2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

internasional. Di lain pihak, kelompok pemberontak pun melakukan upaya-upaya pengingkaran atas kejahatan penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan-perempuan yang diduga sebagai mata-mata pemerintah. Dengan mengatakan para perempuan tersebut adalah mata-mata pemerintah, kelompok pemberontak mengelak telah memaksa para perempuan yang mereka culik untuk berjalan jauh tanpa istirahat yang cukup. 16 Di samping itu upaya lain untuk menutup-nutupi kasus-kasus semacam ini adalah dengan mengancam para pembela hakhak perempuan yang ingin mengungkap sejumlah kasus-kasus penyiksaan. Baik militer/ polisi dan kelompok pemberontak, kerap mengancam para pembela hak-hak perempuan dan hak asasi manusia yang vokal mengumumkan indikasi kuat tentang praktikpraktik penyiksaan, tindakan kejam, merendahkan martabat dan hukuman kejam yang melibatkan anggota mereka. 17 Demikian pula dengan kasus-kasus serupa di wilayah non-konflik, pemerintah juga cenderung bersikap serupa. Kasus-kasus seperti ini cenderung disebut sebagai kasus-kasus kriminal biasa – istilah mereka kasus penganiayaan – sehingga penanganannya pun sangat tidak memuaskan para korban. Kecenderungan untuk menafikkan kasus-kasus ini juga terlihat yakni dengan upaya-upaya melindungi para tersangka dengan cara mementahkan kesaksian para korbannya kurang didukung dengan hasil otopsi. 18 Bahkan langkah-langkah perlindungan terhadap para korban oleh sejumlah organisasi perempuan dan hak asasi manusia pun kerap mereka kecam dengan berbagai alasan. 19 Akibatnya banyak sekali praktik-praktik pengendapan proses penyelidikan atas kejahatan ini atau pelaku lolos dari jeratan hukum karena kurang bukti atau penghukuman yang sangat minim bagi para pelaku, terjadi sepanjang lima tahun terakhir. Khusus untuk kasus-kasus penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi merendahkan martabat dan hukuman kejam yang terjadi di dalam rumah tangga; upaya pemerintah untuk menutup-nutupinya masih sangat kuat seperti ketika orde baru masih berkuasa. Meski akhir 2004 ini parlemen mengesahkan undang-undang mengenai perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, pandangan dominan di kalangan pejabat pemerintah bahwa kejahatan untuk kategori ini adalah bukan kekerasan melainkan upaya suami mendidik istri, masih cukup kuat. Ketakutan bahwa para suami yang melakukan kekerasan akan dihukum cukup kuat berkembang sehingga ada upaya untuk menghentikan penerapan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ditangguhkan. Ini terlihat dengan sikap sebagian pihak di kalangan pejabat penegak hukum yang masih menunda pemberlakuan undang-undang ini dengan alasan belum adanya peraturan pemerintah tentang pekerja sosial. Padahal menurut para pembela hak-hak perempuan alasan penundaan ini sangat tidak masuk akal mengingat peraturan pemerintah tersebut bukanlah ketentuan hukum yang dapat menghambat penerapan dari undang-undang tersebut. 20 KESIMPULAN Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa praktik-praktik penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukum kejam, terjadi di seluruh level kehidupan. Kuatnya faham patriarki di tubuh pemerintahan yang kemudian diadopsi oleh masyarakat ke dalam relasi interaksi laki-laki dan perempuan sehari-hari, menjadi dasar pembenaran atas praktik-praktik kekerasan dalam kategori ini. Praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dalam penerapan darurat militer atau operasi militer kemudian diadopsi oleh para pemilik modal dalam menjalankan praktik kerja dengan buruh-buruh perempuan, dan oleh masyarakat dalam menjalankan relasi laki-laki dan perempuan tidak seimbang, menjadi akar utama atas terjadinya praktikpraktik kejahatan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam terhadap perempuan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan minimnya inisiatif negara untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan penghormatan hak-hak perempuan dalam pelaksanaan agenda reformasi nasional. Minimnya produksi regulasi serta gagalnya mereduksi watak patriarki dalam struktur 60 Bagian V
pemerintahan nasional hingga di level pemerintah desa akhirnya membuat kejahatan dalam kategori ini semakin menguat hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat dan kemudian menjadi tindak kejahatan yang endemik. Pada akhirnya banyak perempuan di Indonesia yang berujar “Tidak ada satu tempat aman pun bagi kami di tanah Indonesia ini.” CATATAN: 1 Terjemahan Indonesianya adalah “kekerasan antara.” Kekerasan antara yang dimaksud di sini adalah bahwa kekerasan ini dilakukan untuk membuat para pemberontak berhenti melakukan aksi-aksi penyerangan kepada markas militer atau pasukanpasukan militer. 