2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
2004 Human Rights Report - Elsam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pemerintahan nasional hingga di level<br />
pemerintah desa akhirnya membuat kejahatan<br />
dalam kategori ini semakin menguat hingga ke<br />
seluruh sendi kehidupan masyarakat dan<br />
kemudian menjadi tindak kejahatan yang<br />
endemik. Pada akhirnya banyak perempuan di<br />
Indonesia yang berujar “Tidak ada satu tempat<br />
aman pun bagi kami di tanah Indonesia ini.”<br />
CATATAN:<br />
1<br />
Terjemahan Indonesianya adalah “kekerasan antara.”<br />
Kekerasan antara yang dimaksud di sini adalah bahwa<br />
kekerasan ini dilakukan untuk membuat para<br />
pemberontak berhenti melakukan aksi-aksi<br />
penyerangan kepada markas militer atau pasukanpasukan<br />
militer.<br />
2<br />
Lih, Widodo, Sri Wiyanti, “Pembakuan Peran dan<br />
Kebijakan-kebijakan di Indonesia,” Agustus 1998;<br />
Wilujeng Henry, SH., Habsjah, Attashendarti., Setya<br />
Wibawa, Dhevi., “Dampak Pembakuan Peran Jender<br />
Terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah<br />
di DKI Jakarta”, Januari 2002<br />
3<br />
Inserta tentang Pemda NTB yang mencoba membuat<br />
perda tentang Pengiriman TKI ke luar negeri.<br />
4<br />
Regulasi nasional pembentukan Komnas Perempuan<br />
hanya memberikan mandat kepada Komisi dalam<br />
lingkup pendidikan, penelitian dan pelaporan rutin<br />
tentang situasi hak-hak perempuan di Indonesia.<br />
Belum ada upaya dari pemerintah dan parlemen untuk<br />
melakukan evaluasi atas regulasi tersebut.<br />
5<br />
Pada periode 1999-<strong>2004</strong> kewenangan penanganan<br />
persoalan-persoalan perempuan masih berada di<br />
bawah Komisi VIII yang membidangi bidang<br />
pertambang dan energi. Penempatan ini menunjukkan<br />
bahwa persoalan perempuan memang bukan menjadi<br />
agenda besar dari kerja DPR-RI 1999-<strong>2004</strong>.<br />
6<br />
Anggota Komnas HAM, Zoemrotin K Susilo<br />
menuturkan: ada pemeriksaan terhadap kaum<br />
perempuan yang diduga sebagai Inong Balee (tentara<br />
perempuan GAM). Pemeriksaan dilakukan aparat<br />
dengan cara yang tidak simpatik, karena pemeriksaan<br />
mengharuskan yang diperiksa untuk membuka bagian<br />
dada. Pasalnya, ada kecurigaan kalau di bagian dada<br />
terdapat tanda bulan bintang. “Ada kakak beradik yang<br />
mengalami seperti itu. Bahkan ketika ibunya memohon<br />
agar membuka, juga tidak dibolehkan,” ujarnya. Lih.,<br />
“Komnas HAM Sudah Cek Ulang Kekerasan Seksual di<br />
Aceh,” Sinar Harapan, 20 Juni 2003.<br />
7<br />
Lih., “Soal Perkosaan 100 Perempuan Aceh, Komnas<br />
Selidiki, Korps TNI Membantah,” Kompas, 2 September<br />
2003.<br />
8<br />
Kumpulan Dokumentasi, Tentang Kekerasan<br />
Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di 13 Kota<br />
Besar di Indonesia Periode 2003-<strong>2004</strong>, milik Mitra<br />
Perempuan WCC, Institut Perempuan Bandung,<br />
Lentera Perempuan Purwokerto, SPEK-HAM Surakarta,<br />
WCC Jombang, KKTG Aceh, Cahaya Perempuan<br />
Bengkulu, Damar Lampung, WCC Palembang, YLBH-<br />
