dan 

kabupaten/kota. 

CATATAN: 

1 

Lih., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha: Hasil Temuan 

Semeru, 3 April 2001. 

2 

Beberapa propinsi yang membelah diri antara lain: 

Jawa Barat, Riau, dan Sulawesi Utara, Maluku. 

Sementara pemekaran Kabupaten dan Kota hampir 

terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. 

3 

Op.cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April 

2001. 

4 

Farid, Hilmar, Laporan Militerisasi di Indonesia, Juli 

2004, tidak diterbitkan untuk umum. 

5 

Hampir setiap propinsi pada awal-awal penerapan 

otonomi melakukan serangkaian studi banding ke luar 

negeri. Beberapa di antara mereka ini mendapatkan 

kritik yang luar biasa dari rakyatnya sendiri. Daerahdaerah 

itu antara lain, Jakarta, Kalbar, Kaltim, Riau, dan 

Padang. 

6 

Op.Cit., Otonomi Daerah dan Iklim Usaha, 3 April 

2001: Hampir 200 Perda diproduksi oleh Pemprop, 

lebih banyak mengatur tentang Pajak, Retribusi dan 

Pungutan Lain. Semua ini ditujukan agar dapat 

menangkap keuntungan dari seluruh potensi kekayaan 

lokal. 

7 

lih., “ Satpol PP Nganjuk Pegang Pistol,” Surya 

Online, 20 April 2004; “Satpol PP Kota Palembang 

Dapat 15 Pistol,” Sinar Pagi, 9 Januari 2004; “Diprotes 

Satpol PP Berpistol,” Jawapost.com, 15 Mei 2004; 

8 

Dokumentasi ELSAM periode 1999-2004 

menunjukkan hampir seluruh pemerintah daerah, baik 

propinsi maupun daerah, menggunakan Satpol PP 

dalam eksekusi-eksekusi penertiban yang sarat dengan 

tindakan kejam dan tidak manusiawi. 

9 

Di Jawa Barat, Satpol PP Kota Bandung membakar 

karya seni instalasi seniman Tisna Sanjaya tanpa 

alasan yang jelas. Karya-karya Tisna yang dibakar 

adalah karyat-karya yang bertema kritik sosial. Lih. 

“Tisna Jaya Melapor ke Polisi, Kasus Pembakaran 

Diselesaikan Secara Hukum,” 

Pikiran Rakyat Online, 11 Februari 2004. 

10 

“Pedagang Kakilima Bentrok Dengan Petugas, 

Diduga Dimotori oleh Preman,” KCM, 19 April 2001. 

11 

“ Mahasiswa Tuntut Bupati Mundur,” Suara 

Merdeka, 29 Desember 2004 

12 

SK Gubernur tersebut menjelaskan institusi-intisusi 

daerah yang terlibat dalam operasi penertiban 

tersebut. Insitusi-institusi tersebut antara lain: 

Pembantu Gubernur Untuk Wilayah Kepuluan (selaku 

Ketua Tim), Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Bupati 

Buton, Bupati Kendari, Kakanwil Dephutbun Prop. 

Sultra, Ka. Dishut Prop. Sultra, Polisi Pamong Praja 

Pemerintah daerah Tk I Sultra, Brimob Polda Sultra, 

Polisi Hutan Janggawana TNRAW, dan Polres. 

13 

Presentasi Suara Nurani dalam pertemuan 

konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember 2004. 

14 

Wawancara dengan aktivis Walhi, di Jakarta 2003 

15 

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memastikan, pada 

2004 penggusuran tetap terus dilakukan. “Penduduk 

Jakarta sudah over capacity. Jika tidak dilakukan 

penertiban, akan lebih parah,” kata Sutiyoso, di Balai 

Kota Jakarta. Lih., “2004, Penggusuran di Jakarta Tetap 


51

Berjalan,” Tempo Interaktif, 19 Desember 2004. 

16 

Forced Eviction Violation of Human Rights, Global 

Survey on Forced Eviction No.8, COHRE June 2002., 

Hlm.8 

17 

Ibid., Dari studi kasus-kasus pengusiran paksa di 

dunia, hampir seluruh praktik-praktik pengusiran 

paksa selalu mendapat legitmasi dari otoritas lokal 

dalam bentuk regulasi nasional, propinsi dan 

kabupaten. 

18 

Beberapa Instrumen dan Resolusi PBB yang 

menegaskan tentang kasus-kasus pengusiran paksa 

adalah kejahatan berat hak asasi manusia adalah sbb: 

Pasal 11 ayat 1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi 

Sosial Budaya; Resolusi UN Commission on Human 

Rights No 73/1993 mengenai penegasan bahwa di 

manapun pengusiran paksa terjadi dinyatakan sebagai 

Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia. Sub-UN Commission 

on The Promotion and Protection of Human 

Rights mengenai No 9/1998 tentang Forced Eviction, 

dan Resolusi No 26/1998 Tentang Restitusi perumahan 

dan property dalam konteks pemulangan IDPs dan 

Pengungsi. 

19 

Leckie, Scott, When Push Come to Shove, Forced 

Eviction and Human Rights., Habitat International 

Coalition, 1995, hlm. 11 

20 

Ibid. Leckie, Scott, hlm. 92-93: ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh negara atau non-negara ketika 

melakukan pengusiran paksa adalah: rencana 

pengusiran harus dibuat oleh publik dan harus 

diperdebatkan kepada publik juga; menggunakan 

Negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir, Jika 

kesepakatan gagal dicapai pihak negara atau nonnegara 

harus mendorong proses negosiasi hingga 

mencapai kesepakatan, memberikan tenggat waktu 

minimal enam bulan sebelum eksekusi, memberikan 

kompensasi yang relevan dan memadai dan minimal 

sebanding dengan harta kekayaan yang ditinggalkan. 

21 

Wawancara ELSAM dengan korban gusuran di 

Kantor Komnas HAM Jakarta, Juli 2003 

22 

Ibid. 

pedagang kakilima di pelabuhan Makassar awal 

Desember 2004 terjadi ketika para pedagang sedang 

keluar mencari makan siang. 

29 

“Warga Kampung Nelayan Ketakutan, “ Kompas, 15 

Oktober 2003. 

30 

Kompensasi selama ini tidak ada dalam proses ganti 

rugi. Di Jakarta, para penduduk yang tinggal di 

kawasan yang disebut sebagai pemukiman liar oleh 

pemerintah daerah hanya mendapat uang kerohiman 

yang jumlahnya tidak akan bisa untuk mengontrak 

rumah baru apalagi sampai membelinya. 

31 

“Warga Lorong W Barat Tanjung Priok Tolak 

Penggusuran,” Tempo Interaktif, 25 November 2004. 

23 

Lih., Kronologis Pembongkaran Rumah dan Aksi 

Warga Pannambungan-Lette, di http:// 

uplink.urbanpoor.or.id. 

24 

Sepanjang 2001-2004, banyak sekali pengamat 

ekonomi, sosial dan politik yang mengkritik langkah 

penggusuran, namun demikian kritikan ini tidak 

ditindaklanjuti oleh pemprop DKI dengan menggelar 

dialog publik untuk mendapatkan persetujuan publik 

atas langkah-langkahnya. 

25 

Lih., “Pemerintah daerah Jakarta Pusat Akan Gusur 

Kakilima,” Tempo Interaktif, 22 November 2004 

26 

“Penertiban Pedagang Kakilima di Bekasi Diwarnai 

Ketegangan,” Kompas, 4 Mei 2002 

27 

“PKL Samirono Kembali Gelar Aksi,” Suara Merdeka, 

19 April 2004 

28 

Di Jakarta, sejumlah aksi-aksi pengusiran pada akhir 

2001 dan 2001 kerap terjadi ketika pemilik sedang 

pulang kampung untuk merayakan lebaran (hari raya 

besar Islam). Sementar di Makassar, pengusiran 

52 Bagian IV

BAGIAN KELIMA 

Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami: 

Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment 

terhadap Perempuan Periode 1999-2004 

PENGANTAR 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi 

penghapusan segela bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan. Namun demikian 

ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat 

perempuan dapat menikmati atas hak-haknya 

yang dijamin dalam instrumen tersebut. 

Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan 

masih tetap berlangsung dan kecenderungannya 

sudah menjadi endemik. Kegagalan untuk 

menghancurkan sistem militeristik yang 

menjunjung tinggi kelaki-lakian sebagai sesuatu 

yang unggul dalam tubuh pemerintahan adalah 

faktor utama penyebab tindak kekerasan 

terhadap perempuan di Indonesia. Aparatur 

negara, institusi adat, dan bersama-sama 

keluarga melanggengkan tindak kekerasan 

terhadap manusia yang berjenis kelamin 

perempuan. Di rumah, pabrik, sekolah, rumah 

sakit, pasar, kantor pemerintah, dan kantor 

polisi sekalipun, bukanlah tempat yang aman 

bagi perempuan. Di mana pun ia berdiri 

ancaman tindak kekerasan terhadap dirinya 

berpeluang sangat besar, karena mereka adalah 

seorang perempuan. 

Hampir ribuan perempuan di Indonesia 

dilaporkan telah menjadi tindak kejahatan 

penyiksaan dan ill treatment. Penyiksaan ini 

dilakukan sebagai salah satu cara untuk 

mengontrol kehidupan perempuan ataupun 

bentuk hukuman atas kesalahan mereka atas 

nilai-nilai yang berkembang di keluarga atau 

komunitas. Di wilayah konflik, perempuan 

disiksa oleh militer atau kelompok pemberontak 

karena mereka tidak mau mendukung taktiktaktik 

perang dari salah satu pihak yang bertikai. 

Di daerah perkotaan, para pekerja rumah tangga 

perempuan disiksa karena ia bodoh dan tidak 

cakap untuk memuaskan majikannya. Sejumlah 

perempuan juga disiksa karena mencoba 

melarikan diri dari rumah-rumah 

penampungan calon tenaga kerja luar negeri 

yang sangat buruk fasilitasnya. Di pusat-pusat 

industri perempuan disiksa atau mendapatkan 

perlakuan tidak manusiawi karena mencoba 

menuntut hak-hak normatif mereka. Di rumahrumah, 

para perempuan juga disiksa karena 

mereka dianggap sebagai istri yang tidak patuh 

dan mau melayani suaminya. 

Pemaparan di atas adalah terkait erat dengan 

langkah-langkah negara dalam lima tahun 

terakhir ini dalam hal penanganan krisis 

ekonomi, menjaga NKRI, desentralisasi serta 

perang melawan pengangguran dan kemiskinan. 

Penanganan krisis ekonomi yang kemudian 

dilanjutkan dengan membuka peluang 

semudah-mudahnya bagi para investor 

membenarkan pemerintah untuk 

mempekerjakan perempuan dengan upah yang 

rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan 

pendapatan negara, baik pusat dan daerah, 

membenarkan negara untuk terus mengekspor 

perempuan ke negara-negara penerima tenaga 

kerja kasar dan murah seperti Arab, Malaysia, 

Singapura, dan Hongkong. Negara juga turut 

berkontribusi terhadap tindak penyiksaan 

terhadap perempuan di keluarga karena dengan 

sengaja membiarkan perilaku patriarki yang 

terus dianut oleh orang tua, tokoh agama dan 

masyarakat serta para guru di sekolah. Langkah 

konsolidasi territori Indonesia yang kemudian 

terganggu oleh pemberontakan, membenarkan 


53

negara terus melakukan Proxy Violence 1 

terhadap perempuan di wilayah tersebut untuk 

dapat membongkar jaringan pemberontak. 

Kelompok bersenjata dengan dalih 

memperjuangkan kemerdekaan, memaksa 

perempuan untuk menjadi pekerja seks atau 

memaksa mereka untuk menikahi para serdadu 

di wilayah konflik, agar memperoleh informasiinformasi 

penting berkaitan dengan kekuatan 

tentara pemerintah. 

Bagian ini akan memaparkan tentang 

praktik-praktik penyiksaan terhadap 

perempuan yang telah menjadi endemik di Indonesia. 

Bagian ini juga bermaksud 

memaparkan tentang kaitan-kaitan kebijakan 

negara dalam lima tahun terakhir dengan 

peristiwa penyiksaan dan ill treatment. 

UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK 

PEREMPUAN 

Tidak banyak upaya-upaya perbaikan hakhak 

perempuan di Indonesia dalam lima tahun 

terakhir, baik di legal reform, institusional reform 

maupun upaya-upaya penghukuman atas 

para pelaku kekerasan terhadap perempuan. 

Sebaliknya praktikpraktik 

kekerasan 

terhadap perempuan 

terus meningkat 

sejalan dengan 

sejumlah kebijakan 

yang diambil oleh 

negara terkait dengan 

agenda perbaikan 

ekonomi nasional, 

langkah-langkah 

penanganan wilayah 

konflik, maupun 

dalam penerapan 

k e b i j a k a n 

desentralisasi atau 

otonomi daerah. 

Langkah-langkah 

tersebut secara 

langsung atau tidak 

terkait erat dengan 

praktik-praktik 

kekerasan terhadap 

perempuan yang 

akan dijelaskan lebih 

detail dalam bagian lain dalam laporan ini. 

Secara umum, agenda perbaikan dan perlindungan 

hak-hak perempuan di level legislasi 

masih jauh dari yang diharapkan oleh banyak 

pihak. Problem-problem kekerasan terhadap 

perempuan yang belakangan muncul dalam 

skala yang massif dan meluas di tanah air tidak 

membuat produksi legislasi di tingkat nasional 

meningkat. Hal yang sama juga terjadi di daerah, 

ketika penerapan otonomi daerah tidak 

membuat parlemen lokal bersama-sama 

pemerintah propinsi dan kabupaten/kota 

terpacu untuk memproduksi regulasi khusus 

tentang perlindungan dan pencegahan praktikpraktik 

kekerasan terhadap perempuan, baik itu 

yang dilakukan oleh aparatur negara, kelompok 

pemberontak bersenjata, kelompok-kelompok 

bersenjata berbasis agama atau etnis maupun 

oleh perusahaan dan kelompok-kelompok 

pengaman sewaan. Akibatnya, di level nasional 

dan daerah hingga saat ini belum memiliki 

mekanisme perlindungan dan pencegahan 

perempuan dari praktik-praktik kekerasan. 

Setidaknya baru dua produk legislasi tentang 

perlindungan dan pencegahan di tingkat 

54 Bagian V

nasional yang berhasil diproduksi dalam lima 

tahun terakhir. Dua produk legislasi tersebut 

adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja 

Perempuan di Luar Negeri. Sehingga hingga saat 

ini hanya ada tiga produk legislasi nasional 

tentang perlindungan dan pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan. Di samping 

mandul, parlemen dan pemerintah juga tidak 

memiliki inisiatif untuk mencabut sejumlah 

regulasi peninggalan Soeharto yang jelas-jelas 

membenarkan praktik diskriminasi terhadap 

perempuan dan selama ini digunakan sebagai 

payung 

pembenar oleh negara maupun non-negara 

untuk melakukan praktik-praktik kekerasan 

terhadap perempuan. 2 Berbagai produk legislasi 

di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/ 

kota, belakangan juga mejadi penyebab 

terjadinya praktik-praktik kekerasan terhadap 

perempuan baru di berbagai tempat. Produkproduk 

ini membenarkan negara ataupun aktor 

non-negara tetap membenarkan praktikpraktik 

kekerasan dan pembatasanpembatasan 

terhadap aktivitas perempuan di rumah, 

organisasi tingkat kampung hingga nasional, 

pasar maupun parlemen. Di samping itu 

sejumlah pemerintah propinsi dan kabupaten/ 

kota juga memproduksi sejumlah regulasi 

daerah yang membenarkan praktik-praktik 

eksploitasi perempuan dalam bentuk legalisasi 

pengiriman tenaga kerja perempuan sehingga 

memperluas pertumbuhan perusahaanperusahaan 

penyalur tenaga kerja bermasalah. 3 

Alasan ingin mengentaskan kemiskinan yang 

terjadi di daerah menjadi dasar pembenaran 

bagi sejumlah pemerintah daerah untuk terus 

mengirim tenaga kerja perempuan ke luar 

negeri, sementara di lain pihak pemerintah 

daerah sendiri tidak memberikan perlindungan 

yang memadai atas proses pengiriman tersebut. 

Sementara di level institusi, praktis seluruh 

agenda reformasi di institusi pemerintahan 

tidak pernah memasukkan agenda perlindungan 

dan pencegahan hak-hak perempuan sebagai 

program prioritas. Reformasi institusi di level 

pemerintah dan parlemen hingga saat ini masih 

berkutat pada persoalan-persoalan penataan 

hirarki atau koordinasi antar departemen atau 

instansi, baik itu dalam program reformasi di 

tingkat insititusi nasional maupun dalam 

implementasi kebijakan otonomi daerah. 

