2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

terhadap hak asasi manusia itu direproduksi atau diproduksi dengan alasan tingginya potensi konflik di berbagai daerah, seperti perkembangan masalah di Aceh dan Papua, atau konflik antar etnis atau bernuansa agama yang terjadi di Maluku, Poso dan Kalimantan. Alasan lain dari dikeluarkannya kebijakan yang tidak respek terhadap hak asasi manusia itu adalah perlunya jaminan keamanan untuk investasi demi perbaikan kondisi ekonomi nasional. Kebijakan yang tidak respek hak asasi manusia ini pada gilirannya mengabaikan pula hak-hak perempuan. Pengiriman besar-besaran perempuan ke manca negara sebagai TKW adalah contoh nyata dari situasi ini. Keadaan lain yang membuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia lamban adalah belum terjadinya reformasi yang signifikan dalam institusi militer, intelijen dan kepolisian. Kelambanan itu terjadi karena kurangnya dukungan dari parlemen dan departemen terkait. Semua itu terjadi karena kuatnya kepentingan personal, terutama personal yang terlibat masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam menentukan arah dari reformasi institusi-institusi tersebut. Akibatnya upaya Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dan Pengadilan HAM untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terbentur pada aturanaturan internal institusi-institusi tersebut. Di sisi lain peranan institusi keamanan dan pertahanan ini kian menjadi dominan tak kala konflik terus menerus berkembang, sementara itu para pejabat sipil dan parlemen tidak percaya diri menghadapi konflik tersebut. Peristiwa kekerasan yang terus terjadi dalam lima tahun belakangan ini telah memaksa lebih dari 3 juta penduduk meninggalkan kampung halamannya dan terpaksa hidup di kamp-kamp pengungsian dalam batas waktu yang tidak -terbatas. Setidaknya saat ini 3 juta orang korban tersebut hidup dalam kemiskinan dan sangat bergantung dengan uluran tangan pemerintah dan organisasi-organisasi kemanusiaan nasional maupun internasional. Para korban itu saat ini hidup dalam ancaman serangan busung lapar, kekurangan gizi, dan penyakit menular berbahaya lainnya. Dan celakanya, mayoritas dari korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Di samping itu, dalam lima tahun ini langkah-langkah pembenahan ekonomi Indonesia patut untuk diperhatikan karena programprogram ini kerap berkontribusi terhadap berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Program-program recovery ekonomi yang menitiktekankan pada pembuatan regulasi liberalisasi ekonomi Indonesia ini diketahui menjadi penyebab praktikpraktik pelanggaran dalam bentuk perampasan tanah petani dan masyarakat asli oleh perusahaan, penggusuran rumah/tempat tinggal masyarakat miskin kota, PHK, dan semakin buruknya akses penduduk atas fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan mengatasnamakan memacu pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah, pemerintah bersama-sama parlemen kemudian memberikan kekebalan kepada pemilik modal dalam bentuk jaminan modal dan pemenuhan seluruh kebutuhan-kebutuhan dari para pemodal tersebut. Praktis seluruh sektor ekonomi di pedesaan dan kota telah dikuasai oleh para pemilik modal, dan penduduk hanya menjadi pengisi tenaga kerja kasar di situs-situs ekonomi besar. Meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional tentang hak-hak perempuan, bahkan jauh sebelum gerakan hak asasi manusia di Indonesia menguat, namun tidak membuat kondisi perempuan dengan sendirinya membaik. Laporan adanya kasuskasus penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam terhadap kelompok perempuan terus meningkat hingga mengkhawatirkan banyak pihak. Peristiwa-peristiwa ini nyaris ditemukan di seluruh propinsi, tanpa melihat apakah propinsi tersebut masuk dalam kategori maju atau tidak. Para korbannya pun berasal dari semua tingkatan status sosial. Para pelaku dari kejahatan ini pun tidak melulu negara, melainkan sudah meluas hingga ke wilayah domestik. Di wilayah-wilayah konflik bersenjata, intensitas kejadiannya cukup tinggi dan sangat terkait erat dengan penggunaan strategi perang yang digunakan pihak-pihak yang bertikai. Sementara di wilayah non-konflik intensitas dari kejahatan ini juga cukup 2 Bagian I
