2004 Human Rights Report - Elsam

More documents

Recommendations

Info

negara terus melakukan Proxy Violence 1 terhadap perempuan di wilayah tersebut untuk dapat membongkar jaringan pemberontak. Kelompok bersenjata dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan, memaksa perempuan untuk menjadi pekerja seks atau memaksa mereka untuk menikahi para serdadu di wilayah konflik, agar memperoleh informasiinformasi penting berkaitan dengan kekuatan tentara pemerintah. Bagian ini akan memaparkan tentang praktik-praktik penyiksaan terhadap perempuan yang telah menjadi endemik di Indonesia. Bagian ini juga bermaksud memaparkan tentang kaitan-kaitan kebijakan negara dalam lima tahun terakhir dengan peristiwa penyiksaan dan ill treatment. UPAYA-UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK PEREMPUAN Tidak banyak upaya-upaya perbaikan hakhak perempuan di Indonesia dalam lima tahun terakhir, baik di legal reform, institusional reform maupun upaya-upaya penghukuman atas para pelaku kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya praktikpraktik kekerasan terhadap perempuan terus meningkat sejalan dengan sejumlah kebijakan yang diambil oleh negara terkait dengan agenda perbaikan ekonomi nasional, langkah-langkah penanganan wilayah konflik, maupun dalam penerapan k e b i j a k a n desentralisasi atau otonomi daerah. Langkah-langkah tersebut secara langsung atau tidak terkait erat dengan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian lain dalam laporan ini. Secara umum, agenda perbaikan dan perlindungan hak-hak perempuan di level legislasi masih jauh dari yang diharapkan oleh banyak pihak. Problem-problem kekerasan terhadap perempuan yang belakangan muncul dalam skala yang massif dan meluas di tanah air tidak membuat produksi legislasi di tingkat nasional meningkat. Hal yang sama juga terjadi di daerah, ketika penerapan otonomi daerah tidak membuat parlemen lokal bersama-sama pemerintah propinsi dan kabupaten/kota terpacu untuk memproduksi regulasi khusus tentang perlindungan dan pencegahan praktikpraktik kekerasan terhadap perempuan, baik itu yang dilakukan oleh aparatur negara, kelompok pemberontak bersenjata, kelompok-kelompok bersenjata berbasis agama atau etnis maupun oleh perusahaan dan kelompok-kelompok pengaman sewaan. Akibatnya, di level nasional dan daerah hingga saat ini belum memiliki mekanisme perlindungan dan pencegahan perempuan dari praktik-praktik kekerasan. Setidaknya baru dua produk legislasi tentang perlindungan dan pencegahan di tingkat 54 Bagian V
nasional yang berhasil diproduksi dalam lima tahun terakhir. Dua produk legislasi tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun <strong>2004</strong> tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 39 Tahun <strong>2004</strong> tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri. Sehingga hingga saat ini hanya ada tiga produk legislasi nasional tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Di samping mandul, parlemen dan pemerintah juga tidak memiliki inisiatif untuk mencabut sejumlah regulasi peninggalan Soeharto yang jelas-jelas membenarkan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan selama ini digunakan sebagai payung pembenar oleh negara maupun non-negara untuk melakukan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan. 2 Berbagai produk legislasi di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/ kota, belakangan juga mejadi penyebab terjadinya praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan baru di berbagai tempat. Produkproduk ini membenarkan negara ataupun aktor non-negara tetap membenarkan praktikpraktik kekerasan dan pembatasan- pembatasan terhadap aktivitas perempuan di rumah, organisasi tingkat kampung hingga nasional, pasar maupun parlemen. Di samping itu sejumlah pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota juga memproduksi sejumlah regulasi daerah yang membenarkan praktik-praktik eksploitasi perempuan dalam bentuk legalisasi pengiriman tenaga kerja perempuan sehingga memperluas pertumbuhan perusahaanperusahaan penyalur tenaga kerja bermasalah. 