Terlihat di tingkat nasional adalah bahwa tidak 

ada satupun institusi khusus yang memiliki 

mandat untuk melakukan penyelidikan atau 

monitoring terhadap kondisi perempuan di 

wilayah departemen, perusahaan, pusat-pusat 

pertokoan, pusat-pusat penampungan calon 

tenaga kerja maupun tempat-tempat lain yang 

diindikasikan menjadi tempat yang sarat dengan 

praktik kekerasan. Dalam hal ini, Komisi 

Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan atau 

lebih dikenal Komnas Perempuan pun hingga 

saat ini belum diberikan mandat yang cukup 

dan memadai untuk menjalankan tugasnya 

memantau atau menyelidiki tindak kekerasan 

terhadap perempuan di Indonesia. 4 

Sementara di level parlemen, situasinya pun 

tidak berbeda dengan di tubuh institusi 

pemerintahan. Parlemen hingga saat ini belum 

memiliki komisi yang secara khusus membahas 

persoalan-persoalan perempuan maupun 

kekerasan-kekerasan terhadap perempuan lain. 

Parlemen, baik itu di tingkat nasional maupun 

daerah, selalu menempatkan persoalanpersoalan 

perempuan di komisi-komisi yang 

sangat tidak berkompeten membahas 

persoalan-persoalan perempuan karena 

mayoritas dari mereka nyaris tidak mengenal 

atau bahkan memahami kompleksitas dari 

persoalan-persoalan perempuan. 5 Tak heran jika 

kemudian produksi regulasi di tingkat nasional 

dan daerah menjadi sangat terbatas, karena 

praktis parlemen hanya menunggu usulan dari 

pemerintah tanpa berfikir untuk mengambil 

inisiatif awal untuk memproduksi regulasi 

nasional tentang perlindungan hak-hak 

perempuan. 

AKIBAT BURUKNYA PELAKSANAAN 

PERBAIKAN HAK-HAK PEREMPUAN : 

KASUS-KASUS PENYIKSAAN DAN ILL 

TREATMENT TERHADAP PEREMPUAN 

DI INDONESIA 

Buruknya langkah-langkah perbaikan 

kondisi hak-hak perempuan oleh pemerintah 

dan parlemen, serta penerapan sejumlah 

kebijakan negara yang terkait dengan 

penyelesaian persoalan ketegangan politik/ 


55

konflik sosial, perbaikan roda 

ekonomi nasional, pelaksanaan 

desentraslisasi serta perang 

melawan terorisme, pada 

akhirnya menyebabkan 

kekerasan terhadap hak-hak 

perempuan di Indonesia. 

Kejahatan yang paling menonjol 

ditemukan dalam lima tahun 

terakhir ini adalah kejahatan 

penyiksaan, tindakan tidak 

manusiawi, merendahkan 

martabat dan hukuman kejam. 

Pemantauan ELSAM atas 

berbagai kejahatan dalam 

kategori ini menyebutkan bahwa 

hampir sebagian besar dialami 

oleh kelompok perempuan. 

Berbagai kasus ini ditemukan 

di wilayah konflik bersenjata, di 

tempat bekerja, bahkan di dalam 

rumah sekalipun. Bentuk dan 

pola kejahatannya pun beragam, 

yakni dari mulai berbentuk 

kekerasan fisik, perkosaan, 

serangan seksual hingga 

tekanan-tekanan psikologis yang 

berakibat timbulnya trauma 

yang panjang bagi para 

korbannya. Berbagai tujuan 

pelaku yang berhasil diidentifikasi adalah bagian 

dari cara laki-laki untuk melakukan kontrol 

terhadap perempuan yang terkait dengan taktik 

operasi pengungkapan jaringan klandestin, 

termasuk juga cara memperkecil dukungan 

terhadap kelompok pemberontak bersenjata 

yakni dengan menekan perempuan untuk tidak 

mendukung gerakan anti pemerintah; benteng 

pertahanan hidup dari serangan militer yang 

lebih besar; termasuk juga menjadikan 

perempuan sebagai sandera yang bisa ditukar 

dengan makanan atau uang atau obat-obatan; 

menunjukkan eksistensi majikan kepada 

perempuan; serta menunjukkan kekuasaan 

suami kepada istri. Para pelakunya pun 

teridentifikasi tidak hanya melibatkan institusi 

pemerintah melainkan juga melibatkan aktoraktor 

non-negara seperti kelompok 

pemberontak bersenjata, perusahaan, lembaga 

adat atau agama serta kepala atau anggota 

keluarga. 

Kesaksian Me dalam Kasus Penyiksaan yang Terkait 

dengan Peristiwa Wasior 2002 

“Saya ditangkap oleh sekelompok anggota Brimob di 

Serui pada pertengahan Juli 2001, bersama-sama dengan 

anak saya Sisera (9 tahun), A (7 tahun) dan R (6 tahun) dan 

suami saya. Kami sekeluarga dibawa ke Polres Serui dan 

dimasukkan ke ruang tahanan. Selama ditahan, saya 

hanya diberi makan satu kali sehari, dan minum dengan 

air WC, dipaksa untuk mandi setiap pkl.05.00 pagi tanpa 

pakaian pengganti. Selama dalam tahanan, saya juga 

sering diancam untuk ditembak, bahkan pernah ujung 

senjata diarahkan ke dalam ruang tahanan korban. Saya 

ditahan enam hari ditahan di Polres Serui, lalu dibawa ke 

Polres Manokwari. Dan ketika tiba di Polres Manokwari, 

saya dan anak-anak menerima informasi dari salah 

seorang anggota Polisi Manokwari kalau suami saya telah 

meninggal karena disiksa oleh Polisi/Brimob. Seminggu 

kemudian (setelah suami korban dimakamkan), saya 

kembali dibawa ke Polres Manokwari untuk kembali 

diperiksa. Saya disuruh mengaku terlibat dalam kasus 

Wondiboy. Selama diperiksa saya dibentak dan dikatakatai 

dengan kata-kata kotor. Selesai diperiksa saja disuruh 

membuka pakaian semua hingga tinggal pakai celana dan 

kemudian disuruh masuk ke sel. (Wawancara korban 

kepada pekerja kemanusiaan di Papua, pertengahan 2004. 

Sejumlah laporan diterjemahkan kembali dalam bahasa 

indonesia, sehingga struktur kalimatnya tidak sama persis 

dengan kesaksian asli yang menggunakan bahasa daerah.) 

1. Operasi Anti Gerilya dan Tindak 

Penyiksaan atau Perlakuan Kejam 

Dalam penggelaran operasi anti gerilya di 

Papua dan Aceh diduga keras telah terjadi 

praktik-praktik penyiksaan dan ill treatment 

yang ditujukan kepada perempuan. Dugaan 

keras ini terkait dengan taktik perang anti gerilya 

yang juga menjadikan para istri dari anggota 

pemberontak, terutama para pemimpinnya, 

sebagai target operasi. Dalam Operasi penyisiran 

para pelaku penyerangan markas-markas 

militer/polisi atau pencarian tokoh-tokoh 

politik dan bersenjata, para istri yang berada di 

rumah atau di tempat keluarga kerap turut 

dibawa ke pos atau kantor militer terdekat untuk 

dimintai keterangan seputar keberadaan 

suaminya. Dalam proses meminta keterangan 

(lebih tepat disebut intrograsi) para perempuan 

kerap mendapat tindak penyiksaan dan 

perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan 

martabat dari para introgrator. 6 Kelompok 

56 Bagian V

pemberontak juga kerap menjadikan 

perempuan sebagai sasaran tindak penyiksaan 

dan perlakuan kejam tidak manusiawi. 

Tindakan ini mereka lakukan dengan cara 

menculik perempuan-perempuan yang diduga 

menjadi mata-mata militer Indonesia dan 

kemudian membawanya ke dalam hutan dengan 

berjalan kaki puluhan kilometer. Selama dalam 

perjalanan tersebut perempuan tersebut diawasi 

dan mendapatkan pengawalan ketika ingin 

membersihkan diri. Sejumlah bentakan juga 

kerap mereka lakukan agar para sandera 

perempuan tersebut takut untuk melarikan diri. 

