2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

elit lokal yang ikut bertikai kembali menggunakan pendukungnya untuk kembali melakukan tindak kekerasan terhadap para lawan politiknya. Berbagai informasi dari lima wilayah tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah elit politik lokal dalam memobilisasi massa untuk melakukan tindak kekerasan. 4 Mei 2001, Otonomi daerah resmi dijalankan dan untuk pertama kalinya Pemerintah daerah memiliki kewenangan atas wilayahnya sendiri. Segera setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penarikan pajak, retribusi daerah mulai dilakukan oleh pemerintah terhadap seluruh sektor di setiap daerah. kemudian untuk meningkatkan PAD, sejumlah situs-situs ekonomi pun mulai ditawarkan dan diserahkan kepada para pemodal. Pembangunan prasarana dan sarana sebagai prasyarat memacu laju investasi ke daerah pun mulai dijalankan oleh dinas-dinas teknis yang berada dalam hirarki gubernur atau bupati/walikota. Proses pelaksanaan inilah yang kemudian kembali membuat aksi kekerasan terhadap penduduk lokal kembali terulang. Di samping itu, fakta lain juga menyebutkan bahwa pelaksanaan Otonomi daerah justru menjadi menyuburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme baru di lingkungan pemerintahan daerah. Pejabat di DPRD, Pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota, serta kantor dinas di daerah melakukan praktik-praktik korupsi atas sejumlah pendanaan proyek-proyek pembangunan dan anggaran belanja daerah maupun kegiatan-kegiatan studi banding di dalam maupun luar negeri. 5 Hingga pertengahan <strong>2004</strong> ini puluhan kasus korupsi oleh pejabat pemerintah terungkap, namun demikian hanya sedikit saja yang diusut hingga ke pengadilan. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DALAM OTONOMI DAERAH Dalam kesempatan ini Perda diaudit dengan menggunakan hukum hak asasi manusia nasional sebagai parameter termasuk sinkronisasi perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum hak asasi manusia; memproduksi regulasi daerah yang lebih menguatkan implementasi hukum hak asasi manusia nasional; mendirikan Komisi Hak Asasi Manusia Daerah; Menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia bagi aparatur pemda; Menyusun buku saku untuk pegawai pemerintah daerah; serta mengeluarkan laporan tentang kondisi hak asasi manusia di daerahnya, ELSAM mencoba melakukan observasi atas sejumlah langkahlangkah atas sejumlah pemerintah daerah. Dimulai dengan mengumpulkan dokumen resmi, ELSAM kemudian memperkuat analisis dokumen tersebut dengan melakukan wawancara singkat dengan organisasi hak asasi manusia di tingkat daerah. Norma hak asasi manusia internasional dan nasional mewajibkan kepada negara, untuk mengambil langkah-langkah perlindungan hak asasi manusia, baik melalui langkah-langkah legislatif maupun langkah-langkah lain yang memperkuat langkah-langkah legislatif tersebut. Istilah negara, disini adalah pemerintah nasional dan pemerintah-pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan. Jadi jelas bahwa pemerintah daerah terikat dengan ketentuan ini. Sebagai penguasa lokal Gubernur atau Bupati semesti mengambil langkah-langkah pembuatan kebijakan di tingkat daerah serta langkah-langkah lain yang dapat memperkuat upaya-upaya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 1. Perda yang Anti Hak Asasi Manusia Dalam lima tahun terakhir, produk regulasi daerah yang memperkuat implementasi hukum hak asasi manusia nasional di tingkat daerah masih terbatas. Konsentrasi terbesar atas produksi regulasi daerah lebih dititikberatkan pada bidang ekonomi dan pemekaran wilayah. 6 Selain itu, upaya-upaya sinkronisasi atas sejumlah regulasi daerah dengan hukum hak asasi manusia nasional juga tidak ditemukan. Produksi regulasi daerah khusus tentang perlindungan hak-hak perempuan pun, juga tidak ditemukan di semua Pemda. Padahal kasuskasus kejahatan terhadap perempuan di berbagai daerah telah menjadi endemik. Di sejumlah daerah, produk-produk regulasi baru ini dilaporkan turut andil dalam melahirkan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Penarikan pajak dan retribusi menyebabkan penghasilan penduduk lokal mulai berkurang 44 Bagian IV