PIK Pontianak, Swara Parangpuan Manado, LBH-P2i<br />
Makasar, Rumah Perempuan Makasar.<br />
9<br />
Ibid.<br />
10<br />
Ibid.<br />
11<br />
Penuturan Pembela Hak-hak Perempuan dalam rapat<br />
konsultasi mitra EED di Bogor, 12-15 Desember <strong>2004</strong>.<br />
12<br />
Wawancara korban dengan voulenteer Suara Ibu<br />
Peduli di Jakarta, Pertengahan 2003.<br />
13<br />
Penuturan Perempuan dalam Acara Tutur<br />
Perempuan, di Jakarta, September <strong>2004</strong>.<br />
14<br />
Pangkoops Mayjen Bambang Darmono: “Tuduhan<br />
ketujuh LSM itu tidak benar.Laporan itu tidak benar, itu<br />
hanya isu murahan. Saya tidak suka kalau hanya<br />
mengumbar isu, berdasarkan data lewat SMS yang<br />
dikirim sekelompok orang”. Menurut ia, kejadian yang<br />
menimpa gadis bernama M (16) pada malam perayaan<br />
17 Agustus itu dilakukan lima pelaku yang kesemuanya<br />
adalah warga sipil. Lih., “Komnas Cari Saksi<br />
Perkosaan,” Media Indonesia, 2 September 2003.<br />
15<br />
Prajurit Kepala Seprianus Lau Webang 3 tahun 6<br />
bulan, sedangkan Husni Dwila divonis 3 tahun, dan<br />
Awaluddin divonis 2 tahun 6 bulan. Vonis kepada<br />
masing-masing terdakwa lebih rendah 6 bulan dari<br />
tuntutan oditur militer. Majelis Hakim juga<br />
memerintahkan ketiganya untuk tetap ditahan., lih.,<br />
“Anggota TNI Pemerkosa Wanita Aceh Dihukum<br />
Penjara dan Dipecat,” Kompas, 20 Juli 2003.<br />
16<br />
Pertengahan Juni, GAM dilaporkan telah menculik<br />
dua orang istri perwira militer dengan tuduhan kedua<br />
orang tersebut menjadi mata-mata RI. Kedua<br />
perempuan tersebut kemudian dipaksa untuk berjalan<br />
jauh masuk hutan dan tinggal berpindah-pindah<br />
berbulan-bulan dengan pembatasan atas kebutuhankebutuhan<br />
kewanitaan mereka.<br />
17<br />
Para pembela hak-hak perempuan dan hak asasi<br />
manusia di Aceh, Papua, Poso, Maluku, dan Sampit<br />
kerap diancam orang-orang tidak kenal ketika<br />
mencoba mengumumkan indikasi kuat kasus-kasus<br />
penyiksaan, tindakan kejam, perlakuan tidak<br />
manusiawi serta hukum kejam yang dialami oleh<br />
perempuan.<br />
18<br />
Para pejabat penegak hukum kerap mementahkan<br />
kesaksian korban dengan cara melontarkan komentarkomentar<br />
yang bisa membuat publik menjadi ragu<br />
dengan kesaksian korban. Seperti dalam kasus<br />
penyiksaan Yuliasih di Jakarta oleh majikannya,<br />
September 2003, Kepala Unit Kriminal Umum Polres<br />
Jakarta Timur Ajun Komisaris Soeharto, 15 September<br />
2003 mencoba mementahkan kesaksian korban<br />
dengan mengatakan: “ Itu semua baru dugaan, karena<br />
hasil visum belum kami terima.” Lih., “Lagi PRT<br />
Disiksa Majikannya,” Kompas, 16 September 2003<br />
19<br />
Lih., “Depnaker Pertanyakan Motif Penjemputan 19<br />
TKI oleh LSM,” Tempo Interaktif, 9 Oktober 2003:<br />
Melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga<br />
Kerja Luar Negeri, pemerintah mempertanyakan motif<br />
penjemputan 19 orang TKI oleh organisasi pembela<br />
hak-hak perempuan dan hak asasi manusia. Dirjen<br />
Tutup Buku dengan “Transitional Justice”?<br />
61