Dari sejumlah informasi yang berhasil 

dikumpulkan. pola penyiksaan dan perlakuan 

tidak manusiawi dan di wilayah konflik 

memiliki beberapa bentuk meliputi: dipukul, 

ditelanjangi, dipopor dengan senjata, ditendang 

dengan sepatu lars, diberi makan satu kali sehari, 

dilarang atau dibatasi ke WC, ditodong dengan 

senjata, disiram dengan air dingin, diperkosa, 

disuruh menyaksikan rekan setahanan disiksa 

atau diperkosa, dibentak, dibiarkan dalam 

keadaan telanjang di dalam tahanan atau tempat 

penyekapan, ditontoni saat sedang buang air kecil 

dan besar, diperintahkan berjalan jauh tanpa 

istirahat yang cukup, dibatasi menggunakan 

perlengkapan kewanitaan (pembalut atau 

peralatan yang lain) dan tak jarang dibunuh 

dengan cara ditembak. 

Khusus untuk tindak perkosaan sebagai 

bagian dari tindak penyiksaan, kasus-kasus ini 

meningkat pesat di Aceh dan Papua. Di Aceh, 

Komnas HAM mengaku mendapat laporan 

setidaknya 100 perempuan Aceh telah menjadi 

korban perkosaan, oleh militer/polisi dan 

kelompok pemberontak. 7 

2 Kasus-kasus Penyiksaan, tindakan 

tidak manusiawi, merendahkan martabat 

dan hukuman kejam di Tempat Bekerja 

Sejak diterpa krisis ekonomi, praktis roda 

ekonomi nasional mengalami kemacetan yang 

luar biasa. Akibatnya terjadi pengangguran 

besar-besaran dan pertambahan jumlah orang 

miskin yang luar biasa. Di lain pihak programprogram 

pemulihan ekonomi juga turut 

menambah jumlah pengangguran dan angka 

penduduk miskin. Persoalan ini pun juga 

membuat sektor pertanian ikut terpuruk dan 

menyebabkan banyak penduduk desa 

kehilangan mata pencaharian. Hilangnya 

pekerjaan ini menyebabkan perempuanperempuan 

di desa kemudian memilih untuk 

pergi ke kota atau ke luar negeri untuk menjadi 

pekerja rumah tangga. Banjir pekerja rumah 

tangga ini kemudian menjadikan bisnis 

penyalur tenaga kerja meningkat. 

Peningkatan kemunculan bisnis ini 

kemudian menimbulkan persoalan baru di 

mana, praktik-praktik kekerasan dalam bentuk 

penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, 


terhadap pekerja rumah tangga atau pekerja 

kasar di perkebunan atau perusahaan besar oleh 

para penyalur maupun majikan meningkat 

pesat. Sejumlah informasi menunjukkan bahwa 

tindak penyiksaan dan perlakuan kejam dan 

tidak manusiawi terhadap perempuan juga 

berlangsung di lokasi tempat bekerja. Korban 

terbesar dari kelompok ini adalah kelompok 

pekerja rumah tangga, para buruh perkebunan, 

buruh perusahaan dan pekerja seks komersial. 

Tempat kejadian dari kasus-kasus semacam ini 

paling banyak ditemui di lokasi apartement 

maupun rumah-rumah mewah, perkebunan 

besar, perusahaan besar, dan lokasi-lokasi 

prostitusi di Indonesia, Singapura, Malaysia, 

Hongkong dan Arab Saudi. Khusus untuk di 

perkebunan, praktik-praktik ini disebabkan 

karena kebanyakan dari para pekerja tersebut 

adalah para pekerja yang tidak memiliki ijin 

bekerja dari pemerintah setempat atau over stay 

karena tidak bisa pulang ke kampung asal 

karena tidak memiliki uang cukup. 

Dari sejumlah 

kasus yang berhasil 

dikumpulkan dan 

dipelajari, tindakan 

ini digunakan 

sebagai hukuman 

atas kelalaian atas 

kesalahan dari para 

pekerja rumah 

tangga pada saat 

menjalankan 

tugasnya. Tindakan 

ini juga terkait 

dengan metode 

kontrol terhadap 


57

Kumpulan Kasus-kasus Penyiksaan dan Perkosaan Para Tenaga Kerja Indonesia di 

Kuwait 2003. 

Dalam jumpa pers di Wisma Bonang, Jakarta Pusat, salah satu TKW bernama Rina 

Arsita menuturkan bagaimana ia diperkosa majikan dan tiga anak lelakinya. 

“Mulanya Adnan, anak majikan saya, menyuruh membereskan kamar,” kata Rina, 

“tiba-tiba saya dibekap dan diperkosa.” Gadis asal Cianjur itu tak bisa berbuat apaapa 

karena Adnan mengancam akan membunuh dia. 

Petaka berikutnya terjadi ketika Rina keluar kamar mandi. Khalid, adik Adnan, 

merangsek dan memerkosanya. Anak majikannya yang ketiga memaksa Rina 

melakukan hubungan badan ketika ia sedang memasak. Di bawah ancaman, Rina 

pasrah diperlakukan apa pun. Penderitaannya kian lengkap ketika beberapa hari 

kemudian, Rina juga dipaksa majikannya. 

“Bagaimana mungkin saya berontak,” kata Rina yang fasih bahasa Arab ini, “tubuh 

mereka besar, sedangkan saya wanita dan lemah, apalagi diancam dibunuh.” 

Perlakuan itu sebenarnya pernah diadukan, tapi istri majikannya malah menuduh 

Rina menebar fitnah. “Mana mungkin suami dan anak-anakku memerkosa 

pembantu?” kata majikan perempuannya seperti ditirukan Rina. 

Pengaduan itu justru membuat Rina disiksa. Muka dan tubuhnya dihajar dengan 

sandal kayu sampai ia tak sadarkan diri. Rina kemudian kabur ke kantor polisi, tapi 

malah dipenjara karena paspornya ditahan majikan. 

Derita Rina juga dialami Sumini. Gadis asal Pati, Jawa Tengah, itu justru digagahi 

enam polisi ketika ia kabur dari tempatnya bekerja. Nestapa itu bermula ketika 

Ahmad, polisi setempat, menangkap Sumini karena ia tak memiliki kartu identitas. 

Bukannya dibawa ke kantor polisi, Sumini malah diboyong ke bar. “Di kamar bar itu 

saya diperkosa bersama lima temannya,” kata Sumini sambil terisak-isak. (Koran 

Tempo, 9 Oktober 2003) 

perempuan agar takut menuntut hak-hak 

mereka kepada majikannya. Di beberapa kasus 

juga ditemukan, tindakan ini dilakukan untuk 

menjaga agar praktik perkosaan yang dilakukan 

oleh majikan laki-laki tidak dilaporkan oleh 

korban kepada majikan perempuan. 

Dari berbagai kasus yang dikumpulkan dan 

dipelajari, pola penyiksaan dan perlakuan kejam 

dan tidak manusiawi ini mencakup: diancam 

akan dibunuh, dipukul dengan pengempuk 

daging (berbentuk palu), dicabuti alis matanya, 

kepala dibentur-benturkan ke dinding, disetrika, 

diikat dengan tali, dipukul dengan bola bilyard 

yang dibungkus dengan kain, dikunci di dalam 

kamar mandi, atau diperkosa berkali-kali. Di 

Cianjur, Seorang PRT, disiksa oleh majikannya 

dengan cara, disiram dengan air panas, disetrika, 

dan dipukuli. 8 Pelaku juga mengancam korban 

jika mengadukan perbuatannya ke pada orang 

lain. Di Bandung, seorang perempuan disiksa 

oleh suaminya karena hamil. 9 Perempuan itu 

disiksa dengan cara dipukul dan ditendang 

hingga mengalami infeksi telinga, luka memar di 

pinggul wajah dan kepala bagian belakang. Di 

Bandar Lampung, seorang perempuan disiksa 

oleh suaminya karena meminta uang belanja. 10 

perempuan tersebut disiksa dengan cara 

dipukuli hingga mengalami memar di bagian 

wajah dan kepala bagian belakang. 

3. Kasus-kasus Penyiksaan, perlakuan 

tidak manusiawi, merendahkan martabat 

dan hukuman Kejam di Dalam Rumah 

Tangga. 

Krisis ekonomi juga berakibat pada 

meningkatnya tindak penyiksaan, perlakuan 

tidak manusiawi, merendahkan martabat dan 

hukuman kejam terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga. Kasus-kasus yang lebih dikenal 

sebagai domestic violence ini meningkat pesat 

sejak krisis ekonomi yang semakin permanen 

ini. Sejumlah organisasi pembela hak 

perempuan mengaku bahwa informasi praktik- 

58 Bagian V

Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya di 

Pontianak, September 2003 

Ace sudah berkeluarga dengan AS selama 6 

tahun. Selama enam tahun itu, ia yang 

memenuhi kebutuhan keluarga karena 

suaminya menganggur. Pada suatu saat, 

Ace pulang terlambat dari tempat kerjanya 

karena satu hal. Keterlambatan Ace itu 

membuat AS marah dan kemudian 

menyiksa Ace dengan cara ditampar, 

dipukul, ditendang, dipukul dengan botol, 

dan dicambuk. Akibat kejadian tersebut, Ace 

mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. 

