2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial. Program ratifikasi berbagai instrumen internasional penting lainnya tampaknya belum berhasil dilaksanakan terutama untuk konvensi hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya. RAN-HAM periode 1998– 2003 telah memprioritaskan beberapa instrumen yang akan diratifikasi yaitu Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (konvensi sipol) beserta protokolnya; Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (konvensi ekosob); dan juga Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia pada tahun 2002, sedangkan tahun 2003 adalah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; Konvensi Perbudakan; dan Konvensi Internasional Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Implementasi dari program RAN-HAM tentang ratifikasi ini adalah terhadap konvensi hak sipil politik dan konvensi hak ekonomi sosial budaya akan dilakukan persiapan ratifikasi mulai tahun 2004 sesuai dengan RAN- HAM 2004-2009. 22 Konvensi mengenai Penghentian Perdagangan Manusia, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai trafficking dengan Keppres Nomor 88 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak. Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sampai saat ini belum diratifikasi padahal sudah ada rencana untuk meratifikasi konvensi ini sejak tahun 2000 dan pada perbaikan RAN-HAM periode 1998- 2003 konvensi ini masih tetap menjadi prioritas. Terhadap Konvensi Perbudakan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perbudakan ini dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Selain adanya ratifikasi Konvensi Anti Perbudakan, pada tahun 2003 dikeluarkan produk perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dengan Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin dilarangnya praktik perbudakan di Indonesia. Meski belum merativikasi konvensi internasional perlindungan semua perkerja migran dan anggota keluarganya sampai saat ini pemerintah belum melakukan ratifikasi tetapi pada tahun 2004 ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan TKI di Luar Negeri/tentang Buruh Migran, namun undang-undang ini malah justru mengatur tentang tata organisasi penempatan buruh migran dan belum menyentuh aspekaspek perlindungan terhadap buruh migran. Selain berbagai macam konvensi yang diagendakan dalam RAN-HAM, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengesahan terhadap berbagai konvensi lainnya terutama adalah konvensi-konvensi dari ILO. Konvensikonvensi tersebut adalah Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) dan Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). 23 3. Reformasi Institus TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Salah satu mandat dari agenda penegakan hak asasi manusia adalah reformasi institusi TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Masuknya agenda ini merupakan pengamatan mendalam atas keterlibatan institusi-insitusi ini dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia karena telah terkooptasi oleh kekuasaan Soeharto. 24 Atas dasar itu juga agenda reformasi ini dimulai menjadi tiga tahap besar, yakni mencakup pembuatan regulasi untuk membenahi wewenang, tugas dan hirarki komando, pembenahan struktur organisasi termasuk di sini menertibkan unit usaha milik militer dan Polri, dan penguatan atau 16 Bagian II
pembenahan mekanisme pertanggungjawaban kriminal di institusi-institusi tersebut. 25 a. Kepolisian, Militer dan Intelejen Lahirnya TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 telah menjadi landasan proses reformasi di tubuh TNI dan Polri. Dimulai dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk Keppres, pemerintahan Habibie dan Abdurrahman Wahid memulai reformasi di dua institusi ini dengan melakukan pemisahan antara TNI dan Polri. Keppres pemisahan ini kemudian diarahkan untuk ditingkatkan ke dalam bentuk undang-undang pada masa Abdurrahman Wahid. Namun karena kepemimpinan Wahid berhasil ditumbangkan oleh parlemen upaya ini pun terhenti. Naiknya Megawati menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid, kemudian lahir insiatif untuk melanjutkan proses reformasi di dua institusi tersebut. Namun demikian, begitu kuatnya penolakan kedua institusi tersebut untuk memberikan kepada sipil kewenangan merumuskan arah reformasi di dua institusi tersebut, membuat proses pembuatan undang-undang untuk kedua institusi ini berjalan lama dan masih mempertahankan nilai-nilai lama yang tentunya membahayakan proses demokratisasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Akhirnya memasuki tahun 2002, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 26 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 27 disahkan. Pasca pengesahannya, selanjutnya pemerintah menerbitkan beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan institusi kepolisian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI. 28 Sayangnya proses pembuatan regulasi untuk TNI dan Polri tidak dilanjutkan dengan pembuatan regulasi untuk institusi intelejen. Institusi yang pada masa Soeharto juga kerap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia ini, hingga saat ini belum memiliki undang-undang karena draft Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah masih mempertahankan cara-cara lama. Di samping itu, pasca penerbitan Undangundang Nomor 3 Tahun 2003, juga tidak dilanjutkan dengan menerbitkan undangundang tentang TNI sebagai konsekuensi perubahan yang harus dijalankan oleh institusi karena penerbitan undang-undang tersebut. Tanpa alasan yang jelas, pembuatan regulasi ini tertunda-tunda selama dua tahun. Setelah saling tarik-menarik antara TNI dengan politisi sipil yang mengkritisi sejumlah pasal-pasal bermasalah dalam draft RUU TNI, Undangundang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) diterbitkan. Dalam undang-undang ini didefinisikan secara jelas persoalan jati diri atau identitas TNI, yakni TNI sebagai tentara profesional. 29 Poin penting lainnya dari undang-undang ini adalah adanya pasal larangan bisnis oleh TNI dan hubungan antara TNI dengan otoritas sipil berkait dengan kedudukan TNI apakah berada di bawah departemen pertahanan atau langsung di bawah presiden. Sedangkan larangan bisnis oleh TNI dalam undang-undang ditegaskan bahwa penyerahan aset akan dilakukan dalam waktu lima tahun kepada pemerintah. Meskipun pencapaian di tingkat normatif untuk agenda pemisahan TNI dan Polri (dengan disahkannya undang-undang tentang TNI) telah dicapai, ternyata dalam implementasinya masih terdapat hambatanhambatan yang kembali berakibat langsung terhadap praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu sejumlah pasal dalam regulasi tersebut, terutama khusus undangundang Pertahanan dan TNI, terdapat kelemahan-kelemahan subtansial yang masih akan mengancam hak asasi manusia penduduk. 30 Sepanjang proses pemisahan ini ternyata juga tidak mampu mengurangi keterlibatan TNI dan Polri dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, kedua Institusi masih terlibat dalam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. 31 Di samping itu agenda reformasi di lingkungan internal juga berjalan lambat, dan mencapai titik terendahnya memasuki 2004 ini. Berbeda dengan masa awalawal di mana reformasi internal dimulai dengan menghapuskan jabatan Kastaf Sospol dan Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 17
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77:
hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?