2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

dengan hanya mengajukan dua terdakwa yaitu komandan Brimob dan Kapolres padahal hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut pelaku lapangan dan Kapolda sebagai pihak yang juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Hingga laporan ini dibuat, proses persidangan untuk kasus ini sedang berjalan, sehingga belum diketahui persis hasilnya. b. Pengadilan Koneksitas dan Pengadilan Militer Selain beberapa pengadilan HAM tersebut di atas, selama 1999-<strong>2004</strong> juga terjadi beberapa pengadilan terhadap kasus-kasus yang melibatkan aparat negara dan berindikasi kuat terjadi pelanggaran HAM yang berat. Kasuskasus ini tidak diselesaikan melalui Pengadilan HAM tetapi dengan Pengadilan Koneksitas dan Pengadilan Militer. i. Pengadilan Koneksitas Teungku Bantaqiah Kasus pembunuhan terhadap Teungku Bantaqiah dan pengikutnya dilaksanakan dengan menggunakan pengadilan koneksitas berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 April 2000 Nomor 21/Pen.Pid/2000/PN-BNA. Digelarnya peradilan koneksitas didasarkan pada adanya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 April 2000 Nomor Register Perkara PDM-02/ MLBH/4/2000. Dalam persidangan koneksitas yang digelar di Pengadilan Negeri Tingkat I Banda Aceh berkaitan dengan kasus penembakan terhadap Teungku Bantaqiah dan 56 penduduk sipil lainnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 25 orang terdakwa, 24 orang tentara dan satu orang sipil, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain tanpa bukti-bukti yang jelas atas tuduhan kepada korban sebagai anggota GPK Aceh. Dakwaan dibuat secara berlapis yang bersifat komulatif. Artinya bahwa JPU menyusun dakwaan dari tindak pidana yang terberat berkaitan dengan penghilangan nyawa, yakni pembunuhan (moord) yang direncanakan, sampai yang teringan yakni kelalaian yang mengakibatkan kematian. Putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan secara melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan Primer. Tetapi pengadilan menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair. Ke-25 terdakwa dijatuhi hukuman antara 6 tahun sampai dengan 10 Tahun. ii. Pengadilan Militer Kasus Trisaksi Kasus penembakan terhadap mahasiswa Trisaksi disidangkan dalam pengadilan militer di Mahkamah Militer II-08 Jakarta. Terdapat 18 terdakwa di mana dua terdakwa Letnan Agus Tri Heryanto dan Letnan Pariyo disidangkan pertama kali. Para terdakwa lainnya yang diajukan dalam pengadilan adalah Komandan Kompi Brimob Polda Metro Jaya Lettu (Pol) Wandi Rustiawan, Komandan Kompi Korps Brimob Polri Lettu (pol) Sriyadi, Komandan Pleton Korps Brimob Polri Letda (Pol) Basya Radyananda dan Koordinator URC Polda Metro Jaya Letda (Pol) Achmad Hadi. Terdakwa lainnya yang disidangkan secara terpisah adalah 11 terdakwa, namun 2 di antaranya tidak dapat menghadiri persidangan karena meninggal dunia dan desersi. Mahkamah Militer (Mahmil) II-08 Jakarta, sejak 18 Juni 2001 telah menyidangkan kasus penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Mahmil akan mengadili 11 anggota aparat keamanan dari pangkat golongan tamtama, bintara, dan perwira sebagai terdakwa, dengan saksi 35 orang dari berbagai kalangan, termasuk dari Civitas Akademika Universitas Trisakti. Akhirnya aktor-aktor di lapangan itu pun dijatuhi hukuman. Sembilan anggota Brimob dituntut hukuman antara 1,5 tahun hingga 3 tahun penjara dan dipecat dari Polri. iii. Pengadilan Militer Kasus Theys Eluay Pasca penyelidikan KPN, berkas hasil penyelidikian kemudian dilimpahkan ke Makamah Militer Surabaya dengan mengajukan 22 Bagian II
