2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
militer/Polri. Beberapa kasus itu antara lain<br />
adalah kasus Penyerangan kantor PDI pada 27<br />
Juli 1996, kasus pembunuhan Theis Hiyo Eluay,<br />
kasus penculikan aktivis-aktivis pro-demokrasi<br />
oleh Kopassus dan kasus penembakan<br />
mahasiswa Trisakti oleh satuan Brimob.<br />
Pasca reformasi, desakan pengusutan kembali<br />
kasus 27 Juli 1996 kembali menguat. Menyikapi<br />
desakan ini presiden Abdurrahman Wahid,<br />
menugaskan Mabes Polri untuk melakukan<br />
penyelidikan atas kasus ini. 11 Bekerja dengan<br />
cukup efektif dan cepat, Mabes Polri<br />
berkesimpulan telah terjadi tindak kriminal atas<br />
peristiwa ini. Kesimpulan ini didapat setelah<br />
melakukan pemeriksaan atas 106 saksi, dari<br />
kalangan sipil maupun militer. Polri juga<br />
menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam<br />
peristiwa tersebut. Namun demikian muncul<br />
kendala politis, kemudian Polri melakukan gelar<br />
perkara di Komisi I dan II DPR untuk mengatasi<br />
hambatan politis dan teknis yang dihadapinya.<br />
Selanjutnya hasil dari gelar perkara, Komisi I<br />
dan II DPR bertemu dengan Panglima TNI<br />
Widodo AS, Kapolri Rusdihardjo, Menhan<br />
Juwono Sudarsono, dan Menteri Kehakiman<br />
Yusril Ihza Mahendra untuk mencari jalan<br />
keluar atas kesulitan yang dihadapi Mabes Polri.<br />
Dari pertemuan tersebut diputuskan agar<br />
dibentuk Tim Penyidikan Koneksitas kasus 27<br />
Juli 1996 yang terdiri dari Puspom TNI dan<br />
Mabes Polri. 12 Tim ini sendiri dipimpin<br />
langsung oleh Komandan Korps Reserse<br />
(Dankorserse) Polri Inspektur Jenderal<br />
Chaeruddin Ismail dan Danpuspom Mayjend<br />
TNI Djasri Marin bertindak sebagai wakil. Tim<br />
ini mulai bekerja pada tanggal 19 Juli 2000<br />
dengan mengulang memeriksa saksi-saksi yang<br />
telah dilakukan Polri. 13<br />
Sayangnya, Tim Koneksitas bekerja sangat<br />
lamban dibandingkan dengan saat kasus<br />
ditangani Mabes Polri. Ini terlihat dari proses<br />
penyidikan yang baru selesai akhir 2001.<br />
Kelambatan proses penyidikan semakin<br />
diperparah ketika berkali-kali pihak Kejaksaan<br />
Agung mengembalikan berkas penyidikan<br />
dengan berbagai alasan. Hingga saat ini belum<br />
ada pengadilan independen yang digelar untuk<br />
mengadili para pelaku utama dalam kasus 27<br />
Juli 1996.<br />
Selain melakukan penyelidikan atas sejumlah<br />
pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu,<br />
upaya penyelidikan juga dilakukan terhadap<br />
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang<br />
terjadi pada periode 1999-2003. Berbagai kasus<br />
yang pernah diselidiki adalah, kasus pelanggaran<br />
hak asasi manusia di Papua/Irian Jaya, yang<br />
dibentuk melalui SK Ketua Komnas HAM No<br />
020/Komnas HAM/II/2001 tanggal 5 Februari<br />
2001, dengan nama tim penyelidik Komisi<br />
Penyelidikan Pelanggaran HAM Papua/Irian<br />
Jaya. Selanjutnya adalah Tim Penyelidikan<br />
Pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena,<br />
KPP-HAM kasus Bumi Flora Aceh, dan KPP<br />
HAM kasus kerusuhan Maluku dan Sampit.<br />
Dari berbagai kasus tersebut baru penyelidikan<br />
kasus Abepura saja yang telah dilimpahkan ke<br />
pengadilan, sementara kasus yang lain masih<br />
menumpuk di Kejaksaan Agung atau<br />
rekomendasinya tidak ditemukan indikasi<br />
pelanggaran berat hak asasi manusia.<br />
Di samping itu, satu kasus pelanggaran hak<br />
asasi manusia berat lain yang diselidiki tanpa<br />
menggunakan Undang-undang Nomor 39<br />
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26<br />
Tahun 2000 adalah kasus pembunuhan Theis<br />
Hiyo Eluay, ketua Presidium Dewan Adat Papua,<br />
tahun 2002. Kasus ini diselesaikan melalui<br />
Komisi Penyelidik Nasional (KPN). Melalui<br />
Keppres Nomor 10 Tahun 2002, presiden<br />
menunjuk Koesparmono Irsan sebagai ketua<br />
KPN dengan sepuluh anggota lainnya yang<br />
terdiri dari Danpuspom TNI, dan unsur<br />
kepolisian serta tokoh-tokoh Papua. 14 Dari hasil<br />
penyelidikannya terungkap bahwa Theis Hiyo<br />
Eluay terbunuh akibat operasi intelejen yang<br />
digelar oleh Satuan Wirabuana dari Kopassus.<br />
Selanjutnya kasus ini disidangkan di pengadilan<br />
militer Surabaya. Tidak diketahui persis hukum<br />
yang dijatuhkan kepada para tersangkanya.<br />
Namun proses penyelidikan ini membuat kasus<br />
ini menjadi kasus pembunuhan biasa dan bukan<br />
kejahatan hak asasi manusia.<br />
2. Pembaharuan hukum dalam bidang<br />
hak asasi manusia<br />
Agenda pembaharuan hukum dalam bidang<br />
hak asasi manusia terdiri dari tiga bagian. Bagian<br />
pertama adalah mengamandemen sejumlah<br />
produk hukum nasional yang bertentangan<br />
dengan hak asasi manusia, kedua memproduksi<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
13