meningkat dan terkait erat dengan sejumlah langkah-langkah negara dalam memulihkan perekonomian nasional, proses desentralisasi dan kebijakan perang melawan terorisme. Kecenderungan yang semakin memburuk ini semakin diperparah dengan tidak berjalannya agenda pembangunan dan perbaikan hak-hak perempuan. Terbatasnya produksi regulasi di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan; proses reformasi di tubuh institusi pemerintahan dan parlemen yang tetap melanggengkan sistem patriarki; serta ketiadaan institusi-institusi khusus perlindungan dan penyelidikan serta ketidakmampuan peradilan Indonesia untuk mengadili kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan adalah sumber utama penyebab meningkatnya praktik-praktik penyiksaan, tindakan tidak manusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam terhadap perempuan di wilayah konflik, lokasi bekerja, sekolah hingga di rumah. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa komitmen nasional tentang penegakan hak asasi manusia yang dirumuskan dari pengalaman hidup sejumlah korban di masa rezim Orde Baru berkuasa tidak dengan sendirinya membuat kondisi hak asasi manusia di Indonesia membaik. Dengan pengamatan yang panjang dan mendalam ELSAM menilai perlu untuk memaparkan proses penerapan agenda pembangunan dan perbaikan hak asasi manusia nasional yang sekaligus juga mampu memaparkan problem-problem ekonomi politik yang membingkainya. TUJUAN DAN CAKUPAN Selanjutnya laporan ini bertujuan untuk : Pertama, mengevaluasi proses pelaksaanan agenda penegakan hak asasi manusia nasional, termasuk agenda penegakan hak-hak perempuan, periode 1999-2004. Kedua, mengevalusi implementasi atas sejumlah agenda penegakan hak asasi manusia nasional, termasuk agenda penegakan hak-hak perempuan yang telah berjalan. Ketiga, Sebagai bahan refleksi kepada departemen perudangudangan dan HAM, TNI, Polri, pengadilan dan kejaksaan dan sekaligus menjadi bahan pijakan pembenahan agenda penegakan hak asasi manusia ke depan. Keempat, Sebagai bahan refleksi pemerintahan propinsi dan kabupaten atas proses penerepan otonomi daerah dan sekaligus menjadi bahan masukan dalam penegakan dan pembangunan hak asasi manusia dalam pembenahan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu laporan ini akan mencakup upayaupaya penerapan agenda penegakan hak asasi manusia nasional sepanjang periode 1999-2004 yang meliputi pembuatan dan pencabuatan regulasi yang bertentangan dengan hak asasi manusia; proses reformasi di institusi pemerintah, termasuk institusi TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Penentuan tahun 1999 sebagai periode awal pengamatan, karena sejumlah upaya penegakan hak asasi manusia, penyelidikan, pembentukan regulasi hak asasi manusia dan pengadilan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia untuk pertamakalinya dilakukan di Indonesia. Di samping itu, pada tahun yang sama pemerintahan baru pengganti pemerintahan otoriter Soeharto baru saja terbentuk. Meskipun pada pertengahan 1998 ada sejumlah langkahlangkah penegakan hak asasi manusia, namun demikian langkah-langkah tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat Indonesia, karena pemerintahan pada saat itu masih dipandang bagian dari pemerintahan masa lalu. Selanjutnya untuk melihat apakah upayaupaya penerapan agenda penegakan hak asasi manusia periode 1999-2004 berjalan efektif di tataran praktis, laporan ini juga akan mencakup peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia periode 1999-2004 seperti pembunuhan sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan berbagai perlakuan kejam dan tidak manusiawi di Aceh dan Papua serta berbagai daerah lainnya, yang terkait dengan penggunaan regulasi-regulasi kekerasan. Laporan ini juga akan mencakup proses penerapan otonomi daerah yang terkait dengan penegakan dan pembangunan hak asasi manusia. Secara khusus pula, laporan ini akan mencakup berbagai peristiwa pengusiran atau penggusuran paksa terhadap penduduk urban, penduduk asli, petani dan pelarangan atas Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 3
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64:
BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66:
nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68:
pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70:
Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72:
pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74:
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76:
pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?