2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Berjalan,” Tempo Interaktif, 19 Desember 2004. 16 Forced Eviction Violation of Human Rights, Global Survey on Forced Eviction No.8, COHRE June 2002., Hlm.8 17 Ibid., Dari studi kasus-kasus pengusiran paksa di dunia, hampir seluruh praktik-praktik pengusiran paksa selalu mendapat legitmasi dari otoritas lokal dalam bentuk regulasi nasional, propinsi dan kabupaten. 18 Beberapa Instrumen dan Resolusi PBB yang menegaskan tentang kasus-kasus pengusiran paksa adalah kejahatan berat hak asasi manusia adalah sbb: Pasal 11 ayat 1 Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya; Resolusi UN Commission on Human Rights No 73/1993 mengenai penegasan bahwa di manapun pengusiran paksa terjadi dinyatakan sebagai Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia. Sub-UN Commission on The Promotion and Protection of Human Rights mengenai No 9/1998 tentang Forced Eviction, dan Resolusi No 26/1998 Tentang Restitusi perumahan dan property dalam konteks pemulangan IDPs dan Pengungsi. 19 Leckie, Scott, When Push Come to Shove, Forced Eviction and Human Rights., Habitat International Coalition, 1995, hlm. 11 20 Ibid. Leckie, Scott, hlm. 92-93: ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara atau non-negara ketika melakukan pengusiran paksa adalah: rencana pengusiran harus dibuat oleh publik dan harus diperdebatkan kepada publik juga; menggunakan Negosiasi dengan pihak-pihak yang akan diusir, Jika kesepakatan gagal dicapai pihak negara atau nonnegara harus mendorong proses negosiasi hingga mencapai kesepakatan, memberikan tenggat waktu minimal enam bulan sebelum eksekusi, memberikan kompensasi yang relevan dan memadai dan minimal sebanding dengan harta kekayaan yang ditinggalkan. 21 Wawancara ELSAM dengan korban gusuran di Kantor Komnas HAM Jakarta, Juli 2003 22 Ibid. pedagang kakilima di pelabuhan Makassar awal Desember 2004 terjadi ketika para pedagang sedang keluar mencari makan siang. 29 “Warga Kampung Nelayan Ketakutan, “ Kompas, 15 Oktober 2003. 30 Kompensasi selama ini tidak ada dalam proses ganti rugi. Di Jakarta, para penduduk yang tinggal di kawasan yang disebut sebagai pemukiman liar oleh pemerintah daerah hanya mendapat uang kerohiman yang jumlahnya tidak akan bisa untuk mengontrak rumah baru apalagi sampai membelinya. 31 “Warga Lorong W Barat Tanjung Priok Tolak Penggusuran,” Tempo Interaktif, 25 November 2004. 23 Lih., Kronologis Pembongkaran Rumah dan Aksi Warga Pannambungan-Lette, di http:// uplink.urbanpoor.or.id. 24 Sepanjang 2001-2004, banyak sekali pengamat ekonomi, sosial dan politik yang mengkritik langkah penggusuran, namun demikian kritikan ini tidak ditindaklanjuti oleh pemprop DKI dengan menggelar dialog publik untuk mendapatkan persetujuan publik atas langkah-langkahnya. 25 Lih., “Pemerintah daerah Jakarta Pusat Akan Gusur Kakilima,” Tempo Interaktif, 22 November 2004 26 “Penertiban Pedagang Kakilima di Bekasi Diwarnai Ketegangan,” Kompas, 4 Mei 2002 27 “PKL Samirono Kembali Gelar Aksi,” Suara Merdeka, 19 April 2004 28 Di Jakarta, sejumlah aksi-aksi pengusiran pada akhir 2001 dan 2001 kerap terjadi ketika pemilik sedang pulang kampung untuk merayakan lebaran (hari raya besar Islam). Sementar di Makassar, pengusiran 52 Bagian IV
BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Tempat Aman Untuk Kami: Kasus-kasus Penyiksaan dan Ill-Treatment terhadap Perempuan Periode 1999-2004 PENGANTAR Indonesia telah meratifikasi Konvensi penghapusan segela bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun demikian ratifikasi tersebut tidak serta merta membuat perempuan dapat menikmati atas hak-haknya yang dijamin dalam instrumen tersebut. Berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan masih tetap berlangsung dan kecenderungannya sudah menjadi endemik. Kegagalan untuk menghancurkan sistem militeristik yang menjunjung tinggi kelaki-lakian sebagai sesuatu yang unggul dalam tubuh pemerintahan adalah faktor utama penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Aparatur negara, institusi adat, dan bersama-sama keluarga melanggengkan tindak kekerasan terhadap manusia yang berjenis kelamin perempuan. Di rumah, pabrik, sekolah, rumah sakit, pasar, kantor pemerintah, dan kantor polisi sekalipun, bukanlah tempat yang aman bagi perempuan. Di mana pun ia berdiri ancaman tindak kekerasan terhadap dirinya berpeluang sangat besar, karena mereka adalah seorang perempuan. Hampir ribuan perempuan di Indonesia dilaporkan telah menjadi tindak kejahatan penyiksaan dan ill treatment. Penyiksaan ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengontrol kehidupan perempuan ataupun bentuk hukuman atas kesalahan mereka atas nilai-nilai yang berkembang di keluarga atau komunitas. Di wilayah konflik, perempuan disiksa oleh militer atau kelompok pemberontak karena mereka tidak mau mendukung taktiktaktik perang dari salah satu pihak yang bertikai. Di daerah perkotaan, para pekerja rumah tangga perempuan disiksa karena ia bodoh dan tidak cakap untuk memuaskan majikannya. Sejumlah perempuan juga disiksa karena mencoba melarikan diri dari rumah-rumah penampungan calon tenaga kerja luar negeri yang sangat buruk fasilitasnya. Di pusat-pusat industri perempuan disiksa atau mendapatkan perlakuan tidak manusiawi karena mencoba menuntut hak-hak normatif mereka. Di rumahrumah, para perempuan juga disiksa karena mereka dianggap sebagai istri yang tidak patuh dan mau melayani suaminya. Pemaparan di atas adalah terkait erat dengan langkah-langkah negara dalam lima tahun terakhir ini dalam hal penanganan krisis ekonomi, menjaga NKRI, desentralisasi serta perang melawan pengangguran dan kemiskinan. Penanganan krisis ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan membuka peluang semudah-mudahnya bagi para investor membenarkan pemerintah untuk mempekerjakan perempuan dengan upah yang rendah. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, baik pusat dan daerah, membenarkan negara untuk terus mengekspor perempuan ke negara-negara penerima tenaga kerja kasar dan murah seperti Arab, Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Negara juga turut berkontribusi terhadap tindak penyiksaan terhadap perempuan di keluarga karena dengan sengaja membiarkan perilaku patriarki yang terus dianut oleh orang tua, tokoh agama dan masyarakat serta para guru di sekolah. Langkah konsolidasi territori Indonesia yang kemudian terganggu oleh pemberontakan, membenarkan Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 53
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10:
manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12: BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 65 and 66: nasional yang berhasil diproduksi d
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?