Belakangan diketahui bahwa tindakan AS 

tersebut bukanlah yang pertama akan tetapi 

sudah berlangsung selama enam tahun. 

Korban mengaku selama enam tahun 

tersebut sudah 31 kali ia disiksa suaminya. 

praktik kejahatan kategori ini oleh para suami 

meningkat pesat. Tindakan ini ditujukan oleh 

para suami sebagai bagian dari hukuman atas 

kesalahan, ketidaksukaan sikap atau pernyataan 

yang dilontarkan oleh istri atau anak 

perempuannya. Selain itu, tindakan ini juga 

dilakukan sebagai bagian dari cara suami 

mencapai kenikmatan dalam hubungan seks. 

Mempelajari laporan dari para korban ini 

didapatkan pola kekerasan dalam kejahatan ini 

meliputi; memukul dengan benda-benda keras 

atau alat pemukul, menendang, menempeleng 

bagian kepala, membentur-benturkan kepala ke 

dinding, menyundut rokok, menyayat dengan silet 

atau benda tajam, disiram dengan air panas atau 

dingin, memaksa hubungan seks melalui anus 

dan atau memasukkan benda-benda keras ke 

dalam vagina serta pembatasan atau pelarangan 

untuk berhubungan dengan pihak di luar rumah, 

mengunci istri dalam kamar. Seorang pembela 

hak-hak perempuan di Bali mengungkapkan 

tentang adanya laporan perlakuan penyiksaan 

oleh seorang suami kepada istrinya dalam 

bentuk menyundut pantat istri dengan rokok 

ketika berhubungan seks. 11 Di Cilandak-Jakarta, 

seorang perempuan dipukul, ditendang dan 

dibentur-benturkan kepalanya ketembok secara 

terus menerus jika menolak untuk 

berhubungan seks. 12 Seorang Ibu di Jakarta 

menerima tekanan psikologis yang luar biasa 

akibat suaminya terus menyalahkan dirinya 

seperti seorang penjahat karena ia dianggap 

tidak becus mengurus anak sehingga anak 

mereka terjerat persoalan narkoba. 13 

Praktik-praktik kejahatan ini jarang sekali 

terungkap karena masih dianggap sebagai 

wilayah domestik. Selain itu juga perlu dicatat 

bahwa sistem pemerintahan terendah yakni 

pemerintah desa juga sangat jarang terlibat 

untuk menindaklanjuti laporan-laporan 

adanya indikasi kejahatan penyiksaan dalam 

keluarga. 

PENGINGKARAN NEGARA ATAS 

KEJAHATAN PENYIKSAAN, 

PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI, 

MERENDAHKAN MARTABAT DAN 

HUKUMAN KEJAM TERHADAP 

PEREMPUAN 

Dalam tindak penyiksaan dan perlakuan 

kejam, merendahkan martabat dan tidak 

manusiawi, sikap pemerintah Indonesia masih 

bungkam. Mereka justru menutup-nutupi dan 

cenderung memblok informasi-informasi 

berkaitan dengan tindak kejahatan seperti ini, 

terutama informasi-informasi tentang tindak 

penyiksaan, perlakuan kejam dan tindak 

manusiawi di wilayah konflik yang 

menggunakan metode perkosaan. Laporan 

sejumlah Ornop tentang adanya kasus-kasus 

perkosaan disangkal oleh penguasa militer di 

Aceh dengan alasan informasi tersebut tidak 

valid. 14 Meski dalam kasus di Aceh Utara, 

pemerintah dalam hal ini TNI menggelar 

penyelidikan dan pengadilan atas dugaan kasus 

perkosaan dan serangan seksual dalam rangka 

mendapatkan informasi tentang keberadaan 

kelompok pemberontak, namun upaya-upaya 

ini dianggap jauh dari keadilan korban. Para 

pelaku tidak dijerat dengan hukum hak asasi 

manusia nasional melainkan dengan 

menggunakan hukum militer yang hingga saat 

ini belum mengadopsi hukum hak asasi 

manusia nasional dan internasional. 15 Tak heran 

jika kemudian hukuman yang ditimpakannya 

pun sangat ringan karena hukum militer sangat 

lemah untuk bisa menjerat para pelaku 

kejahatan dalam kategori ini. Sejumlah pekerja 

hak asasi manusia dan pembela hak-hak 

perempuan bahkan menilai bahwa upaya 

penyelidikan ini merupakan bagian dari cara 

pemerintah meredam protes dunia 


59

internasional. Di lain pihak, kelompok 

pemberontak pun melakukan upaya-upaya 

pengingkaran atas kejahatan penyiksaan dan 

perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap 

perempuan-perempuan yang diduga sebagai 

mata-mata pemerintah. Dengan mengatakan 

para perempuan tersebut adalah mata-mata 

pemerintah, kelompok pemberontak mengelak 

telah memaksa para perempuan yang mereka 

culik untuk berjalan jauh tanpa istirahat yang 

cukup. 16 Di samping itu upaya lain untuk 

menutup-nutupi kasus-kasus semacam ini 

adalah dengan mengancam para pembela hakhak 

perempuan yang ingin mengungkap 

sejumlah kasus-kasus penyiksaan. Baik militer/ 

polisi dan kelompok pemberontak, kerap 

mengancam para pembela hak-hak perempuan 

dan hak asasi manusia yang vokal 

mengumumkan indikasi kuat tentang praktikpraktik 

penyiksaan, tindakan kejam, 


yang melibatkan anggota mereka. 17 

Demikian pula dengan kasus-kasus serupa di 

wilayah non-konflik, pemerintah juga 

cenderung bersikap serupa. Kasus-kasus seperti 

ini cenderung disebut sebagai kasus-kasus 

kriminal biasa – istilah mereka kasus 

penganiayaan – sehingga penanganannya pun 

sangat tidak memuaskan para korban. 

Kecenderungan untuk menafikkan kasus-kasus 

ini juga terlihat yakni dengan upaya-upaya 

melindungi para tersangka dengan cara 

mementahkan kesaksian para korbannya 

kurang didukung dengan hasil otopsi. 18 Bahkan 

langkah-langkah perlindungan terhadap para 

korban oleh sejumlah organisasi perempuan 

dan hak asasi manusia pun kerap mereka kecam 

dengan berbagai alasan. 19 Akibatnya banyak 

sekali praktik-praktik pengendapan proses 

penyelidikan atas kejahatan ini atau pelaku lolos 

dari jeratan hukum karena kurang bukti atau 

penghukuman yang sangat minim bagi para 

pelaku, terjadi sepanjang lima tahun terakhir. 

Khusus untuk kasus-kasus penyiksaan, 

perlakuan kejam, tidak manusiawi 


yang terjadi di dalam rumah tangga; upaya 

pemerintah untuk menutup-nutupinya masih 

sangat kuat seperti ketika orde baru masih 

berkuasa. Meski akhir 2004 ini parlemen 

mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan 

perempuan dari tindak kekerasan dalam 

rumah tangga, pandangan dominan di kalangan 

pejabat pemerintah bahwa kejahatan untuk 

kategori ini adalah bukan kekerasan melainkan 

upaya suami mendidik istri, masih cukup kuat. 

Ketakutan bahwa para suami yang melakukan 

kekerasan akan dihukum cukup kuat 

berkembang sehingga ada upaya untuk 

menghentikan penerapan undang-undang 

kekerasan dalam rumah tangga ditangguhkan. 

Ini terlihat dengan sikap sebagian pihak di 

kalangan pejabat penegak hukum yang masih 

menunda pemberlakuan undang-undang ini 

dengan alasan belum adanya peraturan 

pemerintah tentang pekerja sosial. Padahal 

menurut para pembela hak-hak perempuan 

alasan penundaan ini sangat tidak masuk akal 

mengingat peraturan pemerintah tersebut 

bukanlah ketentuan hukum yang dapat 

menghambat penerapan dari undang-undang 

tersebut. 20 

KESIMPULAN 

Dari pemaparan tersebut menunjukkan 

bahwa praktik-praktik penyiksaan, perlakuan 

kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat 

dan hukum kejam, terjadi di seluruh level 

kehidupan. Kuatnya faham patriarki di tubuh 

pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh 

masyarakat ke dalam relasi interaksi laki-laki 

dan perempuan sehari-hari, menjadi dasar 

pembenaran atas praktik-praktik kekerasan 

dalam kategori ini. Praktik-praktik kekerasan 

terhadap perempuan dalam penerapan darurat 

militer atau operasi militer kemudian diadopsi 

oleh para pemilik modal dalam menjalankan 

praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan, 

dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi 

laki-laki dan perempuan tidak seimbang, 

menjadi akar utama atas terjadinya praktikpraktik 

kejahatan penyiksaan, perlakuan tidak 

manusiawi, merendahkan martabat dan 

hukuman kejam terhadap perempuan. 

