2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

tersebut juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut menyalahi aturan pemerintah tentang penjemputan para tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri. 20 Wawancara dengan pekerja pembela hak-hak perempuan di jakarta, November -Desember 2004 62 Bagian V
BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekomendasi Selama periode 1999 – 2004, komitmen nasional penegakan HAM telah mengalami kemajuan yang signifikan. Komitemen penegakan HAM ini tercantum dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dan pemerintah. Sumbersumber yang menjadi masalah terjadinya pelanggaran HAM telah menjadi komitmen untuk dibenahi. Reformasi regulasi yang menjamin tegaknya HAM telah berjalan dan secara normatif telah banyak regulasi yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Korban pelanggaran hak asasi manusia juga secara normatif mendapatkan jaminan untuk pemulihan kepada mereka. Korban telah dijamin oleh UU bahwa mereka berhak mendapatkan keadilan dan reparasi. Jaminan bahwa keadilan kepada korban ini akan diwujudkan adalah adanya reformasi regulasi yang memberikan perlindungan hak asasi manusia regulasi atas peradilan yang adil serta regulasi yang mengatur tentang hak-hak korban. Tersedianya regulasi yang memadai ternyata tidak serta merta membawa keadilan bagi korban, karena jajaran birokrasi, judiciary (Kehakiman), Kejaksaan, dan Polisi tidak siap untuk melaksanakan regulasi-regulasi tersebut. Disamping itu juga masih kentalnya resistensi dari institusi yang terkena imbas dari reformas regulasi tersebut. Praktis, macetnya reformasi institusi tersebut tidak ekuivalen dengan kemajuan regulasi. Hasilnya adalah tidak tuntasnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sehingga capaian kearah keadilan dan pemulihan kepada korban gagal. Pada tingkat implementasi, ternyata proses keadilan kepada korban tidak juga beranjak naik. Pengadilan-pengadilan yang dilakukan untuk mengadili pelaku tidak lebih hanya peradilan yang “asal ada” untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau tuntutan korban. Kebenaran tidak terungkap, pelaku dinyatakan bebas dan korban tidak mendapatkan kompensasi adalah akhir cerita yang bisa ditebak sejak awal. Lambatnya proses perbaikan hak asasi manusia di Indonesia semakin diperburuk oleh langkah-langkah pemerintahan transisi untuk menghadapi berbagai persoalan politik ekonomi menonjol dalam lima tahun terakhir. Penerapan regulasi kedaruratan dan pengerahan kekuatan militer untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemberontakan, konflik sosial dan perang melawan terorisme adalah sebuah kemunduran dari langkah-langkah penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah transisi. Penggunaan langkah-langkah militer dalam penyelesaian persoalan pemberontakan konflik komunal dan perang melawan terorisme justru menjadi penyebab peristiwa pelanggaran hak asasi manusia baru. Tercatat masih terdapat pelanggaran HAM yang menonjol terjadi sepanjang 1999-2004 yakni masih terjadinya pembunuhan kilat dan diluar proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, tindakan kejan dan tidak menusiawi, merendahkan martabat dan hukuman kejam, orang hilang pembatasan ruang gerak dan pencabutan hak untuk mengelurakan pendapat dan kejahatan-kejahatan terhadap pekerja Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 63
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10:
manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12:
BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14:
meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16:
sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18:
KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20:
manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?