2 Lih, Widodo, Sri Wiyanti, “Pembakuan Peran dan Kebijakan-kebijakan di Indonesia,” Agustus 1998; Wilujeng Henry, SH., Habsjah, Attashendarti., Setya Wibawa, Dhevi., “Dampak Pembakuan Peran Jender Terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah di DKI Jakarta”, Januari 2002 3 Inserta tentang Pemda NTB yang mencoba membuat perda tentang Pengiriman TKI ke luar negeri. 4 Regulasi nasional pembentukan Komnas Perempuan hanya memberikan mandat kepada Komisi dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pelaporan rutin tentang situasi hak-hak perempuan di Indonesia. Belum ada upaya dari pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi atas regulasi tersebut. 5 Pada periode 1999-2004 kewenangan penanganan persoalan-persoalan perempuan masih berada di bawah Komisi VIII yang membidangi bidang pertambang dan energi. Penempatan ini menunjukkan bahwa persoalan perempuan memang bukan menjadi agenda besar dari kerja DPR-RI 1999-2004. 6 Anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo menuturkan: ada pemeriksaan terhadap kaum perempuan yang diduga sebagai Inong Balee (tentara perempuan GAM). Pemeriksaan dilakukan aparat dengan cara yang tidak simpatik, karena pemeriksaan mengharuskan yang diperiksa untuk membuka bagian dada. Pasalnya, ada kecurigaan kalau di bagian dada terdapat tanda bulan bintang. “Ada kakak beradik yang mengalami seperti itu. Bahkan ketika ibunya memohon agar membuka, juga tidak dibolehkan,” ujarnya. Lih., “Komnas HAM Sudah Cek Ulang Kekerasan Seksual di Aceh,” Sinar Harapan, 20 Juni 2003. 7 Lih., “Soal Perkosaan 100 Perempuan Aceh, Komnas Selidiki, Korps TNI Membantah,” Kompas, 2 September 2003. 8 Kumpulan Dokumentasi, Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di 13 Kota Besar di Indonesia Periode 2003-2004, milik Mitra Perempuan WCC, Institut Perempuan Bandung, Lentera Perempuan Purwokerto, SPEK-HAM Surakarta, WCC Jombang, KKTG Aceh, Cahaya Perempuan Bengkulu, Damar Lampung, WCC Palembang, YLBH- PIK Pontianak, Swara Parangpuan Manado, LBH-P2i Makasar, Rumah Perempuan Makasar. 9 Ibid. 10 Ibid. 11 Penuturan Pembela Hak-hak Perempuan dalam rapat konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember 2004. 12 Wawancara korban dengan voulenteer Suara Ibu Peduli di Jakarta, Pertengahan 2003. 13 Penuturan Perempuan dalam Acara Tutur Perempuan, di Jakarta, September 2004. 14 Pangkoops Mayjen Bambang Darmono: “Tuduhan ketujuh LSM itu tidak benar.Laporan itu tidak benar, itu hanya isu murahan. Saya tidak suka kalau hanya mengumbar isu, berdasarkan data lewat SMS yang dikirim sekelompok orang”. Menurut ia, kejadian yang menimpa gadis bernama M (16) pada malam perayaan 17 Agustus itu dilakukan lima pelaku yang kesemuanya adalah warga sipil. Lih., “Komnas Cari Saksi Perkosaan,” Media Indonesia, 2 September 2003. 15 Prajurit Kepala Seprianus Lau Webang 3 tahun 6 bulan, sedangkan Husni Dwila divonis 3 tahun, dan Awaluddin divonis 2 tahun 6 bulan. Vonis kepada masing-masing terdakwa lebih rendah 6 bulan dari tuntutan oditur militer. Majelis Hakim juga memerintahkan ketiganya untuk tetap ditahan., lih., “Anggota TNI Pemerkosa Wanita Aceh Dihukum Penjara dan Dipecat,” Kompas, 20 Juli 2003. 16 Pertengahan Juni, GAM dilaporkan telah menculik dua orang istri perwira militer dengan tuduhan kedua orang tersebut menjadi mata-mata RI. Kedua perempuan tersebut kemudian dipaksa untuk berjalan jauh masuk hutan dan tinggal berpindah-pindah berbulan-bulan dengan pembatasan atas kebutuhankebutuhan kewanitaan mereka. 17 Para pembela hak-hak perempuan dan hak asasi manusia di Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Sampit kerap diancam orang-orang tidak kenal ketika mencoba mengumumkan indikasi kuat kasus-kasus penyiksaan, tindakan kejam, perlakuan tidak manusiawi serta hukum kejam yang dialami oleh perempuan. 18 Para pejabat penegak hukum kerap mementahkan kesaksian korban dengan cara melontarkan komentarkomentar yang bisa membuat publik menjadi ragu dengan kesaksian korban. Seperti dalam kasus penyiksaan Yuliasih di Jakarta oleh majikannya, September 2003, Kepala Unit Kriminal Umum Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Soeharto, 15 September 2003 mencoba mementahkan kesaksian korban dengan mengatakan: “ Itu semua baru dugaan, karena hasil visum belum kami terima.” Lih., “Lagi PRT Disiksa Majikannya,” Kompas, 16 September 2003 19 Lih., “Depnaker Pertanyakan Motif Penjemputan 19 TKI oleh LSM,” Tempo Interaktif, 9 Oktober 2003: Melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, pemerintah mempertanyakan motif penjemputan 19 orang TKI oleh organisasi pembela hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Dirjen Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 61
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10:
manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12:
BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14:
meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16:
sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18:
KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?