2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

TUTUP BUKU DENGAN “TRANSITIONAL JUSTICE”? MENUTUP LEMBARAN HAK ASASI MANUSIA 1999-2004 DAN MEMBUKA LEMBARAN BARU 2005 Januari 2005 Tim Penulis: Ifdhal Kasim, SH Amirudin Arrahab Sentot Setyasiswanto Zaenal Abidin Diterbitkan oleh: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 Tel.: (021) 797-2662, 7919-2564 Fax: (021) 7919-2519 Email: elsam@nusa.or.id, advokasi@indosat.net.id Website: www.elsam.or.id
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan dari sinilah titik pijak untuk melihat prospek pemenuhan kewajiban negara pada babakan baru tahun 2005: apakah agenda penegakan hak asasi manusia yang telah dicanangkan, yakni agenda ‘transisional justice‘ sudah dicapai atau belum, apa yang perlu dilakukan selanjutnya?, atau kita telah melupakannya alias “tutup buku”?. Dalam rentang waktu sejak bergulirnya reformasi, 1999-2004, ELSAM mengamati pemenuhan kewajiban negara dalam hal pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia telah mengingkari konsensus ‘Reformasi’, yakni mewujudkan ‘keadilan transisional’ (transitional justice). Keadilan transisional yang dimaksud di sini adalah, keberanian politik untuk sekali dan selamanya memutuskan rantai impunitas atas dasar suatu keadilan yang kontekstual yang didambakan rakyat, yaitu keadilan bagi si korban dan hukuman bagi si pelaku. Tekad politik untuk mewujudkan ‘transisional justice’ inilah yang praktisnya macet, khususnya terlihat dengan gamblang pada lembaran tahun 2004. Yang terlihat cuma tindakan-tindakan setengah hati, retoris, dan berlindung di belakang tameng ketidakjelasan hukum positif yang berlaku. Hukum berubah menjadi tempat berdalih, bukannya jalan menuju keadilan. AWAL YANG MENJANJIKAN Di awal runtuhnya rezim otoriter-Soeharto (1965-1998) terlihat semangat yang besar untuk menerapkan ‘keadilan transisional’. Negara baru atau rezim transisi mencetuskan tekad politik dan komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa Orde Baru, dan meletakkan dasar bagi budaya penghormatan hak asasi manusia ke depan. Tekad politik dan komitmen tersebut terlihat dari, antara lain, penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia Mei 1998, bumi-hangus Timor- Timur pasca jajak-pendapat, dan kekerasan masa DOM Aceh; amandemen konstitusi bermuatan hak asasi manusia; produksi regulasi dan ratifikasi instrumen-instrumen perlindungan hak asasi manusia; reformasi institusiinstitusi yang selama Orde Baru terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (seperti polisi, intelijen negara, dan TNI); dan menghadirkan pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia, yang diharapkan dapat mencegah keberulangan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Pemaparan di atas kongkritnya dapat dilihat dari produksi kebijakan di sepanjang tahun 1998-2000. Kita mulai dari Ketetapan MPR, yaitu mulai dari TAP MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia; TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2000; TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; TAP MPR iii
Page 3: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56:
karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58:
pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60:
mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62:
ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64:
BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66:
nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68:
pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70:
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72:
pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?