Kondisi ini semakin diperburuk dengan 

minimnya inisiatif negara untuk mengambil 

langkah-langkah perlindungan dan 

penghormatan hak-hak perempuan dalam 

pelaksanaan agenda reformasi nasional. 

Minimnya produksi regulasi serta gagalnya 

mereduksi watak patriarki dalam struktur 

60 Bagian V

pemerintahan nasional hingga di level 

pemerintah desa akhirnya membuat kejahatan 

dalam kategori ini semakin menguat hingga ke 

seluruh sendi kehidupan masyarakat dan 

kemudian menjadi tindak kejahatan yang 

endemik. Pada akhirnya banyak perempuan di 

Indonesia yang berujar “Tidak ada satu tempat 

aman pun bagi kami di tanah Indonesia ini.” 

CATATAN: 

1 

Terjemahan Indonesianya adalah “kekerasan antara.” 

Kekerasan antara yang dimaksud di sini adalah bahwa 

kekerasan ini dilakukan untuk membuat para 

pemberontak berhenti melakukan aksi-aksi 

penyerangan kepada markas militer atau pasukanpasukan 

militer. 

2 

Lih, Widodo, Sri Wiyanti, “Pembakuan Peran dan 

Kebijakan-kebijakan di Indonesia,” Agustus 1998; 

Wilujeng Henry, SH., Habsjah, Attashendarti., Setya 

Wibawa, Dhevi., “Dampak Pembakuan Peran Jender 

Terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah 

di DKI Jakarta”, Januari 2002 

3 

Inserta tentang Pemda NTB yang mencoba membuat 

perda tentang Pengiriman TKI ke luar negeri. 

4 

Regulasi nasional pembentukan Komnas Perempuan 

hanya memberikan mandat kepada Komisi dalam 

lingkup pendidikan, penelitian dan pelaporan rutin 

tentang situasi hak-hak perempuan di Indonesia. 

Belum ada upaya dari pemerintah dan parlemen untuk 

melakukan evaluasi atas regulasi tersebut. 

5 

Pada periode 1999-2004 kewenangan penanganan 

persoalan-persoalan perempuan masih berada di 

bawah Komisi VIII yang membidangi bidang 

pertambang dan energi. Penempatan ini menunjukkan 

bahwa persoalan perempuan memang bukan menjadi 

agenda besar dari kerja DPR-RI 1999-2004. 

6 

Anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo 

menuturkan: ada pemeriksaan terhadap kaum 

perempuan yang diduga sebagai Inong Balee (tentara 

perempuan GAM). Pemeriksaan dilakukan aparat 

dengan cara yang tidak simpatik, karena pemeriksaan 

mengharuskan yang diperiksa untuk membuka bagian 

dada. Pasalnya, ada kecurigaan kalau di bagian dada 

terdapat tanda bulan bintang. “Ada kakak beradik yang 

mengalami seperti itu. Bahkan ketika ibunya memohon 

agar membuka, juga tidak dibolehkan,” ujarnya. Lih., 

“Komnas HAM Sudah Cek Ulang Kekerasan Seksual di 

Aceh,” Sinar Harapan, 20 Juni 2003. 

7 

Lih., “Soal Perkosaan 100 Perempuan Aceh, Komnas 

Selidiki, Korps TNI Membantah,” Kompas, 2 September 

2003. 

8 

Kumpulan Dokumentasi, Tentang Kekerasan 

Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di 13 Kota 

Besar di Indonesia Periode 2003-2004, milik Mitra 

Perempuan WCC, Institut Perempuan Bandung, 

Lentera Perempuan Purwokerto, SPEK-HAM Surakarta, 

WCC Jombang, KKTG Aceh, Cahaya Perempuan 

Bengkulu, Damar Lampung, WCC Palembang, YLBH- 

PIK Pontianak, Swara Parangpuan Manado, LBH-P2i 

Makasar, Rumah Perempuan Makasar. 

9 

Ibid. 

10 

Ibid. 

11 

Penuturan Pembela Hak-hak Perempuan dalam rapat 

konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember 2004. 

12 

Wawancara korban dengan voulenteer Suara Ibu 

Peduli di Jakarta, Pertengahan 2003. 

13 

Penuturan Perempuan dalam Acara Tutur 

Perempuan, di Jakarta, September 2004. 

14 

Pangkoops Mayjen Bambang Darmono: “Tuduhan 

ketujuh LSM itu tidak benar.Laporan itu tidak benar, itu 

hanya isu murahan. Saya tidak suka kalau hanya 

mengumbar isu, berdasarkan data lewat SMS yang 

dikirim sekelompok orang”. Menurut ia, kejadian yang 

menimpa gadis bernama M (16) pada malam perayaan 

17 Agustus itu dilakukan lima pelaku yang kesemuanya 

adalah warga sipil. Lih., “Komnas Cari Saksi 

Perkosaan,” Media Indonesia, 2 September 2003. 

15 

Prajurit Kepala Seprianus Lau Webang 3 tahun 6 

bulan, sedangkan Husni Dwila divonis 3 tahun, dan 

Awaluddin divonis 2 tahun 6 bulan. Vonis kepada 

masing-masing terdakwa lebih rendah 6 bulan dari 

tuntutan oditur militer. Majelis Hakim juga 

memerintahkan ketiganya untuk tetap ditahan., lih., 

“Anggota TNI Pemerkosa Wanita Aceh Dihukum 

Penjara dan Dipecat,” Kompas, 20 Juli 2003. 

16 

Pertengahan Juni, GAM dilaporkan telah menculik 

dua orang istri perwira militer dengan tuduhan kedua 

orang tersebut menjadi mata-mata RI. Kedua 

perempuan tersebut kemudian dipaksa untuk berjalan 

jauh masuk hutan dan tinggal berpindah-pindah 

berbulan-bulan dengan pembatasan atas kebutuhankebutuhan 

kewanitaan mereka. 

17 

Para pembela hak-hak perempuan dan hak asasi 

manusia di Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Sampit 

kerap diancam orang-orang tidak kenal ketika 

mencoba mengumumkan indikasi kuat kasus-kasus 

penyiksaan, tindakan kejam, perlakuan tidak 

manusiawi serta hukum kejam yang dialami oleh 

perempuan. 

18 

Para pejabat penegak hukum kerap mementahkan 

kesaksian korban dengan cara melontarkan komentarkomentar 

yang bisa membuat publik menjadi ragu 

dengan kesaksian korban. Seperti dalam kasus 

penyiksaan Yuliasih di Jakarta oleh majikannya, 

September 2003, Kepala Unit Kriminal Umum Polres 

Jakarta Timur Ajun Komisaris Soeharto, 15 September 

2003 mencoba mementahkan kesaksian korban 

dengan mengatakan: “ Itu semua baru dugaan, karena 

hasil visum belum kami terima.” Lih., “Lagi PRT 

Disiksa Majikannya,” Kompas, 16 September 2003 

19 

Lih., “Depnaker Pertanyakan Motif Penjemputan 19 

TKI oleh LSM,” Tempo Interaktif, 9 Oktober 2003: 

Melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga 

Kerja Luar Negeri, pemerintah mempertanyakan motif 

penjemputan 19 orang TKI oleh organisasi pembela 

hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Dirjen 


61

tersebut juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan 

oleh organisasi-organisasi tersebut menyalahi aturan 

pemerintah tentang penjemputan para tenaga kerja 

yang baru pulang dari luar negeri. 

20 

Wawancara dengan pekerja pembela hak-hak 

perempuan di jakarta, November -Desember 2004 

62 Bagian V

BAGIAN KEENAM 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Selama periode 1999 – 2004, komitmen 

nasional penegakan HAM telah 

mengalami kemajuan yang signifikan. 