karena usaha-usaha kecil mereka juga dikenakan pajak atau retribusi. Sementara pelaksanaan kebijakan memacu investasi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana umum membuat masyarakat kembali kehilangan haknya atas tanah dan kekayaan alam yang sudah turun temurun mereka kelola. Di wilayah pedesaan atau perkampungan, sejumlah penduduk kembali melaporkan bahwa proses pemberian konsesi kehutanan, pertambangan dan perkebunan besar semakin memperkuat klaim perusahaan atas tanah maupun kekayaan alam penduduk lokal. Di perkotaan, penataan kota untuk pembangunan prasarana investasi maupaun penanganan persoalan kemacetan dan banjir, menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk menggusur penduduk urban. Pemda kemudian memberikan tuduhan atau cap kriminal kepada penduduk urban untuk membenarkan langkah-langkah penggusuran atau pelarangan atas aktivitas penduduk. Cap itu antara lain: menduduki tanah-tanah milik BUMN atau pihak swasta, mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena berjualan di pinggir jalan, menjadi penyebab kemacetan di jalan karena mengoperasikan kendaraan umum yang tidak ramah lingkungan serta menjadi penyebab banjir karena mendirikan rumahrumah di pinggir kali. Minimnya regulasi perlindungan hak asasi manusia ini tidak dibarengi dengan melakukan revisi atau mencabut atas sejumlah perda-perda yang bertentangan dengan hak asasi manusia di masa lalu. Sebut saja di Jakarta, regulasi daerah tentang Tata Ruang Kota dan Perda Nomor 11 tahun 1988 tentang ketertiban Umum yang diproduksi pada masa rezim orde baru berkuasa hingga saat ini belum dicabut. Dan celakanya ini digunakan oleh Sutiyoso untuk kembali menggusur ribuan penduduk dan melarang pedagang kaki lima untuk beroperasi di sejumlah tempat serta digunakan untuk melarang beroperasinya becak. Di Tangerang, Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan (K3) Pemerintah Kota Tangerang, yang membenarkan praktik-praktik penggusuran hingga laporan ini dibuat juga dicabut. Bahkan para bupati saat ini menggunakan perda tersebut untuk menggusur ratusan pedagang di depan gerbang masuk pergudangan Bandara Mas, berjarak 200 meter dari pintu gerbang M- 1 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di Kendari-Sulawesi Tenggara Gubernur hingga saat ini belum mencabut SK Gubernur Sulawesi Tenggara No 318 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Perambahan atau Gangguan kawasan TNRAW dan Kawasan Hutan Sekitarnya. Padahal SK ini kerap digunakan sebagai landasan tindakan pengusiran (pemindahan paksa) penduduk asli Tobu HukaEa-LaEa. Di Jawa Tengah, Perda No 13 Tahun l991 tentang Ketertiban dan Keindahan Lingkungan Perkotaan, juga belum dicabut. Sementara perda ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah kota Semarang untuk menggusur puluhan pedagang kaki lima di Jalan Sukowati. Di Sukabumi, Perda Nomor 2 Tahun 1988 tentang K3, hingga saat ini belum dicabut dan menjadi pembenaran penertiban pedagang kaki lima. Dan masih banyak lagi regulasi-regulasi daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia namun hingga saat ini belum juga diamandemen, dan pada masa era otonomi ini justru menjadi senjata pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan budaya penduduknya sendiri dengan melancarkan praktik-praktik penggusuran paksa penduduk asli, petani, nelayan, dan komunitas urban di sebagian besar wilayah Indonesia. 2. Ketiadaan Institusi perlindungan Hak asasi Manusia Reorganisasi struktur Pemerintah daerah pada masa persiapan dan pelaksanaan Otonomi daerah tidak dibarengi dengan pembangunan institusi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di daerah. Praktis dari pengamatan program reorganisasi struktur pemerintahan hanya berkutat pada pembenahan garis hirarki dan koordinasi antar instansi-instansi yang dulu tidak berada di bawah Pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan ELSAM, mayoritas propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki institusi perlindungan hak asasi manusia. Hanya dua propinsi di Indonesia yang ditemukan memiliki Kantor Perwakilan Komnas HAM, dan kantor-kantor itu pun tidak mendapatkan dukungan politik dan dana yang Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 45
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?