4 tersangka. Sidang dibagi dalam dua berkas perkara di mana berkas pertama terdiri dari Letnan Kolonel Hartomo (40), Kapten Infantri Rionardo (32), Sersan Satu Asrial (31), dan Praka Ahmad Zulfahmi (27) dan berkas kedua terdiri dari Mayor Infantri Donny Hutabarat (35), Letnan Satu Agus Soepriyanto (31), dan Sersan Satu Lauren SL (28). Ketujuh terdakwa dikenai dakwaan primer Pasal 338 KUHP tentang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun dan Pasal 351 KUHP Ayat (3) tentang penganiayaan yang berakibat matinya orang, jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Para terdakwa pada akhirnya di vonis antara 2 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Letkol Hartomo, Mayor Donny Hutabarat, Lettu Agoes Supriyanto dan Praka Achmad Zulfahmi di mana mereka terbukti menganiaya hingga tewas Ketua Presidium Dewan Papua (PDP), Theys Hiyo Eluay dengan pemecatan Sedangkan Rionardo dan Sertu Asrial serta Laurensius diganjar hukuman 3 tahun dan 2 tahun penjara. Ketiganya tidak dipecat, dan masih tetap dapat bertugas di lingkungan TNI-AD. Putusan ini sontak mengejutkan berbagai kalangan karena ternyata para pelaku tersebut dijatuhi hukuman yang sangat ringan dan tuntutan untuk pembentukan KPP HAM oleh Komnas HAM terhadap kasus ini semakin menguat. Pendapat berbeda justru datang dari institusi militer sendiri yang menyatakan bahwa para terdakwa ini adalah pahlawan karena membunuh pemimpin pemberontak dan hukuman itu untuk menyudutkan TNI. Bahkan Kepala Staff TNI AD menyatakan bahwa seharusnya tindakan para terhukum itu dibenarkan karena Theys secara terang-terangan berani menentang negara dengan mengibarkan bendera Papua merdeka, Bintang Kejora. 41 iv. Pengadilan Koneksitas Kasus 27 Juli 1996 Pengadilan terhadap kasus 27 Julii 1996 dilakukan dengan Pengadilan Koneksitas. Pengadilan ini digelar di Pengadilan Jakarta Pusat mulai tanggal 23 Juni 2003 sampai tanggal 30 Desember 2003. Para terdakwa yang diajukan ke pengadilan di dakwa dengan surat dakwaan Nomor: PDM/242/JKT.PTS/05/2003 tanggal 19 Mei 2003 dengan susunan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP dan lebih subsidair Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun terjadi perubahan yang dilakukan JPU sehingga dalam uraian surat dakwaan yang disusun JPU, para terdakwa telah didakwa — secara bersama-sama — dengan dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP, dan subsidair-nya Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dengan dakwaan ini para terdakwa didakwa melakukan pengrusakan terhadap benda dan penganiayaan. Dalam berkas tersebut di antaranya terdapat enam tersangka yang diajukan, yaitu: Kolonel CZI (Purn.) Budi Purnama (mantan Dan Den Intel Kodam Jaya), Kapten Suharto (Mantan Dan BKI-C Den Intel Kodam Jaya), Muhammad Tanjung, Jonathan Marpaung Panahatan, Muhammad Ilyas alias Buyung, dan Djoni Moniaga alias Jojon. pada waktu sidang pertama (hari Senin 23 Juni 2003) — di saat JPU diperintahkan Majelis Hakim untuk menghadirkan terdakwa — ternyata salah seorang terdakwa yang bernama Djoni Moniaga telah meninggal dunia. Meninggalnya terdakwa Djoni Moniaga baru diketahui JPU tiga hari sebelum hari sidang pertama. Putusan pengadilan akhirnya hanya mampu menghukum beberapa terdakwa sedangkan yang lainnya bebas. Terdakwa I, II, III dan V berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dibebaskan dari semua dakwaan dan dikembalikan nama baiknya. Sedangkan untuk terdakwa IV, karena telah mengumpulkan massa untuk pengambilalihan kantor DPP PDI, melakukan pelemparan dan mengakibatkan orang dan barang rusak, maka dia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan barang dan orang di muka umum. Selanjutnya majelis hakim menghukum Terdakwa IV dengan pidana penjara 2 bulan dan 10 hari yang dikurangi dengan penahanan yang telah dijalaninya sebelum keputusan mempunyai kekuatan tetap. 5. Reparasi Korban: Hak Atas Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 23
Page 3 and 4: LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6: EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8: REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10: manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63 and 64: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?