3 Alasan ingin mengentaskan kemiskinan yang terjadi di daerah menjadi dasar pembenaran bagi sejumlah pemerintah daerah untuk terus mengirim tenaga kerja perempuan ke luar negeri, sementara di lain pihak pemerintah daerah sendiri tidak memberikan perlindungan yang memadai atas proses pengiriman tersebut. Sementara di level institusi, praktis seluruh agenda reformasi di institusi pemerintahan tidak pernah memasukkan agenda perlindungan dan pencegahan hak-hak perempuan sebagai program prioritas. Reformasi institusi di level pemerintah dan parlemen hingga saat ini masih berkutat pada persoalan-persoalan penataan hirarki atau koordinasi antar departemen atau instansi, baik itu dalam program reformasi di tingkat insititusi nasional maupun dalam implementasi kebijakan otonomi daerah. Terlihat di tingkat nasional adalah bahwa tidak ada satupun institusi khusus yang memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan atau monitoring terhadap kondisi perempuan di wilayah departemen, perusahaan, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat penampungan calon tenaga kerja maupun tempat-tempat lain yang diindikasikan menjadi tempat yang sarat dengan praktik kekerasan. Dalam hal ini, Komisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan atau lebih dikenal Komnas Perempuan pun hingga saat ini belum diberikan mandat yang cukup dan memadai untuk menjalankan tugasnya memantau atau menyelidiki tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 4 Sementara di level parlemen, situasinya pun tidak berbeda dengan di tubuh institusi pemerintahan. Parlemen hingga saat ini belum memiliki komisi yang secara khusus membahas persoalan-persoalan perempuan maupun kekerasan-kekerasan terhadap perempuan lain. Parlemen, baik itu di tingkat nasional maupun daerah, selalu menempatkan persoalanpersoalan perempuan di komisi-komisi yang sangat tidak berkompeten membahas persoalan-persoalan perempuan karena mayoritas dari mereka nyaris tidak mengenal atau bahkan memahami kompleksitas dari persoalan-persoalan perempuan. 5 Tak heran jika kemudian produksi regulasi di tingkat nasional dan daerah menjadi sangat terbatas, karena praktis parlemen hanya menunggu usulan dari pemerintah tanpa berfikir untuk mengambil inisiatif awal untuk memproduksi regulasi nasional tentang perlindungan hak-hak perempuan. AKIBAT BURUKNYA PELAKSANAAN PERBAIKAN HAK-HAK PEREMPUAN : KASUS-KASUS PENYIKSAAN DAN ILL TREATMENT TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA Buruknya langkah-langkah perbaikan kondisi hak-hak perempuan oleh pemerintah dan parlemen, serta penerapan sejumlah kebijakan negara yang terkait dengan penyelesaian persoalan ketegangan politik/ Tutup Buku dengan “Transitional Justice”? 55
Page 3 and 4:
LAPORAN HAM TUTUP BUKU DENGAN “TR
Page 5 and 6:
EXECUTIVE SUMMARY Laporan ini merup
Page 7 and 8:
REGULASI TANPA DIDUKUNG PEMBENAHAN
Page 9 and 10:
manusia ke depan. Tidak adanya lang
Page 11 and 12:
BAGIAN PERTAMA Pendahuluan Ketika t
Page 13 and 14: meningkat dan terkait erat dengan s
Page 15 and 16: sebuah kesimpulan besar berkaitan d
Page 17 and 18: KOMITMEN DAN AGENDA PENEGAKAN HAK A
Page 19 and 20: manusia nasional periode 1999-2004.
Page 21 and 22: Tutup Buku dengan “Transitional J
Page 23 and 24: militer/Polri. Beberapa kasus itu a
Page 25 and 26: adalah beberapa peraturan yang dibu
Page 27 and 28: pembenahan mekanisme pertanggungjaw
Page 29 and 30: tugas utama Kejaksaan adalah melaku
Page 31 and 32: pengadilan hak asasi manusia. Dua p
Page 33 and 34: 4 tersangka. Sidang dibagi dalam du
Page 35 and 36: mengarah pada para pelaku lapangan,
Page 37 and 38: ing the prohibition and immediate a
Page 39 and 40: BAGIAN KETIGA Menguatnya Penggunaan
Page 41 and 42: keadaan darurat militer, aksi-aksi
Page 43 and 44: penyelesaian persoalan substansi ya
Page 45 and 46: manusia semakin meningkat dan mempe
Page 47 and 48: telah melakukan tindak penyiksaan t
Page 49 and 50: sejumlah pekerja hak asasi manusia.
Page 51 and 52: 20 “ Markas Satgas Cendrawasih Di
Page 53 and 54: merumuskan ulang tugas dan kewenang
Page 55 and 56: karena usaha-usaha kecil mereka jug
Page 57 and 58: pedagang kakilima di Kantor Walikot
Page 59 and 60: mengatakan proses penggusuran sudah
Page 61 and 62: ahwa Pemerintah daerah tidak member
Page 63: BAGIAN KELIMA Tak Ada Satu pun Temp
Page 67 and 68: pemberontak juga kerap menjadikan p
Page 69 and 70: Kasus Penyiksaan Ace oleh Suaminya
Page 71 and 72: pemerintahan nasional hingga di lev
Page 73 and 74: BAGIAN KEENAM Kesimpulan dan Rekome
Page 75 and 76: pengingkaran atas kejahatan penyiks
Page 77: hukuman kejam terhadap perempuan ya
show all

2004 Human Rights Report - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?