Komitemen penegakan HAM ini tercantum 

dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh 

lembaga negara dan pemerintah. Sumbersumber 

yang menjadi masalah terjadinya 

pelanggaran HAM telah menjadi komitmen 

untuk dibenahi. Reformasi regulasi yang 

menjamin tegaknya HAM telah berjalan dan 

secara normatif telah banyak regulasi yang 

memberikan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia. Korban pelanggaran hak asasi manusia 

juga secara normatif mendapatkan jaminan 

untuk pemulihan kepada mereka. Korban telah 

dijamin oleh UU bahwa mereka berhak 

mendapatkan keadilan dan reparasi. Jaminan 

bahwa keadilan kepada korban ini akan 

diwujudkan adalah adanya reformasi regulasi 

yang memberikan perlindungan hak asasi 

manusia regulasi atas peradilan yang adil serta 

regulasi yang mengatur tentang hak-hak 

korban. 

Tersedianya regulasi yang memadai ternyata 

tidak serta merta membawa keadilan bagi 

korban, karena jajaran birokrasi, judiciary 

(Kehakiman), Kejaksaan, dan Polisi tidak siap 

untuk melaksanakan regulasi-regulasi tersebut. 

Disamping itu juga masih kentalnya resistensi 

dari institusi yang terkena imbas dari reformas 

regulasi tersebut. Praktis, macetnya reformasi 

institusi tersebut tidak ekuivalen dengan 

kemajuan regulasi. Hasilnya adalah tidak 

tuntasnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang terjadi sehingga capaian kearah 

keadilan dan pemulihan kepada korban gagal. 

Pada tingkat implementasi, ternyata proses 

keadilan kepada korban tidak juga beranjak 

naik. Pengadilan-pengadilan yang dilakukan 

untuk mengadili pelaku tidak lebih hanya 

peradilan yang “asal ada” untuk memenuhi 

ketentuan undang-undang atau tuntutan 

korban. Kebenaran tidak terungkap, pelaku 

dinyatakan bebas dan korban tidak 

mendapatkan kompensasi adalah akhir cerita 

yang bisa ditebak sejak awal. 

Lambatnya proses perbaikan hak asasi 

manusia di Indonesia semakin diperburuk oleh 

langkah-langkah pemerintahan transisi untuk 

menghadapi berbagai persoalan politik 

ekonomi menonjol dalam lima tahun terakhir. 

Penerapan regulasi kedaruratan dan pengerahan 

kekuatan militer untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan pemberontakan, konflik sosial dan 

perang melawan terorisme adalah sebuah 

kemunduran dari langkah-langkah penegakan 

hak asasi manusia oleh pemerintah transisi. 

Penggunaan langkah-langkah militer dalam 

penyelesaian persoalan pemberontakan konflik 

komunal dan perang melawan terorisme justru 

menjadi penyebab peristiwa pelanggaran hak 

asasi manusia baru. 

Tercatat masih terdapat pelanggaran HAM 

yang menonjol terjadi sepanjang 1999-2004 

yakni masih terjadinya pembunuhan kilat dan 

diluar proses hukum, penangkapan dan 

penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, 

tindakan kejan dan tidak menusiawi, 

merendahkan martabat dan hukuman kejam, 

orang hilang pembatasan ruang gerak dan 

pencabutan hak untuk mengelurakan pendapat 

dan kejahatan-kejahatan terhadap pekerja 


63

kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang terjadi 

tersebut tidak direspon oleh negara secara 

memadai karena tertutup oleh kepentingan 

untuk menjaga keutuhan negara kesatuan RI. 

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak 

direspon atau diselesaikan secara tuntas di mana 

berbagai upaya penyelidikan selalu terhambat 

dan legitimasi untuk melakukan kekerasan 

adalah cara yang tepat karena tindakan ini 

ditujukan untuk menjaga keutuhan NKRI. 

Kondisi di atas semakin menjauhkan 

pemerintah terhadap akar pokok masalah dari 

persoalan pemberontakan, konflik sosial dan 

keberadaan organisasi-organisasi keagamaan 

garis keras di Indonesia. Langkah-langkah 

seperti itu hanya menghasilkan kembali 

terbukanya peluang kebangkitan sistem otoriter 

di Indonesia. 

Di lain pihak, proses desentralisasi kekuasaan 

dalam kerangka Otonomi daerah di Indonesia 

pada akhirnya justru membuat penduduk lokal 

semakin tidak percaya dengan pemerintah 

daerah. Tak ubahnya seperti rezim Suharto, 

dengan alasan memacu pertumbuhan ekonomi 

daerah, pemerintah daerah kembali 

menghadapi perlawanan penduduk lokal atas 

sejumlah rencana pembanguan daerah dengan 

cara-cara kekerasan. Implementasi otonomi 

daerah selanjutnya menimbulkan upaya-upaya 

pemerintah daerah untuk menggencarkan 

penggalian atas potensi kekayaan alam dan 

kekayaan non-alam untuk menambah 

pendapatan daerah. Tindakan-tindakan 

tersebut menimbukan ketegangan-ketegangan 

antara pemerintah daerah dengan pusat 

menyamgkut perimbangan keuangan. Konflik 

lainnya adalah ketegangan ditingkat elit lokal 

yang memperebutkan kekuasaan. Lagi-lagi 

masyarakat yang menjadi korban atas 

pertarungan politik dan kekuasaan ini. Otonomi 

daerah pun gagal membangun mekanisme perlindungan 

dan penegakan pelanggaran hak asasi 

manusia yang seharusnya turut dilakukan ketika 

membangun institusi dan struktur 

pemerintahan otonom. Dalam janga watu 

tersebut, muncul berbagai regulasi daerah yang 

anti hak asasi manusia dan makin maraknya 

pengusiran paksa. Pengusiran paksa dari tahun 

1999-2004 semakin menunjukkan grafik yang 

meningkat. Pengusiran paksa ini dilakukan 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 

hukum dan di mana tidak ada cukup negosiasi 

antara warga dengan pemerintah dan tidak 

memadainya ganti rugi kepada korban. 

Pemerintah daerah pun terus-menerus 

melakukan pengingkaran atas terjadinya 

kejahatan hak asasi manusia ini. Akibat dari 

proses otonomi daerah yang tidak berjalan 

secara baik ini, penduduk lokal kembali harus 

menjadi bulan-bulanan tindak kekerasan dan 

pelanggaran hak asasi manusia aparatur 

pemerintah propinsi dan kabupaten. 

Minimnya produksi regulasi serta kegagalan 

mereduksi watak patriarki dalam struktur 

pemerintahan nasional hingga desa akhirnya 

membuat kejahatan dalam kategori ini semakin 

menguat hingga ke seluruh sendi kehidupan 

masyarakat dan kemudian menjadi tindak 

kejahatan yang endemik. Proses upaya-upaya 

perbaikan perlindungan hak-hak terhadap 

perempuan yang terdiri atas refomasi hukum, 

reformasi institusi, pengungkapan kasus dan 

penghukuman tidak berjalan secara linear. 

Bahkan tidak ada satupun kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi kepada korban kekerasan 

terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perlindungan terhadap hak-hak 

perempuan masih rendah dan akibatknya gejala 

kekerasan akan terus terjadi sehingga sampai 

saat ini bisa dikatakan tidak ada tempat aman 

bagi perempuan. Kuatnya faham patriarki di 

tubuh pemerintahan yang kemudian diadopsi 

oleh masyarakat ke dalam relasi interaksi lakilaki 

perempuan sehari-hari, menjadi dasar 

pembenaran atas praktik-praktik kekerasan 

terhadap perempuan. Praktik-praktik kejahatan 

terhadap perempuan dalam penerapan darurat 

militer atau operasi militer kemudian diadopsi 

oleh para pemilik modal dalam menjalankan 

praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan, 

dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi 

yang tidak seimbang antara laki-laki dengan 

perempuan, menjadi akar utama atas terjadinya 

praktik-praktik kejahatan penyiksaan, 

perlakuan tidak manusiawi, merendahkan 

martabat dan hukuman kejam terhadap 

perempuan. Kondisi ini semakin diperburuk 

dengan kegagalan dari negara untuk mengambil 

langkah-langkah perlindungan dan 

penghormatan hak-hak perempuan dalam 

proses menjalankan agenda reformasi nasional. 

