2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) aparat kepolisian. 26 Agustus 2003, ribuan aparat gabungan dari Polres Jakarta Barat, Banpol, Trantib, serta Linmas melakukan penggusuran terhadap rakyat miskin. di Jembatan Besi, Pelbak, Tambora, Jakarta Barat. Penggusuran ini dilakukan karena kawasan tersebut dinyatakan kawasan pemukiman liar oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Dilaporkan sekitar 10.000 jiwa kehilangan tempat tinggal dalam peristiwa tersebut. Sebagai catatan bahwa aksi penggusuran di Jakarta oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 2001. 16 Oktober 2003, puluhan polisi atas perintah Pengadilan Negeri Makassar, menyusul putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi warga Karuwisi menggusur rumah-rumah rakyat miskin di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Sebanyak 20 rumah dihancurkan sehingga mengakibatkan kurang lebih 100 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pihak Harmunis sendiri sebagai pihak yang dimenangkan oleh MA dan sejak lama mendapat dukungan dari PT Haji Kalla dilaporkan sudah mencoba mengusir penduduk dari wilayah tersebut sejak 1996. November 2001, di Banten, sebanyak 49 orang petani Desa Cibaliung Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, ditangkap dengan tuduhan melakukan penebangan dan pencurian kayu miliki milik Perhutani. Penangkapan ini seiring dengan terjadinya penyerbuan polisi ke desa tersebut sehari sebelumnya. Tahun 2000, Di Kendari, Sulawesi Tenggara; SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 318 Tahun 2000 yg isinya tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Perambahan atau Gangguan kawasan TNRAW dan Kawasan Hutan sekitarnya, digunakan sebagai landasan tindakan pembongkaran dan penghancuran rumah-rumah masyarakat adat Tobu HukaEa- LaEa, serta upaya pengusiran (pemindahan paksa) mereka dari kampung mereka. 12 Akibat dari itu, ratusan penduduk kehilangan tempat tinggal. Juni 2000, kepolisian Barito Utara dan Brimob dengan dukungan dari pejabat Pemerintah daerah Tk II Barito Utara dan Pam swakarsa yang dibentuk oleh PT. IMK kembali memaksa penduduk Desa Tengkanong dan Permata Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah untuk meninggalkan pemukiman mereka. Penggusuran tersebut dilakukan dengan caracara brutal, di mana warga dipaksa keluar dengan todongan senjata pasukan Brimob. Dalam peristiwa tersebut, 15 orang yang menolak mengosongkan areal tersebut kemudian ditangkap dan ditahan di Mapolres Barito Utara. Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, sejumlah hak-hak penduduk lokal seperti hak atas perumahan dan pekerjaan menjadi hilang. Diperkirakan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat praktikpraktik penggusuran. Selain itu, hilangnya hak atas pekerjaan dan perumahan ini berimbas pada hilangnya hak atas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Di samping pelanggaran atas hak-hak tersebut, ratusan orang kehilangan hak sipil dan politiknya karena praktik penggusuran selalu diwarnai dengan tindak kekerasan. PENGINGKARAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA Kecenderungan saat ini, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota kerap mengingkari keterlibatan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dengan menyatakan bahwa kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia tidak benar – mereka kerap 48 Bagian IV
mengatakan proses penggusuran sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi daerah – mereka balik mengecam pihak-pihak yang menuduh mereka terlibat dalam kejahatan tersebut. Bahkan tak jarang mereka mengabaikan kecaman dari pemerintah pusat atas perilaku brutal mereka dalam praktik-praktik penggusuran dan penanganan konflik agraria atau sumber kekayaan alam lainnya. Beberapa contoh kasus-kasus pengingkaran mereka ini adalah kasus pencemaran lingkungan PT Newmount Mining di Sulawesi Utara yang berakibat terlanggarnya hak atas kesehatan penduduk lokal, di mana Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menolak pengumuman pemerintah pusat tentang adanya pencemaran di Teluk Buyat. 13 Penolakan ini mereka lakukan dengan membuat penelitian tandingan yang melibatkan Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Manado berikut para ahlinya. Di Sulawesi Selatan, Pemerintah daerah menolak terlibat dalam aksi kekerasan polisi terhadap penduduk lokal dalam aksi demonstrasi menuntut pengembalian tanah-tanah adat yang dibeli dengan tidak wajar oleh PT Lonsum, dengan alasan penduduklah yang melakukan aksi pengrusakan terhadap fasilitas PT Lonsum, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sehingga tepat jika dikerahkan pasukan Brimob ke wilayah tersebut. 14 Di Jakarta, pemerintah propinsi menolak jika praktik-praktik penggusuran yang mereka lakukan telah melanggar hak asasi manusia. Dengan menyebutkan bahwa pelaksanaan penggusuran adalah bagian dari upaya mengurangi jumlah penduduk di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menolak jika penertiban kawasan liar telah menyalahi prosedur hukum. 15 PENGUSIRAN PAKSA: KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH DAERAH Hukum hak asasi manusia internasional dengan tegas memasukkan tindakan pengusiran paksa sebagai kejahatan hak asasi manusia berat. 16 Masuknya pengusiran paksa ke dalam kategori kejahatan berat karena tindakan itu selalu identik dengan kesengajaan dengan alasan penataan kota, atau pembangunan sejumlah fasilitas bisnis besar. 17 Di samping itu akibat yang ditimbulkan tindakan ini menyebabkan akibat-akibat yang serius bagi para korbannya. Akibat-akibat itu, antara lain: hilangnya property pribadi, kelompok atau suku, menyebabkan penderitaan secara fisik karena kerap menggunakan kekerasan. Oleh karena itu dalam instrumen hak ekonomi sosial budaya dan diperkuat oleh berbagai ketentuan hukum internasional lainnya, tindakan ini dinyatakan sebagai kejahatan berat hak asasi manusia. 18 Sementara itu kategori tindakan yang bisa dimasukkan dalam kejahatan ini adalah penempatan kembali, pengusiran dari suatu tempat, pemindahan ke lokasi baru, pemusnahan etnis, penertiban pemukiman penduduk atau lokasi perdangan yang dianggap liar, transmigrasi paksa dan penataan ulang wilayah sewenang-wenang. 19 Dalam beberapa kasus, pengusiran paksa dibenarkan oleh PBB, namun untuk melakukan itu ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara atau non-negara ketika melakukan pengusiran paksa. 20 Melihat peristiwa pengusiran penduduk oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan di daerah menunjukkan bahwa Pemerintah daerah terlibat dalam kejahatan berat hak asasi manusia. Sejumlah peristiwa penggusuran atau pengusiran penduduk lokal dalam kerangka pembangunan pusat-pusat bisnis atau pengembalian lahan-lahan kepada perusahaan yang diberikan kuasa penguasaan dan pengelolaan jelas-jelas jauh dari ketentuanketentuan yang tercantum dalam hukum hak asasi manusia internasional. Hampir dalam praktik pengusiran di seluruh daerah, para pelakunya tidak memenuhi standar-standar hukum hak asasi manusia internasional tentang prosedur pengusiran paksa. 1. Pengumuman yang Mendadak Sekalipun para pejabat di Pemerintah daerah mengaku telah mengumumkan rencana penggusuran di suatu tempat, namun hampir kebanyakan korban penggusuran selalu mengatakan sebaliknya, yakni Pemerintah daerah jarang sekali memberikan pengumuman tentang rencana pengusiran kepada publik jauhjauh hari sebelumnya. Kebanyakan penguman Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 49
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?