2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

penggunaan kekuatan militer oleh pemerintah sipil. Akibat dari itu semua kebijakan-kebijakan ini berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam lima tahun terakhir. 1 Di lain pihak, kebijakan-kebijakan tersebut turut menggagalkan komitmen nasional tentang agenda penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bab ini berusaha menjelaskan proses menguatnya penggunaan regulasi kedaruratan dan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara dalam mengatasi ketegangan politik dan konflik sosial di daerah yang telah menyebabkan agenda perbaikan hak asasi manusia nasional sepanjang 1999-<strong>2004</strong> berjalan di tempat. Penggunaan regulasi kedaruratan dan penggunaan kekuatan bersenjata untuk menghadapi gejolak sosial adalah bukanlah hal baru di Indonesia. Justru sebaliknya, pengandalan kekuatan militer untuk menghadapi gerakan separatis dan konflik sosial adalah kebiasaan dari pemerintahan orde baru di mana dengan alasan memulihkan keamanan dan ketertiban, tindakan menangkap dan menahan orang tanpa batas waktu, menetapkan sensor terhadap pers, membatasi arus keluarmasuk orang di perbatasan dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dianggap vital adalah sesuatu yang lumrah. MENGUATNYA PENGGUNAAN REGULASI KEDARURATAN DAN PENGERAHAN KEKUATAN MILITER OLEH NEGARA SEPANJANG 1999-<strong>2004</strong> Kecenderungan penggunaan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer oleh negara sebagai respon atas kemunculan gerakan separatisme dan konflik sosial dalam lima tahun belakangan ini semakin menguat. Pola-pola penyelesaian melalui cara-cara damai sebagaimana yang nampak dominan pada awalawal pemerintahan transisi terbentuk – pada era presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid – sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan oleh pemerintah. Bahkan, tanpa didahului dengan evaluasi yang mendalam dan independen atas sejumlah langkah-langkah penyelesaian damai yang sudah mereka tempuh, pihak pemerintah selalu mengajak untuk membenarkan langkahlangkah militer yang mereka tempuh yakni dengan menyebutkan kelompok pemberontak atau pihak-pihak sipil yang bertikai telah menolak berdamai sehingga layak untuk diselesaikan melalui langkah-langkah militer. Dengan mengumandangkan slogan “Menjaga Keutuhan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia — (NKRI)” para pejabat militer dan sipil mengajak publik luas untuk dukungan langkah-langkah militer tersebut. Akibatnya, langkah-langkah penyelesaian damai yang sebenarnya banyak menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan pemberontakan dan konflik komunal, menjadi tidak popular di mata publik. 1. Penanganan Tuntutan Kemerdekaan di Aceh dan Papua Pasca rezim orde baru tumbang, adalah Habibie, presiden pertama yang menggunakan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi persoalan pemberontakan dan konflik sosial di Indonesia. Dimulai dengan penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 107 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan Darurat Militer di Timor Lorosae, Habibie mencoba mengakhiri tindak kekerasan yang semakin meluas di Timor Timur (sekarang Republik Demokratik Timor Lorosae) pasca Jajak Pendapat Agustus 1999, dengan mengerahkan kekuatan militernya ke Timor Timur. Dengan dalih pemerintah Indonesia mendapat mandat dari PBB dan Pemerintah Portugal untuk bertanggungjawab atas keamanan di wilayah Timor Timur selama jajak pendapat berlangsung, Habibie memilih untuk memberlakukan darurat militer di wilayah tersebut. Meski telah ditetapkan dalam 30 Bagian III
keadaan darurat militer, aksi-aksi kekerasan kelompok pro-integerasi terhadap penduduk sipil tidaklah berhenti. Justru sebaliknya, aksi kekerasan tersebut semakin meluas hingga membuat sebagian besar kota-kota di wilayah tersebut berubah menjadi lautan api dan juga melahirkan gelombang eksodus besar-besaran penduduk sipil ke wilayah Timor Barat. Ribuan penduduk sipil dilaporkan terbunuh dalam aksi kekerasan tersebut, dan 200 ribu lainnya dipaksa mengungsi ke daerah Timor Barat. Meski langkah ini mendapat kecaman dari dunia internasional, namun preseden ini menjadi awal penggunaan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi gejolak politik dan konflik sosial di berbagai daerah oleh pemerintahan selanjutnya. Di Aceh, kebuntuan pelaksanaan kesepakatan penghentian permusuhan 2 , antara Militer Indonesia dengan militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk memberlakukan status darurat di wilayah tersebut. Langkah perundingan yang merupakan babak baru dalam penyelesaian Aceh secara damai oleh pemerintah dalam 20 tahun terakhir runtuh dalam hitungan hari karena pemerintah RI bersikeras agar GAM menerima konsep otonomi sebagai solusi tunggal penyelesaian Aceh. Akibatnya, CoHA yang selama lebih dari tiga bulan berhasil menurunkan tensi kekerasan di Aceh gagal untuk dipertahankan dan berbalik menjadi pemicu peristiwa kekerasan yang lebih besar dari sebelumnya. Runtuhnya CoHA inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan Megawati untuk kembali memilih cara-cara militer sebagai jalan keluar penyelesaian Aceh. Diawali dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Darurat Militer di Aceh pertengahan Mei, selanjutnya Megawati memerintahkan pasukan (insert tabel)militernya yang sudah lebih dahulu berada di sekitar propinsi-propinsi yang bertetangga dengan propinsi Nanggroe Aceh Darurssalam untuk melakukan aksi penyerangan terhadap kantong-kantong pertahanan GAM. Untuk mendukung penyerbuan tersebut, Megawati menunjuk Panglima Komando Daerah Militer setempat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), dan memberikan wewenang kepada PDMD untuk mengambil langkah-langkah pembatasan terhadap aktivitas penduduk sipil guna mendukung operasi tempur yang sedang berjalan. Sejak saat itu, aksi kekerasan terhadap penduduk sipil di Aceh kembali terjadi dalam skala yang lebih besar dari sebelumnya. 3 Di Papua, meski pola penanganan Jakarta atas tuntutan kemerdekaan tidak menggunakan Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 31
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?