Negara secara terus menerus melakukan 

64 Bagian VI

pengingkaran atas kejahatan penyiksaan, 

perlakuan tidak manusiawi, merendahkan 

martabat dan hukuman kejam terhadap 

perempuan. Berbagai upaya penyelidikan untuk 

menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan selalu menghadapi hambatan 

terutama jika kasus-kasus tersebut terjadi di 

wilayah konflik. Meskipun ada beberapa kasus 

kekerasan terhadap perempuan tetapi proses 

penghukuman terhadap para pelaku jauh dari 

kesan adil karena hukuman yang dijatuhkan 

sangat ringan. Data menunjukkan bahwa 

pengungkapan kasus kekerasan terhadap 

perempuan berada dalam skala yang tinggi 

namun penghukuman terhadap pelaku 

menempati skala yang terendah. 

REKOMENDASI: 

Kepada Pemerintah Nasional: 

1. Melanjutkan proses reformasi regulasi yang 

belum lengkap diantaranya terhadap berbagai 

UU yang belum dibentuk yang seharusnya 

menjadi bagian dari regulasi yang lain. UU 

tersebut diantaranya adalah UU Perlindungan 

Saksi dan Korban, UU mengenai Kompensasi, 

Restitusi dan Rehabilitas, UU mengenai 

Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, 

UU mengenai Ratifikasi Konvensi hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

2. Melakukan amandemen terhadap regulasi/ 

UU yang masih banyak mempunyai kendala 

subtansial dan tidak sinkron dengan regulasi 

lainnya. UU tersebut diantaranya Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana, UU Hukum 

Acara Pidana, UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM, Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana Militer 

3. Mencabut regulasi yang masih tersisa yang 

bertentangan dengan HAM terutama yang 

bertentang dengan Ketentuan mengenai hak 

asasi manusia di UUD 1945. 

4. Lembaga-lembaga pelaksana regulasi harus 

melakukan reformasi internal untuk 

menghilangkan warisan watak orde baru 

sehingga reformasi regulasi yang terjadi juga 

diimbangi dengan perubahan internal di 

lembaga-lembaga tersebut. 

5. Mengembalikan penyelesaian persoalan 


melawan terorisme melalui cara-cara damai, 

dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan 

kekuatan bersenjata dalam penyelesaian 


melawan terorisme. 


kepolisian yakni dengan membuat : 

a) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban 

internal hingga dapat 

menyeret para pelanggar dari kalangan 

perwira menengah dan atas 

b) Membenahi prosedur-prosedur 

pengamanan demonstrasi dan 

penggusuran, penertiban kawasan 

perdagangan liar dan konflik-konflik 

sumber kekayaan alam 

c) Membenahi standar-standar tentang 

pengerahan kekuatan Brimob dalam 

penanganan huru hara dan operasi-operasi 

penegakan hukum, termasuk di sini 

memperkuat mekanisme pertanggungjawaban 

internal di lingkungan kesatuan 

tersebut. 

d) Meningkatkan kapasitas pemahaman 

hak asasi manusia di kalangan anggota 

yang juga didukung dengan peningkatan 

kesejahteraan keluarga. 

e) Membuat buku saku hak asasi manusia 

bagi anggota Polri di lapangan. 


TNI yakni dengan: 

a) Mempercepat proses reformasi di 

institusi tersebut dengan menjadikan dasar 

UU Nomor 3 Tahun 2002 dan UU Nomor 

34 Tahun 2004 sebagai kerangka acuan 

percepatan proses reformasi internal. 

b) Mengefektifkan mekanisme pertanggungjawaban 

internal, terutama untuk 

menjerat para pelaku dari kalanganj 

perwira menengah dan tinggi, termasuk 

juga membenahi administrasi peradilan di 

institusi peradilan militer. 

c) Meningkatkan pelatihan-pelatihan hak 

asasi secara berkala di kalangan prajurit 


65

terutama di kalangan perwira muda. 

8. Mempercepat proses reformasi di institusi 

kejaksaan yakni dengan: 

a) Membuka akses kepada publik atas 

transparansi penanganan kasus-kasus yang 

selama ini tidak jelas penanganannya dan 

mandeg di Kejaksaan Agung. 

b) Membuat petanggungjawaban atau 

akuntabilitas dengan menjelaskan kepada 

publik tentang berbagai proses penuntutan 

yang mengalami kegagalan terutama 

dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang 

berat. 

c) Membuat kursus hak asasi manusia 

berkala bagi Jaksa. 

9. Mempercepat proses reformasi di institusi 

pengadilan yakni dengan: 

a) Melanjutkan proses reformasi internal 

lembaga pengadilan di bawah kewenangan 

Mahkamah Agung baik bidang 

administrasi pengadilan maupun 

peningkatan sumber daya manusianya. 

b) Menggelar kursus hak asasi manusia 

bagi hakim secara berkala. 

c) Membuka akses publik yang seluasluasnya 

atas proses peradilan. 

Kepada Pemerintah Daerah: 

1. Melakukan audit terhadap regulasi daerah 

dengan menggunakan konstitusi dan hukum 

hak asasi manusia sebagai indikator audit dan 

selanjutnya mencabut regulasi daerah yang 

bertentangan dengan konstitusi dan hukum hak 

asasi manusia nasional 

2. Membuat regulasi-regulasi di tingkat 

daerah untuk mendorong pelaksanaan hukum 

hak asasi manusia nasional di tingkat daerah 

3. Mengembalikan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja sebagai satuan pengaman internal. 

4. Menyelenggarakan training hak asasi 

manusia bagi aparatur pemerintahan daerah 

secara berkala dengan mengundang para 

pengajar dari kalangan akademisi dan praktisi 

hak asasi manusia. 

5. Membuka Kantor Perwakilan Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayahnya dan 

bekerjsama dengan Komnas HAM untuk 

melakukan pemantauan kondisi hak asasi 

manusia di daerahnya secara periodik. 

6. Mempublikasikan laporan kondisi hak 

asasi manusia di daerahnya secara periodik 

kepada publik lokal. 

Kepada DPRD di Seluruh Indonesia: 

1. Membentuk Komisi hak asasi manusia, 

seperti yang sudah dilakukan oleh DPRD 

Propinsi Papua 

2. Mengambil insiatif pembuatan regulasiregulasi 

hak asasi manusia di tingkat daerah. 

3. Mengawasi pelaksanaan perlindungan hak 

asasi manusia yang dilakukan oleh kepala 

daerah. 

4. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk 

merumuskan kerangka pembangunan hak asasi 

manusia di tingkat daerah. 

REKOMENDASI KHUSUS 

Kepada Pemerintah Nasional 

1. Menggelar penyelidikan kasus-kasus 

penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, 

merendahkan martabat dan hukum kejam 

terhadap kelompok perempuan untuk 

membuktikan informasi kejahatan semacam ini 

di berbagai daerah. 

2. Mempercepat proses perbaikan kondisi 

hak-hak perempuan, dengan mengambil 

langkah-langkah pembuatan kebijakan di 

tingkat nasional. 

3. Mengefektifkan fungsi Komnas Perempuan 

yakni dengan memberikan mandat Penyelidikan 

atas kasus-kasus kejahatan terhadap 

perempuan. 

Kepada TNI/POLRI: 

1. Mendorong penghormatan hak-hak 

perempuan di kalangan prajurit/anggota-nya, 

khususnya bagi mereka yang sedang bertugas di 

daerah-daerah konflik 

2. Bekerjasama dengan Komnas HAM untuk 

menyelidiki kasus-kasus penyiksaan, perlakuan 

tidak manusiawi, merendahkan martabat dan 

66 Bagian VI

hukuman kejam terhadap perempuan yang 

diduga dilakukan oleh anggota TNI/Polri di 

daerah-daerah konflik. 

3. Memasukkan ketentuan perlindungan 

hak-hak perempuan dalam amandemen kitab 

undang-undang hukum pidana militer 

4. Menyelenggarakan pendidikan yang 

berkala berkaitan dengan perlindungan, 

penghormatan dan pemajuan hak-hak 

perempuan. 

Kepada Pemerintah Daerah: 

1. Mempercepat proses perbaikan kondisi 

hak-hak perempuan, dengan mengambil 

langkah-langkah pembuatan kebijakan di 

tingkat daerah untuk mendorong dan 

memperkuat pelaksanaan regulasi perlidnungan 

hak-hak perempuan nasional 

2. Mendirikan Komisi pemantuan hak-hak 

perempuan di tingkat daerah dan memasukan 

biaya operasional komisi tersebut ke dalam 

anggaran belanja negara/daerah. 

Kepada DPR dan DPRD: 

Membentuk komisi khusus yang bertugas 

merumuskan kebijakan tentang perlindungan 

hak-hak perempuan dan mengawasi 

pelaksanaan perlindungan dan penghormatan 

hak-hak perempuan di tingkat nasional dan 

daerah. 


67

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?