2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
cukup dari pemerintah daerahnya. Dari<br />
indikator tersebut nampak jelas bahwa<br />
reorganisasi struktur pemerintahan daerah<br />
memang tidak diorientasikan kepada upaya<br />
pembangunan dan perlindungan hak asasi<br />
manusia di daerah. Dan akibatnya, banyak<br />
korban hak asasi manusia di daerah yang diam,<br />
karena tidak mengetahui ke mana mereka harus<br />
melapor jika hak-haknya terlanggar. Ketiadan<br />
institusi perlindungan hak asasi manusia ini<br />
semakin diperburuk dengan minimnya<br />
penyelenggaraan program-program pelatihan<br />
hak asasi manusia bagi aparatur daerah.<br />
Pembuatan buku saku hak asasi manusia bagi<br />
para pegawai Pemerintah daerah pun sampai<br />
laporan ini ditulis tidak pernah ditemukan.<br />
3. Penguatan Institusi Kekerasan oleh<br />
Pemerintah Daerah<br />
Hal penting lainnya adalah pelaksanan<br />
otonomi daerah turut berkontribusi atas<br />
menguatnya satuan-satuan semi-militer, di<br />
setiap Pemerintah daerah. Adalah Satuan Polisi<br />
Pamong Praja (Satpol PP) yang dalam lima<br />
tahun terakhir menjadi institusi sipil yang oleh<br />
pemerintah daerah didorong menjadi satuan<br />
semi-militer. Pasal 120 undang-undang<br />
Otonomi Daerah tentang keberadaan Satpol PP<br />
dan meningkatnya perlawanan penduduk<br />
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh<br />
Pemerintah daerah menjadi<br />
dalih pembenaran untuk<br />
membangun satuan-satuan<br />
keamanan sipil di jajaran<br />
pemerintahannya menjadi<br />
satuan-satuan semi-militer.<br />
Dengan memekarkan jumlah<br />
anggotanya, Satpol PP – dulu<br />
jumlah personilnya tidak lebih<br />
dari 40-an orang – menjadi<br />
ratusan orang pemerintah<br />
daerah mencoba membangun<br />
sebuah pasukan sipil terlatih<br />
yang bisa digunakan untuk<br />
mengamankan regulasi daerah<br />
yang mereka telurkan.<br />
Pemekaran ini pun kemudian<br />
berlanjut dengan pemberian<br />
pelatihan kemiliteran dan<br />
penanganan huru-hara kepada<br />
para personilnya dan pemberian alat-alat<br />
penanganan huru-hara seperti tameng dan<br />
pentungan dalam operasi-operasi penertiban.<br />
Dengan mengundang Polri atau TNI,<br />
pemerintah daerah meminta dua institusi<br />
kekerasan tersebut untuk memberikan pelatihan<br />
militer dan penanganan huru-hara kepada unitunit<br />
Satpol PP di jajarannnya. Bahkan di<br />
beberapa daerah, sejumlah pemerintah propinsi<br />
dan pemerintah kabupaten/kota diketahui<br />
mempersenjatai satuan-satuan Satpol PP<br />
mereka dengan senjata api dengan alasan<br />
menjaga keselamatan anggotanya dari amukan<br />
penduduk lokal dalam pelaksanaan penertiban. 7<br />
Dan sejak saat itu pula praktik-praktik<br />
penertiban oleh pemerintah daerah kerap<br />
diwarnai oleh tindakan brutal dan kejam oleh<br />
Satpol PP. 8<br />
Di samping mempergunakan Satpol PP untuk<br />
melakukan eksekusi penggusuran dan penertiban,<br />
satuan ini juga digunakan oleh pejabat daerah<br />
untuk menghadapi kritik-kritik yang dilancarkan<br />
oleh penduduk lokal maupun aksi-aksi<br />
demonstrasi para korban penggusuran atau<br />
penertiban. Di jawa Barat Satpol PP digunakan<br />
untuk menghadapi kritik-kritik aktivis prodemokrasi<br />
terhadap kebijakan atau perilaku<br />
otoriter dari para pejabat pemerintah. 9 Di Jakarta<br />
Satpol PP, Bantuan Polisi (Banpol), digunakan<br />
untuk menjadi satuan pengamanan demonstrasi<br />
46 Bagian IV